Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/25/dian-3254290693.jpg" alt="Guru Besar Bidang Ilmu Studi Keorganisasian Universitas Airlangga DIan Ekowati" /> Ditulis oleh:&nbsp;Dian Ekowati,&nbsp;Guru Besar Bidang Ilmu Studi Keorganisasian Universitas Airlangga, dan&nbsp;Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas Airlangga Dalam satu dekade terakhir, Indonesia menunjukkan kemajuan yang nyata dalam tata kelola formal. Akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga meningkat; perencanaan semakin tertata; penganggaran lebih sistematis; dan pelaporan kinerja kian rapi. Secara administratif, organisasi publik terlihat semakin matang dan terkelola. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pertanyaan besar: mengapa capaian pembangunan lintas sektor justru semakin bergerak lambat? Masalah-masalah struktural seperti stunting, kemiskinan multidimensi, dan ketimpangan layanan publik, masih menunjukkan kemajuan yang lambat dan tidak merata penanganannya. Di sinilah kita berhadapan dengan sebuah paradoks yang semakin sering dijumpai di berbagai organisasi Indonesia: rencana strategis tersusun rapi, indikator kinerja tercapai, laporan tersedia lengkap, tetapi perubahan nyata di lapangan terasa tertahan. Paradoks ini mengindikasikan adanya ilusi koordinasi. Secara administratif, organisasi tampak saling terhubung. Namun secara substantif, integrasi itu belum sungguh terjadi. Koordinasi lebih sering hadir sebagai prosedur formal, bukan sebagai kesatuan arah dan tindakan. Strategi sering dipahami sebagai dokumen formal, bukan sebagai proses berpikir dan bertindak bersama. Dalam situasi dunia yang semakin volatil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu, pendekatan manajerial yang bertumpu pada kontrol administratif dan pola &ldquo;perintah&ndash;pelaksanaan&rdquo; semakin kehilangan relevansinya. Masalahnya bukan karena organisasi kurang merencanakan, melainkan karena perencanaan kerap kehilangan makna. Strategi berhenti sebagai kesepakatan formal, tetapi terputus dari praktik sehari-hari. Akibatnya, unit kerja bergerak dengan tafsir masing-masing. Setiap bagian mengoptimalkan targetnya sendiri, membawa kepentingan sektoral, dan jarang bertemu dalam pemahaman kolektif tentang mengapa perubahan perlu dilakukan dan untuk siapa strategi itu dijalankan. Bahkan ketika komitmen perubahan telah dicanangkan, organisasi sering tersandung pada hambatan yang lebih sunyi tetapi kuat: fragmentasi pengetahuan. Pengetahuan terkotak dalam silo organisasi, dijaga oleh identitas profesi, unit kerja, atau mandat sektoral. Informasi tidak lagi diperlakukan sebagai sumber daya bersama, melainkan sebagai wilayah yang dipertahankan. Dalam kondisi seperti ini, ego sektoral bukan sekadar persoalan perilaku individu, melainkan konsekuensi struktural dari desain tata kelola itu sendiri. Ketika keberhasilan diukur berdasarkan kinerja sektoral, rasionalitas organisasi secara alamiah bergerak ke arah optimasi masing-masing unit, bukan integrasi sistem. Dampaknya, kebijakan publik cenderung parsial. Persoalan lintas sektor ditangani secara terpisah, sementara akar masalahnya saling terkait. Organizational excellence (keunggulan organisasi) pun tercapai secara terbatas&mdash;kuat di satu bagian, lemah di bagian lain&mdash;tanpa menghasilkan dampak kolektif yang berkelanjutan. Padahal, organizational excellence tidak lahir dari kesempurnaan dokumen atau tingginya skor evaluasi administratif. Keunggulan tercipta ketika organisasi mampu menyatukan pemahaman, mengalirkan pengetahuan lintas batas, dan menyelaraskan tindakan menuju tujuan bersama. Tanpa integrasi semacam ini, strategi akan selalu rapuh, mudah terhenti di tengah jalan. Kolaborasi lintas sektor tidak akan tumbuh hanya melalui imbauan normatif atau instruksi administratif. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membuka sekat-sekat pengetahuan, melakukan deteritorialisasi pengetahuan sektoral. Bukan untuk menghapus keahlian, melainkan untuk memastikan bahwa keahlian yang ada dapat dikombinasikan dan dimanfaatkan secara kolektif. Perubahan semacam ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ia membutuhkan bentuk kepemimpinan yang berbeda: kepemimpinan intelektual. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengarah, tetapi sebagai fasilitator dialog, penjernih makna, dan penjaga koherensi tujuan di tengah keragaman mandat dan kepentingan. Kepemimpinan semacam ini menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berpikir bersama, bukan sekadar bergerak bersama. Pada akhirnya, organizational excellence merupakan sebuah proses berkelanjutan. Ia tercermin dalam kemampuan organisasi dalam membangun pemahaman bersama, memelihara komitmen nyata terhadap perubahan, dan mengelola pengetahuan sebagai milik kolektif. Tantangan reformasi birokrasi Indonesia hari ini adalah bergerak dari koordinasi simbolik menuju integrasi substantif. Tanpa itu, kita akan terus terlihat rapi di laporan, namun tertatih dalam dampak.

