<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/Screenshot_20250220_124551_WhatsApp-3722161928.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi seusai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2). (Youtube)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi seusai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2). (Youtube)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah besar dalam menata ulang tata ruang provinsi. Ia menggandeng akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk melakukan riset mendalam demi menciptakan tata ruang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan ini mengubah paradigma perencanaan tata ruang di Jawa Barat. Jika sebelumnya setiap kabupaten/kota menyusun tata ruangnya sendiri, kini Pemprov Jabar akan mengacu pada hasil riset akademisi ITB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Polanya dibalik, kalau dulu tata ruang disusun kabupaten/kota, sekarang yang mengerjakan tata ruang saya akan minta ITB untuk menganalisis seluruh tata ruang di Jawa Barat. Nanti berdasarkan riset itu akan diikuti oleh Kabupaten/Kota," ujar Dedi Mulyadi dalam kanal YouTube pribadinya, dikutip Senin (10/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai langkah awal, Dedi Mulyadi akan menggelar rapat bersama seluruh jajarannya di Bogor pada Kamis (13/3). Dalam rapat ini, evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang Jawa Barat akan dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari Kamis, kami akan kumpulkan seluruh stakeholder di Bogor. Setelah itu, kita akan lakukan evaluasi tata ruang se-provinsi Jawa Barat," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak main-main dalam menjaga lingkungan, Dedi Mulyadi baru-baru ini menggusur kawasan wisata Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor. Tempat wisata tematik yang masih dalam tahap pembangunan itu dirobohkan karena diduga menjadi penyebab banjir bandang di kawasan Puncak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015744452/tak-hanya-laut-gubernur-jabar-dedi-mulyadi-geram-sungai-juga-dibuat-sertifikat-minta-bpn-cabut">Tak Hanya Laut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Geram Sungai Juga Dibuat Sertifikat, Minta BPN Cabut</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, sebagian lahan tempat wisata tersebut diketahui tidak memiliki izin. Tak hanya menggusur, Dedi Mulyadi berkomitmen mengembalikan kawasan itu menjadi hutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai langkah rehabilitasi, lebih dari 20 ribu pohon endemik asal Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) akan ditanam di lokasi tersebut. Pohon-pohon yang akan ditanam meliputi Rasamala, Puspa, dan Jamuju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Banjir bandang yang melanda kawasan Puncak dan wilayah lainnya di Jabodetabrk beberapa waktu lalu menjadi tamparan keras bagi masyarakat. Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya menjaga kelestarian hutan untuk mencegah bencana di masa depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Momentumnya tepat, orang hari ini banjir, baru sadar hutan itu dibutuhkan. Baru sadar, kita ini harus bencana dulu baru sadar. Belum bencana gak sadar-sadar," sindirnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejak duduk di DPR, Dedi Mulyadi sudah gencar memperingatkan pemerintah tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama hutan. Bahkan, ia mengaku sudah menegur langsung Menteri terkait untuk lebih serius dalam mengelola kawasan hutan di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ngomong begitu sudah dari 2021, saya sudah nunjuk-nunjuk Menteri di DPR ingetin masalah ini. Saya waktu visi misi nyalon Gubernur, visi misi yang saya pertama omongin tata ruang. Gak ada yang denger, sekarang baru orang denger," katanya.</div> </div>

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah besar dalam menata ulang tata ruang provinsi. Ia menggandeng ITB.

