<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/Juru-Bicara-KPK-Tessa-Mahardika-Dery-Ridwansah-2JPG-1195466496.jpg" alt="Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Anggota DPR RI periode 2009-2014, Teguh Juwarno. Politikus Partai Nasdem itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). <div dir="auto">"Hari ini, Selasa (26/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektrnonik)," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Selasa (26/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, belum diketahui apa yang akan didalami KPK terhadap Teguh Juwarno. Namun, sampai saat ini Teguh belum terlihat hadir panggilan pemeriksaan KPK. "Belum hadir," tegas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015355762/generasi-milenial-tercatat-sebagai-pemilih-paling-dominan-di-pilkada-serentak-2024-berikut-rincian-pemilik-hak-suara-dari-lintas-generasi">Generasi Milenial Tercatat Sebagai Pemilih Paling Dominan di Pilkada Serentak 2024, Berikut Rincian Pemilik Hak Suara dari Lintas Generasi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sendiri sebelumnya telah memeriksa Anggota DPR RI fraksi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, pada Selasa (19/11).&nbsp;Seusai diperiksa, Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan bahwa dirinya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasua korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agun menyebut, KPK diduga menetapkan dua tersangka baru dari kasua korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini saya menerima panggilan seperti biasa, kasus 15 tahun yang lalu KTP elektronik untuk tersangka baru. Namanya enggak bisa saya sebut," ucap Agun usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agun menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait identitas dua tersangka itu. Mengingat dirinya hanya diperiksa sebatas sebagai sebagai saksi. "Kalau saya kan hanya diminta keterangan untuk dua tersangka baru," urai Agun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015355738/perjuangan-jadi-simbol-kemakmuran-9-weton-membawa-takdir-kekayaan-berlimpah-berkat-kerja-keras-dan-doa-tulus-tanpa-putus">Perjuangan Jadi Simbol Kemakmuran: 9 Weton Membawa Takdir Kekayaan Berlimpah Berkat Kerja Keras dan Doa Tulus Tanpa Putus</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, juru bicara KPK Tessa Mahardika&nbsp;menepis kabar yang menetapkan dua tersangka baru kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).&nbsp;Dua tersangka itu yakni, Paulus Tannos (PT) dan Miryam S Haryani (MSH).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa memastikan, pemeriksaan terhadap saksi-saksi e-KTP untuk menyelesaikan berkas penyidikan kasus Miryam S Haryani dan Paulus Tannos. Namun, Paulus saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan tengah dicari keberadaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih perkara yang lama dengan inisial PT dan MSH baru dua itu. Belum ada tambahan lagi,&rdquo; pungkas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Politikus Partai Nasdem itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

KPK Periksa Eks Anggota DPR Politikus Nasdem Teguh Juwarno Terkait Korupsi E-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/caplok-saham-freeport-holding-tambang-dipastikan-tak-gunakan-pmn_m_154164.jpeg" alt="Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya sektor pertambangan dinilai memiliki kesempatan paling besar untuk mencaplok divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Secara kinerja perseroan, holding tambang diprediksi akan moncer nantinya. Itu hanya perkiraan. Bagaimana jika kemampuan pembiayaan holding tambang tidak cukup baik untuk mencaplok divestasi saham Freeport? Jika berpikir holding tambang bisa menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN), hal itu masih perlu dipertanyakan. Holding BUMN sendiri nantinya akan diisi oleh PT Inalum (Persero), PT aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero). Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan, tidak ada arah pemikiran jika pengakuisisian saham Freeport akan menggunakan PMN. Alasannya, langkah tersebut akan memberatkan APBN secara keseluruhan. "Tidak ada pemikiran akan gunakan PMN. Kalau pakai PMN kemungkinan besar akan kita tolak karena sudah terlalu berat APBN kita dan walau kita sadar akuisisi Freeport penting secara politis tapi kita ingin dijalankan sesuai mekanisme korporasi yang wajar bahwa BUMN kita punya kemampuan untuk beli itu," ujarnya di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (30/8). Teguh melanjutkan, nantinya holding BUMN tambang dapat mendapat pembiayaan dari kreditur. Salah satunya dengan meyakinkan peningkatan ekuitas dari holding itu sendiri. "Tambang bergabung kemudian ekuitasnya akan meningkat dan mereka akan leverage pembiayaannya meyakinkan perbankan dalam dan luar negeri dengan itu mereka bisa membeli saham yang akan didivestasi oleh Freeport," jelas dia. Saat ini, untuk divestasi itu sendiri masih belum ada pembicaraan. Mereka masih akan menunggu kepastian dari pembentukan holding itu sendiri. "Kalau divestasi belum ada pembicaaraaan ke kita karena itu sebenarnya ranahnya temasuk aksi korporasi, kan holdingnya belum terbentuk nanti kalau sudah terbentuk ranah korporasinya gimana itu nanti bicara dengan kita," pungkasnya.

