<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/proyek-kereta-cepat-pekerja.jpg" alt="SESUAI JADWAL: Tunnel atau terowongan 4 kereta cepat Jakarta-Bandung di Sukajaya-Malangnengah, Purwakarta, kemarin masih dalam proses penyelesaian. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SESUAI JADWAL: Tunnel atau terowongan 4 kereta cepat Jakarta-Bandung di Sukajaya-Malangnengah, Purwakarta, kemarin masih dalam proses penyelesaian. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proyek kereta api cepat Jakarta–Bandung sempat dikhawatirkan molor setelah merebaknya wabah virus korona (Covid-19). Sebab, material dan tenaga kerja asal Tiongkok tidak bisa didatangkan ke Indonesia.  Kemarin (23/2) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memantau pengerjaan dua titik proyek kereta cepat di Purwakarta dan Bandung.  Dia ingin memastikan pengerjaan sesuai deadline. Kereta cepat Jakarta–Bandung digadang-gadang selesai pada akhir 2021. ”Saya tadi bicara dengan tim PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Tidak masalah, kita bisa optimalkan,” kata Budi.  Sebelumnya Direktur Utama PT KCIC Chandra Dwiputra menyatakan, ada tenaga kerja asal Tiongkok yang tidak bisa ke Indonesia karena wabah Covid-19. Selain itu, bahan-bahan dari Tiongkok tidak bisa diimpor ke tanah air. Dia sudah berkoordinasi dengan KCIC dan memastikan bahwa proyek tetap berjalan sesuai rencana dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal.  Progres pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung sudah mencapai 44 persen. Sedangkan pembebasan lahan sudah 99,96 persen. Budi berpesan kepada KCIC sebagai pelaksana proyek agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. ”Harus on time. Yang kedua, mesti ada alih teknologi dan ketiga adalah jaga hubungan dengan masyarakat dan teamwork diperhatikan,” pesannya.  Budi merasa bangga karena proyek tersebut baru yang pertama di Indonesia. Proyek itu dikerjakan dengan skema pembiayaan business-to-business. Karena itu, proyek tersebut tidak membebani APBN. ”Bayangkan, ada Rp 83 triliun yang masuk Indonesia dari swasta dalam proyek ini,” imbuhnya. Jika pembangunan kereta cepat itu sukses, bukan tidak mungkin proyek tersebut dilanjutkan hingga Surabaya.  Dirut KCIC Chandra Dwiputra memastikan, pihaknya telah mengantisipasi kondisi tanah yang rawan atau labil di beberapa titik di Jawa Barat. Selain faktor tanah, cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini telah diantisipasi. Dengan begitu, diharapkan cuaca ekstrem tidak akan memengaruhi proyek. ”Jadi, yang rawan sudah kita mitigasi. Kita sudah antisipasi hal tersebut,” jelasnya.  Kereta cepat Jakarta–Bandung akan memiliki jalur sepanjang 142,3 km. Ada empat stasiun pemberhentian, yakni Stasiun Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Dari jalur tersebut, sepanjang 80 km dibangun layang atau elevated. Sedangkan sisanya digarap di atas tanah yang di antaranya melalui tunnel atau terowongan menembus bukit. Dengan keberadaan kereta itu, waktu tempuh Jakarta–Bandung akan lebih cepat, yakni sekitar 46 menit, dengan kecepatan kurang lebih 350 km/jam.  &nbsp;

Dampak Korona, Pekerja Tiongkok di Proyek Kereta Cepat Diganti WNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menaker-indonesia-terbuka-bagi-tenaga-kerja-asing-asal-penuh-ini_m_.jpg" alt="Petugas saat mengamankan sejumlah pekerja asing di Kalimantan Timur." width="100%">