Dedi Mulyadi Gandeng ITB! Tata Ruang Jawa Barat Dirombak Total, Kabupaten/Kota Wajib Ikut Aturan Baru!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/koin-jagat-3849266343.jpg" alt="Perburuan koin Jagat di Surabaya. (Tangkapan layar unggahan video instagram @lovesuroboyo)" width="100%">
<figcaption>Perburuan koin Jagat di Surabaya. (Tangkapan layar unggahan video instagram @lovesuroboyo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Permainan Koin Jagat yang belakangan populer di masyarakat dinilai pengamat tata kota Yayat Supriatna sebagai aktivitas yang tidak produktif dan berpotensi merugikan. Meski menawarkan hadiah uang, Yayat menilai, ada berbagai risiko yang mengintai para pemain.&nbsp; &rdquo;Permainan ini hanya membuang waktu. Menghabiskan waktu hanya untuk berburu keberuntungan adalah tindakan yang tidak produktif,&rdquo; kata Yayat.&nbsp; Yayat mengkritisi aspek lokasi permainan yang sering memanfaatkan ruang publik. Kegiatan itu dapat menimbulkan konflik kepentingan, terutama di area yang seharusnya digunakan untuk olahraga atau rekreasi.&nbsp; &rdquo;Kalau permainan ini dilakukan di fasilitas umum, tentu bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Hal ini dapat memicu konflik ruang antara pengguna yang berbeda kepentingan,&rdquo; jelas Yayat.&nbsp; Yayat mengingatkan potensi bahaya permainan itu jika dilakukan di area yang ramai lalu lintas. Kondisi tersebut, dapat meningkatkan risiko kecelakaan.&nbsp; &rdquo;Permainan di zona padat lalu lintas itu sangat berbahaya. Pemain bisa lupa akan bahaya di sekitarnya, seperti lubang drainase atau kendaraan yang melintas, sehingga risiko kecelakaan meningkat,&rdquo; tambah Yayat.&nbsp; Selain itu, penyebaran koin di lokasi-lokasi tersembunyi dapat memicu tindakan destruktif. Yayat menyoroti adanya kemungkinan pemain merusak fasilitas publik atau bahkan tanaman untuk menemukan koin.&nbsp; &rdquo;Jika fasilitas publik rusak, siapa yang akan bertanggung jawab? Hal seperti ini justru dapat menumbuhkan perilaku negatif di masyarakat, terutama di kalangan remaja yang mengejar hasil instan tanpa kerja keras,&rdquo; ujar Yayat.&nbsp; Permainan ini juga dikhawatirkan membuat generasi muda semakin tidak produktif. &rdquo;Waktu mereka habis untuk sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan manfaat jangka panjang. Ini bukan perilaku yang baik untuk anak muda,&rdquo; kata Yayat.&nbsp; Koin Jagat merupakan bagian dari aplikasi sosial bernama Jagat, yang awalnya dirancang untuk mendekatkan pengguna dengan keluarga dan teman. Aplikasi ini memungkinkan pengguna berbagi lokasi terkini, menandai tempat favorit, hingga mengirim emoji.&nbsp; Sejak Desember 2024, aplikasi ini meluncurkan permainan Jagat Coin Hunt. Pemain berburu koin untuk ditukar dengan hadiah uang jutaan rupiah. Permainan ini dengan cepat menarik perhatian, terutama di wilayah Jakarta.&nbsp; Yayat menegaskan, permainan semacam ini tidak sesuai dengan semangat pembangunan kota yang ramah dan produktif. &rdquo;Kita harus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan ruang publik secara sehat dan produktif, bukan sebaliknya,&rdquo; tandas Yayat.

Permainan Koin Jagat dinilai tidak produktif dan berpotensi merugikan tidak sesuai dengan semangat pembangunan kota yang ramah

