<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/WhatsApp-Image-2025-04-11-at-153726-3348139713.jpg" alt="WSBP catat kinerja operasional yang baik sepanjang 2024, bukukan kas bersih positif dari aktivitas operasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>WSBP catat kinerja operasional yang baik sepanjang 2024, bukukan kas bersih positif dari aktivitas operasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mencatatkan kinerja operasional yang baik sepanjang 2024. Perusahaan membukukan kas bersih positif dari aktivitas operasi. Di sisi lain, penerimaan dari pelanggan mengalami peningkatan sebesar 19,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini merupakan hasil dari upaya manajemen yang hati-hati dan selektif dalam mengikuti tender proyek. WSBP menjalankan serangkaian langkah strategis seperti mengidentifikasi potensi risiko proyek, mengevaluasi kredibilitas pelanggan, memastikan kecukupan pendanaan, serta membentuk tim khusus untuk penagihan piutang. Upaya ini membantu perusahaan lebih tepat dalam memilih proyek dan turut mendukung stabilitas keuangan secara keseluruhan. &rdquo;Strategi kami berfokus pada keberlanjutan dan mitigasi risiko sejak awal proses tender. Dengan selektif memilih proyek yang sehat secara finansial dan operasional, kami mampu menjaga arus kas tetap positif serta membangun fundamental bisnis yang lebih kuat,&rdquo; ujar Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto. Dia menjelaskan, kas bersih yang diperoleh kemudian digunakan secara optimal untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur. Khususnya dalam rangka penyelesaian tahapan Cash Flow Available for Debt Service (CFADS) tahap 3, 4, dan 5. Langkah ini menurut dia, juga menunjukkan komitmen WSBP dalam menjaga integritas keuangan serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. &rdquo;Sepanjang 2024, WSBP berhasil mencatatkan Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp 2,37 triliun yang berasal dari berbagai lini bisnis,&rdquo; terang Fandy Dewanto. Lini precast berkontribusi sebesar Rp 860,85 miliar, diikuti lini readymix &amp; quarry rp 913,16 miliar, jasa konstruksi &amp; instalasi Rp 574,5 miliar, serta lini sewa alat Rp 20,23 miliar. Kontrak-kontrak baru ini, lanjut dia, diperoleh dari sumber eksternal maupun internal. Kontribusi eksternal sebesar 62,65 persen dan internal (dari Waskita Group) 37,35 persen. &rdquo;Pencapaian ini menunjukkan bahwa saat ini WSBP semakin dipercaya oleh pasar di luar Waskita Group, yang tercermin dari dominasi nilai kontrak eksternal dalam perolehan NKB pada 2024,&rdquo; papar Fandy Dewanto. Keberhasilan WSBP meraih kontrak eksternal yang lebih tinggi dibanding internal, menurut Fandy Dewanto, menjadi indicator positif atas meningkatnya daya saing perusahaan di industri konstruksi dan infrastruktur. Hal ini membuktikan bahwa WSBP tidak hanya mampu mempertahankan kepercayaan dari Waskita Group sebagai induk usaha, tetapi juga berhasil memperluas portofolio pelanggan di pasar eksternal. &rdquo;Dominasi nilai kontrak eksternal mencerminkan posisi WSBP yang semakin kuat sebagai mitra strategis terpercaya bagi berbagai proyek nasional maupun swasta, baik untuk kebutuhan precast, readymix, hingga jasa konstruksi,&rdquo; tandas Fandy Dewanto. Adapun beberapa proyek di luar Waskita Grup yang didapat yaitu proyek jalan tol Palembang-Betung seksi 3 Pangkalan Balai Betung yang dimiliki PT Hutama Karya, proyek pembangunan bagian junction Palembang pada jalan tol Trans Sumatera ruas Simpang Indralaya - Muara Enim yang dimiliki PT Hakaaston, proyek pembangunan pengaman pantai NCICD fase a lokasi 1 paket 2 yang dimiliki PT Trico Wana, proyek Nusantara International Convention and Exhibition District 18 PIK 2 yang dimilki PT Industri Pameran Nusantara, Sumbawa LNG/Liquefied Natural Gas (gas alam cair) terminal and regasification project milik PT JGC Indonesia, dan berbagai proyek lain. &rdquo;Kepercayaan pasar eksternal menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan bisnis WSBP. Hal ini menunjukkan bahwa strategi selektif yang kami terapkan tidak hanya efektif, tetapi juga memperkuat posisi WSBP sebagai mitra konstruksi yang andal dan kredibel,&rdquo; papar Fandy Dewanto. Dia menambahkan, WSBP terus berkomitmen menjalankan operasional bisnis dengan mengedepankan tata Kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang terukur. Seluruh kebijakan diambil secara transparan, akuntabel, serta kepatuhan terhadap regulasi, demi mendukung pertumbuhan berkelanjutan yang berprinsip pada kehati-hatian.

