<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/JKT_PEMERINTAH-AKAN-TURUNKAN-HARGA-TIKET_HANUNG-HAMBARA_27022025-6-1886604476.jpg" alt="Sejumlah penumpang menaiki pesawat di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (27/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)Pemerintah membuka peluang melanjutkan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% saat libur lebaran mendatang. HANUNG HAMBARA/" width="100%">
<figcaption>Sejumlah penumpang menaiki pesawat di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (27/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)Pemerintah membuka peluang melanjutkan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% saat libur lebaran mendatang. HANUNG HAMBARA/</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan atau diskon tarif tol dan harga tiket pesawat untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi dan Hari Raya Nyepi. Presiden mengatakan bahwa penurunan harga tiket pesawat disiapkan oleh pemerintah dua pekan mendatang. Selain itu, tarif tol di beberapa ruas jalan utama juga akan diturunkan saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi yang pada tahun ini jatuh berdekatan. Dia juga meminta menteri perhubungan, menteri BUMN, menteri pekerjaan umum, serta seluruh menteri terkait untuk terus memantau dan memastikan kelancaran fasilitas transportasi serta pelayanan publik selama masa mudik. Di kesempatan yang sama, Prabowo juga menegaskan agar para menteri terkait tidak hanya memantau, tapi juga mempersiapkan langkah preventif sehingga tidak terjadi lonjakan harga dan dimanfaatkan oleh spekulan. Pada bagian lain, pemerintah juga telah menetapkan jam kerja untuk para aparatur sipil negara (ASN). Dalam pengaturan kali ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) tak mengeluarkan surat edaran baru. Melainkan langsung merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam perpres disebutkan, jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 jam 30 menit dalam seminggu. Jumlah tersebut tidak termasuk jam istirahat. Untuk istirahat ditentukan selama 60 menit untuk hari Jumat dan 30 menit untuk di luar hari Jumat. Nah, jam kerja instansi pemerintah selama Ramadhan dimulai pada pukul 08.00 sesuai zona waktu setempat dan berlaku bagi instansi pemerintah di pusat maupun daerah. Sementara itu, jam pulang pukul 15.00 untuk Senin&ndash;Kamis dan pukul 15.30 pada Jumat. (far/mia/yog/c19/ttg)

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan atau diskon tarif tol dan harga tiket pesawat untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Presiden Turunkan Tarif Pesawat dan Tol untuk Mudik Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bandara-gatot-subroto-lampung-resmi-layani-penerbangan-sipil_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Sejumlah maskapai penerbangan di bandara. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sejumlah maskapai penerbangan di bandara. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus mengawasi penerapan tarif tiket pesawat. Acuannya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019.  Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni mengungkapkan, sesuai ketentuan tersebut, setiap maskapai harus menetapkan tarif tiket pesawat tidak melebihi tarif batas atas (TBA) atau tidak di bawah tarif batas bawah (TBB). Termasuk ketentuan tarif lainnya seperti fuel surcharge (FS).  "Terkait pelayanan tarif angkutan udara, dilakukan pengawasan oleh para inspektur dari direktorat teknis terkait kepada maskapai dan ground handling," ungkap M. Kristi Endah Murni kemarin (26/3).  Selama periode angkutan Lebaran 2023, terang Kristi, dilakukan pemantauan pada 51 bandara. Sebanyak 16 di antaranya merupakan bandara internasional (entry point). Agar pemantauan berjalan baik, pihaknya berkolaborasi dengan stakeholder penerbangan.  "Tugas kami memastikan pelayanan sebelum, selama, dan setelah penerbangan (pre-in-post flight) berjalan sesuai dengan prosedur penerbangan," ujarnya.  Selama melakukan pengawasan, lanjut Kristi, pihaknya menemukan variasi pelanggaran tarif angkutan udara di beberapa rute. Antara lain, pelanggaran TBA atau TBB maupun FS yang melebihi ketentuan. Terkait hal tersebut, pihaknya secara konsisten juga telah memberikan sanksi kepada maskapai.  "Pelanggaran TBA dan FS tersebut dominan terjadi pada rute-rute berjarak pendek dalam rentang waktu Juli–Desember 2022. Kami sudah berikan sanksi administratif kepada maskapai yang bersangkutan berupa surat peringatan yang berlaku selama 14 hari," jelasnya.  Sebelum masa surat peringatan tersebut habis, maskapai harus melakukan perbaikan. Kemudian, pihaknya akan memastikan tidak terdapat pelanggaran berulang pada rute lainnya. Apabila surat peringatan tersebut tidak diindahkan dan belum ada perbaikan, akan dikenakan sanksi administratif berikutnya. Yakni, berupa pembekuan, pencabutan, atau denda administrasi.  "Sebagian maskapai sudah melakukan perbaikan seiring semakin baiknya perkembangan beban biaya operasi pesawat (BOP) yang didominasi oleh beban biaya avtur dan kurs rupiah terhadap dolar," terangnya.  Kristi menambahkan, pihaknya bersama Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan maskapai berkolaborasi untuk melakukan kajian bersama dalam penyempurnaan formulasi penghitungan tarif tiket pesawat. Berdasar kajian bersama, saat ini nilai keekonomian sudah tidak sesuai dengan beban BOP. "Secara resmi, INACA dan beberapa maskapai telah bersurat kepada kami untuk mempertimbangkan kembali peninjauan ulang terhadap besaran tarif pada beberapa rute pendek tersebut," jelasnya.  Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan, pengawasan terhadap potensi pelanggaran tarif batas atas menjelang mudik itu bersifat krusial. Terlebih, untuk maskapai udara. Karena itu, Dirjen Perhubungan Udara diminta melakukan pengawasan lebih intensif lagi.