Paradoks reformasi birokrasi: laporan rapi, indikator tercapai, tetapi dampak publik lambat. Masalahnya ada pada ilusi koordinasi dan silo p

Ilusi Koordinasi dan Fragmentasi Pengetahuan dalam Reformasi Birokrasi

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/WhatsApp-Image-2025-01-23-at-170108-1628481004-3415271270.jpeg" alt="Ketua DPW PAN Jawa Barat, Ahmad Najib Qodratullah. (Istimewa)" /> JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah mendukung penuh, langkah Presiden RI Prabowo Subianto menerapkan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga. Najib menilai, efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto memperkuat stabilitas fiskal dan mendorong tata kelola pemerintah yang transparan-akuntabel. Pernyataan Najib itu menanggapi langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta kementerian dan lembaga untuk mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. &ldquo;Dengan pendekatan tepat kebijakan ini tidak hanya memperkuat stabilitas fiskal, tetapi juga mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,&rdquo; jelas Najib, Kamis (13/2). Najib mengungkapkan, efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden RI Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk memastikan dana publik yang lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. &ldquo;Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah adalah langkah strategis untuk memastikan penggunaan dana publik yang lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; tegas Najib. Najib menerangkan, pemerintah juga akan lebih fokus dalam mengejar target fiskal yang sehat tanpa mengorbankan program-program prioritas dengan menekan belanja yang kurang produktif. &ldquo;Dengan menekan belanja yang kurang produktif, pemerintah dapat lebih fokus dalam mengejar target fiskal yang sehat tanpa mengorbankan program-program prioritas,&rdquo;&nbsp;ungkap Najib. Sekretaris Fraksi PAN DPR RI ini, optimis langkah Presiden RI Prabowo Subianto juga akan menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi. Najib menegaskan, langkah efisiensi anggaran ini juga akan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah akan benar-benar berdampak positif terhadap pembangunan. &ldquo;Yang terpenting, efisiensi harus didukung dengan perencanaan dan pengawasan yang baik agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat,&rdquo; ungkap Najib. Meski demikian, Najib berpesan, kementerian dan lembaga harus mampu menjelaskan kepada publik agar dapat memahami alasan dan dampak dari penerapan efisiensi atau pemangkasan anggaran ini. &ldquo;Kementerian terkait harus mampu menjelaskan kepada publik kenapa pemangkasan ini dilakukan dan apa dampaknya kepada masyarakat sehingga opini yang berkembang akan membuat publik memahami,&rdquo; tutupnya.

Ahmad Najib Qodratullah mendukung penuh, langkah Presiden RI Prabowo Subianto menerapkan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga.

Dorong Tata Kelola Pemerintah yang Transparan, Ahmad Najib Qodratullah Sebut Efisiensi Anggaran Langkah Strategis

