<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/WhatsApp-Image-2024-08-05-at-192457-4010939855.jpg" alt="Mantan Waketum PBB Fuad Zakaria dan sejumlah pihak mengajukan gugatan TUN soal legalitas kepemimpinan PBB yang baru. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Waketum PBB Fuad Zakaria dan sejumlah pihak mengajukan gugatan TUN soal legalitas kepemimpinan PBB yang baru. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Fuad Zakaria dan sejumlah pihak mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) soal legalitas kepemimpinan PBB yang baru. Kuasa Hukum Tim Penyelamat PBB Agus Slamet Hidayat mengatakan, gugatan TUN telah didaftarkan secara daring pada Minggu (4/8). &rdquo;Pada Senin (5/8), kami cek, kami sudah diberi tahu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahwa Nomor Perkara kami adalah 272 dan kami hanya tinggal menunggu jadwal sidang,&rdquo; ujar Agus di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (5/8). Agus mengungkapkan, dua objek sengketa dalam persoalan itu. Pertama, Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-04.AH.11.02 Tahun 2024 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia DPP PBB. Kedua, SK Menkumham Nomor M.HH-02.AH.11.03 Tahun 2024 tentang Pengesahan AD/ART PBB. &rdquo;Jadi kami menggugat keabsahan pada surat SK dari Menkumham untuk kami minta itu dibatalkan, karena itu didasarkan pada sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan juga dengan AD/ART partai,&rdquo; papar Agus Slamet Hidayat. Agus menjelaskan, pihaknya menganggap bahwa dua SK dari Menkumham cacat di mata hukum. Alasannya, surat itu dikeluarkan setelah menerima surat permohonan dari mantan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra pada 25 Juni 2024. Sementara, saat itu, Yusril sudah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. &rdquo;Pak Yusril itu melakukan pelanggaran-pelanggaran di sisi itu dan oleh karena itu kita minta (keadilan) melalui prosedur internal tidak ditanggapi, tidak direspons,&rdquo; tutur Agus Slamet Hidayat. &rdquo;Maka, ya kami satu-satunya jalan mencari keadilan itu di lembaga peradilan di PTUN ya,&rdquo; sambung dia. Konflik kepemimpinan di tubuh PBB muncul setelah pergantian kepemimpinan. Afriansyah Noor yang menjabat sebagai sekretaris jenderal (sekjen) diganti. Pergantian tidak hanya menyasar Afriansyah, tetapi juga beberapa pejabat PBB yang lain. Saat ini, PBB dipimpin Fahri Bachmid sebagai penjabat (PJ) ketua umum. Sementara posisi sekjen diisi Mohammad Masduki. Selain itu, Fahri juga menunjuk tiga anak Yusril mengisi struktur kepemimpinan di tubuh DPP PBB. Ketiganya adalah Yuri Kemal Fadlullah sebagai Wakil Ketua Umum Kompartemen Politik Hukum dan HAM. Kemudian, Ali Reza Mahendra sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi dan Kenia Khairunnisa Mahendra sebagai Bendahara Umum PBB.

Mantan Waketum Partai Bulan Bintang Fuad Zakaria ajukan gugatan Tata Usaha Negara soal legalitas kepemimpinan PBB yang baru

Tim Penyelamat PBB Ajukan Gugatan ke Tata Usaha Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/WhatsApp-Image-2023-08-31-at-090450-3926196429.jpg" alt="Direktur Utama PT SIER Didik Prasetiyono dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati tanda tangani perjanjian kerja sama." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT SIER Didik Prasetiyono dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati tanda tangani perjanjian kerja sama.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. PKS itu tertuang dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan PKS dilakukan Direktur Utama PT SIER Didik Prasetiyono dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati. Didik mengatakan, penandatanganan PKS itu adalah komitmen SIER terhadap kepatuhan hukum korporasi dalam pengembangan bisnis. Termasuk, sebelum dengan kejati, dilakukan PKS dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Kejari Sidoarjo, Kejari Pasuruan. &rdquo;Ke depan dengan Kejari Ngawi, di mana kawasan industri yang dikelola SIER dan rencana pengembangannya berada. Kami menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yang dapat mencakup seluruh kawasan industri yang sudah dan akan dikembangkan SIER,&rdquo; papar Didik Prasetiyono. Menurut dia, itu sekaligus memastikan bahwa semua operasi dan praktik bisnis dijalankan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. SIER bekerja sama dengan kejaksaan untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang regulasi-induk dan menghindari potensi pelanggaran. Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia itu mengatakan, para investor baik dalam maupun luar negeri ingin mendapatkan lingkungan investasi yang stabil. Yakni dengan jaminan peraturan hukum akan ditegakkan secara konsisten. Tanpa kepastian itu, investor menjadi enggan menanamkan modal. &rdquo;Kepastian hukum berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk Jawa Timur. Dengan PKS ini, investor yang sudah dan akan beroperasi di kawasan industri PT SIER memiliki rasa aman dan percaya bahwa investasi mereka terjamin dan terlindungi,&rdquo; ungkap Didik Prasetiyono. Kerja sama PT SIER dan Kejati Jatim, kata Didik, memiliki dampak positif menciptakan lingkungan yang mengedepankan kepastian hukum, mendorong iklim investasi yang menguntungkan. Hal itu mendorong pertumbuhan ekonomi, pembentukan lapangan kerja, dan penciptaan nilai tambah, bagi masyarakat. &rdquo;Saya berharap kerja sama ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, sehingga maksud dan tujuan kita dalam rangka menjaga kondusivitas dan perlindungan hukum atas pengelolaan kawasan industri dapat tercapai,&rdquo; ucap Didik Prasetiyono. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati mengatakan, kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Dengan kerja sama itu, kejaksaan akan memiliki legal standing membantu SIER yang juga sebagai badan usaha milik pemerintah dalam lingkup hukum perdata dan tata usaha negara. Mia menuturkan, badan usaha membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pintar, tetapi yang lebih penting adalah solutif. Sehingga mampu memberikan solusi terbaik di setiap permasalahan. Kejaksaan bisa bertindak, memberikan legal audit dan legal opinion apabila dibutuhkan. &rdquo;Harapannya kejaksaan dapat memberikan manfaat bagi SIER, salah satunya untuk mendukung langkah dari bisnis SIER membuka kawasan industri di Kabupaten Ngawi. Kejaksaan merasa perlu untuk mendukung kinerja dari SIER yang sudah hampir 50 tahun berdiri dan membawa manfaat dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Tentu saja, keinginan kita semua bahwa ini adalah langkah preventif, jangan sampai ada masalah di kemudian hari,&rdquo; papar Mia.

PT SIER tanda tangani perjanjian kerja sama dengan Kejati Jawa Timur dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara

Dorong Komitmen Kepatuhan Hukum, SIER Teken Kerja Sama dengan Kejati Jatim

tata usaha negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tata usaha negara

Berita Terkini

Tim Penyelamat PBB Ajukan Gugatan ke Tata Usaha Negara

Dorong Komitmen Kepatuhan Hukum, SIER Teken Kerja Sama dengan Kejati Jatim

Download Aplikasi JawaPos.com