Kemenhub Ancam Sanksi Maskapai Yang Melanggar Batas Tarif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penumpang-Bandara-Soekarno-Hatta-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri" width="100%">
<figcaption>Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dengan adanya kenaikan harga minyak dan avtur dunia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengizinkan maskapai untuk melakukan penyesuaian biaya (fuel surcharge) pada angkutan udara penumpang dalam negeri. Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Biaya Tambahan (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada 18 April 2022.  Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menuturkan, ketentuan ini diberlakukan untuk menjaga keberlangsungan operasional maskapai penerbangan dan untuk memastikan konektivitas antar wilayah di Indonesia tidak terganggu.  “Ketentuan ini dibuat setelah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti maskapai penerbangan, asosiasi penerbangan, praktisi penerbangan, YLKI, dan unsur terkait lainnya di bidang penerbangan,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (20/4).  Ia menjelaskan, adanya kenaikan harga avtur dunia sangat mempengaruhi biaya operasi penerbangan. Ketentuan ini juga berlaku di negara-negara lainnya, salah satunya adalah Filipina.  "Jika kenaikannya mempengaruhi biaya operasi penerbangan hingga 10 persen lebih, maka pemerintah dapat mengizinkan maskapai penerbangan untuk menetapkan biaya tambahan seperti fuel surcharge,” ungkap Adita.  Meskipun begitu, ketentuan ini sifatnya tidak mengikat. Artinya, maskapai penerbangan dapat menerapkan biaya tambahan berupa fuel surcharge atau tidak menerapkannya.  Ketentuan ini akan dievaluasi setiap tiga bulan atau apabila terjadi perubahan yang signifikan terhadap biaya operasi penerbangan. “Pengawasan akan dilakukan oleh Kemenhub lewat Ditjen Perhubungan Udara, dan akan dievaluasi menyesuaikan dengan dinamika perubahan harga avtur dunia,” ujar Adita.  Lebih lanjut Adita menegaskan, ketentuan ini tidak berpengaruh pada penyesuaian atau perubahan tarif batas bawah (TBB) maupun tarif batas atas (TBA) penerbangan. “Ketentuan TBB dan TBA tidak berubah sesuai yang saat ini berlaku,” jelas Adita.  Adapun besaran biaya tambahan (fuel surcharge) dibedakan berdasarkan pada pesawat jenis jet dan propeller. Untuk pesawat udara jenis jet, dapat menerapkan maksimal 10 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara.  Sedangkan, untuk pesawat udara jenis propeller, dapat menerapkan maksimal 20 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara.

