<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/selalu-pesan-tiga-kamar-cara-taufik-kurniawan-terima-suap_m_.jpg" alt="SUAP DAK: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (20/3)." width="100%">
<figcaption>SUAP DAK: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (20/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan meninggal dunia. Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) itu menghembuskan nafas terakhir usai dirawat di rumah sakit Semarang, Jawa Tengah.  Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan duka cita atas meninggalnya Taufik. Baginya, berpulangnya Taufik adalah kehilangan yang begitu dalam.  “Innalillahi wa inna illaihi raji’un, Keluarga Besar PAN merasa kehilangan dan berduka cita atas wafatnya saudara kami Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, MM," ujar Zulhas kepada wartawan, Kamis (24/11).  Lebih lanjut, Menteri Perdagangan ini menyebut, almarhum Taufik adalah rekan satu perjuangan di PAN yang sudah seperti saudara sendiri baginya. Dia dikenal sebagai pribadi yang baik.  “Almarhum orang yang baik, suka menolong, berjuang untuk membesarkan partai tanpa kenal lelah. Apalagi almarhum semasa menjadi sekjen partai, terus berkeliling Indonesia membesarkan PAN," imbuhnya.  Zulhas menyebut, cinta almarhum kepada PAN telah dibawa sampai hembusan nafas terakhir. “PAN adalah partai yang pertama dan terakhir tempat perjuangan politik almarhum. Komitmen perjuangan untuk PAN ditorehkan sampai di titik pemberhentian di bumi," lanjutnya  Terkahir, Zulhas mendoakan semoga almarhum meninggal dalam keadaan baik. Serta kelurga yang ditinggalkan diberikan kesabaran.  Diketahui, Taufik Kurniawan adalah politisi senior yang sejak awal adalah kader PAN, almarhum pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI pada 2015-2018, serta pernah menjabat sebagai Sekjen PAN periode 2010-2015.

Eks Wakil Ketua DPR Wafat, Ketum PAN Merasa Kehilangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terancam-tidak-lolos-parliamentary-threshold-pan-ancam-tuntut-lsi_m_183924.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dikabarkan meninggal dunia. Infornasi ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi.  "Keluarga Besar PAN merasa kehilangan dan berduka cita atas wafatnya saudara kami, Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, MM," kata Viva dalam keterangannya, Kamis (24/11).  Taufik Kurniawan dikabarkan wafat pada Rabu (24/11) sekitar pukul 16.30 WIB di Rumah Sakit Semarang Jawa Tengah. Menurut Viva, keluarga besar PAN merasa sangat kehilangan atas wafatnya Taufik Kurniawan.  Menurut Viva, Taufik Kurniawan merupakan orang yang baik dan komunikatif. Dia mendoakan agar rekannya tersebut meninggal dalam keadaan baik.  "Semoga almarhum husnul khotimah," ucap Viva.  Taufik merupakan mantan anggota Fraksi PAN DPR RI. Dia juga pernah menjabat sebagai Sekjen DPP PAN periode 2010-2015.  Taufik Kurniawan juga sempat terjerat kasus korupsi terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Perkara itu merugikan keuangan negara Rp 4,85 miliar.  Taufik Kurniawan dalam kasus tersebut divonis enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Taufik juga divonis untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 4,2 miliar.

