<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/1000815638-1-3382234795.jpg" alt="Direktur Bina Petugas Haji Reguler Kementerian Haji dan Umrah Chandra Sulistio Reksoprodjo di Asrama HAji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (12/1/2026). (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Bina Petugas Haji Reguler Kementerian Haji dan Umrah Chandra Sulistio Reksoprodjo di Asrama HAji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (12/1/2026). (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Bina Petugas Haji Reguler Kementerian Haji dan Umrah Chandra Sulistio Reksoprodjo mewanti-wanti agar petugas haji benar-benar menjaga integritasnya selama bertugas di Tanah Suci. Salah satunya adalah tidak menerima uang dari jamaah dengan alasan apapun. Termasuk bila jamaah berniat memberi sebagai ucapan terima kasih karena sudah dibantu. &ldquo;Saya tidak mau dengar petugas terima uang dari jamaah. Kalau ada, Kami akan ambil tindakan,&rdquo; ujar Chandra saat menyampaikan materi tugas dan fungsi petugas haji di Asrama Haji Poindok Gede, Jakarta Timur, Senin (12/1) malam. Bila jamaah memaksa memberi uang, petugas Haji diminta mengarahkan jamaah agar uang itu disedekahkan pada tim pelayan tamu Allah asal negara lain, seperti Bangladesh. Selain persoalan integritas, dikhawatirkan ada oknum jamaah yang akan berlaku seenaknya pada petugas haji karena merasa sudah memberi uang. Chandra juga meminta petugas agar bisa menjadi teladan bagi jamaah Haji. Dia mengingatkan, sebagian jamaah haji tidak berkomentar langsung apabila melihat ada petugas yang perilakunya dinilai tidak ideal menurut mereka. Namun di belakang, tiba-tiba saja si petugas sudah viral di media sosial dengan daftar &lsquo;dosa&rsquo; versi si pengunggah. Ada pula jamaah yang mungkin karena kelelahan usai perjalanan panjang, emosinya mudah ersulut ketika melihat ada hal yang tak ideal menurut mereka. Dalam kondisi tersebut, petugas harus siap dimaki-maki jamaah. &rdquo;Tangani keluhan cepat dan tepat. Jangan saling menyalahkan. Disiplin, tenang. Tenangkan juga jamaahnya,&rdquo; ucap mantan kepala Biro SDM KPK itu.&nbsp; Prinsipnya, petugas harus menjaga cara bicara kepada jamaah dalam kondisi apapun, meskipun si petugas sedang lelah. Pakai bahasa yang santun, dan jaga akhlak di depan jamaah. Kadang, ada jamaah yang benar-benar tidak mau tenang meski petugas sudah berusaha menenangkan dan melayani kebutuhannya dengan baik. Bila menghadapi kondisi tersebut, maka jurus pamungkas harus dikeluarkan. &rdquo;Sampaikan pada jamaah, sabar dulu. Ini tanah Haram. Kami akan bantu bapak/ibu. Saat ini kita ada di tanah Haram, jadi kita perlu jaga suasana ibadah kita di sini,&rdquo; imbuhnya.

Petugas Haji tidak boleh menerima uang dari jamaah dengan alasan apapun. Termasuk bila jamaah berniat memberi sebagai ucapan terima kasih.

Peringatan untuk Petugas Haji: Jangan Terima Uang dari Jamaah, harus Siap Dimaki-Maki dan Diviralkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/IZM0kc2deoXHrzcNUeUYt4DmuPnWP1oN2nBKL6Tp-1-923526527.jpg" alt="Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Arief Budiman menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/4). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Arief Budiman menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/4). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengaku menerima uang sebesar Rp 150 juta untuk membantu pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku, agar menjadi Anggota DPR RI 2019-2024. Uang itu diterima Wahyu dari mantan Komisioner Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Pernyataan itu disampaikan Wahyu saat dihadirkan menjadi saksi untuk terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/4). Selain Wahyu, mantan Ketua KPU RI Arief Budiman juga hadir sebagai saksi ke ruang persidangan. "Apakah ada terkait uang yang disiapkan untuk memuluskan pengurusan tersebut?" tanya jaksa kepada Wahyu. "Ada," jawab Wahyu. "Siapa yang menyampaikan?" telisik jaksa. "Ibu Tio," timpal Wahyu. Jaksa kemudian mengkonfirmasi perihal uang yang diterima Wahyu dari Agustiani Tio. Namun, Wahyu berdalih tidak pernah meminta langsung uang tersebut untuk pengurusan PAW Harun Masiku. "Setahu saya, seingat saya, Bu Tio menyampaikan ada dana operasional untuk itu," ungkap Wahyu. "Berapa yang disampaikan?" tanya jaksa. "Saya lupa persisnya, Pak, karena saya hanya menerima Rp 150-an (juta)," ujar Wahyu. "Apakah Rp 750 juta?" cecar jaksa. "Saya tidak tahu persis tentang itu. Yang saya tahu persis adalah saya menerima Rp 150 (juta), Pak," tegas Wahyu. Adapun, Hasto Kristiyanto didakwa atas dakwaan telah menyuap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan terkait dengan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk kepentingan Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga didakwa merintangi proses penyidikan yang membuat Harun Masiku berhasil melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Hasto didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Serta, Pasal 21 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengaku menerima uang Rp 150 juta dari Agustiani Tio untuk urus PAW Harun Masiku di sidang Hasto.