Permainan Koin Jagat Tidak Produktif dan Berisiko, Pengamat Tata Kota Angkat Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/IKN-14-A-3968449195.jpg" alt="Ahli Tata Kota dan Permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB) M Jehansyah Siregar. (Foto: Dimas Choirul/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ahli Tata Kota dan Permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB) M Jehansyah Siregar. (Foto: Dimas Choirul/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ahli Tata Kota dan Permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB) M Jehansyah Siregar menanggapi rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan mengucurkan total anggaran sebesar USD30 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk melanjutkan pembangunan IKN selama 30 tahun. Jika dibagi per tahunnya, anggaran tersebut dikeluarkan bertahap USD1 miliar atau Rp16 triliun (kurs Rp 16 ribu per dolar AS). "Pak Prabowo sudah sebut Rp16 triliun ya. Nanti bisa dikaji lagi. Karena kalau kita hitung-hitung kalau bisa idealnya Rp30 triliun. Kalau engga bisa Rp25 triliun, kalau engga bisa Rp20 triliun lah," kata Jehansyah kepada wartawan di sela acara launching buku berjudul "9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota" di Kementerian PUPR, Rabu (14/8). Jika dilihat dari rencana awal, kata dia, pemerintah memproyeksikan total anggaran mencapai Rp466 triliun untuk kebutuhan pembangunan IKN. Menurut Jehansyah, hal tersebut bisa dievaluasi kembali sesuai dengan kekuatan pembiayaan APBN setiap tahunnya. "Jadi kalau kuatnya Rp20 triliun yaudah engga usah dipaksakan," ujarnya. Lebih lanjut, Jehansyah mengatakan, yang paling penting dalam mendorong sebuah pembangunan IKN yakni mewujudkan nilai tambah dari investasi publik. Salah satunya dengan menghitung kenaikan harga tanah agar persoalan pembebasan tanah di IKN cepat selesai. "Itulah yang engga dihitung sekarang. Kalau kalian ngomongin anggaran itukan implikasinya peningkatan nilai lahan. Capital Gaindari IKN itu harus dihitung," katanya. Untuk diketahui, pemerintah memproyeksikan total anggaran mencapai Rp466 triliun untuk kebutuhan pembangunan IKN. Pembiayaan APBN ditargetkan hanya sebesar 20 persen dari total kebutuhan biaya, atau sekitar Rp93 triliun yang dialokasikan untuk membiayai proyek infrastruktur dasar seperti akses jalan, gedung kantor pemerintahan, hingga hunian PNS yang akan dipindahkan. Sedangkan sisanya, mengandalkan pembiayaan dari para investor. Kementerian PUPR hingga kini telah melelang sebanyak 106 paket pekerjaan. Lelang proyek tersebut terbagi dalam tiga termin. Adapun riciannya yakni batch pertama, Kementerian PUPR melelang 40 paket pekerjaan dengan total Rp25 triliun. Selanjutnya, batch kedua sebanyak 31 paket pekerjaan dengan menyerap anggaran Rp27,68 triliun. Lalu batch ketiga dilelang sebanyak 35 paket pekerjaan dengan anggaran Rp30,79 triliun. Total APBN yang dikeluarkan dari ketiga lelang paket tersebut mencapai Rp83,42 triliun. Artinya, jika disandingkan dengan target Pemerintah di awal yang hanya menggunakan 20 persen APBN atau sekitar Rp93,2 triliun dari kebutuhan biaya Rp466 triliun proyeksi kebutuhan untuk membangun IKN, maka dipastikan plafon pembiayaan APBN ke proyek IKN tinggal tersisa Rp10 triliun saja. Lantaran tidak selesai di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembangunan IKN lantas menjadi tanggungan presiden terpilih Prabowo Subianto. Itu menjadi amanat undang-undang (UU). Apalagi dengan disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta yang mencabut status ibu kota dari Jakarta. Dalam kampanyenya, Prabowo menyebut prediksi bahwa negara mampu menanggung pembangunan IKN per tahun sebesar USD1 miliar atau setara dengan Rp 16 triliun.

Yang paling penting dalam mendorong pembangunan IKN adalah bagaimana mewujudkan nilai tambah dari investasi yang telah dikucurkan.

Prabowo Siao Ongkosi Pembangunan IKN Rp16 Triliun per Tahun dari APBN, Ini Respons Ahli Tata Kota ITB M Jehansyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/10/IMG_5598-2550583434.jpeg" alt="Dinas PUPR Kota Bogor bersama Apjatel menata kabel di pertokoan sekitar Jembatan Otista hingga ke alun-alun." width="100%">
<figcaption>Dinas PUPR Kota Bogor bersama Apjatel menata kabel di pertokoan sekitar Jembatan Otista hingga ke alun-alun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Jawa Barat, bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menata kabel di pertokoan sekitar Jembatan Otista hingga ke alun-alun. Kepala Dinas Kota Bogor, Rena Da Frina mengatakan bahwa penataan kabel dimulai sejak akhir bulan lalu dan direncanakan selesai dua bulan kedepan, menggunakan sistem boring per 50 meter. &ldquo;Itu kan Apjatel mau masukin, mereka minta waktu sih sekitar dua bulan sampai ke alun-alun. Jadi paralel. Jadi Apjatel yang ngerjain, sistemnya boring,&rdquo; kata Rena, dikutip Jumat (10/5). Lebih lanjut, Rena menjelaskan, setelah penataan kabel selesai, akan dilakukan penyelesaian atau finishing pada penataan toko-toko di sekitar Jembatan Otista. Saat ini, deretan toko setelah Jembatan Otista sudah berwarna putih senada dengan jembatan. Ditambah kanopi berwarna merah marun. "Pengecatan pemasangan itu sudah semua. Tinggal merapikan yang harus nunggu kabel. Nanti baru kita finishing terakhir untuk cat di atasnya yang kena kabel," ujarnya lagi. Penataan pertokoan ini dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar selaras dengan Jembatan Otista yang merupakan kawasan heritage. Dengan harapan bisa menjadi ikon dan gerbang Kota Bogor yang menyimpan potensi ekonomi. Dalam penataan ini seluruh dana yang digunakan berasal dari CSR Perusahaan Cat Propan dan juga Bank BJB, sehingga para pemilik toko tidak akan dibebankan biaya apa pun.&nbsp;

