<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menanti-lahirnya-artidjo-artidjo-baru-di-mahkamah-agung_m_216300.jpeg" alt="Eks Hakim agung Artidjo Alkostar memasuki masa pensiun pada 22 Mei 2018. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Hakim agung Artidjo Alkostar memasuki masa pensiun pada 22 Mei 2018. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal resmi memiliki dewan pengawas (dewas) besok (20/12). Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bakal melantik lima anggota Dewas KPK bersamaan dengan lima komisioner KPK periode 2019–2023 di Istana Negara, Jakarta.  Hal itu merupakan implikasi dari disahkannya Undang-Undang (UU) KPK yang baru, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019. Menjelang pelantikan, Presiden Jokowi masih enggan mengumumkan nama-nama anggota dewas. Alasannya, nama-nama tersebut masih difinalisasi. ”Udah masuk, tapi belum difinalkan karena hanya lima,” ujarnya di Hotel Novotel Balikpapan kemarin (18/12).  Namun, Jokowi memberikan sedikit bocoran soal latar belakang nama-nama calon anggota Dewas KPK. Dia menyebutkan, anggota dewas akan terdiri atas unsur mantan hakim, mantan jaksa, mantan komisioner KPK, akademisi, dan ahli pidana. ”Namanya nanti ditunggu, sehari saja kok,” imbuhnya. Mantan wali kota Solo tersebut memastikan, nama yang dipilih merupakan yang terbaik.  Sementara itu, berdasar informasi yang beredar, ada sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menduduki posisi anggota Dewas KPK. Antara lain Artidjo Alkostar, Albertina Ho, dan Taufiequrachman Ruki.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/polemik-36-tersangka-disebut-tanpa-bukti-ini-penjelasan-taufiequrachman-ruki_m_143866.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Eks Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Artidjo merupakan mantan ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) yang kerap memvonis berat terdakwa kasus korupsi. Kemudian, Albertina dikenal sebagai hakim yang tegas, termasuk dalam kasus suap pegawai pajak Gayus Tambunan. Sedangkan Taufiequrachman Ruki adalah ketua KPK periode 2003–2007.  Saat dikonfirmasi, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyebutkan, nama-nama itu memang sudah masuk. Namun, sifatnya hanya rekomendasi dari sejumlah pihak. ”Masih sebatas usulan,” ujarnya. Istana belum berani memastikan.  Penggiat antikorupsi Erwin Natosmal Oemar mengatakan, secara prinsip pihaknya menolak keberadaan Dewas KPK. Namun, jika keberadaannya tidak bisa dihindari, Dewas KPK harus diisi orang-orang yang pro terhadap pemberantasan korupsi. ”Standarnya harus tinggi,” tutur sosok yang juga anggota koalisi pemantau peradilan itu.  Soal tiga nama yang muncul, Erwin memiliki penilaian berbeda. Terhadap Artidjo dan Albertina, dia menilai dua nama tersebut memiliki reputasi. Baik secara integritas maupun komitmen dalam pemberantasan korupsi. ”Dua nama itu layak dipertimbangkan untuk masuk dewas,” imbuhnya. Namun, jika sudah masuk struktur dewas, Erwin berharap keduanya tetap menjaga independensi.  Untuk Ruki, Erwin menilai ada catatan yang perlu dipertimbangkan. Sebab, berdasar catatannya, selama Ruki menjabat pimpinan KPK, ada sejumlah kebijakan yang kerap dikritik aktivis antikorupsi.  ”Misalnya terkait penunjukan pejabat di internal KPK yang dinilai tidak tepat,” kata dia. Namun, sisi positifnya, Ruki merupakan mantan komisioner yang sangat paham seluk-beluk KPK. Poin tersebut sangat dibutuhkan dalam agenda pengawasan.  Sementara itu, Taufiequrachman Ruki enggan berkomentar soal namanya yang masuk kandidat anggota Dewas KPK. Dia juga enggan menyampaikan siap atau tidaknya jika ditunjuk. ”Nanti saja ya kalau sudah confirmed, maafkan saya,” elaknya singkat.  