<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/WhatsApp-Image-2024-08-20-at-190035-2145779115.jpg" alt="Wisma Guru Jawa Timur di Surabaya kembali ditempati pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur yang sah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wisma Guru Jawa Timur di Surabaya kembali ditempati pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur yang sah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gedung Guru/Wisma Guru Jawa Timur Jalan A. Yani 6-8 Surabaya kembali ditempati pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur yang sah di bawah kepemimpinan Dr. H. Djoko Adi Walujo, ST., MM., DBA. Sebelumnya gedung itu diduduki oknum yang mengaku Ketua Umum Pengurus Besar PGRI. Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Djoko Adi Walujo telah mengirimkan Somasi (peringatan) sebanyak dua kali agar sejumlah oknum PGRI hasil kongres luar biasa meninggalkan wisma guru tersebut. Sejumlah oknum tersebut menuduh pengurus PGRI Jawa Timur melakukan penyerobotan. Wakil Sekjen PB PGRI Wijaya mengatakan, pihaknya bersyukur Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur yang sah di bawah kepemimpinan Djoko Adi Walujo telah aktif kembali memberikan pelayanan bagi anggota PGRI Se Jawa Timur. &rdquo;Kepengurusan PGRI periode XXIII hasil kongres pada 3-4 Maret 2024 akan segera melakukan keberlanjutan kepengurusan organisasi di setiap tingkat melalui konferensi provinsi dan kabupaten/kota periode 2024-2029 agar dapat memaksimalkan peran-peran organisasi,&rdquo; ucap Wijaya. Menurut Wijaya, pihaknya tidak merasa terganggu dengan berbagai spekulasi yang dilontarkan sejumlah oknum PGRI hasil kongres luar biasa tersebut. &rdquo;Teguh Sumarno merupakan mantan Ketua Pengurus PGRI Jawa Timur. Namun kepengurusan yang bersangkutan telah dibekukan melalui SK Pengurus Besar PGRI Nomor: 113/Kep/PB/XXII/ 2023 tanggal 13 November 2023. Bahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 744/Pdt.G/2023/PN.Jkt.PST mengenai SK Pembekuan Teguh Sumarno telah dimenangkan Pengurus Besar PGRI yang diwakili Prof. Unifah Rosyidi. Artinya secara hukum SK pembekuan Teguh Sumarno telah sah dan berkekuatan hukum tetap,&rdquo; papar Wijaya. Dengan begitu, lanjut dia, Teguh Sumarno dan kawan-kawan sudah tidak memiliki alasan hak yang sah untuk menempati Wisma Guru/Gedung Guru Jawa Timur. &rdquo;Jika mengaku sebagai Ketua Umum PB PGRI mengapa masih mau berkantor di Wisma Guru Jawa Timur? Hal itu semakin menunjukkan bahwa Teguh Sumarno tidak memiliki legitimasi yang sah, bahkan kantor pun tidak punya,&rdquo; tandas Wijaya. Seharusnya menurut Wijaya, para pengikutnya harus mulai berpikir. Bagaimana mungkin ada orang mengeluarkan surat atas nama Pengurus Besar tapi tidak dikeluarkan secara resmi dari Kantor PB PGRI di Jakarta. &rdquo;Hal ini&nbsp; justru menguatkan proses hukum yang sedang kami kawal di Bareskrim Mabes Polri,&rdquo; ungkap Wijaya. Wijaya menyatakan, Pengurus PGRI Jawa Timur di bawah kepemimpinan Djoko Adi Walujo tetap tenang dan terus melaksanakan kegiatan organisasi di Wisma Guru Jawa Timur. &rdquo;Tidak usah takut dan jangan hiraukan tuduhan-tuduhan orang yang tidak bertanggung jawab, karena proses penempatan kembali wisma guru Jawa Timur selalu dalam pantauan para penyidik Bareskrim, sehingga apabila terjadi sesuatu akan lebih mudah bagi penyidik untuk menambah daftar pelanggaran yang dilakukan para oknum PGRI tersebut,&rdquo; tegas Wijaya. Wijaya juga meminta agar publik juga tidak terkecoh dengan framing yang dibuat oleh oknum yang mengaku Ketua Umum PB PGRI. Sebab, putusan PTUN tertanggal 4 Juli 2024 yang sedang dilakukan upaya hukum banding, tidak ada kaitannya dengan penempatan kembali Wisma Guru Jawa Timur oleh Pengurus PGRI Jawa Timur di bawah kepemimpinan Djoko Adi Walujo. &rdquo;Objek gugatan yang sedang dalam proses banding tersebut sudah kedaluwarsa. Kepengurusan PB PGRI hasil kongres XXIII 3-4 Maret telah terdaftar pada SK AHU terakhir dan tidak dalam sengketa maupun dalam proses hukum apapun. Pengurus Besar PGRI saat ini di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd telah dan akan bekerja menjalankan roda organisasi serta tidak akan terpengaruh atas putusan banding di Pengadilan Tinggi TUN tersebut,&rdquo; tegas Wijaya.