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/komut-krakatau-steel-saya-dan-silmy-sedang-cari-tahu_m_.jpg" alt="ilustrasi KPK" /> JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap kepala daerah di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) memperbaiki tata kelola pemerintah daerah. Kepala daerah diharapkan dapat meningkatkan angka monitoring center of prevention (MCP) atau pemantauan pencegahan korupsi.  ”Saya harap Sulawesi Tengah bisa bekerja lebih ekstra untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintah daerah, karena skor MCP menunjukkan indikasi tingkat kerawanan korupsi di suatu daerah,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam keterangannya, Rabu (16/2).  Lili menyatakan, skor MCP Sulteng yang selalu di bawah rata-rata nasional secara berturut-turut sejak 2018 sampai 2021. Sulteng dalam periode tersebut meraih skor 56,0; 69,0; 55,5; dan 61,0. Sementara rata-rata nasional dalam periode itu yakni 63,0; 69,7; 58,0; dan 71,0.  Selain itu, KPK juga mendorong Sulteng untuk meningkatkan skor dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun ini. Hal itu  tak terlepas dari skor yang diperoleh pemerintah daerah di Sulteng.  KPK menemukan dari 11 pemerintah kabupaten, dua kota, dan satu provinsi, Sulteng memperoleh skor SPI 70,5. Angka tersebut masih di bawah Indeks Integritas Nasional yakni dengan angka 72,4.  Adapun untuk Pemerintah Provinsi Sulteng memperoleh skor SPI 59,2 yang mana menduduki peringkat tiga terbawah dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia.  ”KPK berharap, seluruh kepala daerah dan jajarannya memberikan atensi sekaligus menjadikan hasil pengukuran dan rekomendasi dalam MCP dan SPI untuk melakukan upaya pencegahan korupsi secara serius, di mana ujungnya, hasil dan manfaatnya adalah dapat dirasakan untuk seluruh masyarakat,” ucap Lili.

KPK Minta Kepala Daerah di Sulteng Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG-20191119-WA0003_1574133474503-1.jpg" alt="KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)" /> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta para pemangku kepentingan di wilayah Banten untuk meningkatkan koordinasi. Hal ini dilakukan dalam upaya perbaikan pengelolaan aset daerah  “Tingkatkan koordinasi dalam upaya perbaikan pengelolaan aset daerah. KPK akan terus bersama mendampingi pemerintah daerah, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN dan seluruh instansi yang konsen pada persoalan aset ini,” kata Nawawi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Capaian Penertiban dan Penyelamatan Aset di Provinsi Banten, Selasa (24/11).  Menurut Nawawi, kehadiran KPK di daerah adalah dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintah daerah sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang KPK pasal 6 huruf a, yaitu melakukan upaya-upaya pencegahan. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa selain tugas penindakan, KPK juga bertugas melakukan koordinasi dan monitoring, seperti yang saat ini sedang dilakukan.  Tugas monitoring, dijalankan KPK dengan melakukan kajian dan memberikan rekomendasi. “Jadi, kalau KPK hari ini ke Kantor Gubernur adalah dalam rangka melakukan 3 tugas pertama pasal 6 UU No 19/2019 yaitu pencegahan, koordinasi, dan monitoring,” ujar Nawawi.  Terkait capaian penataan aset di wilayah Banten, sambung Nawawi, sejumlah data terkait perkembangan sertifikasi bidang tanah pemda Banten diantaranya penertiban kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Banten, aset pemekaran maupun aset dengan pencatatan ganda. KPK, tambah Nawawi, juga menaruh perhatian terkait aset-aset yang dikuasai oleh pihak ketiga, termasuk permasalahan terkait situ, danau, embung, dan waduk (SDEW).  “Di Provinsi Banten ada soal situ, luar biasa potensinya. Kalau dibiarkan tentu akan menimbulkan kerugian bagi negara. KPK mendorong supaya dilakukan sertifikasi terhadap situ-situ tersebut,” cetus Nawawi.  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas pendampingan KPK. Menurutnya, dengan pendampingan KPK aset yang selama ini sulit untuk ditarik, dapat dengan mudah dilakukan pemulihan.  “Terkait situ, kami menemukan banyak terjadi perubahan karena beberapa hal, karena sedimentasi, pemanfaatan oleh masyarakat, juga perubahan fungsi. Dengan bantuan KPK sangat besar manfaatnya dalam mengembalikan aset. Kami berterima kasih kepada KPK dan Kementerian ATR/BPN yang telah membantu,” pungkas Basuki.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dTE5q1WvCCs