<figcaption>Petugas saat mengamankan sejumlah pekerja asing di Kalimantan Timur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengizinkan para pengusaha untuk mempekerjakan Tenga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Namun, harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Intinya Indonesia tidak bebas tenaga kerja asing namun tidak melarang. Karena setiap TKA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri di Kantor Kemenaker, Jakarta Selatan, Jumat (25/1). Salah satu syaratnya, TKA tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan yang membidangi urusan personalia. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dia pun menyebut Indonesia merupakan negara terbuka yang tidak melarang keberadaan TKA. “Semua tenaga kerja asing yang sudah memenuhi ketentuan tentu boleh masuk,” kata dia. Hanif juga menegaskan, selama ini pemerintah telah menerapkan persyaratan ketat bagi penggunaan TKA. Pemerintah juga menindak tegas terhadap penggunaan TKA yang tidak sesuai ketentuan. “Tetapi yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan, pemerintah melakukan tindakan tegas melalui pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan,” tegasnya. “Mereka wajib punya izin tinggal. Mereka wajib punya izin kerja. Mereka harus memenuhi syarat kompetensi, syarat pendidikan, hanya boleh bekerja di jabatan-jabatan tertentu, di waktu yang tertentu, di lokasi tertentu, harus membayar pajak dan lain sebagainya,” papar Hanif. Adapun dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) 10/2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dijelaskan bahwa setiap TKA wajib: 1. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA 2. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun 3. Mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 4. Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan 5. Memiliki Itas untuk bekerja yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

Menaker: Indonesia Terbuka Bagi Tenaga Kerja Asing, Asal Penuhi Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pekerja-asing-membludak-kata-presiden-opsi-itu-hoaks_m_208461.jpeg" alt="Ratusan pekerja asing di Kalimantan Selatan (Kalsel) saat diamanakan petugas. Beberapa diantaranya diperiksa terkait kelengkapan dokumen dan izin tinggal." width="100%">
<figcaption>Ratusan pekerja asing di Kalimantan Selatan (Kalsel) saat diamanakan petugas. Beberapa diantaranya diperiksa terkait kelengkapan dokumen dan izin tinggal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang membanjiri Indonesia menjadi salah satu isu utama aksi besar di May Day tahun ini. Polemik ini mencuat setelah Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018.&nbsp;&nbsp; Namun, Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka berpendapat, persoalan tenaga kerja asing harus dilihat secara utuh.&nbsp; Untuk meresponnya pun perlu kehati-hatian.&nbsp;Karena menurutnya, Indonesia sendiri nyatanya mengirimkan tenaga kerjanya ke sejumlah negara. "Jangan lupa, Indonesia&nbsp;adalah salah satu pengirim buruh migran terbesar di dunia terutama di Timur Tengah dan Asia lainnya termasuk ke Tiongkok. Jadi isu seperti ini saya kira kita tidak bisa sepotong-sepotong," ujar politisi perempuan PDI Perjuangan itu saat ditemui di bilangan Cikini, Jakarta, Minggu (29/4). Karena itu, menurut Rieke, pemerinta perlu memiliki&nbsp;blueprint atau kerangka kerja nasional sebagai landasan untuk membuat kebijakan. Khususnya keinginan Indonesia menjadi negara industri.&nbsp; "Saya tau betul belum ada selama ini roadmap menyeluruh terkait industri yang sejalan dengan persoalan ketenagakerjaan," papar Rieke.