Rena Da Frina mengatakan bahwa penataan kabel dimulai sejak akhir bulan lalu dan direncanakan selesai dua bulan kedepan.

Kabel Ruwet Sekitar Jembatan Otista Bogor Mulai Dirapikan, Target Dua Bulan Lagi Rampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gudang-dan-mobil-di-tambora-hangus-dilalap-si-jago-merah_m_-e1638952411119.jpg" alt="Sebuah gudang di Tambora hangus terbakar" width="100%">
<figcaption>Sebuah gudang di Tambora hangus terbakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satu keluarga tewas akibat kebakaran yang terjadi di Jalan Tambora I, Tambora, Jakarta Barat pada Rabu (8/12) pagi. Dalam kejadian tersebut, setidaknya terdapat empat rumah yang dilalap si jago merah.  Adapun, lima korban tewas tersebut adalah AS, 40, yang merupakan seorang dokter, WW, 37, selaku ibu rumah tangga, NM, 81, serta dua anak berinisial TMT, 7, dan DC, 5. Penghuni rumah pun diketahui sempat meminta tolong warga setempat, namun karena tingginya tembok dan pagar menjadikan warga sulit melakukan evakuasi.  Mengenai kejadian tersebut, Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna memberikan penjelasan terkait membangun rumah di kawasan padat penduduk, seperti daerah Tambora. Salah satunya adalah untuk tidak membangun pengaman yang berlebihan.  "Kita boleh waspada terkait masalah kerawanan sosial, tapi juga perlu hati-hati, rumah yang tertutup rapat itu perlu juga mengantisipasi kalau kondisi darurat, karena akan menyulitkan kalau terjadi kebakaran dan evakuasinya," jelas dia ketika dihubungi JawaPos.com, Rabu (8/12).  Keadaan rumah yang terlalu tertutup juga akan menyulitkan proses evakuasi. Untuk itu, perlu disediakan jalur darurat apabila rumah memiliki pengamanan yang ketat.  "Akses jalan sempit membuat pemadam kebakaran susah datang. Jadi, itu penting buat kita untuk sama-sama masalah kebakaran harus diingatkan supaya tidak terlena," tutur Yayat.  Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perawatan instalasi listrik. Beban listrik di luar dari kapasitas yang seharusnya  dapat menyebabkan konsleting listrik, sebagaimana yang terjadi dalam kasus di Tambora.  "Otomatis yang perlu diperhatikan itu perawatan instalasinya, kalau ada tambahan beban itu tolong diperhatikan NCB-nya, jadi sistem perangkat kalau terjadi konsleting listrik kalau sistemnya bagus, itu otomatis ngunci, langsung padam listriknya," pungkasnya.

