<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/dv8Bn4TMyybrAav3Z632Xs1CWuntxWr3m0QP17Xn-891530277.jpg" alt="Ilustrasi driver ojek online. Dilema driver ojol perempuan di tengah ancaman pelecehan. (Dokumentasi JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi driver ojek online. Dilema driver ojol perempuan di tengah ancaman pelecehan. (Dokumentasi JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menaikan tarif ojek online atau ojol untuk tiga zona di tanah air. Adapun besarannya bervariasi, mulai dari 8 persen hingga 15 persen. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan memastikan kenaikan tarif ojol ini ditetapkan berdasarkan kajian yang sudah dilakukan Kemenhub, khususnya bagi ojek online roda dua. Aan juga mengatakan, perubahan tarif ojol ini akan ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Kemenhub terkait dengan aksi yang telah dilakukan pada 20 Mei 2025. "Kami sudah melakukan kajian dan sudah final, untuk perubahan tarif terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan, ini yang sudah kami buat dan kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan bervariasi," kata Aan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/6). "Kenaikan tersebut ada 15 persen, ada 8 persen, tergantung dari zona yang kita tentukan, ada zona I zona II dan zona III," tambahnya. Untuk diketahui, kenaikan tarif ojek online juga sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi. Secara resmi menggantikan aturan lama, yakni KM Nomor KP 348 Tahun 2019. Tiga item yang diatur dalam kepmen Nomor KP 564 Tahun 2022 meliputi tarif jasa batas bawah, batas atas, dan biaya jasa minimal. Penyesuaian tarif terhadap tiga item biaya itu dikelompokkan menjadi tiga zona. Zona 1 meliputi wilayah Sumatera, Jawa selain Jabodetabek, dan Bali. Kemudian, zona II meliputi wilayah Jabodetabek. Dan, zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, serta Papua. Berikut Ini Besaran Tarif Ojol yang Masih Berlaku Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022: 1. Zona I meliputi Sumatra, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali. - Tarif batas bawah Rp 1.850/km - Tarif batas atas Rp 2.300/km - Batas jasa minimal Rp 9.250-Rp 11.500/km. 2. Zona II meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. - Tarif batas bawah Rp 2.600/km - Tarif batas atas Rp 2.700/km - Batas jasa minimal Rp 13.000 - Rp 13.500/km 3. Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua. - Tarif batas bawah Rp 2.100/km - Tarif batas atas Rp 2.600/km - Batas jasa minimal Rp 10.500/km - Rp 13.000/km.

Pemerintah menaikkan tarif ojek online dengan variasi 8-15 persen berdasarkan zona, simak detailnya!

Tarif Ojek Online Bakal Naik 8-15 Persen, Segini Besaran Tarif yang Masih Berlaku Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/AUGUSTINUS-SIMANJUNTAK.jpg" alt="AUGUSTINUS SIMANJUNTAK" width="100%">
<figcaption>AUGUSTINUS SIMANJUNTAK</figcaption>
</figure>KENAIKAN tarif ojek online (ojol) resmi diumumkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tarif baru ojol akan berlaku sejak Sabtu (10/9) pukul 00.00 WIB. Dasar pertimbangannya adalah kenaikan upah minimum regional (UMR), asuransi pengemudi, biaya jasa order minimal 4 kilometer, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Zona tarif ojol terdiri atas tiga zona. Zona I meliputi Sumatera, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) serta Bali. Kemudian, zona II mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, serta Papua masuk zona III.  Tarif batas bawah zona I naik dari Rp 1.850 menjadi Rp 2.000 dan tarif batas atas naik dari Rp 2.300 menjadi Rp 2.500. Tarif minimal ditetapkan Rp 8.000 hingga Rp 10 ribu. Tarif batas bawah zona II naik dari Rp 2.250 menjadi Rp 2.550 dengan batas atas naik dari Rp 2.650 menjadi Rp 2.800. Tarif minimal untuk zona ini mencapai Rp 10.200–Rp 11.200. Terakhir, tarif batas bawah zona III naik dari Rp 2.100 menjadi Rp 2.300 dan tarif batas atas naik dari Rp 2.600 menjadi Rp 2.750. Tarif minimal untuk zona ini adalah Rp 9.200 sampai Rp 11 ribu.  Dampak kenaikan tarif ini sebenarnya tidak hanya bisa mengubah pilihan sebagian konsumen ke arah kendaraan pribadi, tetapi juga semakin sengitnya perang tarif antar pengusaha aplikasi ojol. Beban pemilik kendaraan sebagai mitra usaha ojol bakal semakin berat saat terjadi perang tarif antar perusahaan aplikasi ojol hingga berujung pada tarif yang tidak manusiawi. Padahal, selain tingkat kesulitan mencari konsumen yang semakin tinggi, biaya kebutuhan hidup mitra usaha atau pengemudi ojol juga naik akibat kenaikan harga BBM.  