Sementara itu, Artidjo tidak merespons pesan maupun panggilan telepon yang dilayangkan. Dukungan kepada Artidjo disampaikan secara terbuka oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. ”Semua orang tahu beliau adalah hakim yang lurus,” kata Bambang.  Menurut politikus Partai Golkar tersebut, Artidjo adalah sosok hakim yang tegak lurus terhadap persoalan-persoalan hukum. Terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Karena itu, Artidjo dinilai cocok duduk di dewas untuk memperkuat KPK. Bamsoet –sapaan karib Bambang Soesatyo– menjamin parlemen akan mendukung pilihan pemerintah. ”Termasuk pilihan terhadap Pak Artidjo Alkostar,” ujarnya.  Selain itu, di kalangan parlemen, ada empat nama lain yang digadang-gadang menjadi pengawas KPK. Mereka antara lain adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Indriyanto Seno Adji, dan Mas Achmad Santosa. Ketiganya pernah menjabat pimpinan KPK. Satu lagi adalah Gayus Lumbuun, mantan hakim agung.  Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, figur-figur tersebut cukup kapabel. Selain berintegritas, mereka berpengalaman di bidang hukum. Yang terpenting, tambah dia, yang diangkat presiden sebagai pengawas KPK bukan sosok dari unsur partai politik. Sebab, kebijakan KPK dinilai rawan kepentingan politik. ”Jangan ada konflik kepentingan karena keberadaan dewan pengawas,” tuturnya.  Mengenai nama Gayus Lumbuun yang memiliki latar belakang kader PDIP, Arsul mengaku tidak khawatir. Alasannya, status sebagai kader partai sudah terputus sejak Gayus menjabat hakim agung. Arsul memaparkan bahwa empat nama tersebut merupakan saran dari para penggiat dan aktivis antikorupsi. ”Nama-nama ini justru muncul dari kalangan aktivis,” ungkap Sekjen PPP itu.

Artidjo-Albertina Kandidat Dewas KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Tokoh-Nasional-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki menyesalkan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengatakan jika Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK dapat 'digulingkan'. Menurutnya, pernyataan Surya Paloh bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).  "Saya agak kaget saudara Surya Paloh di media sosial mengatakan bahwa apabila Presiden mengeluarkan Perppu akan dilakukan impeachment. Saya bilang ini apaan ini, konstitusi mana yang mau dipakai," kata Ruki dalam diskusi bertajuk " Mengapa Perppu KPK Perlu?" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).  Ruki menuturkan, penerbitan Perppu KPK telah diatur dalam Undang-Undang. Dia menilai, itu merupakan hak subyektif Presiden untuk dapat menerbitkan Perppu KPK.  "Penerbitan Perppu itu konstitusional, diatur dalam UUD. Jadi itu adalah hak Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara berwenang menerbitkan Perppu tanpa harus berunding dengan DPR," tegas Ruki.  Ruki memandang, jika Presiden Jokowi nantinya menerbitkan Perppu KPK memang itu akan dibawa ke DPR. Namun DPR hanya mempunyai dua pilihan, menolak atau menerima Perppu tersebut.  "DPR hanya punya dua pilihan pada masa sidang berikutnya, menerima atau menolak. Enggak ada mengusulkan untuk memperbaiki enggak ada, harus menerima atau menolak. Kita bicara konstitusi," terang Ruki.  Oleh karenanya, Ruki menyebut pernyataan Surya Paloh terkait impeachment terhadap Presiden Jokowi tidak berdasar. Dia pun menilai, Presiden dapat diimpeachment jika melakukan pelanggaran pidana.  "Presiden nerima suap, Presiden korupsi Presiden berkhianat baru bisa di impeach itupun prosesnya harus melewati Mahkamah Konstitusi enggak bisa serta merta begitu," sesal Ruki.  