Eks Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Konpres-Penahanan-Aziz-Syamsudin-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers terkait penahanan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari (25/9). Azis resmi ditahan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengurusan Dana Alokasi" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers terkait penahanan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari (25/9). Azis resmi ditahan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengurusan Dana Alokasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin menambah deretan pimpinan anggota dewan yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran terkait kasus korupsi. Sebelum Azis Syamsuddin, lembaga antirasuah ini pernah menetapkan mantan Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, dan mantan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan.  Berikut ini adalah rangkuman tiga pimpinan DPR yang menjadi tersangka oleh KPK.  1. Setya Novanto dari Fraksi Golkar  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Setya-Novanto-Saksi-Kasus-PLTU-Riau-1-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Terpidana kasus e-KTP Setya Novanto bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, dengan terdakwa mantan Dirut PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/8/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Pada 27 Apil 2018 lalu, mantan Ketua DPR Setya Novanto divonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013.  Menurut majelis hakim Setya Novanto terbukti menyalahgunakan jabatannya dan kedudukannya sebagai anggota DPR serta Ketua Fraksi Partai Golkar terkait korupsi proyek e-KTP ini.  Majelis hakim menyebut Setya Novanto telah menerima uang sebesar USD 7,3 juta. Hakim juga meyakini Setya Novanto menerima satu jam tangan merek Richard Mille seharga USD 135 ribu.  Selain kurungan penjara, majelis hakim Pengadilan Tipikor juga mencabut hak politik Setya Novanto selama lima tahun.  2. Taufik Kurniawan dari Fraksi PAN.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-beberkan-ada-pihak-yang-berniat-mengkondisikan-kasus-suap-taufik_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> DITAHAN: Taufik Kurniawan mengenakan rompi organye saat menjalani penahanan. (Miftahul Hayat/JawaPos.com)  Taufik Kurniawan terbukti menerima uang suap atas pengurusan dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 dan 2017.  Taufik ditangkap lembaga antirasuah ini karena terbukti menerima suap dari Bupati Kebumen 2016-2021 Yahya Fuad.  Pada 15 Juli 2019, Taufik Kurniawan divonis 6 tahun penjara dalam sidang Pengadilan Tipikor Semarang. Vonis Taufik Kurniawan lebih rigan dari tuntutan jaksa yaitu 8 tahun penjara.  Taufik Kurniawan terbukti telah menerima uang suap dengan total Rp 4,85 miliar. Fee itu masing-masing terbagi atas pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN 2016 sebesar Rp 3,65 milar, dan pengurusan DAK untuk Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017 sebesar 1,2 milar.  Hakim Tipikor juga mencabut hak politik Taufik Kurniawan selama tiga tahun. Taufik juga sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) namun ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).  3. Azis Syamsuddin dari Fraksi Partai Golkar  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Wakil-Ketua-DPR-RI-Azis-Syamsuddin-Di-Periska-KPK-Dery-Ridwansah-14-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (24/9/2021). Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin akhirnya tiba di kpk sekitar pukul 19.53 wib setelah dijemput paksa oleh penyidik Sementara itu Azis Syamsuddin atas kasus dugaan suap dana alokasi khusus (dak), di Lampung Tengah, lampung. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Pada Sabtu 25 September 2021, Ketua KPK Firli Bahuri menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah.  Firli menjelaskan, dalam kasus ini, Azis menghubungi mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju, pada Agustus 2020. Tujuannya, untuk meminta tolong 'mengurus' kasus yang menyeret namanya dan kader Partai Golkar lainnya yaitu Aliza Gunado.  Pada kasus ini Stepanus Robin diduga datang menemui Azis di rumah dinasnya di Jakarta Selatan untuk menerima uang. Uang diberikan secara bertahap.  Yaitu sebanyak 100.000 Dollar AS atau Rp 1,42 miliar, 17.600 Dollar Singapura (Rp 185 juta) dan 140.500 Dollar Singapura (Rp 1,48 miliar). Sebagai komitmen awal uang dari Azis Syamsuddin sebesar Rp 4 miliar, namun yang telah direalisasikan baru berjumlah Rp 3,1 miliar.  Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini terancam pidana lima tahun penjara dalam kasus ini. Karena ia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tipikor.(Gunawan Wibisono)