Belajar dari Kebakaran di Tambora, Berikut Tips Hunian Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/PHOTO-2021-03-17-19-47-33-1.jpg" alt="Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution ketika meninjau bagian dalam Gedung Warenhuis di Kesawan, Medan. Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution ketika meninjau bagian dalam Gedung Warenhuis di Kesawan, Medan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemkot Medan, Provinsi Sumatera Utara, bakal membenahi bangunan heritage atau warisan sejarah yang telah banyak berubah bentuk di kawasan Kesawan yang berada di pusat kota. Bahkan sebagian bangunan itu terbengkalai akibat tidak terurus dan bersengketa.  ”Sejak lama saya katakan, kawasan Kesawan ini harus dijadikan kawasan heritage. Gedung-gedung bersejarah, kita pugar. Jadi memang harus dimulai,” terang Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution seperti dilansir dari Antara di Medan.  Beberapa kawasan di Kesawan, lanjut Bobby, di antaranya Jalan Ahmad Yani dan Jalan Perniagaan atau Pajak Ikan Lama, kini sudah mulai dilakukan revitalisasi dengan memakai dana insentif daerah.  Salah satunya Gedung Warenhuis yang merupakan supermarket pertama di Kota Medan. Pemkot melihat gedung yang syarat dengan nilai sejarah itu hancur begitu saja akibat tidak terurus dan rusak digerus zaman.  Gedung Warenhuis merupakan supermarket pertama di Kota Medan yang dibangun pada 1916 oleh arsitek Jerman G. Bos dan dibuka untuk umum pada 1919 dengan peresmian dilakukan Wali Kota Medan pertama Daniel Baron Mackay.  ”Saya melihat Warenhuis dan perintahkan OPD terkait untuk mengurusnya. Saya minta Warenhuis ditata dan dikembalikan wujud aslinya. Arsitektur Warenhuis harus selamat,” ujar Bobby.  Pemkot Medan telah miliki sertifikat hak pakai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak 2018. ”Soal klaim, pemkot sudah punya hak pakainya. Kita kolaborasi. Untuk apa diklaim, pun tak digunakan. Bahkan kita berhak menegur, karena penataan kota tanggung jawab kita,” jelas Wali Kota Bobby.  Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Sumiadi mengatakan, Pemkot Medan telah punya alas hak berupa hak pakai dikeluarkan BPN pada 2018 dengan Nomor: 1653.  ”Jadi hak pakai itu, tanpa batas waktu selama untuk kepentingan dinas. Memang saat ini sudah masuk tahap kasasi di MA. Kami yakin Pemkot Medan menangi gugatan tersebut,” ucap Sumiadi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/l2ju9PUQQz4

Pemkot Medan Benahi Bangunan Warisan Sejarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Banjir-Jakarta-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Petugas mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir di Kawasan Rawajati, Kalibata, Jakarta, Senin (8/2/2021). Tingginya curah hujan di kawasan Bogor mengakibatkan ratusan rumah di enam RT Kelurahan Rawajati terendam banjir dengan ketinggian mencapai" width="100%">
<figcaption>Petugas mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir di Kawasan Rawajati, Kalibata, Jakarta, Senin (8/2/2021). Tingginya curah hujan di kawasan Bogor mengakibatkan ratusan rumah di enam RT Kelurahan Rawajati terendam banjir dengan ketinggian mencapai</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sudah terdapat 243 bencana banjir yang terjadi sepanjang 2021. Beberapa pihak menuding tingginya curah hujan sebagai penyebab utama.  Pendapat itu dibantah Amien Widodo, peneliti bencana dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Menurut dia, sebuah kota sudah didesain agar dapat menghadapi hujan dan menghindari banjir.  Dia memaparkan, kapasitas saluran air untuk menampung curah hujan bisa mencapai lima hingga 50 tahun. Bahkan bisa menggunakan perencanaan 100 tahun jika tersedia ruang dan biaya yang cukup.  ”Berdasarkan curah hujan tersebut, akan dihitung dan dibuat saluran penampung air hujan dengan dimensi menyesuaikan debit banjir yang akan terjadi,” ungkap Amien pada Selasa (16/2).  Dia mencontohkan saluran penampung air seperti tanggul, bozem, atau rawa, untuk menampung luapan sungai. Selain itu, untuk mempercepat penurunan muka air banjir,  bisa memanfaatkan pompa-pompa air dan pengerukan sungai, rawa, atau bozem. Hal-hal itu digunakan untuk mencegah sedimentasi.  ”Perencanaan yang telah dilakukan pemerintah itu bisa berjalan sebagaimana mestinya jika masyarakat juga mendukung dan mematuhi peraturan yang dibuat untuk menjaga saluran air,” tutur Amien Widodo, peneliti dari Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (MKPI) ITS itu.  Namun sayang, lanjut Amien, saluran air yang telah dibuat tidak terjaga dengan baik seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk kota. Kurangnya lahan membuat masyarakat mulai merambah dan bermukim di tepi sungai serta pinggiran sekeliling bozem. Mereka bahkan menjadikan sungai dan bozem tersebut sebagai tempat pembuangan sampah sehari-hari.  Mirisnya, pembuangan sampah di saluran air juga banyak dijumpai di permukiman biasa maupun di permukiman elite.  ”Sehingga ketika hujan mengguyur mulai banyak saluran yang meluap dan membanjiri seluruh kota,” ujar Amien, dosen teknik geofisika itu.  Bila hal ini terus menerus dibiarkan, dia khawatir tanggul menjadi jebol. Amien mencontohkan kasus banjir Bandarkedungmulyo, Jombang, yang baru-baru ini terjadi. Akibatnya, jalan provinsi antara Surabaya–Madiun dan beberapa desa terendam air.  ”Banjir Bandarkedungmulyo ini karena jebolnya tanggul tidak kuat menahan luapan air. Debit air Sungai Konto Jombang tertahan penumpukan kayu, pohon, dan sampah di pintu air Gudo,” kata Amien.  Amien mengungkapkan, sebenarnya sampah di pintu air Gudo sudah diketahui masyarakat beberapa hari sebelumnya. Namun karena tidak segera dilakukan tindakan, terjadilah tanggul jebol.  Amien menjelaskan, terdapat beberapa tanda-tanda khas dari tanggul rawan jebol. Tanda-tanda itu biasanya muncul beberapa hari sebelum musim hujan datang. Misalnya, retakan baik sejajar maupun memotong tanggul.  ”Jika retakan tersebut sampai ke dasar tanggul bisa diikuti rembesan air di tubuh, dasar, atau fondasi di bawah tanggul. Rembesan ini bisa membesar diikuti proses erosi yang menggerus tanah tanggul searah retakan tanggul,” terang Amien.  Untuk menghindari terulangnya bencana banjir, Amien mengatakan, pemerintah harus memberi sosialisasi secara terstruktur, sistemik, dan masif. Terstruktur berarti ada pemahaman pada seluruh pihak. Khususnya yang bermukim di sekitar sungai untuk menjaga dimensi sungai agar tetap seperti yang direncanakan.  Sistemik, artinya adalah dengan menjaga kebersamaan semua pihak dalam satu unit kesatuan untuk menjaga sungai. Pihak berwenang seperti dinas PUPR dapat membuat sistem peringatan dini terhadap berbagai masalah di sungai. Sehingga masyarakat bisa langsung melaporkan bila ada masalah dan dapat segera direspons, serta ditindaklanjuti.  ”Sedangkan secara masif maksudnya adalah seluruh kebijakan diketahui semua pihak, baik pimpinan berwenang dan masyarakat,” ucap Amien.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/X5jtxYsxvaM