&nbsp; Artinya, lanjut dia, perbaikan harus dimulai dari hulu dengan membuat roadmap yang jelas. "Kalau tidak ada perbaikan dari hulu ini (isu tenaga kerja asing) akan terjadi sampai kapanpun,&nbsp; pemerintahan siapapun," tukas Anak Buah Megawati itu. Sementara itu,&nbsp;Presiden&nbsp;Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saepul Tavip, menambahkan sejatinya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 menguatkan fungsi pengawasan terhadap tenaga kerja asing. Termasuk klasifikasi tenaga kerja asing yang ingin masuk ke Indonesia.&nbsp; "Perpres ini sebenarnya ingin mengatur lebih ketat,&nbsp;lebih jelas tentang tenaga kerja asing," ucapnya.&nbsp; Untuk itu, serbuan tenaga kerja asing usai keluarnya Perpres tersebut menurutnya hanya kekhawatiran belaka. Lagi pula, isu tersebut selalu muncul dan tidak sebanding dengan data yang ada.&nbsp; "Adanya serbuan jutaan segala macem itu hoaks, bahwa ada beberapa kasus, itu pasti sejak lama itu, sudah ada sejak zaman presiden sebelumnya,&nbsp; itu sudah ada," tukas Saepul.&nbsp;

Pekerja Asing Membludak, Kata Presiden OPSI: Itu Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/temuan-ombudsman-dua-ratus-tka-jadi-sopir_m_208009.jpeg" alt="Aparat Satpol PP mengamankan tenaga kerja asing (TKA)." width="100%">
<figcaption>Aparat Satpol PP mengamankan tenaga kerja asing (TKA).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kekhawatiran bahwa tenaga kerja asing (TKA) mencaplok lapangan kerja yang seharusnya untuk pekerja lokal ternyata benar. Temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), cukup banyak TKA yang mengisi posisi yang seharusnya untuk pekerja dalam negeri. Temuan itu berdasar investigasi yang mereka lakukan pada medio Juni hingga Desember tahun lalu. Di Morowali, Sulawesi Tengah, ORI menemukan sedikitnya 200 TKA yang menjadi sopir "Seharusnya, pekerjaan itu bisa diberikan kepada WNI," kata Komisioner ORI Laode Ida dalam paparan di Jakarta kemarin (26/4). "Pekerjaan itu tidak masuk dalam skema transfer teknologi maupun transfer kemampuan. Masak sih nggak ada orang Indonesia bisa jadi sopir?" lanjutnya. Kasus sopir TKA di Morowali adalah salah satu di antara sekian banyak permasalahan TKA di Indonesia. Jaminan peme&Acirc;&shy;rintah bahwa TKA tidak akan memakan lapangan kerja pekerja lokal tidak sepenuhnya bisa dipenuhi. Hal itu terjadi karena lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah. Mulai penempatan, pengawasan, sampai penindakan. Padahal, banyak kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan TKA. Namun, mereka tidak bisa menjalankan fungsi dengan maksimal karena belum selaras. "Belum ada integrasi data antara kementerian, lembaga, dan pemda," ucap Laode. Laode menuturkan, TKA sulit diawasi begitu lolos dari pintu masuk pertama di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Ke&Acirc;&shy;menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). "Setelah itu, TKA sulit dijangkau. Tidak ada yang bisa deteksi, termasuk polisi," ulasnya. Kondisi itu dirasakan sendiri oleh ORI ketika melakukan investigasi. Untuk sekadar memeriksa paspor TKA saja, ORI sulit melakukannya. TKA menolak dengan keras. Kondisi tersebut membuat TKA leluasa melanggar aturan. Misalnya, memanfaatkan visa turis untuk bekerja. Persoalan visa turis untuk bekerja semakin masif setelah ada kebijakan bebas visa yang diatur dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016. Karena itu, ORI mengusulkan kepada Kemenkum HAM untuk mempertimbangkan evaluasi kebijakan bebas visa. Kebijakan itu oleh oknum TKA dimanfaatkan untuk menerabas aturan. Celah itu juga mengacaukan data TKA yang dimiliki sejumlah kementerian dan lembaga. Salah satunya, izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Laode menambahkan, banyak pihak tidak peduli terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Baik TKA maupun perusahaan yang mempekerjakan mereka. Khusus kasus di Morowali, tingkat pelanggaran peraturan oleh TKA sangat mengkhawatirkan. Selain pekerja asing menjadi sopir, ORI menemukan data bahwa persentase pekerja kasar mencapi 90 persen. Karena itu, ORI menuntut Kemenaker untuk segera memperbaiki kondisi yang sarat pelanggaran tersebut. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan tegas menyebut posisi pekerjaan kasar harus ditempati pekerja lokal. Pemerintah Berjanji Menindaklanjuti Direktur Bina Penegakan Hukum Kemenaker Iswandi Hari tidak bisa memberikan jawaban memuaskan atas temuan ORI. Iswandi, yang kemarin hadir dalam paparan ORI, hanya menegaskan bahwa instansinya akan melakukan tindak lanjut. Dia meminta semua pihak tenang. Sebab, Kemenaker tidak akan menempatkan TKA pada posisi yang bisa diisi tenaga kerja lokal. "Sehingga memang teman-teman tidak usah khawatir dengan perpres yang baru," ucap dia. Iswandi menyatakan, pemerintah sudah memiliki Tim Pengawasan Orang Asing alias Tim Pora. "Dengan data yang disampaikan Pak Laode bahwa (kementerian dan lembaga, Red) belum terpadu, itu bagian dari kelemahan kami juga," ucapnya. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menuturkan, keberadaan TKA di Indonesia sudah sesuai aturan. TKA yang berada di wilayah Sulawesi ditujukan untuk pembangunan smelter. Sebab, daerah tersebut adalah kawasan per&Acirc;&shy;tambangan yang membutuhkan investasi dari luar negeri. Investasi asing itu masuk dengan beberapa permintaan. Termasuk, beberapa posisi pekerjaan yang harus diisi TKA. "Jadi, perusahaan-perusahaan yang masuk, banyak investasi-investasi yang masuk, mengatakan dengan turnkey project. Turnkey project itu adalah dia meminta ada tenaga kerja yang tentu harus dengan izin," ujar Yasonna seusai peringatan Hari Hak Kekayaan Intelektual di Istana Wakil Presiden kemarin. Dia mengungkapkan, TKA itu pun meminta rekomendasi dari Kemenaker yang berkaitan dengan profil para pekerja. Jumlah TKA yang dipekerjakan juga diteliti terlebih dahulu. "Nanti baru kami terbitkan visanya." Yasonna sepertinya perlu diajak memantau ke Morowali. Agar mengetahui adanya posisi sopir yang diisi TKA.&nbsp;

Temuan Ombudsman: Dua Ratus TKA Jadi Sopir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/sentil-wakil-pm-tiongkok-jk-jangan-biasakan-begitu_m_171319.png" alt="Wakil Presiden Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Membanjirnya tenaga kerja asing asal Tiongkok rupanya mendapat perhatian serius Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK-sapaannya- tahu bahwa Tiongkok kerap membawa warganya, ketika menggarap proyek-proyek investasi mereka di Indonesia. Menurut JK, belajar dari pengalaman masa lalu, datangnya arus besar pekerja Tiongkok telah merugikan tenaga kerja dalam negeri. "Sekarang kan kalau ada investasi Tiongkok itu, ribuan dia bawa (pekerja). Saya bilang jangan begitu," ujar JK saat menerima Wakil Perdana Menteri (PM) Tiongkok, Liu Yandong, di Istana Wakil Presiden, dilansir RMOl (Jawa Pos Grup), kemarin. Dia menjelaskan, solusi yang dinilai sama-sama menguntungkan adalah penggunaan tenaga kerja Indonesia. Dimana, tenaga kerja domestik pertama-tama diberi kemampuan terlebih dahulu supaya memiliki kompetensi sesuai standar mereka. Pemerintah&nbsp;Tiongkok, kata JK, diharapkan bisa melaksanakannya untuk proyek-proyek investasi mereka selanjutnya. "Harus dilatih dulu. Bisa dilatih di Indonesia, bisa dilatih di China tenaga-tenaga (kerja) kita. Dan dia setuju (wakil PM China) menggunakan tahap-tahap itu," pungkas.