Artinya, batasan tarif dari pemerintah sebenarnya tidak bisa sepenuhnya melindungi mitra usaha ojol. Sebab, pemerintah lupa bahwa persaingan tarif ojol tidak mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Antimonopoli). Jika ingin melindungi mitra dan konsumen, pemerintah seharusnya membedakan zona ojol dengan volume penguasaan pangsa pasar. Zona ala Kemenhub (kota besar, menengah, dan kecil) seharusnya diganti dengan level penguasaan pangsa pasar dan jumlah mitra.  Sebab, pengusaha aplikasi yang menguasai mayoritas pangsa pasar ojol berpotensi memainkan harga hingga merugikan konsumen. Sebaliknya, pengusaha yang minim penguasaan pangsa pasar berpotensi melakukan predatory pricing (jual rugi) yang merugikan mitra. Berbeda dengan tarif ojol yang sangat murah dan transparan karena pengembangan lanjut teknologi (proses alamiah) di perusahaan aplikasi. Perusahaan ini wajar saja menguasai pangsa pasar (monopoly by nature) sehingga tidak bisa disalahkan, bahkan wajib didukung pemerintah.  Artinya, tarif murah (bahkan di bawah standar pemerintah) bukan karena intrik persaingan yang tidak adil. Pelaku usaha bisa saja unggul dalam persaingan karena kondisi objektif yang dimilikinya, termasuk keunggulan teknologi. Persoalannya, kompetisi sengit justru terjadi dalam konteks tarif sehingga berdampak buruk terhadap mitra atau konsumen. Misalnya, di platform ojol ada lelang tarif yang ditawarkan pengusaha aplikasi yang bisa merusak normalitas harga. <h3>Libatkan KPPU</h3> Dalam hal seperti itulah, negara wajib hadir sebagai pelindung seluruh warganya. Negara seharusnya hadir lewat penerapan UU Antimonopoli terhadap pengusaha aplikasi online. Misalnya, Pasal 20 UU Antimonopoli (terkait dengan predatory pricing) menyebutkan: Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/jasa dengan melakukan jual rugi atau menetapkan harga/tarif yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan.  Perilaku bisnis seperti ini perlu diawasi pemerintah. Perilaku jual rugi merupakan intrik kotor dari oknum pelaku usaha ojol untuk menyingkirkan pesaingnya, lalu menaikkan kembali harga produknya setelah berhasil mengusir pesaingnya. Bahkan, tarif/harga yang diterapkannya di kemudian hari bisa lebih mahal daripada tarif normal. Karena itu, demi keadilan bagi pengusaha ojol, konsumen, dan mitra, pemerintah seharusnya konsisten dengan UU Antimonopoli yang memang tidak mengatur batasan tarif bawah-atas.  UU Antimonopoli mengatur bentuk-bentuk penguasaan pangsa pasar yang dilarang. Misalnya, Pasal 4 sampai Pasal 16 UU Antimonopoli mengatur perjanjian terlarang bagi pelaku usaha yang bisa melahirkan tarif/harga tinggi. Di antaranya: larangan pembagian wilayah pemasaran, larangan perjanjian dua atau lebih perusahaan untuk menguasai lebih dari 75 persen pangsa pasar barang/jasa sejenis (oligopoli), dan larangan penetapan harga maupun kartel.  Kemudian, pasal 17 sampai pasal 29 melarang penguasaan pangsa pasar maupun pasokan barang/jasa sejenis lebih dari 50 persen oleh satu pengusaha. Juga, larangan posisi dominan terkait dengan akses pasokan dan penjualan barang/jasa. Perlu diingat bahwa penguasaan pangsa pasar ojol oleh oknum pengusaha aplikasi tergolong monopoli produk jasa yang dilarang. Karena itu, selain pengawasan tarif secara umum oleh Kemenhub (standar tarif), perilaku yang dilarang ini wajib dicermati Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).  Sudah saatnya negara menata pengusaha aplikasi online sesuai dengan spirit ekonomi jalan tengah (mixed economy) dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Kemenhub boleh saja membuat regulasi tarif batas bawah dan atas. Namun, pemerintah juga jangan abai terhadap UU Antimonopoli yang merupakan acuan dalam menciptakan keseimbangan bisnis di masyarakat.  Kemenhub perlu mengajak KPPU untuk membahas tarif dan perilaku persaingan bisnis ojol. Lalu, penegakan hukum atas kompetisi ojol yang tidak adil diserahkan kepada KPPU, bukan Kemenhub. Sebab, Kemenhub tidak berwenang dan kompeten mengurusi struktur penguasaan pangsa pasar ojol. (*)  <hr />  *) AUGUSTINUS SIMANJUNTAK, Dosen Program Business Management SBM Universitas Kristen Petra, Surabaya

Kenaikan Tarif dan Norma Persaingan Ojol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/SRI-ADININGSIH.jpg" alt="Ekonom UGM Sri Adiningsih. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ekonom UGM Sri Adiningsih. (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memundurkan pemberlakuan kenaikan tarif dari sebelumnya 10 hari menjadi 25 hari paska Kepmen tersebut ditetapkan pada 4 Agustus 2022 lalu. Penambahan waktu ditujukan agar sosialisasi kepada publik menjadi lebih panjang.  Sebelumnya Kemenhub telah menerapkan tarif baru ojek online (Ojol) sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.  "Kementerian Perhubungan menetapkan bahwa penyesuaian aplikator terhadap tarif dapat dilakukan paling lambat 25 hari kalender sejak KM tersebut ditetapkan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, dalam keterangan tertulisnya Senin (15/8).  