Senada dengan Ruki, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, pernyataan Ketum Nasdem Surya Paloh sangat keliru jika penerbitan Perppu KPK dapat menjatuhkan Presiden Jokowi. Bivitri memandang, pernyataan tersebut tidak akurat dikeluarkan, sehingga membuat publik tersesat dalam opini dan menyangka bahwa Perppu memang tidak dapat dikeluarkan.  Dikeluarkannya Perppu merupakan langkah konstitusional menurut pertimbangan subjektif presiden, sehingga tidak akan dapat digunakan untuk menjatuhkan presiden. Terlebih, dalam sistem presidensil, kedudukan presiden sangat kuat.   "Presiden tak akan jatuh selain karena pelanggaran berat dan pidana yang berat, yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Itu pun melalui proses di Mahkamah Konstitusi," terang Bivitri.  Langkah sebagian elite politik untuk mengemukakan isu-isu yang keliru kepada masyarakat merupakan langkah yang menyesatkan. Kata Bivitri, itu merupakan upaya memberikan ancaman kepada presiden oleh partai-partai politik.  Oleh karenanya, Bivitri menyebut merupakan hal penting Presiden Jokowi dapat menerbitkan Perppu KPK. Hal ini semata untuk menguatkan komitmen presiden dalam pemberantasan korupsi.  "Mengingatkan elite politik untuk tidak membawa logika yang menyesatkan dan meresahkan publik serta mengancam Presiden," tukasnya.  Sebelumnya, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, Presiden Joko Widodo dan partai-partai pendukungnya mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan Perppu membatalkan UU KPK hasil revisi. Alasannya, UU KPK tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, Surya meminta semua pihak menunggu hasil uji materi dari MK.  Surya mengatakan, presiden dan partai pendukung memahami tuntutan masyarakat dan mahasiswa untuk menerbitkan Perppu KPK. Namun, menurut dia, sebagian dari mereka yang menuntut tak tahu bahwa UU KPK sudah diproses di MK.  "Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (MK), presiden kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah presiden bisa di-impeach (dimakzulkan) karena itu," jelas Surya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).

Jokowi Tak Bisa Digulingkan Jika Menerbitkan Perppu KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/eks-pimpinan-kpk.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2003-2007, Taufiequrachman Ruki meminta Pemerintah dan DPR untuk tidak terburu-buru dalam mengesahkan revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Ruki bersama mantan komisioner KPK lainnya mengharapkan agar Pemerintah dan DPR dapat membahas terlebih dahulu dengan para akademisi terkait wacana revisi UU KPK.  "Melalui forum ini mudah-mudahan Presiden dan para menteri yang terlibat dalam perumusan RUU KPK para anggota DPR yang terlibat dalam Pansus mendengar masukan akademisi. Bahwa kami berharap pembahasan itu jangan terburu-terburu, diperbanyak menyerap aspirasi," kata Ruki di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/9).  Sebagai orang yang terlibat dalam perumusan UU KPK, lanjut Ruki, pihaknya pun belum mengetahui secara rinci poin apa saja yang akan diubah oleh parlemen dan pemerintah. Menurutnya, dia baru mengetahui dari media massa terkait poin-poin yang akan masuk maupun di rubah.  "Seperti apa perubahannya itu kita tahunya (dari media massa) SP3, dewan pengawas, soal SDM, status penyidik dan soal penyadapan. Tapi seperti apa perubahannya dalam kalimat itu belum tahu. Karena itu yang akan menjadi norma hukum, kita belum tahu," ucap Ruki.  