Sentil Wakil PM Tiongkok, JK: Jangan Biasakan Begitu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/6-pekerja-tiongkok-ditangkap-di-tambang-emas-sukabumi-2-kabur_m_164596.jpeg" alt="Disnakertras Kabupaten Sukabumi dibantu Satpol PP Kabupaten Sukabumi saat menjaring sejumlah TKA China yang bekerja di tambang emas PT Logam Mulia, Kabupaten Sukabumi." width="100%">
<figcaption>Disnakertras Kabupaten Sukabumi dibantu Satpol PP Kabupaten Sukabumi saat menjaring sejumlah TKA China yang bekerja di tambang emas PT Logam Mulia, Kabupaten Sukabumi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi berhasil mengamankan enam Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok di tambang emas PT Logam Mulia, tepatnya di Kampung Cimelati, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. Operasi itu dibantu sejumlah anggota Satpol PP Kabupaten Sukabumi. Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi (Jawa Pos Group), keenam diketahui bernama Fang Xiang, Wu Yunfu, Yan Jianha, Ke Jianyong, Qiu Zhi Hui, dan Shu Fhu He. Mereka ditangkap karena tidak dapat menunjukan dokumen passport, visa, serta Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). &ldquo;Saat kami lakukan pemeriksaan, mereka mengaku bahwa semua dokumen passport dan dokumen lainnya dipegang pemilik perusahaan atas nama Pak David Chandra,&rdquo; jelas Sekertaris Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar. Ali menjelaskan, PT Logam Mulia telah mempekerjakan para TKA Tiongkok sekitar enam bulan lalu. Mereka tinggal di mess perusahaan yang sudah disiapkan. Menurut Ali, informasi tersebut didapat dari salah seorang security di areal perusahaan tersebut. Sementara, pemilik perushaannya sedang berada di Jakarta. Dia mengatakan, saat pengecekan pihaknya menemukan delapan orang TKA Tiongkok. Namun, dua orang diduga suami sitri melarikan diri. "Kami tidak curiga, bilangnya mereka lapar mau beli nasi. Apalagi saat keluar, didampingi warga lokal. Namun setelah kami tunggu, mereka tak kunjung kembali,&rdquo; bebernya. TKA Cina tersebut, telah melaksanakan penambangan emas di areal lahan perkebunan teh yang saat ini dikelola oleh Koperasi Kantor Tambang Rakyat Sukabumi (KTRS). Mereka kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas IIB Sukabumi . &ldquo;Pemilik perusahaan telah memberikan keterangan melalui sambungan telephone seluler milik security. Pak David itu membenarkan bahwa perusahaan yang dipimpinnya telah mempekerjakan tenaga kerja asing dari China," katanya. Dia menceritakan, penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada sejumlah TKA yang tengah bekerja di tambang emas. Pihaknya langsung melakukan pengecekan di lokasi perusahaan. Benar, petugas melihat ativitas kerja para TKA di lokasi tambang emas milik rakyat itu. Petugas masih mengidentifikasi jenis pekerjaan mereka. Misalnya, kata dia, apakah sudah sesuai dengan undang-undang Permenaker No 35 tahun 2015. Sementara itu, Kepala Kantor Imirasi Kelas IIB Sukabumi, Hasrullah menjelaskan, pihaknya akan menindak lanjuti para TKA yang diduga bekerja illegal di tambang emas itu. Petugas perlu meneliti secara cermat. Seperti mengecek untuk visa kunjungan tidak boleh bekerja dengan indek tertentu. "Misalnya, untuk uji coba calon TKA. Untuk itu, kita akan dalami dulu apakan mereka ini masih dalam uji coba pekerjaan atau sudah bekerja secara permanen,&rdquo; pungkasnya.