Mengacu aturan itu, maka bila dihitung berdasarkan waktu penepatan 4 Agustus 2020, maka tarif baru ojol akan efektif berlaku pada 30 Agustus 2022 pukul 00.00.  Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih mengungkapkan bahwa sejatinya konsumen keberatan dengan tarif baru ojol tersebut lantaran kenaikannya terlalu tinggi. Banyak pihak juga menilai, kenaikan tarif ojol yang terlalu tinggi akan berdampak pada sendi-sendi perekonomian.  “Dampaknya akan luas, karena ojol sekarang menjadi salah satu sarana perhubungan atau transportasi yang banyak dipakai masyarakat. Mulai dari mengangkut orang, sarana delivery makanan, hingga barang,” kata Sri Adiningsih.  Menurut Sri, kenaikan tarif ojol yang tinggi tersebut terutama akan berdampak pada masyarakat menengah bawah yang memang menjadikan ojol sebagai salah satu moda transportasi utama.  “Kalau tarif ojol naik, ada dampak ke kenaikkan harga atau inflasi, besarnya tergantung pada kenaikkan tarif ojol,” ujar mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2015-2019 tersebut.  Oleh karena itu, Sri berharap, kenaikan tarif ojol bukan hanya diundur, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Kalau pun memang harus ada kenaikan, ia menyarankan dilakukan secara bertahap alias tidak langsung tinggi.  “Mudah-mudahan naiknya tidak tinggi, tetapi bertahap. Kalau tarif ojol tidak naik, driver yang jumlahnya 3 jutaan juga kasihan,” katanya.  Seperti diketahui, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, rata-rata kenaikan tarif dasar bervariasi mulai dari 30 perseb hingga 40 persen.  &nbsp;

Pengenaan Tarif Ojol Baru Mundur, Didorong Sesuai Daya Beli Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk menunda penyesuaian tarif angkutan sepeda motor daring alias ojek online (ojol). Pertimbangannya, memberikan waktu lebih banyak untuk sosialisasi.  Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengungkapkan, berdasar hasil peninjauan kembali, diperlukan waktu yang lebih panjang untuk sosialisasi terhadap tarif baru bagi seluruh pemangku kepentingan.  ”Mengingat moda angkutan ojol berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pemberlakuan efektif aturan ini ditambah menjadi paling lambat 25 hari kalender,” ujar Hendro kemarin (14/8).  Sebelumnya, Kemenhub mengeluarkan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat pada 4 Agustus 2022. Dalam beleid tersebut, Kemenhub juga menetapkan bahwa penyesuaian aplikator terhadap tarif dapat dilakukan paling lambat 25 hari kalender sejak KM ditetapkan.  Semula, dalam KM Nomor KP 564 Tahun 2022 tertulis bahwa pemberlakuan efektif dilakukan maksimal 10 hari kalender. Namun, kemudian dilakukan perubahan untuk sosialisasi.  Hendro menyatakan, penambahan waktu sosialisasi itu berdasar masukan dari seluruh pihak. Durasi 25 hari kalender terhitung dari tanggal terbit KM 564, yakni 4 Agustus 2022, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh aplikator. Itu juga sesuai Ketentuan PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.  Terkait waktu penyesuaian tarif di aplikasi, Hendro berharap aplikator dapat segera menerapkan tarif baru serta meningkatkan pelayanan bagi penumpang. Termasuk menjamin keselamatan penumpang.  Sementara itu, SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W. Purnomo menjelaskan bahwa Gojek berkomitmen mematuhi aturan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan usaha.  ”Sesuai arahan pemerintah yang terbaru, pelaksanaan ketentuan dalam KP 564/2022 diberikan masa tenggang 25 hari kalender sejak ditetapkan,” kata Rubi kemarin.  Sesuai petunjuk dari Kementerian Perhubungan, perpanjangan masa tenggang itu akan digunakan untuk melakukan persiapan dan sosialisasi kepada pengguna aplikasi, termasuk mitra driver. ”Gojek terus memonitor persiapan dan perkembangan yang ada serta berkoordinasi dengan pemerintah sehingga dapat tetap memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, termasuk mitra driver dan pelanggan Gojek,” katanya.  Terpisah, Director of Central Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengungkapkan, saat ini Grab Indonesia masih mempelajari dan memantau dengan cermat keputusan Menhub tersebut. ”Kami juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan mengenai peraturan baru tersebut agar seluruh amanat dari peraturan dapat kami jalankan dengan baik untuk para pengguna layanan kami, baik mitra pengemudi maupun penumpang,” jelas Tirza dalam pernyataan tertulis.  Dia menambahkan, sebagai pelaku bisnis yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, Grab Indonesia akan senantiasa mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku. Juga, mendukung segala upaya pemerintah dalam memajukan industri transportasi tanah air.