WSBP mencatatkan kinerja operasional yang baik sepanjang 2024. Perusahaan membukukan kas bersih positif dari aktivitas operasi

Kas Bersih WSBP Positif, Penerimaan Pelanggan Tumbuh 19,62 Persen Sepanjang 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/johanis-tanak-3544962097.jpg" alt="KPK menetapkan lima tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Timur, Sabtu (25/11) dini hari." width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan lima tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Timur, Sabtu (25/11) dini hari.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur pada Kamis (23/11) berujung pada penetapan lima tersangka. Dua di antaranya adalah Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) di Wilayah 1 Kaltim Rahmad Fadjar (RF) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Riado Sinaga (RS). Mereka diduga menerima duit dari pemenang lelang pada proyek lelang peningkatan dan perbaikan jalan senilai Rp 50,8 miliar itu. Selain RF dan RS, tiga tersangka lainnya adalah Direktur CV Bajasari Nono Mulyanto (NM), pemilik PT FPL Abdul Nanang Ramis (ANR), dan staf PT Fajar Pasis Lestari (FPL) Hendra Sugiarto (HS). Ketiganya diduga telah memberikan uang Rp 1,4 miliar kepada Rahmad dan Riado agar memenangkan tender. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menuturkan, OTT KPK dilakukan pada Kamis (23/11) di Kalimantan Timur. Saat itu sebelas orang yang diduga terlibat turut diperiksa. Dalam prosesnya, KPK akhirnya menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan lima tersangka. &rdquo;Dalam OTT itu, KPK turut mengamankan uang Rp 525 juta,&rdquo; kata Johanis pada Sabtu (25/11) dini hari. Uang tersebut merupakan sisa dari Rp 1,4 miliar yang telah diberikan bertahap kepada Rahmad dan Riado sejak Mei 2023. Johanis memaparkan, mulanya ketiga tersangka pemenang tender merayu Riado agar mereka dimenangkan dalam proyek peningkatan jalan di Simpang Batu-Laburan dan preservasi jalan Kerang-Lolo-Kuaro. Mendapat ajakan itu, Riado sebagai PPK melaporkan kepada Rahmad. Sebagai atasan, dia sepakat. Dia meminta pembagian uang dari nilai proyek yang dimenangkan. Rahmad mendapat 7 persen, sedangkan Riado kebagian 3 persen. &rdquo;Dan, RF memerintahkan RS agar memenangkan perusahaan milik ketiganya,&rdquo; paparnya. Untuk memuluskan aksinya, Riado melakukan beberapa modifikasi dan memanipulasi beberapa item di e-katalog LKPP. KPK menjerat Nono, Abdul, dan Hendra dengan sangkaan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan peran sebagai pemberi suap. Sementara itu, Rahmad dan Riado sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (elo/c7/fal)

OTT KPK terkait proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur pada Kamis (23/11) berujung pada penetapan lima tersangka.