Wisma Guru Jawa Timur di Surabaya kembali ditempati pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur yang sah di bawah kepemimpinan Djoko Adi Walujo

PGRI Jawa Timur di Bawah Ketua Djoko Djoko Adi Walujo Tempati Wisma Guru PGRI Jawa Timur, Bantah Tuduhan Penyerobotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/05/WhatsApp-Image-2024-05-05-at-133619-2969500070.jpg" alt="Ratusan guru di Kabupaten Jember turun ke jalan, Minggu (5/5), menolak kedatangan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi." width="100%">
<figcaption>Ratusan guru di Kabupaten Jember turun ke jalan, Minggu (5/5), menolak kedatangan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ratusan guru di Kabupaten Jember turun ke jalan di Jember, Jawa Timur, Minggu (5/5). Mereka melakukan orasi menolak kedatangan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi yang saat ini masih proses bersengketa dengan Ketua Umum PB PGRI versi Teguh Sumarno di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Para guru bergerak dari gedung DPRD Kabupaten Jember menuju hotel tempat acara halalbihalal yang digelar pengurus PB PGRI versi Unifah Rosyidi. Massa mencurigai, kedatangan Unifah ke Kabupaten Jember akan membentuk kepengurusan baru dengan mengeluarkan surat pembekuan terhadap kepengurusan Ketua PGRI Kabupaten Jember Supriyono. Hal itu menurut mereka cacat hukum dan tidak bisa diterima. Massa mengajak debat Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi dengan beberapa koordinator aksi. Namun, sampai satu jam, Unifah tidak kunjung keluar. &rdquo;Sebelum ada putusan atas gugatan yang diajukan PB PGRI pimpinan Pak Teguh Sumarno oleh Hakim PTUN, seharusnya semua kegiatan yang mengatasnamakan PGRI ditangguhkan terlebih dahulu. Karena kita harus mematuhi proses hukum yang sedang berjalan,&rdquo; ungkap Ketua PGRI Kabupaten Jember Supriyono. Hal senada disampaikan Ilham Wahyudi, Ketua Honorer Indonesia. Kedua belah pihak baik PB PGRI versi Unifah Rosyidi maupun Teguh Sumarno harus bersabar menunggu putusan PTUN untuk pijakan hukum atas keabsahan kepengurusan PB PGRI yang berhak menjalankan organisasi profesi guru terbesar di Indonesia. &rdquo;Kita sebagai guru harus menunjukkan ketaatan terhadap hukum, sebagai cermin bahwa guru tetap menjaga martabat dan marwah dengan memberikan teladan yang baik. Jangan sampai hanya dengan ulah oknum yang mengatasnamakan pengurus PB PGRI hingga nama PGRI menjadi terkoyak,&rdquo; papar Ilham Wahyudi. Ilham mengatakan, sengkarut masalah itu berawal dari pemecatan terhadap sejumlah pengurus PB PGRI secara sepihak. Pemecatan tersebut dinilai tidak prosedural, mengingat pengurus yang dipecat semula diangkat dalam kongres sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). &rdquo;Maka jika terjadi pergantian pengurus, seharusnya ditentukan dalam kongres pula. Lalu sejumlah pengurus yang diberhentikan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dan Teguh Sumarno berhasil&nbsp;terpilih menjadi Ketua Umum PB PGRI. Kemudian keputusan dari KLB tersebut disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),&rdquo; jelas Ilham. Konflik tersebut semakin meruncing, PB PGRI versi Unifah Rosyidi sempat melakukan penggembokan pintu pagar kantor pusat PB PGRI di Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta. Akibat perbuatan tersebut, PB PGRI versi Teguh Sumarno tidak bisa memanfaatkan gedung dan kantor sebagai sentra pelayanan administrasi dan kegiatan lain. Padahal gedung itu dibangun atas bantuan dari pemerintah sebagai pusat kegiatan guru se-Indonesia.