Kenaikan Tarif Ojek Online Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan baru soal penyesuaian tarif angkutan motor daring alias ojek online (ojol). Aturan baru tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.  Kepmen tersebut ditandatangani oleh pejabat Dirjen Perhubungan Darat atas nama Menteri Perhubungan Hendro Sugiatno pada 4 Agustus 2022 lalu. Selanjutnya, Kemenhub menyerahkan kepada perusahaan aplikasi untuk melakukan penyesuaian tarif pada aplikasi masing-masing. Adapun tiga item yang diatur dalam kepmen yang baru tersebut meliputi tarif jasa batas bawah, batas atas, dan biaya jasa minimal. Penyesuaian tarif terhadap tiga item biaya itu dikelompokkan menjadi tiga zona.  Zona 1 meliputi wilayah Sumatera, Jawa selain Jabodetabek, dan Bali. Kemudian, zona II meliputi wilayah Jabodetabek. Dan, zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, serta Papua.  Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengungkapkan, KM Nomor KP 564 itu terbit untuk menggantikan aturan lama, yakni KM Nomor KP 348 Tahun 2019. Meski demikian, dia menyebut aturan baru itu akan menjadi pedoman sementara bagi penetapan batas tarif atas dan tarif bawah ojek online. Pemerintah sendiri menetapkan bahwa tarif ojek daring bisa dilakukan paling lama setiap satu tahun sekali. Atau jika terjadi perubahan situasi yang membuat biaya pokok jasa sepeda motor daring meningkat sebanyak 20 persen.  ’’Dalam KM Nomor KP 564 Tahun 2022 ini, kami telah melakukan evaluasi batas tarif terbaru yang berlaku bagi ojek online. Selain itu, sistem zonasi masih berlaku tiga zonasi,” ucap Hendro Senin (8/8) malam.  Dia melanjutkan, sesuai peraturan tersebut, komponen biaya pembentuk tarif terdiri atas biaya langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh mitra pengemudi dan sudah termasuk profit mitra pengemudi. Sementara biaya tidak langsung adalah sewa penggunaan aplikasi perusahaan aplikasi.  Kemenhub menetapkan biaya aplikasi paling tinggi 20 persen. Adapun biaya jasa merupakan tarif yang sudah dipotong biaya tidak langsung. Yakni, berupa biaya sewa pengguna aplikasi oleh perusahaan. ’’Perusahaan aplikasi diharapkan menerapkan besaran biaya jasa baru berdasar sistem zonasi paling lambat 10 hari kalender sejak keputusan menteri ini ditetapkan,” tambah Hendro.  Dia berpesan, dengan kenaikan biaya jasa tersebut, perusahaan aplikasi ojek online melakukan peningkatan standar pelayanan dengan tetap memberikan jaminan terhadap aspek keamanan dan keselamatan.

Dibagi Tiga Zona, Tarif Ojek Online Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/images-7.jpeg" alt="Ratusan mitra pengemudi GRAB menyampaikan kekecewaan kepada sistem dan manajemen aplikator asal Malaysia itu (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ratusan mitra pengemudi GRAB menyampaikan kekecewaan kepada sistem dan manajemen aplikator asal Malaysia itu (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi menaikkan tarif ojek online Rp 250 per kilometer (km) di Zona II atau wilayah Jabodetabek. Hal ini pun telah didukung oleh pihak asosiasi dari Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA). Lalu, bagaimana tanggapan dari pihak ojek online?  Menanggapi kabar ini, Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno mengatakan bahwa pihaknya akan mematuhi kebijakan yang akan berlangsung pada 16 Maret mendatang.  "Hasil pertemuan hari ini akan kami sosialisasikan ke teman-teman mitra pengemudi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/3).  Agar sama-sama mendapatkan keuntungan, pihak Grab juga akan terus melakukan monitoring pada pelaksanaan penerapan tarif baru tersebut serta dampaknya terhadap total pendapatan mitra pengemudi.  “Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dan perusahaan transportasi daring dapat tetap menghormati dan melaksanakan tarif baru ini. Kami akan sampaikan hasil monitoring penerapan tarif baru sebagai masukan ke Kemenhub,” kata dia.  Tri juga meyakini masyarakat sudah semakin pintar dan bijaksana dalam memilih layanan transportasi online yang sesuai dengan kebutuhan mereka.  “Harapan kami, penumpang akan menghargai layanan bernilai tambah yang kami tawarkan dan terus memilih Grab sebagai layanan pilihan mereka untuk melayani perjalanan sehari-hari,” tutup dia.