Harga Avtur Naik, Kemenhub Izinkan Maskapai Lakukan Penyesuaian Tarif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/setahun-terakhir-impor-pertamina-melejit-hingga-rp-9771-miliar_m_.jpg" alt="Ilistrasi" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor avtur dengan kode HS27101981 melejit dalam setahun terakhir atau periode Januari 2018 - hingga Januari 2019. Pada Januari 2019 impor avtur tercatat sebesar 121,1 ribu ton senilai USD 69,3 juta atau sebesar Rp 977,1 miliar (kurs Rp 14.100). Sementara itu pada Januari 2018 impor avtur tercatat sebesar 85,8 ribu ton dengan nilai USD 56,5 juta atau Rp 796,5 miliar. Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti mengakui terjadi kenaikan secara year on year. Namun, pihaknya tidak mengetahu persis penyebab kenaikan impor tersebut. "Iya memang naik ya yoy, mungkin karena kebutuhannya juga naik," kata dia kepada JawaPos.com, Jumat (15/2). Sementara itu, Direktur Statistik Distribusi BPS Anggoro Dwitjahyono mengatakan, impor avtur secara nilai memang menunjukkan kenaikan.Menurut dia, kenaikan ini juga berdampak kepada penumpang. "Nilai naik. Ketika posisi avtur naik, ke penumpang. Tren secara volume turun, harganya yang naik," tuturnya. Sepanjang Januari-Desember 2018, impor avtur tercatat 1,22 juta ton atau senilai USD 861,2 juta. Secara volume memang menunjukkan penurunan 20,7 persen dibandingkan periode yang sama 2017 sebesar 1,54 juta ton. Namun secara nilai menunjukkan kenaikan 4,3 persen, dari periode yang sama 2017 sebesar USD 825,3 juta. Kendati demikian, Anggoro menyebut kenaikan ini tidak berkolerasi dengan sektor pariwisata. "Tidak berkolerasi dengan pariwisata," tandas dia.

Setahun Terakhir, Impor Pertamina Melejit Hingga Rp 977,1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2018-citilink-tombok-rp-141-t-untuk-biaya-operasional_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan maskapai beberapa waktu lalu untuk mengembalikan tarif tiket menjadi normal menuai kritik. Masyarakat menilai maskapai menaikkan tarif tiket berlebihan. Polemik panjang itu pun kemudian dibantah oleh para maskapai. Mereka menyebut jika sebenarnya tarif yang tinggi itu adalah harga keekonomian sebelum di diskon.&nbsp; Tidak ingin kegaduhan berlanjut, maskapai secara serentak memutuskan untuk kembali menurunkan tarif tiket. Penurunannya bervariasi, mulai dari 20-60 persen. Direktur Utama Citilink Juliandra Nurtjahjo mengaku tidak mudah bagi pihaknya dalam mengambil langkah tersebut. Pasalnya, ada beberapa komponen yang termasuk dalam penghitungan harga tiket menjadi beban bagi perusahaan. Dia mencontohkan, pada 2017 harga bahan bakar avtur mencapai USD 0,55 per liter. Setahun berselang, harga itu kemudian naik menjadi USD 0,65 per liter.&nbsp;"Kenaikan USD 0,1 per liter dia akan menambah cost kita USD 4,7," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (15/1).&nbsp; Kemudian pada faktor mata uang, lanjut Juliandri, ikut mempengaruhi pendapatan maskapai. Apalagi, beberapa waktu lalu fluktuasi Rupiah cukup mengkhawatirkan. "Penrunan Rp 100 karena kurs melemah dia akan mengureangi reveneui kita USD 3,7 juta per year," jelas dia. Secara keseluruhan, Juliandri menyebutkan biaya operasional tambahan akibat kenaikan dari komponen tersebut mencapai USD 102 juta atau setara Rp 14,1 triliun (kurs Rp 14.100).&nbsp; "Sehingga di 2018 kita menghitung tambahan biaya akibat fuel, forex dan seidkit biaya bandara menambah cost kita USD 102 juta selama 2018," tandasnya. &nbsp;

2018, Citilink Tombok Rp 1,41 T Untuk Biaya Operasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/maskapai-diminta-tak-naikkan-tarif-terlalu-tinggi-saat-nataru_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Momen libur Natal dan Tahun Baru tinggal menghitung pekan. Umumnya, terjadi kenaikan tarif signifikan pada seluruh jasa transportasi.&nbsp;Kenaikan itu coba diantisipasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar tidak memberatkan masyarakat. Apalagi, pesawat merupakan transportasi favorit bagi masyarakat. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono mengatakan, pihaknya telah mengimbau kepada para maskapai agar tidak menaikkan tarif batas atas pesawat terlalu tinggi. Ketentuan mengenai tarif batas atas dan tarif batas bawah penerbangan dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formula Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Di dalam beleid itu disebutkan rentang ambang batas tarif adalah antara 30 sampai 100 persen. "Karena ini menyangkut masyarakat sedang membutuhkan. Jadi tetap dijaga antara tarif bawah dan batas atas. Namun diharapkan tidak karena lonjakan permintaan yang tinggi lalu dimentokkan ke atas (tarifnya), yang wajar lah," ujarnya di Gedung SMESCO, Jakarta, Kamis (6/12). Saat ini, Isnin memastikan jika maskapai masih menggunakan tarif sesuai kententuan Permenhub. Meski meminta tidak menaikkan terlalu tinggi, pihaknya tidak membantah kemungkinan terjadi kenaikan. Hanya saja besarannya yang akan diminta untuk diatur. Pasalnya, pihak maskapai juga mempertimbangkan harga avtur yang masih cukup tinggi ditambah pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi beberapa waktu lalu. "Untuk tarif batas bawah memang sedang dievaluasi, tapi tidak terkait nataru, tapi terkait dengan kenaikan harga bahan bakar avtur internasional maupun dengan adanya kondisi Rupiah kemarin. Tapi kan akhirnya pemerintah sudah berhasil menanggulangi kurs lebih stabil," kata dia. "Jadi erubahan sangat mungkin. Tapi pada saat nataru, tarif yang ada mesti diakomodasi. Mungkin itu saja. Karena tarif itu kan range, atas bawah. Selama tidak melebihi yang atas itu adalah sah. Tapi pemerintah mengimbau agar tidak dimentokin di atas," pungkasnya. &nbsp;