Ini Deretan Pimpinan DPR yang Tersangkut Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/siap-sidang-taufik-kurniawan-kembalikan-uang-suap-rp-365-miliar_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR (nonaktif) Taufik Kurniawan saat mengenakan rompi oranye. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR (nonaktif) Taufik Kurniawan saat mengenakan rompi oranye. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR (nonaktif) Taufik Kurniawan memilih untuk tidak menanggapi langsung putusan yang diketok majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang kemarin (15/7). Dia akan menggunakan waktu tujuh hari untuk menentukan sikap: menerima putusan atau mengajukan banding.  "Kami akan pelajari dulu. Tapi, kami menghormati proses hukum yang berjalan," ujar Taufik setelah sidang seperti dilansir Jawa Pos Radar Semarang. Tidak banyak pernyataan dari Taufik. Dia menyerahkan proses selanjutnya kepada tim penasihat hukum.  Dalam sidang putusan kemarin, majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono menyatakan bahwa Taufik bersalah dalam perkara suap dana alokasi khusus (DAK) di Kabupaten Kebumen dan Purbalingga. Taufik divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Vonis itu lebih ringan dua tahun daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).  Majelis hakim juga mewajibkan Taufik membayar uang pengganti Rp 4,240 miliar. Pembayarannya diperhitungkan dengan uang yang telah disetor terdakwa kepada negara melalui KPK.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/selalu-pesan-tiga-kamar-cara-taufik-kurniawan-terima-suap_c_293206.jpg" alt="SUAP DAK: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (20/3)." width="100%">
<figcaption>SUAP DAK: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (20/3).</figcaption>
</figure> Wakil Ketua DPR (nonaktif) Taufik Kurniawan saat mengenakan rompi oranye. (Miftahulhayat/Jawa Pos)  Majelis hakim juga memberikan hukuman tambahan bagi politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. Yakni, pencabutan hak politik selama tiga tahun. "Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih menduduki jabatan publik selama tiga tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara," kata hakim Antonius.  Dalam uraian pertimbangan putusan, majelis hakim memerinci uang yang diterima Taufik. Antara lain, pada 26 Juli 2016 uang Rp 1,6 miliar diserahkan oleh Hojin Ansori kepada Rahmat Sugianto alias Anto di Hotel Gumaya. Kemudian, Rp 2 miliar diserahkan oleh Adi Pandoyo kepada Rahmat Sugianto di Hotel Gumaya pada 15 Agustus 2016. Pada Agustus 2017, duit Rp 1,2 miliar diserahkan dari Tasdi melalui Samsurizal Hadi alias Hadi Gajut kepada Wahyu Kristianto.  Hakim menyebutkan, Rahmat merupakan orang yang ditugaskan oleh terdakwa untuk menerima commitment fee dari Muhammad Yahya Fuad. "Sedangkan Wahyu Kristianto adalah orang yang ditugaskan untuk menerima commitment fee dari Tasdi melalui Samsurizal Hadi. Setelah uang itu diterima, dilaporkan kepada terdakwa," kata Robert Pasaribu, anggota majelis hakim. Uang tersebut kemudian digunakan sesuai instruksi Taufik.

Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/taufik-kurniawan-bantah-keterangan-yahya-fuad-dan-tasdi_m_.jpg" alt="Mantan wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengenakan rompi organye saat menjalani penahanan. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengenakan rompi organye saat menjalani penahanan. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR (nonaktif) Taufik Kurniawan divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini diyakini menerima fee atas pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari APBN Perubahan tahun 2016 dan 2017.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Pengadilan Tipikor Semarang yang telah memvonis Taufik Kurniawan enam tahun lamanya. Lembaga antirasuah mengharapkan, kasus Taufik menjadi cerminan anggota parlemen lainnya.  "Kami harap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi para anggota legislatif lainnya, kepala daerah, atau pejabat yang dipilih oleh rakyat agar tidak melakukan korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (15/7).  Selain dihukum enam tahun penjara, Taufik juga dijatuhi hukuman tambahan selama tiga tahun usai menjalani pidana pokok. KPK mengapresiasi majelis hakim yang mencabut hak politik Taufik, karena yang bersangkutan telah mencederai kepercayaan masyarakat yang memilihnya untuk duduk di kursi parlemen.  "Pencabutan hak politik ini dapat secara konsisten diterapkan, terutama untuk kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan publik. Berdasarkan kepercayaan atau suara yang diberikan masyarakat padanya," tegasnya.  Sementara itu, pengacara Taufik Kurniawan, Deni Bakri menghormati putusan majelis hakim terhadap kliennya. Namun, putusan tersebut di luar harapan tim kuasa hukum.  "Dalam waktu 7 hari ini kami akan mengkaji dan mempelajari lebih dahulu secara cermat, lalu hasil kajian kami akan kami sampaikan ke Pak Taufik," tandasnya.  Untuk diketahui, Taufik divonis enam tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yakni delapan tahun penjara.  Dalam putusannya, hakim juga memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 4,2 miliar. Sisa uang pengganti kerugian negara telah dibayarkan oleh saksi Wahyu Kristianto sebesar Rp 600 juta.  Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti menerima fee dengan total Rp 4,85 miliar. Fee itu masing-masing terbagi atas pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 3,65 miliar dan pengurusan DAK untuk Purbalingga yang bersumber dari APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 1,2 miliar.  Atas perbuatannya, Taufik terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Harap Kasus Taufik jadi Pembelajaran Pejabat Lain Agar Tak Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-beberkan-ada-pihak-yang-berniat-mengkondisikan-kasus-suap-taufik_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berencana menemui Taufik Kurniawan dan memintanya untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/diberhentikan-eks-ketua-golkar-wonosobo-jadi-ketua-relawan-prabowo/">mundur dari jabatannya</a> sebagai Wakil Ketua DPR RI secara ikhlas. Menanggapi hal itu, terdakwa kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen dan Purbalingga itu, memilih untuk mengikuti mekanisme yang ada.  "Kalau saya selalu ngikutin mekanisme. Nggak usah diajarin juga udah tahu," katanya saat dijumpai usai jalannya sidang pemeriksaan saksi terkait kasus yang menyeretnya di Pengadilan Tipikor,<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/diberhentikan-eks-ketua-golkar-wonosobo-jadi-ketua-relawan-prabowo/"> Semarang</a>, Rabu (10/4).  Taufik pun memilih untuk tak berkomentar banyak soal ini. "Saya nggak mengatakan mundur atau maju ya," pungkasnya.  Sebelum ini, diketahui Zulkifli Hasan dikabarkan akan menemui Taufik Kurniawan. Adapun pembicaraan yang hendak dibahas sesama Politisi PAN ini adalah perihal pergantian jabatan Wakil Ketua DPR RI yang sekarang ini masih dijabat Taufik. Ia belum mengajukan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/diberhentikan-eks-ketua-golkar-wonosobo-jadi-ketua-relawan-prabowo/">surat pengunduran diri.</a>  Taufik sendiri saat ini masih berkutat pada kasus dugaan suap pengurusan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/diberhentikan-eks-ketua-golkar-wonosobo-jadi-ketua-relawan-prabowo/">dana alokasi khusus</a> (DAK) Kabupaten Kebumen dan Purbalingga. Yang menyeretnya ke meja hijau sejak beberapa momen silam.  Taufik, dalam dakwaannya, disebut menerima Rp 3,6 miliar dari Eks Bupati Kebumen Yahya Fuad. Sementara dari Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi, dia mendapat Rp 1,2 miliar. Semua dana tambahan ini dipergunakan untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/diberhentikan-eks-ketua-golkar-wonosobo-jadi-ketua-relawan-prabowo/">keperluan infrastruktur</a> masing-masing daerah.

