<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230209_185127.jpg" alt="Ivan Fadilla (Abdul Rahman)" width="100%">
<figcaption>Ivan Fadilla (Abdul Rahman)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ivan Fadilla selaku ayah memberikan komentar atas keputusan Verrell Bramasta masuk partai politik dan akan menjadi caleg dalam Pemilu 2024 mendatang. Mantan suami Venna Melinda itu tegas menyatakan akan memberikan dukungan penuh untuk sang putra berkecimpung di 'kolam baru'.  Diungkapkan Ivan, Verrell Bramasta sejatinya sudah memperlihatkan ketertarikan ke dunia politik sejak lama. Bahkan saat masih duduk di bangku SMA, Verrell mengikuti lomba pidato tentang politik yang diadakan oleh Universitas Indonesia (UI).  "Dia sejak SMA sudah tertarik sekali sama yang namanya dunia politik. Istilahnya dia pengin jadi duta besar, diplomat. Seperti itu," kata Ivan Fadilla di bilangan Buncit, Jakarta Selatan, Kamis (9/2).  Kepada sang putra, Ivan menyatakan bahwa keputusan terjun ke politik tentu menimbulkan konsekuensi dan pastinya akan menghadapi tantangan baru. Oleh karena itu, dia pun meminta Verrell Bramasta untuk mempersiapkan mental dalam menghadapinya. Sesuatu yang mungkin tidak akan ditemui Verrell di dunia hiburan bisa saja akan dihadapinya saat berada di dunia politik.  "Tapi untungnya dia sudah biasa mengambil keputusan-keputusan yang sulit di masa-masa yang memang kritis. Saat itu di masa SMA dia harus mengambil keputusan antara kuliah dan dunia entertain. Itu sulit dan akhirnya bisa menjalani dengan baik," kata Ivan.  Lebih lanjut, Ivan Fadilla menyatakan perbedaan partai politik antara Verrell Bramasta dan Venna Melinda bukan sebuah masalah. Dia melihat partai apa pun yang menjadi kendaraan, tujuannya harus dapat memberikan kemanfaatan bagi banyak orang.  Dia menduga, Verrell Bramasta lebih memilih partai yang sama dengan Eko Patrio, lebih karena melihat ada senior di sana.  "Mungkin Verrel punya pandangan sendiri, tapi yang jelas saya lihat dari Verrell ada niat yang baik dan mungkin juga ada senior dia. Saya pikir dia jadi belajar dari senior terutama dari partainya sendiri," pungkas Ivan.

Verrell Bramasta Terjun ke Politik, Begini Kata Ivan Fadilla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/logo-muhammadiyah.jpg" alt="Ilustrasi logo Muhammadiyah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Muhammadiyah</figcaption>
</figure>Muktamar Dibuka Kemarin, Hari Ini 13 Nama Pimpinan Pusat Diumumkan  JawaPos.com - Isu Pemilu 2024 masih mewarnai Muktamar Ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah yang kemarin dibuka Presiden Joko Widodo. Muhammadiyah didorong menyiapkan para kadernya untuk terjun ke gelanggang politik.  Kontestasi lima tahunan itu harus menjadi momentum untuk menciptakan politik yang beretika dan berkeadaban.  Pernyataan tersebut mengemuka dalam diskusi yang bertajuk Isu Strategis Muhammadiyah: Pandangan dan Posisi Muhammadiyah di Tahun Politik 2024 di Media Center Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta kemarin (19/11). Acara yang digelar Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu dihadiri Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM).  Para narasumber mendorong Muhammadiyah mengedepankan politik gagasan. Sebagai bagian dari rekan kritis pemerintah, Muhammadiyah perlu membicarakan isu-isu strategis secara menyeluruh guna menguatkan politik ide pada tahun politik tersebut.  Subhan Setowara, direktur eksekutif RBC Institute Abdul Malik Fadjar, menerangkan bahwa Muhammadiyah perlu memerankan fungsinya sebagai masyarakat sipil yang menengahi antara penguasa dan rakyat. ”Sebab, kerja yang diupayakan Muhammadiyah adalah kerja pembangunan peradaban kemanusiaan,” ucapnya.  Dia menyatakan, kerja itulah yang sebenarnya dibutuhkan bangsa Indonesia. Karena itu, Muhammadiyah harus turut serta dalam menjawab masalah-masalah kekinian. Mulai resesi global, krisis pangan, hingga ikhtiar memajukan ekonomi rakyat. Menurut dia, itulah politik yang sebenarnya bagi Muhammadiyah.  