<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/19/menkeuuuuuu-srimul-3872337076.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada sejumlah barang dan jasa yang ditetapkan bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Antara lain yang terkait dengan pendidikan, barang kebutuhan pokok, hingga transportasi massal. Hal itu disampaikan Sri Mulyani di tengah wacana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen di era pemerintaha Prabowo-Gibran tahun depan, dari sebelumnya 11 persen. Dia menyampaikan, pembebasan PPN itu sebagai bentuk manfaat instrumen fiskal bagi masyarakat Indonesia. "Jadi banyak masyarakat (mengira) bahwa semua barang jasa itu kena PPN. Tapi dalam UU HPP (Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) sangat menjelaskan barang kebutuhan pokok, pendidikan, keseharian, transportasi, itu tidak kena PPN,"kata Menkeu dalam Konferensi Pers RAPBN 2025: Transisi Efektif &amp; APBN Kredibel di Kantor DJP, Jakarta, ditulis Senin (19/8). "Jadi kalau membayangkan PPN kemarin 10 persen ke 11 persen, dan di UU HPP akan jadi 12 persen, barang-barang itu tidak terkena PPN. Jadi itu memproteksi," lanjut Sri Mulyani. Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pada dasarnya uang negara dinikmati semua golongan, mulai dari kelas bawah, menengah, dan atas. Apalagi, kata dia, dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga disalurkan dalam bentuk jarring pengaman sosial. Seperti bantuan sosial, sembako, Kartu Indonesia Pintar, subsidi dan bantuan lain. Meskipun diakui masih ada masalah soal sasaran atas penyaluran uang negara, misalnya yang terjadi pada subsidi BBM dan LPG yang masih dinikmati sebagian golongan kelas atas. "Artinya semua masyarakat miskin, menengah, kaya, semuanya menikmati subsidi tersebut. Memang menjadi persoalan masalah sasaran," pungkasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani enggan menjawab spesifik soal rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Dia hanya menyebut bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen akan diserahkan sepenuhnya pada pemerintahan baru. "Untuk tarif pajak, sesuai dengan UU HPP, kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah untuk tahun depan, dan kami serahkan kepada pemerintahan baru," ujar Sri Mulyani. &nbsp;

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada sejumlah barang dan jasa yang ditetapkan bebas dari PPN.