Diminta Mundur, Taufik: Nggak Usah Diajarin Juga Udah Tahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-beberkan-ada-pihak-yang-berniat-mengkondisikan-kasus-suap-taufik_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sidang lanjutan kasus dugaan suap pengurusan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/2021-jalur-penghubung-undip-dan-unnes-dibangun/">dana alokasi khusus</a> (DAK) Kabupaten Kebumen dan Purbalingga dengan terdakwa Taufik Kurniawan mengungkap fakta-fakta baru. Diduga selain melakukan praktik culas di kedua Kabupaten tersebut, Wakil Ketua DPR RI itu juga berbuat culas di daerah lain.  Fakta-fakta tersebut mengemuka sewaktu proses persidangan di Pengadilan Tipikor, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/2021-jalur-penghubung-undip-dan-unnes-dibangun/">Semarang</a>, Rabu (10/4). Pada sidang itu, dihadirkan 5 orang saksi. Yang salah satunya merupakan Ketua DPW PAN Jateng, Wahyu Kristianto.  Saat itu, Wahyu sempat ditanyai soal kesaksiannya yang pernah<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/2021-jalur-penghubung-undip-dan-unnes-dibangun/"> mendampingi terdakwa</a> menjumpai Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi. Ia pun mengakui menjadi perantara selaku penerima uang Rp 1,2 sebagai komitmen fee untuk dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Purbalingga pada APBN tahun anggaran 2017 yang akhirnya terealisasi sebesar Rp 40 miliar.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/nama-ketua-dpw-pan-jateng-muncul-di-sidang-suap-taufik-kurniawan_c_293277.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SUAP DAK: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (20/3). (Tunggul Kumoro/JawaPos.com)  Setelahnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Joko Hermawan memberondong Wahyu dengan sererentetan pertanyaan lain. Salah satunya apakah saksi mengetahui jika terdakwa pernah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/2021-jalur-penghubung-undip-dan-unnes-dibangun/">melakukan praktik serupa</a> selain di Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.  "Saya tidak tahu dari beliau (Taufik) kalau beliau pernah mengurus DAK daerah lain. Saya tahunya dari orang lain," aku Wahyu.  Meski tak menyebut siapa orang lain itu, Wahyu membeberkan soal bagaimana terdakwa diduga sempat melakukan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/2021-jalur-penghubung-undip-dan-unnes-dibangun/">praktik pengurusan DAK</a> di daerah lain dari rekannya tadi. "Bupati Banjarnegara tahun 2017 meresmikan jalan. Dia menyampaikan terima kasih kepada Pak Taufik Kurniawan yang sudah membantu," katanya.  Dikonfirmasi soal itu, Jaksa KPK Eva Yustisiana yang dijumpai kala sidang diskors, mengatakan, kesaksian Wahyu tadi sebenarnya tidak tercantum dalam dakwaan Taufik. "Cuma itu menunjukkan tahun 2016 pernah ada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/2021-jalur-penghubung-undip-dan-unnes-dibangun/">pengurusan DAK</a> oleh Pak Taufik juga. Melalui orang lain selain Pak Wahyu Krisitanto," terangnya.  "Tadi kan juga ngomong, keterangannya Pak Wahyu di persidangan. Dia hanya mendapat informasi, soal ngomongnya kapan juga nggak diterangin kan tadi," sambungnya.  Kendati demikian, Eva menegaskan jika <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/2021-jalur-penghubung-undip-dan-unnes-dibangun/">masih perlu mendalami</a> keterangan Wahyu ini. Sebelum menentukan bagaiamana langkah tindak lanjutnya. "Lihat nanti, belum diperdalam kan. Baru omongannya Pak Wahyu," pungkasnya.  Seperti diketahui Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan diseret ke meja hijau karena dugaan kasus suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen. Pada saat sidang dakwaan Rabu (20/3) kemarin, terungkap pula jika Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu terlibat dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/2021-jalur-penghubung-undip-dan-unnes-dibangun/">pengaturan DAK</a> Kabupaten Purbalingga.  Taufik, dalam dakwaannya, disebut menerima Rp 3,6 miliar dari Eks Bupati Kebumen Yahya Fuad. Sementara dari Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi, dia mendapat Rp 1,2 miliar. Semua dana tambahan ini dipergunakan untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/2021-jalur-penghubung-undip-dan-unnes-dibangun/">keperluan infrastruktur</a> masing-masing daerah.