Asosiasi Setuju Tarif Ojol Naik, Bagaimana Dengan Grab?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ongkos-rendah-sulit-hidupi-keluarga_m_.jpg" alt="Ojek online melayani penumpang. (Fedrik Tarigan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ojek online melayani penumpang. (Fedrik Tarigan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengesahkan kenaikan tarif ojek online, di mana tarif batas bawah (TBB) yang semulanya sebesar Rp 2.000 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km. Rencananya, kebijakan ini akan mulai diterapkan pada 16 Maret mendatang dan hanya berlaku untuk Zona II, yakni Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi.  Menanggapi hal itu, Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Igun Wicaksono memberi apresiasi atas keputusan pemerintah menaikkan tarif untuk ojek online (ojol).  "Atas pengumuman dan keputusan Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub mengenai kenaikan tarif ojol pada Zona II per hari ini Selasa (10/3) dimana Batas Bawah Rp 2250 per km dan Batas Atas Rp 2650 per km serta Flagfall Rp 10500 (4km)," kata dia dalam siaran pers, Selasa (10/3).  Menurutnya, keputusan ini sesuai dengan formulasi yang disampaikan oleh pihaknya kepada pemerintah. "Ini sesuai dengan formulasi tarif dari hasil berbagai survey yang dilakukan oleh Litbang Ditjen Hubdat, Kemenhub atas biaya jasa tarif ojol," tuturnya.  Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan bahwa tarif ini hanya berlaku untuk zona II saja dan hanya untuk roda dua. Sedangkan untuk roda empat masih dalam tahap proses.  “Untuk zona II, kenaikannya Rp 250 per km, sehingga tarif batas bawah menjadi Rp 2.250 dari Rp 2.000. Lalu tarif batas atas menjadi Rp 2.650,” kata Budi di kantornya, Selasa (10/3).  Dengan <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/10/03/2020/tarif-ojol-naik-rp-250-per-km-mulai-berlaku-16-maret/">adanya kenaikan ini</a>, maka tarif flat per 4 km dari kisaran Rp 8.000 sampai Rp 10.000 menjadi Rp 9.000 hingga Rp 10.500.  “Itu biaya jasa minimal kenaikan, setelah kita lakukan penyesuaian, menjadi Rp 9.000 batas bawahnya sampai Rp 10.500. Kalau dulu kan Rp 8.000 sampai Rp 10.000,” terangnya.

Tarif Ojol Naik, Begini Tanggapan Asosiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengesahkan kenaikan tarif ojek online. Dari yang semula Rp 2.000 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km.  Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan bahwa 16 Maret mendatang, tarif tersebut akan diberlakukan.  "Untuk zona II, kenaikannya Rp 250 per km, sehingga tarif batas bawah menjadi Rp 2.250 dari Rp 2.000. Lalu tarif batas atas menjadi Rp2.650," kata dia di kantornya, Selasa (10/3).  Dengan adanya kenaikan ini, maka tarif flat per 4 km dari kisaran Rp 8.000 sampai Rp 10.000 menjadi Rp 9.000 hingga Rp 10.500.  "Itu biaya jasa minimal kenaikan, setelah kita lakukan penyesuaian, menjadi Rp 9.000 batas bawahnya sampai Rp 10.500. Kalau dulu kan Rp 8.000 sampai Rp 10.000," terangnya.  Menurutnya, kenaikan ini tidak ada kaitannya dengan para driver. Namun, berdasarkan perkembangan perekonomian, khususnya di ibu kota yang begitu pesat.  "Tidak lah, pertama kan perkembangan ekonomi di Jakarta cepat sekali, kita juga mendengarkan aspirasi dan diskusi dan sebagainya, kita melakukan penghitungan kembali," tutup dia.