KPK Minta Pemprov Banten Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/syafruddin-bantah-tudingan-90-persen-kl-lakukan-jual-beli-jabatan_m_.jpg" alt="Menteri PANRB, Syafruddin. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" /> JawaPos.com - Pemerintah akan memangkas jumlah lembaga riset dan pengawasan. Lembaga-lembaga tersebut akan disatukan dalam ke kementerian atau lembaga (K/L) tertentu.  Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, dalam kurun waktu empat tahun terakhir pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola menjadi lebih efisien dan efektif. Upaya itu untuk mengintegrasikan Lembaga Nonstruktural (LNS) yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan saat ini.  “Bapak Presiden kemarin di Musrenbangnas 2019 menyampaikan bahwa selama 4 tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ada efisiensi lembaga-lembaga yang dianggap kurang efisien dan efektif terhadap berjalannya tata kelola pemerintahan. Ada 23 lembaga yang telah diakuisisi (diintegrasikan). Artinya disatukan dalam kementerian atau lembaga lain,” kata Syafruddin dalam keterangan persnya, Minggu (12/5).  Syafruddin menuturkan, adanya intergrasi tersebut diharapkan koordinasi antarlembaga pemerintahan bisa lebih efektif. Namun, untuk eksekusi integrasi itu akan diawali dengan pengkajian terhadap keberadaan LNS yang kemungkinan dapat diintegrasikan dengan kementerian atau lembaga lain.  "Karena memang LNS yang telah diintegrasikan memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan K/L lainnya, sehingga memiliki kewenangan yang tumpang tindih. Diharapkan melalui penginterasian tersebut, tata kelola pemerintah dapat lebih efisien serta dapat mewujudkan pemerintahan yang sehat," ujarnya.  Mantan wakapolri menyebut, lembaga pengawasan dan riset dimungkinkan paling banyak menjadi sasaran proses pengintegrasian. Ke depannya lembaga riset dan pengawasan akan diefisienkan di bawah suatu kementerian atau lembaga tersendiri.  Menurut Syafruddin, banyaknya jumlah lembaga memiliki dampak pada jangkauan pengawasan, efisiensi kinerja, dan efisiensi anggaran. Dengan upaya integrasi lembaga diharapkan dampak tersebut berkurang. Bahkan beban anggaran dan pekerjaan menjadi lebih ringan. Birokrasi sebelumnya panjang dan berbelit berubah menjadi birokrasi yang mudah.

Pemerintah Akan Pangkas 23 Lembaga Riset dan Pengawasan

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/sejauh-mana-terobosan-pemerintah-terapkan-e-government_m_153934.jpeg" alt="Ilustrasi" /> JawaPos.com - Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memacu pemerintah untuk mengubah cara memberikan pelayanan kepada publik ke arah yang lebih canggih. Kecanggihan itu menunjukkan pelayanan yang lebih terbuka serta transparan. Program Manager Perkumpulan Prakarsa, Maria Laurentia berpendapat, kecanggihan e-government mendorong tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan komunikasi dan interaksi dalam koridor perencanaan pembangunan, melalui tekonologi informasi. Apalagi pemerintah telah menargetkan penerapan e-budgeting dalam kerangka e-government sudah terwujud di semua level pemerintah daerah pada 2018. "Pada dasarnya keberhasilan dalam penerapan e-government itu yakni tataran kebijakan, dukungan fiskal dan infrastruktur," ujar Laura saat memaparkan hasil penelitian e-government oleh Prakarsa di Mercure Jakarta Cikini, Selasa (28/8). Di sisi lain, katanya, sistem yang belum terintegrasi masih menjadi hambatan yang sulit diurai. Di tingkat masyarakat, meski implementasi e-government telah membuka ruang partisipasi yang besar bagi masyarakat dalam menggunakan hak sipilnya melalui beragam kanal yang tersedia. Namun keterbatasan akses masih terjadi akibat kendala teknis, kurangnya sosialisasi, dan desain aplikasi yang belum ramah pengguna. "Kondisi ini membuat pemerintah tidak dapat mengembangkan e-government. Sebab penerapan e-goverment sendirian. Prinsip open government menekankan agar kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat terjadi secara transparan, akuntabel dan partisipatif," ujar dia. Sebetulnya upaya itu dapat dimaksimalkan dengan mengoptimlkan ketersediaan jaringan informasi, seperti media sosial, website maupun teknologi lainnya. "Tak hanya melalui website dan aplikasi, sosial media juga dapat menjadi alat untuk menjangkau partisipasi publik yang lebih luas," kata Laura.

Sejauh Mana Terobosan Pemerintah Terapkan E-Government