Caplok Saham Freeport, Holding Tambang Dipastikan Tak Gunakan PMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/teguh-juwarno-beber-peran-ketua-fraksi-dalam-penentuan-anggaran-e-ktp_m_118265.jpeg" alt="Teguh Juwarno" width="100%">
<figcaption>Teguh Juwarno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno mengakui bahwa ketua Fraksi di DPR punya &nbsp;pengaruh besar dalam pembahasan anggaran. Termasuk, penentuan anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. "Pada umumnya demikian. Sebagai contoh ketika kami susun UU pemilu fraksi buat kebijakan kita harus menganut sistem pemilihan terbuka dan itu udah keputusan fraksi," kata Teguh saat menjadi saksi dalam sidang perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/2). Dalam dakwaan JPU KPK terhadap dua terdakwa Irman dan Sugiharto disebutkan, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto dan Ketua Fraksi Demokrat saat itu Anas Urbaningrum memiliki andil besar untuk memuluskan pembahSan anggaran proyek e-KTP. Diawali dengan cara Setnov mendorong fraksi-fraksi di DPR agar mendukung proyek itu. Salah satunya adalah menyetujui anggaran tersebut. Para terdakwa (Irman dan Sugiharto) bersama-sama dengan Andi Narogong dan Diah Anggraini melakukan pertemuan dengan Setya Novanto di Hotel Grand Melia Jakarta. Dalam pertemuan itu, Setya Novanto menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional. Jaksa KPK Abdul Basir pun mendalami apakah fraksi di DPR juga punya pengaruh yang sama di Badan Anggaran (Banggar) DPR, mengingat anggaran itu disetujui oleh Banggar DOR, Teguh menjawab diplomatis. Dia mengaku tidak pernah menjadi bagian dari banggar, sehingga tidak diketahui secara pasti. "Saya enggak pernah menjadi anggota banggar. Itu ranah teman-teman banggar," kata Teguh. (Put/jpg)