Tarif PPN Mau Naik Jadi 12 Persen, Sri Mulyani Ungkap Jenis Barang yang Dipastikan Bebas PPN   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/jusuf-irianto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TAKDIR rakyat menderita menjadi nyata tatkala harga barang kebutuhan pokok melonjak. Setelah heboh kelangkaan minyak goreng, memasuki bulan Ramadan pada 2022 ini, masyarakat kembali dihantui lonjakan harga sejumlah komoditas penting.  Lebaran nanti mungkin tak lagi ngopi karena harga gula tak semanis biasanya. Memasuki Ramadan, harga gula pasir di pasaran kembali naik. Pedagang menjualnya Rp 15.000 per kilogram, sebelumnya Rp 14.000/kg.  Sementara harga minyak goreng jangan ditanya. Harga minyak goreng kemasan mencekik leher ibu rumah tangga gara-gara harga eceran tertinggi (HET) dicabut pemerintah. HET menghilang, harga pun melambung. Harga minyak goreng kemasan 2 liter, misalnya, menembus Rp 50 ribu.  Harga berbagai barang dan jasa lain diperkirakan melonjak akibat kebijakan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Sejak 1 April tahun ini, pemerintah memberlakukan perubahan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. Kebijakan itu secara otomatis berdampak pada kenaikan harga sejumlah produk. Perubahan besaran PPN tersebut merujuk pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemerintah telah menetapkan UU HPP menjelang akhir tahun lalu.  Kenaikan harga tak berhenti pada kebutuhan pokok saja, tapi berlanjut dan merembet ke bahan bakar minyak (BBM). Harga BBM jenis nonsubsidi gasoline RON 92 (pertamax) kini menjadi Rp 12.500/liter, sebelumnya hanya Rp 9.000/liter. Harga itu berlaku bagi daerah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) mencapai 5 persen.  Pemerintah berargumen, jika harga BBM tak dinaikkan, Pertamina akan mengalami kerugian besar. Sementara Pertamina sendiri mempertimbangkan daya beli masyarakat sebagai acuan kenaikan harga, tetap kompetitif dibandingkan harga BBM sejenis dari operator lain. Selain itu, sejak 2019 harga pertamax belum pernah naik.  Daftar kenaikan harga bertambah panjang. Penyesuaian harga produk industri minyak dan gas menyentuh produk LPG nonsubsidi. Sesuai nilai contract price Aramco (CPA) mencapai 775 USD/metrik ton atau naik 21 persen dari harga rerata CPA tahun 2021. Penyesuaian harga dibuat dengan pertimbangan kemampuan pasar LPG nonsubsidi.  Keberpihakan  Lebih satu dekade silam, United Nations Development Programme (UNDP) menerbitkan annual report 2010/2011. Judulnya sangat menarik, yakni People-centred Development in Action: Empowered Lives, Resilient Nations.  Dalam laporan tersebut, UNDP menekankan agar pemerintah mewujudkan keberpihakan kepada rakyat dalam kebijakan pembangunan. Setiap kebijakan harus menyediakan pilihan bagi peningkatan nilai (values) manfaat bagi kehidupan masyarakat agar lebih sejahtera.  UNDP pun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi negara. Namun, itu sekadar wahana bagi upaya untuk memperluas pilihan bagi penciptaan nilai (creating values) kehidupan warga yang lebih berkualitas. Pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan pembangunan.  Penciptaan nilai terpenting adalah membangun manusia agar mampu menentukan pilihan masa depannya. Didukung pemerintah, masyarakat seharusnya terlibat aktif mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup sebagai ukuran keberhasilan pembangunan.  Manusia harus menjadi pusat bagi semua upaya pengembangan kebijakan, baik sebagai penerima manfaat (objek) maupun sebagai pelaku secara individual atau kelompok (subjek). Karena itu, pengabaian terhadap manusia sama artinya dengan penegasian nilai luhur kebijakan.  Kebijakan berpusat people tak hanya bermanfaat bagi masyarakat, pun mendukung penguatan resiliensi pemerintah menghadapi berbagai tantangan. Melihat cenderung tak memihak, apakah pemerintah sedang memainkan peran antagonis yang memperlemah negara?  Peran antagonis berwatak buruk sebagai antitesis peran protagonis. Kebijakan antagonis yang tak bersahabat itu dapat memicu serangkaian masalah baru yang menambah beban hidup masyarakat menjadi kian berat.  Penyesuaian tarif PPN, misalnya, dinilai tak memihak kepentingan masyarakat, kecuali sekadar berorientasi pencapaian target penerimaan pajak sektor konsumsi. Power pemerintah sangat kuat memungut pajak dari kelompok masyarakat yang berkemampuan konsumsi tinggi.  Meski kebijakan perubahan PPN sebagai pilihan rasional yang berkontribusi bagi pemerataan ekonomi, masyarakat memersepsikan sebagai keputusan sepihak dan tidak tepat saat kebutuhan melonjak. Masyarakat menilai pemerintah memihak pengusaha yang mengambil untung pada momen Ramadan saat konsumsi sedang memuncak.  Pemerintah juga memperkuat ego defense mechanism secara komparatif. Puluhan tahun PPN diterapkan berlaku tarif tunggal sebesar 10 persen. Jika dibandingkan dengan negara lain, tarif tersebut memang tergolong rendah. Kenaikan tarif menjadi 11 persen dianggap wajar. Diksi ”wajar” subjektif sifatnya.  Sementara itu, pertimbangan kenaikan PPN dimaksudkan untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi. Tahun 2021 pertumbuhan mencapai 3,69 persen dan terus dikejar pada 2022 bisa mencapai 5,2 persen. Kenaikan PPN kembali disebut wajar tanpa menyertakan pertimbangan kepentingan bersama.  Kewibawaan pemerintah juga dipertaruhkan dalam implementasi kebijakan HET. Untuk gula, misalnya, realitas harga di lapangan berbeda dari HET. Permendag 7/2020 mengatur harga acuan sebesar Rp 12.500/kg. Tapi, di pasar ternyata harganya sudah jauh berbeda. Konsumen harus membeli seharga Rp 14.000/kg. Di tempat lain harga gula bisa lebih mahal.  Wibawa pemerintah semakin anjlok dengan pencabutan HET minyak goreng kemasan. Jeritan ibu rumah tangga menggema setelah harga minyak goreng melambung meski stok melimpah. Upaya meredam jeritan rakyat dengan memberikan alternatif cara memasak justru menambah situasi makin absurd.  Kemudian, kesedihan masyarakat terobati. Pemerintah mengizinkan masyarakat mudik Lebaran. Namun, pulang kampung berbiaya mahal karena tarif sejumlah ruas tol naik sejak akhir Februari sesuai keputusan yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Lagi-lagi, pertimbangan kenaikan tarif sekadar mengejar pengembalian investasi Badan Usaha Jalan Tol sesuai rencana bisnis, menjaga iklim investasi jalan tol nasional agar lebih kondusif, serta menjaga dan meningkatkan mutu layanan di jalan tol. Sebetulnya masyarakat tak sekadar berpuasa menahan lapar dan dahaga, tapi juga berpuasa menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. (*)  <hr />  *) JUSUF IRIANTO, Guru besar Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Airlangga, ketua Komisi Kerja Sama Internasional MUI Jawa Timur