Maskapai Diminta Tak Naikkan Tarif Terlalu Tinggi Saat Nataru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilkada-serentak-dorong-lonjakan-penumpang-pesawat-hingga-40-persen_m_224977.jpeg" alt="Ilustrasi. Perhelatan Pilkada Serentak 2018 mendorong lonjakan penumpang pesawat antara 30-40 persen." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Perhelatan Pilkada Serentak 2018 mendorong lonjakan penumpang pesawat antara 30-40 persen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak masyarakat yang pulang untuk mencoblos mendorong lonjakan penumpang pesawat pada momen Pilkada Serentak 2018, yang digelar Rabu (27/6). Lonjakan penumpang pesawat pun cukup tinggi seperti pada saat Ramadan dan Idul Fitri. "Momen Pilkada juga mendorong peningkatan pemesanan tiket pesawat," ujar Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita) Kalimantan Barat (Kalbar), Nugroho Henray Eka Saputra, dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Grup), Rabu (4/7). Dia menilai, antusiasme warga terhadap Pilkada Serentak cukup tinggi. Terbukti, warga banyak pulang ke daerah asalnya untuk mencoblos. "Penambahan tingkat penumpang ini bisa diakumulasikan sekitar 30-40 persen, jika dibandingkan tahun lalu," ungkapnya. Kendati begitu kata dia, momen Ramadan dan Lebaran tetap mendominasi lonjakan penumpang pesawat. Sebelum hari raya, lonjakan penumpang terhadap pemesanan tiket pesawat cukup siginifikan. Akibatnya harga tiket transportasi udara ini cukup tinggi. "Dari H-7 dan H-3 saya sudah memantau tiket pesawat merangkak naik, utamanya ke tujuan Pontianak-Jakarta. Kelas ekonomi harganya fantastis mencapai Rp 1,5 juta-Rp 1,7 juta. Meskipun demikian, peminatnya cukup banyak," papar Owner Travel Pak Kasih ini. Terlebih, perayaan Idul Fitri ini berbarengan dengan libur panjang sekolah. Momen ini diamanfaatkan masyarakat untuk berkunjung ke suatu daerah atau pulang kampung halaman. District Area Manager Lion Air Pontianak, Lukman Nur Jaman menuturkan, sebelum Lebaran hingga pada saat ini pihaknya masih dipadati penumpang. "Sampai hari ini penumpang kita penuh full, utamanya di rute Pontianak-Jakarta," jelasnya. Dibandingkan tahun lalu, momen Idul Fitri kali ini terjadi peningkatan penumpang yang cukup tinggi. Hal ini lantaran ditambah momen libur sekolah yang cukup panjang. "Jadi long season-nya memang cukup panjang, ditambah lagi ada kegiatan Pilkada," ucapnya. Kendati begitu Lukman mengklaim pihaknya tidak serta-merta menaikkan harga tiket pesawat. Namun, disesuaikan dengan tarif batas atas dan batas bawah. Kemudian mengikuti tren positif dari tingginya permintaan publik terhadap layanan penerbangan. "Besaran tarif yang dijalankan telah sesuai aturan Lion Air Group. Artinya kita tidak menjual yang melebihi batas atas atau maksimum untuk layanan kelas ekonomi domestik," tuturnya. Tiket penerbangan yang dijual lanjut dia merupakan implementasi penggabungan beberapa komponen. Sehingga, menjadi kesatuan harga tiket pesawat. "Konsep layanan ini lebih memberikan kemudahan, kepraktisan dan kenyamanan kepada pelanggan dalam melakukan perjalanan udara," pungkasnya.

Pilkada Serentak Dorong Lonjakan Penumpang Pesawat Hingga 40 Persen

tarif pesawat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif pesawat

Berita Terkini