Teguh Juwarno Beber Peran  Ketua Fraksi dalam Penentuan Anggaran E-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/teguh-juwarno-ngaku-tak-pernah-ikut-rapat-bahas-anggaran-e-ktp_m_118233.jpeg" alt="Anggota DPR Teguh Juwarno" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Teguh Juwarno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno membantah ikut dalam pertemuan antara komisi II DPR, pejabat Kementerian Dalam Negeri, dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong membahas anggaran proyek e-KTP. &nbsp;Menurut Teguh, dia tidak pernah hadir di pertemuan itu lantaran tengah dalam keadaan sakit. Terkait usulan anggaran e-KTP di dua rapat yang saya disebutkan di bulan Mei, saya enggak hadir. Saat itu saya sedang sakit. Enggak pernah hadir sekalipun," kata Teguh saat menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/3). Selain itu, kepada Hakim Ansyori Saifudddin, Teguh juga membantah mengkoordinir pemberian uang untuk komisi II DPR dari Andi Narogong. Dia juga membantah pernah menerima uang dari Anggota Komisi II DPR Fraksi Hanura Miryam S Haryani. "Saya enggak tahu dan enggak pernah lakukan itu," ujar politikus PAN itu. Dalam dakwaan disebutkan, pada Mei 2010 di ruang kerja Komisi II DPR RI Lantai 1 sebelum&nbsp; Rapat Dengar Pendapat (RDP), Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman (terdakwa I) melakukan pertemuan dengan Mendagr Gamawan Fauzi, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini,&nbsp; Sejumlah anggota komisi II DPR antara lain Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Taufik Effendi, Teguh Juwarno, Ignatiius Mulyono, Mustoko Weni, Arief Wibowo, anggota banggar Nazaruddin, dan pengusaha Andi Narogong. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pembangunan Sistem Informasi Administrasi&nbsp; Kependudukan (SIAK) dan pemberian NIK secara nasional serta &nbsp;pembicaraan pendahuluan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) TA 2011, yang kemudian disepakati bahwa program penerapan e-KTP sebagai program Prioritas Utama yang akan dibiayai menggunakan APBN murni &nbsp;secara multiyears. Dalam kesempatan itu Mustoko Weni menyampaikan bahwa yang akan mengerjakan proyek KTP elektronik adalah Andi Narogong karena sudah biasa mengerjakan proyek di Kementerian dalam Negeri dan sudah familiar dengan komisi II DPR RI. Selain itu Mustoko juga memberikan garansi bahwa Andi Narogong berkomitmen akan memberikan sejumlah fee kepada anggota DPR dan beberapa&nbsp;pejabat di Kemendagri. Atas pernyataan Mustoko tersebut, &nbsp;kemudian Andi Narogong membenarkannya. Adapun Teguh Juwarno disebut menerima uang dari korupsi e-KTP sebesar USD 167.000. (put/jpg)

Teguh Juwarno  Ngaku Tak Pernah Ikut Rapat Bahas  Anggaran e-KTP 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/tak-terima-atas-dakwaan-jaksa-kpk-teguh-juwarno-lapor-bareskrim_m_116386.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus PAN Teguh Juwarno mengikuti langkah mantan Ketua DPR Marzuki Ali. Dia akan melapor ke Bareskrim, lantaran namanya disebut-sebut dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP. "Ini pembunuhan karakter, saya akan lawan. Saya akan gunakan hak konstitusi. Saya akan lawan secara hukum, saya akan kejar, saya akan buktikan di pengadilan," ujar Teguh di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/3). Diketahui, Teguh disebut-sebut menerima uang sebesar USD 167 ribu dari proyek yang menghabiskan uang negara hingga Rp 6 triliun itu. Teguh pun tidak terima atas dugaan itu. "Harga diri saya diinjak. Kehormatan saya dihancurkan," tegasnya. Mantan pimpinan komisi II DPR itu menganggap kesaksian terdakwa kasus e-KTP, Irman dan Sugiharto tidaklah benar. Dia menilai mereka hanya mengarang bebas dengan menyebut sejumlah nama penerima aliran dana proyek pengadaan KTP elektronik. "Ini khayalan sebuah halusinasi yang keji menuduh saya bagian dari mega korupsi e-KTP, bahkan mengatakan saya mendapat uang suap," kesal Teguh. Kata dia, banyak kejanggalan dalam dakwaan tersebut, seperti saat disebut menerima uang dari Miryam Haryani, dirinya mengklaim sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan komisi II DPR. Teguh pun heran dengan dakwaan jaksa yang menyebut dirinya menerima uang proyek e-KTP dari Andi Agustinus di ruang kerja mantan anggota Komisi II Fraksi Golkar Mustokoweni Murdi, sekitar bulan September-Oktober 2010. Pasalnya, lanjut Teguh, ruangan tersebut tidak lagi digunakan sejak Mustokoweni meninggal pada Juli 2010. Untuk itu, Teguh mengaku siap bersaksi di pengadilan untuk memberi keterangan dan bukti bahwa dirinya tidak terlibat. "Sangat siap dipanggil," pungkasnya. (dna/JPG)