Senada dengan Ruki, mantan komisioner KPK Chandra M. Hamzah pun menyuarakan hal yang sama, dia meminta DPR bersama pemerintah tidak terburu-buru dalam mengesahkan revisi UU KPK. Menurutnya, jika terburu-buru disahkan akan memunculkan potensi yang mungkin dapat merugikan.  "Pembahasan yang mengenai tugas yang menurut kami penting ini jangan terburu-buru. Karena berpotesi memunculkan hal yang tidak baik," ujar Chandra.  Chandra pun menyampaikan, pembahasan RUU KPK berlu dibahas dengan tenang dan objektif. Sebab tidak lain demi kemajuan Indonesia.  "Pemberantas korupsi tidak boleh berhenti, karena tidak ada negara yang maju tingkat korupsinya tinggi. Jadi ini komitmen kita bersama," tegas Hamzah.  Selain itu, pernyataan senada pun dilontarkan Erry Riyana Hardjapamekas. Mantan komisioner KPK ini menyebut, para mantan pimpinan KPK siap untuk diajak berdiskusi soal revisi UU KPK. Sebab, dia menilai sudah menaruh hasil pemikirannya dalam UU KPK.  "Kami tetap mengimbau pimpinan yang sekarang, kalau memang kami layak dianggap narsum kami juga siap kapan saja dipanggil presiden dan kami sudah merumuskan apa yang ada dipikiran kami," ucap Erry.  Erry pun menegaskan, revisi UU KPK senantiasa harus pada meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi. Hal ini semata untuk mempertahankan eksistensi KPK dalam memberantas korupsi.  "KPK harus dipertahankan dan diperkuat, jadi bagian pemberantasan korupsi kita," tegasnya.

Eks Pimpinan Minta Pemerintah dan DPR Tak Terburu-buru Revisi UU KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/polemik-36-tersangka-disebut-tanpa-bukti-ini-penjelasan-taufiequrachman-ruki_m_143866.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai penolakan. Selain berpotensi melemahkan, poin-poin usulan perubahan undang-undang justru tidak sesuai dengan kondisi lembaga antirasuah tersebut.  Mantan Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, lembaga yang pernah dipimpinnya itu tidak antikritik. Hanya, tidak berarti revisi UU harus dilakukan sekarang. Sebab, menurut dia, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK masih relevan hingga saat ini.  "Bisa merevisi kalau itu dirasa tidak aktual lagi. Tapi, kalau bicara konteks kekinian, saya rasa ini masih relevan dan sangat tepat," ungkap dia dalam sebuah diskusi tentang polemik revisi UU KPK di Jakarta kemarin (7/9).  Poin-poin revisi, menurut Samad, sebenarnya bisa terpatahkan dengan kondisi KPK saat ini. Usulan dewan pengawas, misalnya. DPR memasukkan usulan pembentukan dewan pengawas dengan harapan kerja KPK bisa terkontrol. Sebab, menurut DPR, budaya kerja di KPK disebut penuh kecurigaan antara satu direktorat dan direktorat lain. "Konon, KPK punya budaya kerja yang jelek. Saya bantah," tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/DISKUSI-REVISI-UU-KPK_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Eks Ketua KPK Abraham Samad dan Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan sebuah diskusi tentang rencana revisi UU KPK di Jakarta, Sabtu (7/9). MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Eks Ketua KPK Abraham Samad dan Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan sebuah diskusi tentang rencana revisi UU KPK di Jakarta, Sabtu (7/9). MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure> Eks Ketua KPK Abraham Samad. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)  Justru, lanjut dia, budaya kerja di KPK saat ini sudah ideal. Berbeda dengan instansi lain yang linier dengan eksekutif. Ketua bisa diawasi penyidik-penyidik yang ada di bawahnya. Sistemnya juga lebih demokratis.  