Ratusan guru di Kabupaten Jember turun ke jalan, Minggu (5/5). Mereka melakukan orasi menolak kedatangan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi

PGRI Jember Demo Kedatangan Unifah Rosyidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/WhatsApp-Image-2023-11-24-at-170624-3377555943.jpg" alt="PB PGRI menilai kegiatan peringatan HUT ke-78 PGRI yang diadakan Unifah Rosyidi yang mengatasnamakan ketua umum PB PGRI, pada Sabtu (25/11) di Britama Arena, Jakarta, adalah ilegal." width="100%">
<figcaption>PB PGRI menilai kegiatan peringatan HUT ke-78 PGRI yang diadakan Unifah Rosyidi yang mengatasnamakan ketua umum PB PGRI, pada Sabtu (25/11) di Britama Arena, Jakarta, adalah ilegal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Juru bicara PB PGRI Ilham Wahyudi menilai kegiatan peringatan HUT ke-78 PGRI yang diadakan Unifah Rosyidi yang mengatasnamakan ketua umum PB PGRI, pada Sabtu (25/11) di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara, adalah ilegal. Menurut Wahyu, sejak keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001568.AH.01.08.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia pada 13 November dengan Ketua Umum Teguh Sumarno, Unifah Rosyidi sudah diberhentikan melalui surat PB PGRI Nomor :03/Kep/PB/XXIII/2023 tentang Pemberhentian Prof DR Unifah Rosyidi, M.PD Sebagai Anggota Persatuan Guru Republik Indonesia dan Pencabutan Kartu Anggota PGRI. &rdquo;Surat itu ditandatangani Ketua Umum PB PGRI Teguh Sumarno hasil SK Kemenkumham. Kami akan kirimkan surat pemberhentian ini kepada Unifah Rosyidi,&rdquo; kata Ilham dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/11). Ilham menambahkan, pihaknya juga sudah melayangkan surat pembatalan acara kegiatan hari guru tersebut kepada pihak kepolisian. &rdquo;PB PGRI ini sedang pecah, alangkah baiknya acara tersebut jangan dilaksanakan, karena ini ilegal,&rdquo; tegas Ilham. &rdquo;Kalau kegiatan itu dipaksakan berjalan bisa saja terjadi para kawan-kawan di bawah dan pendukung Teguh Sumarno bisa datang ke lokasi tersebut dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami minta kepada pihak kepolisian tidak memberikan izin kegiatan guru tersebut,&rdquo; tambah dia. Ilham juga meminta kepada Unifah menunggu keputusan pengadilan terkait siapa nanti yang memimpin PB PGRI. &rdquo;Karena menurut Unifah, dialah pemimpin PB PGRI, sementara Teguh Sumarno juga sebagai ketum PB PGRI yang sah, karena beliau memegang SK Kemenkumham. Kenapa mereka masih saja mengadakan acara mengumpulkan guru-guru,&rdquo; jelas Ilham.

PB PGRI menilai kegiatan peringatan HUT ke-78 PGRI yang mengatasnamakan ketua umum PB PGRI, Sabtu (25/11), di Britama Arena, Jakarta, Ilegal

Jubir PB PGRI Menilai Peringatan Hari Guru yang Diadakan Unifah Rosyidi Ilegal

Teguh Sumarno

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Teguh Sumarno

Berita Terkini

PGRI Jawa Timur di Bawah Ketua Djoko Djoko Adi Walujo Tempati Wisma Guru PGRI Jawa Timur, Bantah Tuduhan Penyerobotan

PGRI Jember Demo Kedatangan Unifah Rosyidi

Jubir PB PGRI Menilai Peringatan Hari Guru yang Diadakan Unifah Rosyidi Ilegal

Download Aplikasi JawaPos.com