Tarif Ojol Naik Rp 250 per Km, Mulai Berlaku 16 Maret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/OJOL-FREDRIK-TARIGAN-JAWA-POS1.jpg" alt="Ilustrasi driver Ojek Online tengah menunggu penumpang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi driver Ojek Online tengah menunggu penumpang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memandang tarif yang telah ditentukan jasa transportasi online masih menimbulkan adanya praktik perang tarif antara operator penyedia layanan. Katanya, perang tarif terjadi lantaran adanya potongan harga yang ditawarkan mitra operator kepada konsumen. Pada Juni ini, Kemenhub bakal melarang diskon apapun yang diberikan kepada konsumen.  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya menjelaskan selama ini terdapat dua jenis potongan harga yang diberikan operator kepada konsumen. Antara lain, diskon tidak langsung berupa diskon yang diberikan pihak partner operator kepada konsumen. Ada juga diskon langsung yang diberikan operator kepada konsumen.  "Diskon langsung relatif tidak ada. Yang sekarang ini adanya diskon tidak langsung yang diberikan oleh partner-partnernya," kata Budi Karya dalam acara Halal bi halal di Kantor Kemenhub, Senin (10/6).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/OJOL-GALIH-COKRO-JAWAPOS.jpg" alt="Ilustrasi Ojek Online tengah mengantarkan pelanggan (Galih Cokro/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ojek Online tengah mengantarkan pelanggan (Galih Cokro/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Jawa Pos)  Ia mengatakan, tarif diskon yang diberikan oleh operator maupun partnernya telah menimbulkan ketidakseimbangan harga antara operator satu dengan lainnya. Itulah kenapa, Budi mengupayakan membenahi tarif transportasi onilne sampai mememuhi ekuilibrium equality.  "Jadi, kami minta tak ada diskon-diskonan. Diskon langsung maupun tidak langsung," katanya.  Untuk memberikan payung hukumnya, Budi akan menerbitkan peraturan menteri atau surat edaran yang isinya melarang adanya diskon pada pertengahan bulan Juni ini. Meski pengguna merasa terbantu dengan adanya diskon ini, ia menyatakan diskon hanya memberikan keuntungan sesaat.  "Diskon ini kan memberikan keuntungan sesaat. Tapi for the long term itu saling membunuh. Itu yang kita ingin tidak terjadi," pungkasnya.  Kebijakan tersebut rupanya tidak disambut baik oleh driver ojek online yang juga mitra operator transportasi online. Abdul, 24, mengatakan tak sepakat dengan aturan larangan pencabutan diskon yang diberikan operator maupun partner operator. Abdul mengkhawatirkan, kebijakan tersebut akan berpengaruh pada orderan dari konsumen.  "Sekarang ini masih banyak orang yang order memanfaatkan diskon-diskon yang ada. Kalau itu dicabut, pastinya ngaruh lah ke orderan," kata Abdul kepada JawaPos.com, Selasa (11/6).  Menurut Abdul, setiap harinya ada saja pengguna yang memakai kupon diskon untuk sekadar menggunakan jasa antar perjalanan, makanan ataupun barang. Paling tidak dalam sehari, ada satu sampai tiga yang suka menggunakan diskon yang dari berbagai macam partner mitranya.  "Karena kan watak orang beda-beda. Ada yang ngirit selalu motong diskon, ada juga yang gak masalah bayar tinggi. Jadi kaya ngasih tip gitu," tukasnya.  Salah satu pengguna, Niar, 64, menyatakan tak masalah dengan larangan diskon yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Sebab selama ini, Niar jarang mendapatkan kupon diskon sebagaimana pengguna-pengguna lainnya.  Dalam sehari, Niar bisa menggunakan jasa transportasi online sebanyak 3-4 kali untuk berkerja dikawasan Jakarta Pusat. Jasa transportasi ojol biasanya digunakan untuk perjalanannya ke stasiun yang berjarak sekitar 5-6 Km dari kediamannya di kawasan Cimanggis, Depok. Dia biasa menggunakan tarif normal.  "Cuma pernah dapet (diskon) sekali dua kali. Tapi gak permah dipakai. Karena gaptek juga dan paling bedanya cuma sedikit aja," katanya kepada JawaPos.com, Selasa (11/6).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/BUDI-KARYA-SUMADI-JAWA-POS.jpg" alt="Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Ilustrasi Ojek Online tengah mengantarkan pelanggan (Galih Cokro/Jawa Pos)  Soal besaran tarif ojol, Niar mengatakan, tarif tersebut masih cenderung lebih murah dibanding ojek pangkalan yang berada di sekitar stasiun atau rumahnya. Lebih jauh dari itu, penggunaan ojol lebih mudah dan aman bagi wanita yang telah memiliki satu cucu tersebut.  "Kalau ojol kan kita disamperin ke tempat. Drivernya juga kan kayak resmi gitu. Jadi lebih aman dibanding opang yang sering nembak harga," tukasnya.  