Beri Kesaksian di Sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Ngaku Terima Uang Rp 150 Juta dari Agustiani Tio

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/JKT-1-Sidang-Dakwaan-Achsanul-Qosasi-FED-3JPG-705044631.jpg" alt="Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019-2024 Achsanul Qosasi menjalani Sidang Dakwaan terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019-2024 Achsanul Qosasi menjalani Sidang Dakwaan terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sidang perdana Achsanul Qosasi dalam kasus dugaan korupsi BTS Kemenkominfo mengungkap penerimaan uang oleh eks anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu. Uang dari mantan Dirut Bakti Kominfo Achmad Anang Latif tersebut diminta dengan kode &rdquo;Garuda&rdquo;. &rdquo;Terdakwa memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,&rdquo; kata jaksa penuntut umum Bagus Kusuma Wardhana dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin (7/3). Besarannya, lanjut jaksa, sebesar 2,64 juta dolar AS atau Rp 40 miliar. Uang itu diberikan kepada Achsanul agar membantu pemeriksaan pekerjaan BTS 4G 2021 yang dilaksanakan Bakti Kominfo memperoleh hasil wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan kata lain, pada proyek itu tidak ditemukan kerugian negara dalam pelaksanaannya. Dalam dakwaan dipaparkan, permintaan uang itu terjadi pada pertengahan Juni 2022. Saat itu Achsanul memanggil Anang Latif ke kantor BPK di kawasan Slipi, Jakarta. Inti pertemuan itu, Achsanul menemukan beberapa masalah terkait proyek BTS Kemenkominfo yang ditangani Anang. Agar laporan itu tak berkepanjangan, Achsanul meminta agar disiapkan duit. Dia menyerahkan nama dan sebuah nomor serta kode &rdquo;Garuda&rdquo; untuk mengatur penyerahan duit tersebut. Pada 19 Juli 2022 di sebuah kafe di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Achsanul meminta Sadikin Rusli untuk menemui Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama, suruhan Anang Latif. Windi yang menemui Sadikin langsung menyebut kata sandi pertemuan yang sudah diperintahkan: Garuda. Sadikin pun menjawab, &rdquo;Garuda&rdquo;. Windi lantas mengajak Sadikin ke basement hotel itu. Uang sekoper langsung diserahkan kepada Sadikin. Setelah itu, Sadikin menghubungi Achsanul yang segera meluncur ke hotel. Windi kemudian menuju sebuah kamar hotel yang telah dipesan Achsanul. Uang dari Windi lantas diserahkan Sadikin kepada Achsanul. Jaksa mendakwa Achsanul melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 B dan Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Menanggapi dakwaan itu, Susilo Ariwibowo selaku kuasa hukum Achsanul menyebut kliennya tidak akan mengajukan eksepsi. Sebab, pernyataan itu hanya untuk formal, bukan terkait substansi atau materi perkara. Pihaknya akan berbicara dalam agenda pembuktian. Soal hal yang mengganjal terkait dakwaan, Ariwibowo bakal menyampaikannya dalam sidang pembuktian. Dia mencatat, ada empat pasal yang didakwakan kepada kliennya dengan inti pasal terkait suap. (elo/c18/fal)

Sidang perdana Achsanul Qosasi dalam kasus dugaan korupsi BTS Kemenkominfo mengungkap penerimaan uang oleh eks anggota III BPK itu.

Sandi ”Garuda” Bernilai Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Terima Uang untuk Amankan Audit Proyek BTS 4G