6 Pekerja Tiongkok Ditangkap di Tambang Emas Sukabumi, 2 Kabur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73576_92888_Menkopolhukam-Wiranto.jpg" alt="Menko Polhukam Wiranto" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Wiranto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu mengenai Indonesia diserbu jutaan tenaga kerja ilegal asal Tiongkok membuat panas telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menegaskan isu yang beredar di media sosial (medsos) itu adalah sebuah kebohongan. Lantas apa yang sebenarnya diharapkan oleh pemerintah terhadap warga negara asal Tiongkok itu?. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan, sebenarnya yang diinginkan pemerintah bukanlah tenaga kerja ilegal. Melainkan serbuan wisatawan asal negeri tirai bambu ke Indonesia. &quot;Yang diharapkan jutaan itu nanti turis dari Tiongkok yang nanti akan diterima di Indonesia,&quot; ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (27/12). Namun tutur mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), wisatawan asal Tiongkok itu tidak boleh menyalahi aturan di Indonesia. Apabila visa mereka habis maka harus angkat kaki dari Indonesia. &quot;Kalau mereka tetap di sini ya nanti ditangkap karena melanggar aturan,&quot; katanya. Sebelumnya, Presiden Jokowi geram dengan sejumlah pihak yang menyebarkan isu adanya serbuan tenaga kerja asal Tiongkok ke Indonesia. Jokowi meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan menindak para pelaku penyebar isu ini. Jokowi mengatakan, para penyebar isu &nbsp;menyebut tenaga kerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia berjumlah 10 juta. Padahal, lanjut Jokowi, angka 10 juta itu adalah target wisatawan dari negeri tirai bambu yang masuk ke Indonesia. Sementara, tenaga kerja Tiongkok yang ada di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21 ribu. (cr2/JPG)

Soal Serbuan WNA Tiongkok, Begini Harapan Pemerintah Sebenarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73072_92374_akomm.jpg" alt="Ade Komarudin" width="100%">
<figcaption>Ade Komarudin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua DPR Ade Komarudin mengaku Indonesia diserbu oleh para pekerja asing ilegar asal Tiongkok. Hal itu dia ketahui setelah melakukan kunjungan kerja ke Cilegon, Banten beberapa waktu lalu. Menurut laporan yang diterimanya, setidaknya ada 2000 buruh kasar asal Tiongkok. &quot;Tenaga kerja asing saya kira itu faktanya memang cukup besar,&quot; ujar Akom, sapaannya, di Komplek Widya Chandra, Sudirman, Jakarta, Minggu (25/12). Sementara itu, politikus Partai Golkar juga mendapatkan informasi kalau tenaga kerja asal Tiongkok bisa datang ke Indonesia dengan dibantu oleh oknum aparat. Hal itu seperti aduan dari masyarakat yang terjadi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tenggah. &quot;Mereka diangkut oleh orang yang badannya tegap-tegap dengan truk tronton, tapi itu benar atau tidak Allah hualam,&quot; katanya. Karenanya, dengan banyaknya tenaga kerja asing ilegal itu pemerintah harus bisa bekerja sama dengan DPR untuk mencari solusinya. Pasalnya serbuan tenaga asing ilegal tidak bisa didiamkan. &quot;Pemerintah bekerja sama dengan legislatif dengan baik dan pekerja asing harus dikembalikan,&quot; pungkasnya. Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Binwasnaker Kemenakertrans Maruli Apul Hasoloan mengatakan, pihaknya sulit mengawasi tenaga kerja asing ilegal yang berada di Indonesia. Karenanya, satu-satunya cara memberantas pekerja ilegal adalah terus melakukan sidak yang dilakukan pemerintah dengan dibantu oleh aparat penegak hukum. Menurut Maruli, kalau tenaga kerja ingin bekerja di Indonesia maka harus menaati peraturan yang berlaku. Bukan setelah terkena sidak oleh pemerintah baru meminta izin kerja. (cr2/JPG) &nbsp;

Nih, Akom Punya Bukti Indonesia Diserbu Tenaga Kerja Tiongkok Ilegal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tenaga kerja tiongkok

Berita Terkini