Diskon Tak Masalah Asal Tarif Masih Dalam Rentang TBB-TBA  Kepada JawaPos.com, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno mengatakan diskon pada tarif transportasi online seharusnya tidak menjadi masalah. Asalkan, tarif yang telah dipotong diskon oleh operator atau partnernya masih dalam rentang Tarif Batas Bawah (TBB) sampai dengan Tarif Batas Atas (TBA).  Sebagaimana diketahui sejak 25 Maret 2019, menteri perhubungan Budi Karya Sumadi telah menerbitkan keputusan menteri perhubungan (Kepmenhub) nomor KP 348 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Di situ telah dijelaskan mengenai ketentuan tarif transportasi online.  Dalam Kepmenhub tersebut, besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi. Zona pertama tarif untuk meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Bali dengan TBB Rp 1.850/Km dengan TBA Rp 2.300/Km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.  Sedangkan untuk Zona kedua merupakan meliputi Jabodetabek dengan ketentuan TBB Rp 2.000/Km sampai TBA Rp 2.500/Km. Dengan Biaya jasa minimal Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000. Untuk Zona tiga, meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi sampai Maluku dengan ketentuan TBB Rp 2.100 per km, dan tarif batas atas Rp 2.600 per km. Biaya jasa minim Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.  "Jadi, diskon itu tidak bisa diterima ketika penerapannya itu di bawah TBB. Kalau diskonnya bermain di antara ambang TBB-TBA itu tidak masalah. Apa yang salah dengan diskon? sebab diskon salah satu cara untuk merebut konsumen," kata Agus kepada JawaPos.com, Selasa (11/6).  Yang menjadi persoalan, kata Agus, kalau ada operator yang memberikan diskon tarif melewati batas yang telah ditentukan oleh Kepmenhub. Apalagi jika sampai ada yang memberikan harga di bawah TBB. Katanya, tarif tersebut akan membahayakan dalam jangka panjang.  "Karena bisa menuju ke predatory pricing dan persaingan tidak sehat yang akan berpotensi mematikan salah satu dan ke depannya akan memunculkan monopoli," terangnya.  Untuk kasus tersebut, Agus menyarankan diperlukan pengawasan dari pemerintah untuk memplototi tarif diberikan operator kepada konsumen. Jika terbukti bersalah, Kemenhub berhak memberikan sanksi kepada operator yang nakal memberikan harga di bawah ketentuan Kepmenhub.  "Tugas pemerintah mengawasi pelanggaran tersebut dan memberikan sanksi jika terbukti operator melanggar tarif batas bawah," pungkasnya.

Respons Driver Saat Regulator Berencana Larang Diskon Tarif Ojol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/respons-manajemen-gojek-terhadap-regulasi-terbaru-ojek-online_m_.jpg" alt="Ilustrasi pengemudi gojek" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengemudi gojek</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Uji coba formulasi tarif baru untuk transportasi online roda dua menuai pro-kontra. Di satu sisi, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan mitra driver. Di sisi lain, pembatasan tarif berpotensi memicu persaingan yang kurang sehat di bisnis ride hailing. Kekuatan modal bisa menjadi pembeda.  YANG diujicobakan adalah Rp 10.000 per order sebagai tarif minimum untuk 4 km pertama dan tarif dasar Rp 2.500 per km setelah 4 km. Uji coba penyesuaian tarif baru ojek online (ojol) mendapat hasil yang berbeda dari dua operator terbesar di Indonesia. Yakni, Grab dan Go-Jek.   Grab menyatakan, uji coba penyesuaian tarif ojol berdasar Kepmenhub No 348/2019 di lima kota sejak 1 Mei itu memiliki hasil cukup positif bagi driver. Kenaikan tarif ojek itu meningkatkan pendapatan driver hingga 30 persen. Sedangkan order dari pengguna cenderung stabil. ''Mitra pengemudi merasakan kenaikan pendapatan 20-30 persen disertai dengan jumlah order yang stabil,'' ujar Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata.  Hasil itu bertolak belakang dengan hasil yang didapat perusahaan ride hailing asal Indonesia Go-Jek. Chief Corporate Affairs Go-Jek Nila Marita menyatakan, ada penurunan order yang signifikan pada Go-Ride dan berdampak kepada penghasilan mitra. ''Seperti yang sudah disampaikan, berdasar hasil monitoring pemberlakuan tarif uji coba, kami melihat adanya penurunan permintaan order Go-Ride yang cukup signifikan,'' ujar Nila.  