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-14.jpg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin saat memenuhi panggilan KPK dalam lanjutan kasus jual beli jabatan di Kemenag. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin saat memenuhi panggilan KPK dalam lanjutan kasus jual beli jabatan di Kemenag. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) membeberkan alasan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerim uang Rp 10 juta dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim Haris Hasanudin. Uang tersebut dititipkan oleh Haris saat Menag Lukman melakukan kunjungan kerja ke Tebuireng, Jombang, Jawa Timur pada 9 Maret 2019.  Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenag, Mastuki menyebut Lukman baru melaporkan gratifikasi tersebut setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT). Ketika itu KPK menggelar OTT terhadap Haris Hasanuddin di Surabaya pada 15 Maret 2019.  "Pelaporan dilakukan pada 26 Maret 2019, atau selang 11 hari setelah peristiwa operasi tangkap tangan (OTT)," kata Mastuki dalam keterangannya, Kamis (9/5).  Mastuki menuturkan, penyerahan uang Rp 10 juta ke KPK karena Lukman tidak mengetahui alasan pemberian uang tersebut teekait dengan honor atau jatah sebagai narasumber. Sehinga uang tersebut dilaporkan ke lembaga antirasuah.  "Menag tidak mau menerima dan meminta agar itu dilaporkan ke KPK. Makanya baru dilaporkan pada 26 Maret 2019," ucap Mastuki.  Mastuki menyebut, pelaporan uang Rp 10 juta itu sebagai bentuk komitmen Lukman terhadap pencegahan tindak gratifikasi. Lukman sebagai penyelenggara negara sadar akan adanya larangan menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun.  Larangan penerimaan gratifikasi itu tertuang jelas dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi. Pada pasal 2 ayat satu jelas mengatur bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.  Sebab laporan gratifikasi bisa dilakukan dalam rentang 30 hari kerja sejak diterima. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan KPK No 02 Tahun 2014 mengatur, pelaporan gratifikasi dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima oleh Penerima Gratifikasi dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi.  "Kalau disebutkan Menag menerima uang Rp 10 juta itu pada 9 Maret, selang 17 hari kalender nominal itu sudah dilaporkan ke KPK. Hitungannya Menag laporkan gratifikasi itu dalam 12 hari kerja," pungkasnya.  Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui jika dirinya menerima uang Rp 10 juta dari tersangka dugaan kasus jual beli jabatan Haris Hasanudin. Namun uang tersebut telah diserahkan ke KPK.  "Jadi yang terkait dengan uang Rp 10 juta itu sudah kembalikam kepada penyidik KPK. Bahwa sudah lebih dari sebulan yang lalu uang itu sudah saya laporkan kepad KPK. Saya serahkan kepada KPK karena saya merasa tidak berhak untuk menerima uang itu, jadi itu yang bisa saya sampaikan," ujar Lukman di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (8/5).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-1-750x1051.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin saat memenuhi panggilan KPK dalam lanjutan kasus jual beli jabatan di Kemenag. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  Mencuatnya penerimaan uang sebesar Rp 10 juta muncul dalam sidang praperadilan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy, dalam kronologi kasus tersebut, dari pengintaian, operasi tangkap tangan (OTT) sampai penetapan tersangka dan penahanan ditemukan bukti berupa surat, dokumen, sadapan dan uang berjumlah 30 bukti.  "‎Serta keterangan dari sekurang-kurangnya tujuh orang termasuk keterangan pemohon (Rommy) yang diperoleh penyelidik termohon di tahap penyelidikan," kata anggota tim biro hukum KPK saat membacakan surat jawaban di sidang Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/5).  Dalam perkara ini, tersangka mantan Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy diduga telah menerima uang suap senilai Rp300 juta. Uang itu diduga diberikan dari tersangka mantan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kab Gresik Muhamad Muafaq Wirahadi. Rinciannya, Rp250 juta dari Haris dan Rp50 juta dari Muafaq.  Suap itu diduga diberikan demi memuluskan proses pengisian jabatan di Kemenag Jatim. KPK juga menduga Rommy tak sendirian dalam menerima aliran suap itu.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-1-750x1051.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Menteri Lukman Laporkan Gratifikasi setelah si Pemberi Kena OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/fahd-a-rafiq-didakwa-terima-uang-korupsi-alquran-rp-34-miliar_m_144033.jpeg" alt="Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq" width="100%">
<figcaption>Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Politikus Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq menerima uang sebesar Rp 3,4 miliar. Uang itu terkait korupsi proyek pengadaan Alquran dan Laboratorium Komputer di Madrasah Tsanawiyah di Kementerian Agama Tahun Anggaran 2011-2012. "Terdakwa memperoleh bagian yang seluruhnya berjumlah Rp 3,411 miliar," kata Jaksa Lie Putra Setiawan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/7). Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) itu didakwa bersama-sama politikus Golkar Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya. Duit tersebut diterima dari Abdul Kadir Alaydrus. Saat itu, Zulkarnaen menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI. Jaksa Lie mengatakan, Fahd telah memengaruhi pejabat Kementerian Agama untuk memenangkan PT Adhi Aksara Abadi sebagai pelaksana proyek pengadaan Alquran tahun 2011 senilai Rp 22 miliar. Fahd mendapat fee sebesar lima persen. Selain itu, Fahd diduga telah mengatur lelang agar PT Batu Karya Mas menjadi pelaksana proyek laboratorium senilai Rp 31,2 miliar, dengan jatah fee sebesar 3,25 persen. Menurut Jaksa Lie, Fahd juga mengatur agar PT Sinergi Pustaka menjadi pelaksana pengadaan Alquran tahun 2012. Diduga, dia mendapatkan fee 3,25 persen dari proyek senilai Rp 50 miliar. Atas perbuatannya, Fahd dijerat Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Fahd pun mengakui semua dakwaan jaksa dan memilih tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi). "Saya mengaku bersalah. Saya tidak akan mengajukan keberatan," ujar Fahd. (Put/jpg)