Puasa dan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/1642597240218.jpg" alt="Ilustrasi kemiskinan. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kemiskinan. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulai 1 April 2022, pemerintah resmi menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, kenaikan PPN sebesar 1 persen tersebut, sesuai prinsip pembayaran pajak termasuk PPN akan diredistribusikan kepada kelompok masyarakat kurang mampu dalam bentuk bantuan sosial.  "Jadi dalam hal ini di sini peran instrument pajak untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi ketimpangan," kata Edy Priyono dalam keterangannya, Jumat (1/4).  Edy menjelaskan, sebenarnya pemerintah bisa saja menaikkan PPN sebesar 5 hingga 15 persen melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun, dengan pertimbangan kondisi saat ini yang masih dalam pemulihan, penyesuaian tarif PPN hanya 1 persen.  "Meskipun ruang untuk meningkatkan PPN masih terbuka lebar, namun Pemerintah memilih untuk mengambil kebijakan yang lebih meringankan," tegasnya.  Edy menekankan, bahwa kenaikan PPN dilakukan untuk membangun pondasi pajak, dengan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi. Hal ini, sambung dia, tentunya akan dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tidak mampu atau yang lebih membutuhkan.  Dalam kesempatan itu, Ia juga mengungkapkan, sebagian besar negara-negara di dunia memiliki tarif PPN lebih tinggi ketimbang Indonesia. Edy mencontohkan Turki sebesar 18 persen, Argentina 21 persen, serta Arab Saudi dan Uni Eropa masing-masing 15 persen.  "Memang ada beberapa negara yang tarif PPN-nya lebih rendah dari kita, seperti Taiwan 5 persen, dan Kanada 5 persen. Bahkan ada yang tidak mengenakan PPN seperti Kuwait dan Qatar. Tentu ini disesuaikan dengan kondisi di negara masing-masing," pungkasnya.  Seperti diketahui, sesuai UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN akan dinaikkan dari yang saat ini sebesar 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Tarif PPN kemudian dinaikkan ke 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.  Tidak semua jenis barang atau jasa dipungut PPN, barang dan jasa tertentu tidak dipungut atau dibebaskan dari PPN. Seperti barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jasa pelayanan sosial, jasa pendidikan, jasa keuangan dan jasa pelayanan medis.

Istana Klaim Kenaikan PPN 11 Persen Untuk Kurangi Ketimpangan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cpns-kemenkumham-mulai-jalani-orientasi-ini-pesan-menteri-yassona_m_183157.jpeg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam paripurna, yang mana satunya mengenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, dari yang saat ini berlaku 10 persen.  Menkumham Yasonna Laoly menyebut, meskipun tarif PPN tersebut dinaikan, namun dinilai masih lebih rendah dibandingkan rata-rata dunia, seperti Tiongkok yang sebesar 13 persen, Amerika Serikat (AS), Arab Saudi 15 persen, India sebesar 18 persen, dan Pakistan sebesar 17 persen.  "Secara global tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia,” ujarnya dalam rapat paripurna, Kamis (7/10).  Yasonna menyebut, tarif PPN di Indonesia akan terus dinaikkan secara bertahap. Pada 2025 mendatang tepatnya pada awal tahun, PPN akan kembali naik jadi sebesar 12 persen. Paking lambat 1 Januari 2025 dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid," tuturnya.  Selain itu, terdapat kemudahan dalam pemungutan PPN yang akan diberikan kepada jenis barang jasa tertentu atau sektor usaha tertentu melalui penerapan PPN final. “Misalnya 1 persen, 2 persen, atau 3 persen dari peredaran usaha," imbuhnya.  Meskipun demikian, Yasonna menekankan, skema tarif PPN yang diterapkan tidak berubah yakni tetap single tarif. Sebab, Pemerintah memahami aspirasi masyarakat melalui fraksi di DPR bahwa penerapan multitarif PPN dikhawatirkan akan meningkatkan cost of compliance dan menimbulkan potensi dispute.  Dengan adanya kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen, Ia menambahkan, mulai tahun depan, dampak terhadap angka inflasi akan terbatas dan minimal. Sebab, pemerintah akan berupaya menjaga laju inflasi demi menjaga daya beli masyarakat.  "Melalui penerimaan negara yang baik, belanja negara untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi dapat ditingkatkan," pungkasnya.

Tarif PPN Jadi 11%, Menkumham: Relatif Rendah Dibanding Negara Lain

Tarif PPN Naik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tarif PPN Naik

Berita Terkini

Tarif PPN Mau Naik Jadi 12 Persen, Sri Mulyani Ungkap Jenis Barang yang Dipastikan Bebas PPN

Puasa dan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Istana Klaim Kenaikan PPN 11 Persen Untuk Kurangi Ketimpangan Ekonomi

Tarif PPN Jadi 11%, Menkumham: Relatif Rendah Dibanding Negara Lain

Download Aplikasi JawaPos.com