Bisa jadi perbedaan hasil dari Grab dan Go-Jek disebabkan biaya promosi yang tak sama. Dua aplikator tersebut belum menghentikan promosi, termasuk ketika uji coba dilaksanakan. Misalnya, Grab yang menawarkan kupon diskon Rp 4.000 hingga Rp 5.000 untuk sekali order. Bahkan, dengan metode tukar points reward yang dimiliki konsumen, Grab bisa memberikan diskon hingga Rp 40.000 per order. Sama halnya dengan Go-Jek, platform tersebut juga menyediakan opsi diskon jika pelanggan melakukan pembayaran nontunai untuk memesan transportasi roda dua.   <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/asosiasi-sambut-baik-penetapan-biaya-jasa-ojek-online_m_-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pengemudi Grab mangkal di Stasiun Palmerah, Jakarta. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  Menurut Nila, tarif uji coba juga dibarengi dengan berbagai program promosi atau diskon tarif untuk menjaga tingkat pemintaan konsumen. Bagi dia, hal itu baik untuk jangka pendek, namun tidak baik untuk keberlangsungan usaha secara jangka menengah dan panjang. ''Subsidi berlebihan akan memberikan kesan harga murah. Namun, dalam hal ini promosi tidak bisa berlaku permanen. Dalam jangka panjang, subsidi berlebihan akan mengancam keberlangsungan industri, menciptakan monopoli, dan menurunkan kualitas layanan dari industri itu sendiri,'' ujarnya  Pengamat transportasi pun setuju penilaian bahwa perang diskon cukup mengkhawatirkan untuk keberlangsungan persaingan usaha. Apalagi jika melihat kedua pemain tersebut memiliki sokongan modal yang berbeda. Grab yang cenderung memiliki kekuatan modal lebih besar tak tertutup kemungkinan lebih unggul dalam memberikan diskon.  ''Tarif penting untuk dibatasi. Tapi, mekanisme pelaksanaannya harus benar-benar diawasi. Ada bagusnya KPPU dilibatkan untuk bisa memberikan rambu kepada Kemenhub soal pemberian diskon yang dilakukan aplikator. Berapa besarannya, berapa lama pemberian diskonnya, harus ada indikator dan dianalisis jangan sampai mematikan persaingan bisnis,'' ujar pengamat transportasi Yayat Supriyatna kemarin (12/5).  Yayat menegaskan bahwa yang dilakukan pemerintah sudah tepat terkait memberikan tarif batas untuk ojek online. Namun, langkah berikutnya yang rasional untuk mendukung kebijakan itu ialah memetakan supply demand dari transportasi online di setiap daerah. ''Mitra kan mengeluhkan income. Ya, tentu mereka susah mendapatkan income yang besar jika supply (jumlah mitra baru) tidak dibatasi. Demand dan daya belinya flat, tapi supply terus bertambah,'' bebernya.   Sudah Decacorn, Efisiensi Jadi Kunci  EKONOM dari Insitute Development of Finance and Economics (Indef) Nailul Huda berpendapat bahwa penerapan tarif, baik batas atas maupun bawah, memang sudah patut dilakukan karena untuk meningkatkan kesejahteraan mitra driver. ''Selama ini driver merupakan pihak yang selalu dikorbankan untuk mengejar pangsa pasar penumpang. Sering pembentukan harga biar murah, komisi untuk driver dikurangi atau dipersulit untuk mendapatkan bonus,'' ujarnya kemarin.  Untuk konsumen, lanjut Huda, jika Go-Jek atau Grab mampu mempertahankan pelayanannya, pasti konsumen tidak akan berpaling. Jika ada penurunan order, hal tersebut dinilai bersifat sementara. ''Jika mekanismenya diserahkan ke pasar, yang kasihan pasti driver. Jadi, memang adanya batas tarif ini sudah tepat,'' bebernya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Grafis-Gojek.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Terkait akan potensi Go-Jek kalah bersaing dengan Grab di Indonesia, seperti kalahnya Uber oleh Grab di Singapura, Huda mengatakan bahwa saat ini posisi Go-Jek yang sudah menginjak Decacorn (start-up bernilai lebih dari USD 10 miliar) memiliki modal yang tak kalah kuat jika dibandingkan dengan Grab. ''Tinggal bagaimana keduanya berperilaku efisien,'' tegasnya.  Huda menambahkan, kedua aplikator memiliki kekuatan yang sama-sama besar. Go-Jek mempunyai beberapa macam produk dan saat ini yang difokuskan adalah Go-Pay. Sedangkan Grab, pembayarannya menggunakan pihak ketiga, yakni Ovo, sehingga lebih efisien dalam pengembangannya.   ''Grab bisa berfokus untuk memperluas driver dan konsumen. Sedangkan fokus Go-Jek sudah bukan di layanan transportasinya. Go-Jek bisa ambil keuntungan dari Go-Food dan Go-Pay jika cermat. Dan, keuntungannya bisa mengembangkan layanan transportasinya,'' tuturnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/asosiasi-sambut-baik-penetapan-biaya-jasa-ojek-online_m_-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Grafis-Gojek.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Menakar Plus Minus Regulasi Anyar Tarif Ojek Online

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif ojek online

Berita Terkini