Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/21/ab5f5589-ed19-426d-84e5-9d1db8d5a159-3524367342.jpg" alt="Gubernur Illinois, JB Pritzker. (Eric Lee / St. Louis Public Radio 2024)." /> JawaPos.com - Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat menjadi pukulan telak bagi kebijakan tarif global Presiden Donald Trump. Dalam putusan 6-3, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tidak memberi kewenangan kepada presiden untuk memberlakukan tarif. Putusan itu langsung berbuntut panjang. Dunia usaha mulai mendesak pemerintah federal untuk mengembalikan dana tarif yang telah dipungut. Kini, Gubernur Illinois, JB Pritzker, ikut angkat suara, bahkan melayangkan tuntutan resmi. Dalam surat terbuka kepada Trump yang ia publikasikan, Pritzker menilai kebijakan tarif tersebut telah merugikan warganya secara langsung. "Pajak tarif Anda mendatangkan malapetaka bagi petani, membuat marah sekutu kami, dan mengirim harga bahan makanan melalui atap. Pagi ini, Hakim Mahkamah Agung yang dipilih secara langsung memberi tahu Anda bahwa mereka juga tidak konstitusional," tulisnya dalam surat yang beredar luas. Ia menuntut pengembalian dana sebesar USD 1.700 untuk setiap keluarga di Illinois. Dengan total 5.105.448 rumah tangga, nilai yang diminta mencapai USD 8.679.261.600. "Atas nama rakyat Illinois, saya menuntut pengembalian dana sebesar USD 1.700 untuk setiap keluarga di Illinois... sehingga total kerusakan yang Anda tanggung menjadi USD 8.679.261.600," lanjutnya. Tak hanya surat, Pritzker juga merilis faktur resmi yang sudah diberi cap &ldquo;Past Due &ndash; Delinquent&rdquo;. Dalam catatan yang menyertainya, ia menegaskan bahwa keluarga pekerja menjadi pihak yang paling terdampak. "Keluarga Illinois membayar harga untuk tarif ilegal, di toko kelontong, di toko perangkat keras, dan di sekitar meja dapur." Tarif adalah pajak, dan keluarga pekerjalah yang membayarnya," catat surat tersebut. Ia bahkan memperingatkan bahwa surat tersebut merupakan pemberitahuan resmi dan pemerintah negara bagian siap menempuh langkah lanjutan bila tuntutan tidak dipenuhi. <h3>Rivalitas Politik yang Memanas</h3> Perseteruan antara Pritzker dan Trump bukan hal baru. Keduanya telah beberapa kali berseberangan secara terbuka. Tahun lalu, saat Trump mengumumkan rencana pengiriman Garda Nasional dan agen federal ke Chicago untuk penegakan imigrasi, Pritzker secara tegas menolak. "Tuan Presiden, jangan datang ke Chicago. Anda tidak diinginkan di sini, maupun dibutuhkan di sini," ujarnya kala itu. Ketika Trump menyebut kota-kota seperti Chicago sebagai 'area latihan' militer, Pritzker membandingkannya dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan menyerukan agar Amandemen ke-25 diberlakukan. "Ada sesuatu yang benar-benar salah dengan pria ini, dan Amandemen ke-25 seharusnya digunakan," katanya saat itu. Trump pun membalas lewat platform Truth Social pada Oktober lalu dengan menyebut Pritzker dan Wali Kota Chicago Brandon Johnson "Seharusnya di penjara!" Mengutip CBS, pemerintahan Trump juga beberapa kali memangkas pendanaan federal untuk Illinois, termasuk program kesehatan masyarakat, pencegahan HIV, layanan penitipan anak, dan layanan sosial lainnya. Illinois termasuk salah satu negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat yang kerap menjadi sasaran kebijakan pemotongan mendadak tersebut. Kini, dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tarif tersebut inkonstitusional, tekanan terhadap pemerintah federal untuk mengembalikan dana kian menguat. Tuntutan Illinois bisa menjadi preseden bagi negara bagian lain yang merasa dirugikan kebijakan tarif. Jika gugatan ini berlanjut ke jalur hukum, konfrontasi antara Gedung Putih dan negara bagian berpotensi memasuki babak baru. &nbsp;

Mahkamah Agung AS batalkan tarif Trump, Gubernur Illinois tuntut refund USD 8,6 miliar bagi 5,1 juta keluarga terdampak.

Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Trump, Gubernur Illinois Tagih Refund USD 8,6 Miliar

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/0d438f23-d970-4d8f-856a-51dda3ce2323-1823375903.jpg" alt="Presiden AS Donald Trump. (Dok. BBC)" /> JawaPos.com - Ketegangan antara eksekutif dan yudikatif di Amerika Serikat kembali mencuat setelah Supreme Court of the United States atau Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besar tarif global yang sebelumnya diberlakukan Presiden Donald Trump. Dalam putusan 6-3, Mahkamah menyatakan presiden telah melampaui kewenangannya saat menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 1977 sebagai dasar hukum pengenaan tarif luas terhadap hampir seluruh mitra dagang AS. Undang-undang tersebut memang memberi presiden kewenangan mengatur perdagangan saat kondisi darurat, namun tidak secara eksplisit menyebutkan tarif. Mengutip BBC, ketua Mahkamah Agung John Roberts dalam opininya menegaskan, ketika Kongres mendelegasikan kewenangan tarif, hal itu selalu dilakukan secara tegas dan dengan batasan yang jelas. Jika Kongres ingin memberikan kekuasaan luar biasa untuk mengenakan tarif menyeluruh, maka harus dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang. Putusan ini didukung oleh tiga hakim liberal dan dua hakim konservatif yang sebelumnya ditunjuk Trump. Tiga hakim konservatif lainnya menyatakan dissent. Keputusan Mahkamah menjadi angin segar bagi negara bagian dan pelaku usaha kecil yang menggugat kebijakan tersebut. Mereka menilai tarif yang diberlakukan sejak tahun lalu meningkatkan biaya impor secara drastis dan berpotensi memicu kenaikan harga bagi konsumen. Putusan ini juga membuka peluang pengembalian miliaran dolar bea masuk yang telah dipungut. Namun, prosesnya diperkirakan tidak akan cepat. Trump menyatakan pengembalian dana kemungkinan akan melalui pertarungan hukum panjang. <h3>Trump Gunakan Celah Hukum Lain</h3> Tak lama setelah putusan diumumkan, Trump menandatangani proklamasi baru yang memberlakukan tarif global 10 persen menggunakan Section 122, ketentuan hukum yang belum pernah digunakan sebelumnya. Pasal tersebut memungkinkan presiden menerapkan tarif hingga 15 persen selama 150 hari. Setelah itu, Kongres harus memutuskan apakah kebijakan akan diperpanjang. Tarif baru dijadwalkan berlaku mulai 24 Februari. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah membatasi penggunaan IEEPA untuk tarif, Gedung Putih masih memiliki instrumen hukum lain untuk melanjutkan agenda proteksionisme. Beberapa komoditas dikecualikan dari tarif baru, seperti mineral tertentu, pupuk, sebagian produk pertanian, farmasi, elektronik tertentu, dan kendaraan tertentu. Kanada dan Meksiko tetap mendapatkan pengecualian luas di bawah perjanjian dagang USMCA. Sementara itu, negara-negara yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan dagang dengan AS, termasuk Inggris, India, dan Uni Eropa, akan dikenakan tarif global 10 persen tersebut. Kasus ini menyoroti perdebatan mendasar soal pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan AS. Konstitusi memberikan kewenangan perpajakan dan tarif kepada Kongres. Namun dalam praktiknya, presiden sering diberi ruang melalui berbagai undang-undang untuk bertindak cepat dalam situasi tertentu. Putusan Mahkamah Agung memperjelas batas tersebut. Namun respons cepat Trump menunjukkan bahwa perdebatan belum berakhir. Dengan kemungkinan penggunaan instrumen lain seperti Section 232 atau Section 301, yang sebelumnya dipakai untuk tarif baja, aluminium, dan otomotif, arah kebijakan perdagangan AS ke depan masih akan dipenuhi dinamika politik dan hukum. &nbsp;

Mahkamah Agung AS tegas tarif wewenang Kongres, Trump pakai celah hukum baru kenakan tarif global 10%.