Tak Terima Atas Dakwaan Jaksa KPK, Teguh Juwarno Lapor Bareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/teguh-juwarno-merasa-dirugikan-namanya-disebut-terima-fee-e-ktp_m_115073.jpeg" alt="Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengaku dirugikan namanya disebut sebagai penerima dana proyek e-KTP dalam surat dakwaan di Pengadilan Tipikor hari ini. Pasalnya, dia sama sekali tidak mengetahui bahkan menerima uang korupsi yang merugikan negara hingga Rp. 2,3 triliun itu. "Tentu dirugikan, menjadi stigma buruk," ujarnya saat dihubungi, Kamis (9/3). Teguh menjelaskan, dirinya sama sekali tidak terlibat dalam memuluskan proyek e-KTP pada 2011-2012 lalu. Bahkan, dirinya sama sekali tidak mengenal pengatur tender proyek tersebut, Andi Agustinus atau yang kerap disapa Andi Narogong. "Saya tidak kenal Andi. Tidak pernah tau dia," tegasnya. Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK Irene Putri di Tipikor hari ini, pada Oktober 2010, Andi membagikan uang kepada sejumlah pihak termasuk Teguh di ruangan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Mustokoweni Murdi. Namun, kata Teguh, jelas Mustokoweni meninggal pada 18 Juni 2010. "Jadi ruangan yang mana? herannya. Lebih lanjut politikus PAN itu menerangkan, sesuai dengan penugasan dari fraksi, pada 21 September 2010, dirinya tidak lagi di komisi II DPR. &nbsp;Teguh kala itu diangkat menjadi sekretaris fraksi, kemudian dipindah ke komisi I DPR. Jika mengikuti siklus pembahasan anggaran yang tertera pada 2011, biasanya baru diketok palu pada Oktober atau November. "Jadi praktis saya tidak tahu menahu," imbuhnya. Terkait adanya rapat kerja e-KTP maupun pembahasan anggaran pada 5 dan 21 Mei 2010, Teguh mengaku tidak hadir. Pasalnya, ketika bertugas di komisi II DPR, dia diberi tanggung jawab untuk membidangi pertanahan dan badan arsip nasional bukan Kemendagri. Itu katanya bisa dipastikan dari hasil notulensi rapat dan dicek dalam website DPR. Adapun dia hadir dalam rapat kerja umum dimana salah aatu agendanya soal e-KTP pada tanggal 20 September 2010 bersama Kemendagri. "Rapat terakhir sekaligus pamitan. Sudah ada pengajuan anggaran di rapat itu tapi belum persetujuan," jelasnya lebih lanjut. Dia pun memastikan tidam pernah menggelar atau menghadiri pertemuan secara eksternal guna membahas e-KTP. "Tidak pernah tau, tidak pernah ikut, tidak diajak juga," sambung Teguh. Untuk itu, terhadap tudingan dirinya terlibat, Teguh berharap agar namany bisa dibersihkan. "Kalau proses berjalan, dan memang pihak-pihak tak terlibat, bisa dibersihkan namanya," pungkasnya. (dna/JPG)