Budaya kerjanya juga ketat dan dipagari kode etik yang kuat. Salah satunya soal pegawai tidak boleh masuk ke tempat hiburan kecuali untuk bertugas. "Ini menunjukkan komitmen KPK sendiri sudah kuat, bahkan tanpa adanya dewan pengawas," katanya. Sistem yang dibangun, lanjut dia, dirancang agar SDM di dalamnya tidak bisa melanggar.  Lebih lanjut, Samad menjelaskan, pimpinan yang diduga melanggar juga bakal langsung ditindak secara internal. Prosesnya terbuka. "Apanya yang nggak bisa diawasi? Ada nggak ketua KPK disidang kode etik tidak disiarkan ke 250 juta rakyat Indonesia?" tegasnya.  Hal itu diperkuat dengan argumen dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Fungsi pengawasan terhadap KPK seharusnya sudah cukup dilakukan Komisi III DPR yang membidangi persoalan hukum dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).  Samad sepakat dengan pernyataan soal lembaga tidak boleh terlalu kuat atau diperlemah. "Tidak boleh ada dikotomi ekstrem di mana revisi serta-merta dianggap melemahkan. Tetapi, kalau (revisi) tidak terlalu dibutuhkan, boleh dikatakan ini mengandung unsur pelemahan," ucapnya.  Sementara itu, DPR menyatakan akan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait dengan revisi UU KPK. Mereka menargetkan, selama tiga pekan di akhir masa jabatan DPR 2014-2019, seluruh masukan bisa dirangkum sebagai pertimbangan revisi.  Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan, pihaknya tidak akan memutuskan sendiri revisi UU tersebut. Terlebih dengan adanya gelombang penolakan yang deras dari publik.  Revisi UU KPK, versi Arteria, tidak semata-mata inisiatif DPR. Poin-poin yang sejauh ini dipermasalahkan sebenarnya permintaan KPK. Mulai kewenangan mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) hingga pembentukan dewan pengawas. Dia menegaskan mendukung revisi untuk penguatan KPK. "Semua yang diinginkan sudah secara prosedural," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin.  Berdasar catatan DPR yang disampaikan Arteria, usulan tersebut masuk pada November 2015. Namun, anggota Fraksi PDIP itu menyebutkan bahwa pembahasan tidak dilakukan secara gamblang dan tersurat. "Secara tersurat tidak gamblang, tapi secara tersirat sudah kelihatan," katanya.  &nbsp;  Saat itu KPK dipimpin  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Abraham-Samad_MIFTAHULHAYAT-4-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Eks Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  yang menjadi pelaksana tugas (Plt) ketua KPK. Dia ditunjuk untuk menggantikan Abraham Samad yang tengah menghadapi masalah.  Menurut Arteria, DPR sudah beberapa kali menanyakan ke KPK terkait poin-poin apa saja yang ingin dipertegas dalam revisi UU. Namun, tidak pernah ada tindak lanjut.  Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil menjelaskan, revisi UU harus dipandang sebagai penyeimbang. Tidak sekadar menguatkan KPK, tetapi juga mengontrol agar KPK tidak sewenang-wenang. "Kita harus berada di tengah. Tidak termasuk golongan yang melemahkan atau menguatkan KPK," terangnya.  Nasir memastikan bahwa pembahasan tidak akan selesai dalam waktu tiga minggu saja. Dia menepis adanya upaya untuk ngebut dengan merampungkan revisi sebelum masa tugas DPR periode saat ini berakhir. Jika pembahasan revisi dipaksakan, kata dia, UU rentan dibatalkan jika ada gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). "Nanti revisi ini dilanjutkan oleh periode berikutnya, tanpa harus mengulang dari prolegnas dan sebagainya," ungkapnya.  