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/nama-ketua-dpw-pan-jateng-muncul-di-sidang-suap-taufik-kurniawan_c_293277.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Taufik Kurniawan Diduga Pernah Akali DAK Daerah Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/taufik-kurniawan-bantah-keterangan-yahya-fuad-dan-tasdi_m_.jpg" alt="Mantan wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengenakan rompi organye saat menjalani penahanan. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengenakan rompi organye saat menjalani penahanan. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPW PAN Jateng Wahyu Kristianto mengaku menerima setengah dari uang suap yang ditujukan kepada Taufik Kurniawan. Akan tetapi, duit senilai Rp 600 juta itu sudah dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Hal itu mengemuka sewaktu sidang lanjutan kasus dugaan kasus suap pengurusan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/pamungkas-tim-prabowo-minta-peserta-kampanye-putihkan-solo/">dana alokasi khusus</a> (DAK) Kabupaten Kebumen dan Purbalingga, dengan terdakwa Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Pengadilan Tipikor, Semarang, Rabu (10/4).  Wahyu Kristianto merupakan salah satu yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Selain Wahyu, ada pula Samsu Rizal Hadi alias Hadi Gajut selaku <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/pamungkas-tim-prabowo-minta-peserta-kampanye-putihkan-solo/">rekanan kontraktor swasta</a> di Purbalingga yang turut dimintai keterangan sebagai saksi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Wahyu-Kristianto.jpg" alt="BERSAKSI: Wahyu Kristianto bersaksi di sidang Taufik Kurniawan, Tipikor Semarang, Rabu (10/4). (Tunggul Kumoro/jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>BERSAKSI: Wahyu Kristianto bersaksi di sidang Taufik Kurniawan, Tipikor Semarang, Rabu (10/4). (Tunggul Kumoro/jawapos.com)</figcaption>
</figure> Mantan wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengenakan rompi organye saat menjalani penahanan. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)  Dalam kesaksiannya, Samsu Rizal Hadi alias Hadi Gajut mengaku telah memberikan uang hasil <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/pamungkas-tim-prabowo-minta-peserta-kampanye-putihkan-solo/">urunan antar para rekanan pengusaha</a> senilai Rp 1,2 miliar. Duit itu adalah commitment fee untuk dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Purbalingga pada APBN tahun anggaran 2017 yang akhirnya terealisasi sebesar Rp 40 miliar.  Sesuai kesepakatan, Hadi Gajut bertugas menyerahkan uang tersebut ke Taufik melalui Wahyu Kristianto di kediamannya, Mandiraja, Banjarnegara. "Saya sampaikan, ini komitmen dari Pak Bupati (Purbalingga). Saya menyerahkan atas <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/pamungkas-tim-prabowo-minta-peserta-kampanye-putihkan-solo/">persetujuan teman-teman</a> (pengusaha)," kata Hadi di persidangan.  Wahyu juga menyebutkan hal serupa, yakni <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/pamungkas-tim-prabowo-minta-peserta-kampanye-putihkan-solo/">menerima uang</a> dari Hadi Gajut di rumahnya. Uang tersebut kemudian langsung dibawanya ke Bandung. Kebetulan ia ada kesempatan menemui Taufik Kurniawan di Hotel Asrilia, Agustus 2017.  "Saya sampaikan langsung, saya bilang ke Pak Taufik, 'Mas, ada titipan dari temen-temen Purbalingga'. Beliau menyampaikan Rp 600 juta dikasihkan ke Haris (Haris Fikri) di Hotel Trans, tenaga ahli, sisanya buat <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/pamungkas-tim-prabowo-minta-peserta-kampanye-putihkan-solo/">operasional Mas Wahyu</a>. Beliau bilang begitu," akunya.  Namun, menurut Wahyu, duit itu sudah ia kembalikan ke KPK. Pihak lembaga antirasuah itu pun juga tidak menyampaikan bantahannya. "<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/pamungkas-tim-prabowo-minta-peserta-kampanye-putihkan-solo/">Sudah dikembalikan</a> Pak Wahyu Kristianto, utuh Rp 600 juta waktu masa penyidikan," kata Jaksa KPK Eva Yustisiana yang dijumpai saat sidang diskors.  Seperti diketahui Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan diseret ke meja hijau karena dugaan kasus suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen. Pada saat sidang dakwaan Rabu (20/3), terungkap pula jika politikus <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/pamungkas-tim-prabowo-minta-peserta-kampanye-putihkan-solo/">Partai Amanat Nasional</a> (PAN) itu terlibat dalam pengaturan DAK Kabupaten Purbalingga.  