Mahkamah Agung AS Tegaskan Wewenang Tarif di Tangan Kongres, Donald Trump Cari Celah Baru

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/IMG-20260220-WA0022-2401157028.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. (Istimewa)" /> JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengguncang kebijakan perdagangan global. Hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besar tarif global yang ia tetapkan tahun lalu, Trump langsung menandatangani perintah eksekutif baru yang menetapkan tarif 'sementara' sebesar 10 persen untuk semua negara. Lewat unggahan di platform Truth Social, Donald Trump menyebut keputusan tersebut sebagai langkah cepat untuk melindungi kepentingan ekonomi Amerika. Kebijakan itu akan mulai berlaku hampir seketika, tepatnya pada 24 Februari pukul 00.01 waktu setempat. Langkah ini tak lepas dari putusan Supreme Court of the United States yang dalam keputusan 6-3 menyatakan pemerintah tidak memiliki kewenangan menerapkan tarif melalui International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Aturan tersebut sebelumnya menjadi dasar Trump dalam menaikkan tarif atas nama kondisi darurat ekonomi. Putusan tersebut praktis membatasi ruang gerak presiden dalam menggunakan kewenangan darurat untuk kebijakan perdagangan. Namun Trump tidak kehabisan opsi. <h3>Gunakan Celah UU Perdagangan 1974</h3> Sebagai respons, Trump kini mengaktifkan Section 122 dari Trade Act of 1974. Ketentuan ini memungkinkan presiden memberlakukan tarif hingga 15 persen guna mengatasi defisit neraca pembayaran yang dianggap besar dan serius. Namun berbeda dengan kewenangan darurat, tarif berdasarkan Section 122 memiliki batas waktu maksimal 150 hari, kecuali diperpanjang melalui persetujuan Kongres. Selain itu, aturan ini mewajibkan tarif bersifat 'nondiskriminatif', artinya tidak bisa memberikan pengecualian khusus pada mitra dagang tertentu secara selektif. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menegaskan bahwa tarif keamanan nasional berdasarkan Section 232 dan tarif terkait praktik perdagangan tidak adil berdasarkan Section 301 tetap berlaku penuh. Artinya, tarif 10 persen yang baru ini berada di atas tarif-tarif yang sudah berjalan. Meski disebut global, pemerintah AS tetap memberikan sejumlah pengecualian. Produk-produk tertentu di sektor energi, farmasi, otomotif, dan dirgantara tidak terdampak penuh. Barang dari Kanada dan Meksiko yang mematuhi ketentuan dalam United States-Mexico-Canada Agreement juga dikecualikan. Namun, fleksibilitas Trump kini lebih terbatas. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang memungkinkan negosiasi tarif per negara, skema baru ini harus diterapkan secara merata. <h3>Dampak ke Pasar dan Mitra Dagang</h3> Langkah cepat Trump menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme tetap menjadi pilar utama agenda ekonominya. Bagi pasar global, keputusan ini berpotensi meningkatkan ketidakpastian, terutama di tengah rantai pasok internasional yang masih sensitif terhadap kebijakan tarif. Sejumlah ekonom menilai tarif global yang bersifat menyeluruh bisa berdampak langsung pada harga barang impor dan inflasi domestik. Di sisi lain, negara-negara mitra dagang besar kemungkinan akan menimbang respons balasan, baik melalui jalur diplomatik maupun kebijakan tarif tandingan. Mengutip Politico, dengan memanfaatkan instrumen hukum yang berbeda setelah ditegur Mahkamah Agung, Trump menunjukkan bahwa perdebatan soal tarif di Amerika Serikat belum akan mereda dalam waktu dekat. Kebijakan ini bukan sekadar soal bea masuk, melainkan sinyal kuat bahwa arah perdagangan AS tetap condong ke proteksi pasar domestik, meski ruang manuver hukumnya semakin sempit. &nbsp;

Trump berlakukan tarif global 10% setelah MA AS batalkan kebijakan lama. Kebijakan baru ini berdampak besar pada ekonomi.

Donald Trump Terapkan Tarif Global 10 Persen Usai Putusan Mahkamah Agung Amerika

Tarif Global

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tarif Global

Berita Terkini

Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Trump, Gubernur Illinois Tagih Refund USD 8,6 Miliar

Mahkamah Agung AS Tegaskan Wewenang Tarif di Tangan Kongres, Donald Trump Cari Celah Baru

Donald Trump Terapkan Tarif Global 10 Persen Usai Putusan Mahkamah Agung Amerika

Download Aplikasi JawaPos.com