Teguh Juwarno Merasa Dirugikan Namanya Disebut Terima Fee e-KTP 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/korupsi-e-ktp-teguh-juwarno-yakin-namanya-dicatut_m_114508.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah anggota DPR yang disebut-sebut namanya terlibat dalam korupsi e-KTP terus mengeluarkan bantahan jelang kasus tersebut di sidang dalam Pengadilan Tipikor, Kamis (9/3). Salah satunya, Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno. Dia mengaku sama sekali tidak tahu menahu soal adanya pembagian uang untuk memuluskan proyek e-KTP pada 2012 lalu. Teguh menduga ada yang memanfaatkan namanya sehingga namanya disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu. "Saya yakin nama saya dicatut pihak-pihak tertentu," sebutnya saat dikonfirmasi, Selasa (7/3). Kendati demikian, mantan wakil ketua komisi II DPR itu mengaku siap jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meminta keterangan terhadap dirinya terkait kasus ini. "Siap, saya pasti akan mendukung penegakan hukum, sebagaimana saya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi," ucap Teguh. Dia pun berharap agar kasus ini segera dituntaskan. Tentunya, juga terhadap mereka yang terlibat. "Semoga pengadilan bisa mengungkap secara tuntas siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi e-KTP," pungkas anggota fraksi PAN itu. Diketahui, nama Teguh Juwarno disebut-sebut telah menerima uang sebesar USD &nbsp;100 ribu. Dalam kasus korupsi e-KTP ini, negara telah dirugikan hingga Rp 2,3 triliun. (dna/JPG)

Korupsi e-KTP, Teguh Juwarno Yakin Namanya Dicatut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1121_17917_KPU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Partai Demokrat mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengakomodir pemilihan kepala daerah (pilkada) yang hanya diikuti satu pasang calon. Meski ada potensi jumlah daerah yang pilkadanya hanya diikuti satu pasang calon bakal bertambah, namun partai pimpinan Susilo Babang Yudhoyono (SBY) itu tetap tidak setuju jika solusinya dengan penerbitan perppu. Anggota Fraksi PD di Komisi II DPR, Fandi Utomo menyatakan, Peraturan KPU (PKPU) sudah memberikan kesempatan perbaikan bagi daerah calon tunggal untuk mendaftar kembali. Bahkan di daerah yang pilkadanya hanya diikuti satu pasang calon, KPU membuka masa perpanjangan pendaftaran. Karenanya, Fandi menganggap pilkada dengan calon tunggal tak bisa dipaksakan. &quot;Jadi kalau sudah&nbsp;diberikan kesempatan mendaftar tetap tidak penuhi maka kembali ke UU dan PKPU. Yakni, menunda pilkada ke gelombang berikutnya pada&nbsp;2017,&quot; ujar politikus Partai Demokrat Fandi Utomo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8). Dia menambahkan, menerbitkan perppu juga belum tentu efektif sebagai solusi. Sebab, perppu tetap harus dibahas di DPR. Karenanya bisa saja DPR malah menolak. &quot;Yang ada nantinya&nbsp;bisa menjadi persoalan baru,&quot; kata anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di PD itu.&lrm; Selain itu Fandi juga mengatakan, perppu juga bukan jawaban atas pentingnya kepastian hukum. A&lrm;palagi, tahapan pilkada sudah berjalan. &quot;Kalau muncul perppu dan ditolak komisi II dan KPU, seluruh tahapan bisa hancur. Lebih baik bersabar bagi daerah yang tertinggal pilkadanya,&quot; jelas Fandi.(rka/JPG)&lrm;

Anggap Perppu Bukan Solusi Tuntas, Anak Buah SBY Lebih Sreg Pilkada Diundur ke 2017

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#teguh juwarno

Berita Terkini

KPK Periksa Eks Anggota DPR Politikus Nasdem Teguh Juwarno Terkait Korupsi E-KTP

Caplok Saham Freeport, Holding Tambang Dipastikan Tak Gunakan PMN

Teguh Juwarno Beber Peran Ketua Fraksi dalam Penentuan Anggaran E-KTP

Teguh Juwarno Ngaku Tak Pernah Ikut Rapat Bahas Anggaran e-KTP

Tak Terima Atas Dakwaan Jaksa KPK, Teguh Juwarno Lapor Bareskrim

Teguh Juwarno Merasa Dirugikan Namanya Disebut Terima Fee e-KTP

Korupsi e-KTP, Teguh Juwarno Yakin Namanya Dicatut

Anggap Perppu Bukan Solusi Tuntas, Anak Buah SBY Lebih Sreg Pilkada Diundur ke 2017

Download Aplikasi JawaPos.com