Fahd A Rafiq Didakwa Terima Uang Korupsi Alquran Rp 3,4 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/miryam-disebut-terima-uang-usd-12-juta-dollar_m_119936.jpeg" alt="Miryam S Haryani" width="100%">
<figcaption>Miryam S Haryani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani disebut telah menerima empat kali uang hasil korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Totalnya mencapai USD 1,2 juta dollar. Hal tersebut diungkap oleh terdakwa Sugiharto, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. "Pemberian pertama sebesar Rp 1 miliar, kedua sebesar USD 500.000 dollar, ketiga USD 100.000 dollar, dan keempat Rp 5 miliar," ujar Sugiharto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/3). Mendegar tuduhan tersebut, dengan tegas Miryam melakukan bantahan. Menurutnya apa yang dikatakan oleh Sugiharto adalah sebuah kebohongan. Dirinya menegaskan tidak pernah menerima sama sekali uang dari Sugiharto. "Tidak benar dan tidak pernah saya terima," kata Miryam. Seperti diketahui, Miryam dalam berita acara pemeriksaannya mengakui, mendapatkan perintah dari Chaeruman Harahap yang kala itu Ketua Komisi II DPR untuk mengambil uang dari Sugiharto yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen proyek e-KTP. Miryam juga merupakan pihak yang membagi-bagikan uang ke pimpinan Komisi II DPR. Sebab, dalam BAP Miryam dapat menjelaskan secara rinci kronologi penerimaan uang dalam proyek e-KTP. Bahkan, Miryam menyebut nama-nama anggota DPR lain yang ikut menerima suap. Namun pada saat bersaksi di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu, perempuan kelahiran Indramayu, Jawa Barat tiba-tiba mencabut BAP. Alasannya, selama menjalani pemeriksaan dirinya diancam oleh tiga penyidik KPK. Salah satunya Novel Baswedan. Sehingga dirinya mengaku tertekan dan asal memberikan keterangan. Miryam menyebut penyidik KPK menakut-nakutinya dengan mengatakan mereka telah memeriksa dua anggota Fraksi dari Partai Golkar, Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo dalam kasus e-KTP. (cr2/JPG)

Miryam Disebut Terima Uang USD 1,2 Juta Dollar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/bupati-halmahera-timur-disebut-terima-uang-di-tempat-spa-segini-nominalnya_m_109391.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan disebut menerima uang Rp 5,6 miliar di Delta Spa, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Uang itu diberikan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku Amran HI Mustary melalui orang kepercayaannya, Imran S Djumadil. "Saya jelaskan Delta Pondok Indah saya belum pernah pergi, saya justru tahu dari Pak Rudi. Saya janjian sama Pak Rudi di sana," kata Imran dalam sidang terdakwa Amran di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/2). Imran menyebut ada dua kali pemberian kepada Rudi Erawan di Delta Spa. Pertama, pemberian uang sebesar Rp 2,6 miliar dan pemberian kedua sebesar Rp 3 miliar. Sayangnya, saat dikonfrontasi dengan Imran, ketua DPD PDI-Perjuangan Maluku Utara itu ngotot membantahnya. "Saya tidak pernah terima uang sama sekali," ujar Rudi Erawan. Sementara Imran S Djumadil pun tetap pada keterangannya soal pemberian uang. Disebutkan Imran, uang sebesar Rp 2,6 miliar itu merupakan permintaan Rudi Erawan sebagai dana optimalisasi DPR RI. Sementara uang Rp 3 miliar sebagai bagian dari suksesi Amran yang berhasil menjabat kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara. Amran pun mengaku pernah meminta bantuan berupa rekomendasi dari Rudi Erawan untuk menjabat kepala balai. Namun, Rudi mengaku hanya mengusulkan, bukan merekomendasikannya. Rudi mengaku menghubungi Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto untuk mendukung Amran. Bahkan, Rudi menyebut Bambang berjanji untuk meneruskan usulan itu ke fraksi PDI-P dan Kementerian PUPR. (Put/jpg)

Bupati Halmahera Timur Disebut Terima Uang di Tempat Spa, Segini Nominalnya

terima uang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#terima uang

Berita Terkini