Setelah OTT KPK di Kaltim, Suap Rp 1,4 Miliar untuk Menang Tender Proyek Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/rencana-1.jpg" alt="Stadion Mattoanging, di Makassar. Arnas Padda/Antara" width="100%">
<figcaption>Stadion Mattoanging, di Makassar. Arnas Padda/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan belum bisa memastikan waktu kelanjutan tender proyek pembangunan kembali Stadion Andi Mattalatta eks Mattoangin. Sebab, masih berperkara hukum di pengadilan.  ”Soal Stadion Mattoangin ini tidak bisa dilaksanakan tender, karena masih ada proses gugatan hukum di pengadilan,” ungkap anggota Komisi E Andre Prasetyo Tanta seperti dilansir dari Antara di gedung DPRD.  Menurut dia, tender kelanjutan pembangunan stadion tersebut belum bisa dilaksanakan karena berproses hukum. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel tidak berani melanjutkan tender.  Meski demikian, menurut dia, pihak Dispora Pemprov Sulsel tetap akan melanjutkan tender apabila perkara gugatan lahan di PN Makassar yang kini sedang bergulir sudah ada keputusan final atau berkekuatan hukum tetap (inkrah).  ”Dispora tidak bisa melaksanakan tender kalau masih ada gugatan hukum yang sedang berjalan. Ini harus menunggu putusan gugatan inkrah baru bisa dilaksanakan kembali tender pembangunan stadion,” kata Andre Prasetyo Tanta, legislator Fraksi Nasdem itu.  Sejauh ini, menurut dia, DPRD Sulsel terus mendorong pihak terkait agar masalah hukum tersebut dapat terselesaikan dengan cepat. Sehingga, stadion kebanggaan masyarakat Makassar dapat dibangun kembali setelah dirobohkan total pada Oktober 2020.  ”Kami di DPRD akan terus mendorong agar bisa cepat ditenderkan untuk membangun kembali stadion kebanggaan kita bisa segera ada,” tutur Andre Prasetyo Tanta.  Sebelumnya, DPRD Sulsel telah menyetujui anggaran pembangunan Stadion Mattoangin sebesar Rp 60 miliar untuk tahun anggaran 2023. Selain itu, Pemprov Sulsel telah mengajukan anggaran besar dari APBN guna kelanjutan pembangunan stadion.  Namun, pengerjaan stadion belum bisa dilakukan meski ada anggaran tersedia. Sebab, masih berproses gugatan perdata diajukan penggugat masing-masing Andi Ilhamsyah Mattalatta dan Teddy Anwar yang mengklaim lahan tersebut miliknya.  Walaupun Pengadilan Negeri Makassar memutuskan Pemprov selaku tergugat menang di tingkat PN Makassar, tetapi penggugat telah mengajukan upaya hukum banding satu tingkat di atas PN Makassar. Kepala Biro Hukum Sekretariat Pemprov Sulsel Marwan menyatakan, tetap berkomitmen membangun stadion. Hanya saja harus berhati-hati karena masih ada persoalan hukum terkait lahan dan ganti rugi dari penggugat yang belum tuntas.  ”Kalau semua tuntas dan kita menang secara inkrah baru aman di sisi hukum. Mengenai kesiapan teknis dan anggaran tentu akan disiapkan,” kata Marwan.

DPRD Sulsel Belum Pastikan Pembangunan Stadion Mattoangin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perkara-di-kppu-didominasi-soal-tender_m_197384.jpeg" alt="Sekjen KPPU Charles Panji Dewanto." width="100%">
<figcaption>Sekjen KPPU Charles Panji Dewanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) RI sudah mendapatkan laporan 356 perkara. Dimana 249 di antaranya merupakan perkara tender. Baik tender dengan pemerintah daerah (pemda) maupun tender dengan pemerintah pusat. Sekjen KPPU Charles Panji Dewanto lantas mengimbau kepada semua pihak baik pemerintah maupun pengusaha untuk berhati-hati dan tidak main-main dengan masalah tender. "Makanya kami terus mengamati, mewaspadai dan mengadvokasi pemerintah, masyarakat agar tidak main-main dengan persaingan," ungkap Charles kepada JawaPos.com di Solo, Selasa (20/3). Charles berharap setia pengusaha menerapkan sebuah persaingan yang sehat Sehingga akan bisa menghasilkan kreatifitas yang bagus serta ekonomi yang kuat. Dia juga berharap agar masyarakat bisa memahami soal Undang Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. "Sehingga mereka bisa tahu apa itu hak dan kewajibannya," ucap Charles. Ditanya mengenai adanya perkara berkaitan dengan persaingan tidak sehat, Charles mengatakan bahwa sepanjang 2017 setidaknya sudah menerima 77 laporan. Terdiri atas laporan masyarakat maupun laporan dari inisiatif KPPU sendiri. Dari laporan tersebut, 70 persennya merupakan soal tender. Pemda diminta bisa memfasilitasi agar tender bisa dilakukan dengan baik. "Kami tidak berharap semua laporan diselesaikan di meja sidang. Makanya kami mengadvokasi," kata Charles. Untuk tahun ini, setidaknya ada sembilan perkara yang masih berjalan. Lima perkara di antaranya masuk dalam upaya hukum. Seperti perkara antara Aqua dengan Le Mineral dan kasus lainnya.

Perkara di KPPU Didominasi Soal Tender

tender proyek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tender proyek

Berita Terkini

Kas Bersih WSBP Positif, Penerimaan Pelanggan Tumbuh 19,62 Persen Sepanjang 2024

Setelah OTT KPK di Kaltim, Suap Rp 1,4 Miliar untuk Menang Tender Proyek Jalan

DPRD Sulsel Belum Pastikan Pembangunan Stadion Mattoangin

Perkara di KPPU Didominasi Soal Tender

Download Aplikasi JawaPos.com