Dalam forum yang sama, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, pada masa kepemimpinannya, usulan-usulan seperti SP3 dan dewan pengawasan tidak ada. Jika benar usulan muncul saat KPK dipimpin Plt, menurut dia, itu menunjukkan adanya pelanggaran SOP internal. Sebab, seharusnya Plt tidak bisa mengeluarkan kebijakan strategis, apalagi sampai meminta revisi UU. "Kalau benar, maka ini menyalahi. Plt melanggar juga," ujarnya.  Dikonfirmasi secara terpisah, Ruki menampik tudingan soal permintaan revisi tersebut. Dia merujuk pernyataannya pada 2015. Surat yang ditandatangani lima pimpinan KPK saat itu, termasuk dia, bukan usulan kepada pemerintah untuk revisi UU. Melainkan, jawaban atas surat presiden yang meminta pendapat mengenai revisi. "Dalam surat jawaban tersebut, pimpinan KPK sepakat menolak adanya revisi," tegas dia kemarin.  Bukannya revisi UU KPK, saat itu pimpinan mengusulkan adanya harmonisasi antara UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Tipikor. Ruki pun mengaku tidak pernah ada pembahasan antara DPR dan jajaran pimpinan di masanya soal masukan-masukan revisi UU. "Tidak ada tuh," ucapnya.  Sementara itu, koalisi masyarakat sipil akan terus mengawal KPK. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menegaskan, selama ini publik sudah cukup keras bersuara. Mulai saat seleksi calon pimpinan KPK hingga revisi UU KPK. "Narasi DPR mengatakan ingin menguatkan, tapi faktanya kontradiktif dengan tindakan-tindakan DPR selama ini. Kami masyarakat sulit percaya pada DPR," jelasnya.

Samad dan Ruki Sama-sama Kemukakan Argumen soal Usulan Revisi UU KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/tegas-ruki-minta-dpr-tak-intervensi-kerja-kpk_m_127771.jpeg" alt="Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki meminta DPR tidak mengintervensi kerja KPK. Terlebih, melalui pengajuan hak angket terhadap penegakan hukum yang dilakukan komisi antirasuah. "Bahwa penegakan hukum harus transparan, ya. Tetapi intervensi politik (DPR), intervensi dalam bentuk apa pun kepada penegakan hukum itu harus dihindarkan," kata Ruki di gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/5). Hak angket telah diketok DPR untuk menanyakan sejumlah hal kepada KPK. Termasuk, soal dugaan adanya ancaman yang diterima Politikus Hanura Miryam S Haryani dari sejumlah anggota komisi III DPR. Proses selanjutnya dalam hak angket ini adalah pembentukan panitia khusus.&nbsp; Menurut Ruki, penolakan terhadap penggunaan hak angket ke KPK bukan berarti KPK tidak boleh diawasi. Namun, pengawasan tidak semestinya dengan pengajuan hak angket. "Tidak berarti KPK tidak boleh diawasi. Perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi abuse of power yang dimiliki oleh KPK. Itu sikap saya mengenai hak angket," ujarnya.  Ruki menyadari kekuatan KPK yang paling besar dalam memberantas korupsi adalah masyarakat. Sejak awal berdirinya KPK, masyarakat selalu memberikan dukungan secara langsung ketika KPK itu diterpa upaya pelemahan. "Jujur sandaran KPK yang paling besar adalah rakyat yang sangat peduli kepada pemberantasan korupsi. Kami para alumni adalah bagian dari masyarakat itu, bagian dari publik yang sangat peduli," kata Ruki. Sementara itu, mantan Pimpinan KPK lainnya Johan Budi SP menjelaskan, pertemuan singkat yang dilakukan antara pimpinan dan alumni KPK, untuk membicarakan masalah terkini yang sedang terjadi. Pertemuan rutin ini, kata Johan, berawal dari obrolan antar pimpinan dan alumni KPK di sebuah grup WhatsApp. Pimpinan KPK mengajak berdiskusi menanggapi sejumlah hal yang berkembang belakangan ini.&nbsp; "Semacam sharing, &nbsp;apalagi pimpinan KPK, Pak Agus, Pak Saut dan Bu Basaria mengajak diskusi mengenai perkembangan persoalan-persoalan terkini maksud dan tujuannya tadi itu," kata Johan. (Put/jpg)

Tegas! Ruki Minta DPR Tak Intervensi Kerja KPK 