Taufik, dalam dakwaannya, disebut menerima Rp 3,6 miliar dari eks Bupati Kebumen Yahya Fuad. Sementara dari Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi, dia mendapat Rp 1,2 miliar.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/taufik-kurniawan-bantah-keterangan-yahya-fuad-dan-tasdi_m_.jpg" alt="Mantan wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengenakan rompi organye saat menjalani penahanan. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengenakan rompi organye saat menjalani penahanan. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>

Ketua PAN Jateng Ngaku Terima Duit Rp 600 Juta dari Taufik Kurniawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/taufik-kurniawan-bantah-keterangan-yahya-fuad-dan-tasdi_m_.jpg" alt="Mantan wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengenakan rompi organye saat menjalani penahanan. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengenakan rompi organye saat menjalani penahanan. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">&nbsp;Taufik Kurniawan</a> membantah kesaksian mantan Bupati Kebumen, Yahya Fuad dan Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi saat sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (27/3). Sebelumnya, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">kedua bupati terpidana</a> itu masing-masing mengaku pernah menjumpai Taufik guna mendiskusikan penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN. Pada kesaksiannya, Yahya mengungkap dirinya pernah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">memberikan proposal </a>sebagai langkah awal penambahan DAK pada APBN tahun anggaran 2016. Dia mengatakan, Taufik sebelumnya pernah menyetujui untuk mau membantunya. Atas pernyataan Yahya ini, Taufik menyampaikan keberatan kepada Majelis Hakim. Dia mengaku tak pernah memberikan tawaran tentang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">upaya penambahan DAK</a>, apalagi menerima proposal terkait hal itu. Tapi, Taufik sempat mengatakan memang ada proposal dari Kebumen. Hanya saja itu ia ketahui satu bulan&nbsp;usai APBN-P diputuskan oleh Badan Anggaran (Banggar). "Saya tahu sebulan setelah anggaran diputus dan itu sudah di Banggar. Saya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">tidak punya kewenangan</a> untuk mengubahnya lagi," bantahnya. Sementara keterangan Tasdi yang menyebutkan jika pertemuan Bupati Purbalingga nonaktif itu dengan terdakwa pada Maret 2017 lalu menjadi awal mula perbincangan pengaturan DAK, ikutan Taufik bantah. Ia menyebut sewaktu itu dirinya murni hanya menghadiri suatu acara bersama para <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">pengurus Cabang Muhammadiyah</a> dan pengurus PAN. "Tidak ada saya bertemu di pendopo (Pemkab Purbalingga) karena saat saya mau ke pendopo ternyata saksi (Tasdi) sudah dalam mobil jadi saya mengikuti. Tidak ada juga saya menawarkan terhadap saksi," kata Taufik. Akan tetapi, Tasdi pun bersuara atas penyataan Taufik. Sesuai keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dirinya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">enam kali menemui Taufik</a>. Selama 2017 empat kali, 2018 dua kali. Dan menurutnya, perbincangan soal pengaturan DAK itu selalu ada. "Memang tidak langsung (disampaikan Taufik), waktu itu melalui <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">Wahyu Kristianto </a>yang mendampingi. Wahyu Kristianto Ketua DPW PAN Jateng. Enam kali pertemuan itu ada semua bukti fotonya," tegas Tasdi. Seperti diketahui Wakil Ketua DPR,<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank"> Taufik Kurniawan</a> diseret ke meja hijau karena dugaan kasus suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen. Pada saat sidang dakwaan Rabu (20/3) kemarin, terungkap pula jika Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu terlibat dalam pengaturan DAK Kabupaten Purbalingga. Taufik, dalam dakwaannya, disebut menerima Rp 3,6 miliar dari Yahya Fuad. Sementara dari Tasdi, dia mendapat Rp 1,2 miliar.&nbsp;

Taufik Kurniawan Bantah Keterangan Yahya Fuad dan Tasdi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dapatkan-dak-untuk-purbalingga-tasdi-berguru-ke-yahya-fuad_m_.jpg" alt="BERSAKSI: Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi saat bersaksi pada persidangan kasus dugaan suap yang melibatkan Taufik Kurniawas di Tipikor Semarang, Rabu (27/3)." width="100%">