Peneliti ITS Bilang Kalau Banjir Jangan Salahkan Hujan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/pekan-pertama-ramadan-volume-sampah-mencapai-700-ton_m_134686.jpeg" alt="Aktivitas pemulung dan pekerja sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Muara Fajar, di Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Riau.." width="100%">
<figcaption>Aktivitas pemulung dan pekerja sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Muara Fajar, di Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Riau..</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama Ramadan volume sampah di Kota Pekanbaru meningkat drastis. Peningkatan itu mencapai 40 persen 700 ton. Sebab di hari bisa volume sampah di kota cuma 400 ton. Kadis LHK Pekanbaru Zulfikri menjelaskan, kenaikan volume sampah sebetulnya sudah mengalami peningkatan sejak beberapa hari jelang Ramadan. Hingga malam 7 Ramadan jumlahnya menjadi semakin bertambah berlipat-lipat. "Sejak awal Ramadan sampai sekarang ini volume sampah di angka 600 sampai 700 ton seharinya," ujar Zulfikri seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (3/6). Atas kenaikan volume sampah ini, Zulfikri pun merasa kelimpungan. Pasalnya kondisi sarana pra sarana yang dimiliki Dinas LHK tidak memungkinkan untuk bisa mengangkut keseluruhan sampah. Oleh karena itu dia meminta masyarakat untuk dapat membuang sampah sesuai dengan aturan yang telah disesuaikan. Seperti pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara. "Dan yang paling penting saya minta warga agar buang sampah di jam yang telah ditentukan. Ini yang selalu kami sampaikan," tambahnya. Karena jika pembuangan sampah difokuskan dari jam yang telah ditentukan maka pada siang harinya pihak DLHK bisa fokus untuk mengangkut sampah. Selain itu dia meminta kepada ketua RT dan RW untuk aktif memberikan sosialisasi kepada warganya agar ditempat dan waktu yang telah ditentukan. (nda/iil/JPG)

Pekan Pertama Ramadan, Volume Sampah Mencapai 700 Ton

tata kota

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tata kota

Berita Terkini