<figcaption>BERSAKSI: Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi saat bersaksi pada persidangan kasus dugaan suap yang melibatkan Taufik Kurniawas di Tipikor Semarang, Rabu (27/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi, mengaku pernah mencari tahu bagaimana memperoleh <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">dana alokasi khusus</a> (DAK) pada APBN tahun anggaran 2017 untuk wilayahnya. Dia pun berkisah sempat 'berguru' kepada Mantan Bupati Kebumen, Yahya Fuad untuk ini. Tasdi, pada sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (27/3), menyebut pertama kali mengetahui soal DAK ini pada saat rapat di gubernuran Jateng, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">Kota Semarang</a>, 2016 silam. Saat itu, dia memperoleh informasi bahwa Kabupaten Kebumen mendapat tambahan dana, sementara daerahnya tidak. Padahal, kabupatennya saat itu juga tengah memiliki polemik soal infrastruktur. Mirip Kebumen, yakni <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">jalanan berlubang</a> dan lain sebagainya. Yang butuh dibenahi dengan anggaran lebih. "Saya jadi bupati itu baru dan saya dilantik itu anggaran sudah ditetapkan. Purbalingga itu nggak dapat DAK, atau nol. Dan saya dapat info kalau Kebumen itu dapat Rp 100 miliar. Karena saya masih baru (sebagai bupati) saya cari tahu," katanya kepada Jaksa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">Komisi Pemberantasan Korupsi</a> (KPK), Rabu (27/3).  Oleh karenanya, Tasdi pun bertanya kepada Yahya Fuad, Bupati Kebumen saat itu. "Saya dijelaskan sama Pak Yahya, pertama mengajukan proposal, waktu itu ditujukan ke DPR RI dan keuangan. Waktu itu belum detail dan beliau menyampaikan diurusnya melalui Pak Taufik (<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">Wakil Ketua DPR </a>Taufik Kurniawan,red)," bebernya. Kesempatan Tasdi menemui Taufik pun tiba. Yakni saat Taufik menyambangi Kantor <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">Bupati Purbalingga </a>untuk sekedar transit sebelum menghadiri suatu acara. Tepatnya, pada Maret 2017. "Sempat cari tahu ke terdakwa. Tapi belum ada angka," kata Tasdi. Pertemuan berikutnya adalah sekitar bulan April 2017. Taufik datang lagi ke Purbalingga ditemani Ketua <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">DPW PAN Jateng</a>, Wahyu Kristianto. Saat itu, terdakwa menyatakan mau mengupayakan DAK bagi Kabupaten Purbalingga sebesar antara Rp 50-100 miliar, termasuk caranya. "Sudah ada pembicaraan tapi belum ada besaran fee-nya. Setelah sore harinya baru ada rapat antara Pak Sekda (<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">Sekda Purbalingga</a>, Wahyu Kontardi) dengan Wahyu Krisitanto, lalu muncul angka 5 persen (untuk terdakwa)," ungkapnya. Angka itu akhirnya disepakati bersama dan info yang ia terima, fee itu nantinya diserahkan melalui Wahyu Krisitianto. Pihak Tasdi pun menunjuk<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank"> Kepala Badan Keungangan</a> Kabupaten Purbalingga, Samsurijal Hadi alias Hadi Gajut untuk menyerahkannya. Pada pertengahan bulan Agustus 2017, uang sejumlah Rp 1,2 miliar pun diserahkan ke pihak terdakwa melalui Wahyu Kristianto di rumahnya, Jalan Mandiraja Wetan, Banjarnegara. Sebagai bentuk komitmen fee atas <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">realisasi penambahan DAK</a> Kabupaten Purbalingga yang pada akhirnya cuma Rp 40 miliar. Uang ini lalu diserahkan ke Taufik Kurniawan setelahnya. Seperti diketahui Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan diseret ke meja hijau karena dugaan kasus suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen. Pada saat sidang dakwaan Rabu (20/3) kemarin, terungkap pula jika politikus <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/jeglongan-sewu-awal-mula-yahya-fuad-suap-taufik-kurniawan" target="_blank">Partai Amanat Nasional </a>(PAN) itu terlibat dalam pengaturan DAK Kabupaten Purbalingga. Taufik, dalam dakwaannya, disebut menerima Rp 3,6 miliar dari Yahya Fuad. Sementara dari Tasdi, dia mendapat Rp 1,2 miliar.

Dapatkan DAK untuk Purbalingga, Tasdi 'Berguru' ke Yahya Fuad

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#taufik kurniawan

Berita Terkini