Neni Nur Hayati, direktur eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership, menyatakan bahwa Pemilu 2024 harus dijadikan tonggak perbaikan secara substansial, tidak sekadar menjadi ajang demokrasi prosedural yang konstelatif. ’’Ini harus menjadi momentum transformasi demokrasi untuk membangun politik yang semakin beretika, beradab, dan bermoral,” bebernya.  Menurut Neni, Muhammadiyah perlu tetap konsisten menjaga moral bangsa melalui peran-peran kenegarawanan. Peran Muhammadiyah, menurut anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu, bisa dijalankan melalui upaya mendorong kader-kader terbaik untuk ikut terlibat aktif dalam politik. Sebab, lanjut dia, hal itu adalah bagian dari misi amar makruf nahi mungkar.  Distribusi kader-kader Muhammadiyah yang unggul dan memiliki passion di dunia politik diharapkan bisa menjadi penyeimbang dari gerakan-gerakan negatif yang selalu menyembul pada tahun politik. ’’Sebab, tahun politik pada 2024 diprediksi sarat masalah seperti politik uang, korupsi politik, politik identitas, hoaks, dan berbagai persoalan lain,” paparnya.  Untuk bisa mendistribusikan kader-kader terbaik Muhammadiyah di gelanggang politik, Muhammadiyah harus bekerja keras. Ormas Islam modern itu perlu mempersiapkan kader terbaiknya, termasuk kader perempuan yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kualitas yang mumpuni untuk dihibahkan kepada bangsa melalui partai politik atau maju sebagai calon perseorangan.  Hal yang sama juga diutarakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah (PPNA) Diyah Puspitasari. Dia mengatakan, posisi Muhammadiyah yang nonpartisan seharusnya bukan menjadi garis demarkasi yang timpang dengan politik. Menurut dia, perlu ada penyesuaian yang adaptif dan solutif dengan kondisi yang ada untuk mempersiapkan kader terbaik Muhammadiyah menjadi kader bangsa.  Pembukaan Muktamar  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/jokowi-muhammadiyah-750x240.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SALING DUKUNG: Presiden Jokowi membuka Mukmatar Ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah 2022 di Stadion Manahan Solo, kemarin. Dia didampingi, dari kiri, Mesesneg Pratikno,, Ketua DPR Puan Maharani, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Menko PMK Muhadjir Effendy. (IMAM HUSAIN/JAWA POS)  Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Muktamar Ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Stadion Manahan, Solo, kemarin (19/11). Jokowi hadir bersama sang istri, Iriana Joko Widodo. Presiden bersyukur dapat tetap hadir dan bersilaturahmi dengan keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyiyah setelah menghadiri sejumlah pertemuan internasional di Kamboja, Bali, hingga Thailand. Menurut dia, seharusnya KTT APEC baru selesai kemarin sore. Namun, karena hormatnya kepada undangan PP Muhammadiyah dan PP Aisyiyah, dia pulang lebih dulu dari Thailand. ’’Mendahului pemimpin-pemimpin yang lain supaya bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, semuanya,’’ ucapnya yang disambut tepuk tangan meriah.  Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan penyampaian pidato iftitah ketua umum PP Muhammadiyah dan jawaban PP Muhammadiyah atas tanggapan PW Muhammadiyah tentang laporan pertanggungjawaban. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemilihan anggota PP Muhammadiyah masa jabatan 2022–2027 melalui e-voting. Dari 39 nama calon PP Muhammadiyah, akan dipilih 13 orang untuk masuk kepengurusan pusat persyarikatan. Sebanyak 13 nama tersebut akan diumumkan hari ini.  Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, Muhammadiyah akan terus berkiprah melalui berbagai amal usaha dan dakwah kemasyarakatan. Dari pusat kota hingga desa dan pelosok-pelosok terjauh, Muhammadiyah tiada henti melayani negeri. ’’Itulah bukti nyata bahwa Muhammadiyah ikut berkeringat dalam memajukan kehidupan bangsa,” terang Haedar dalam sambutannya.  Muhammadiyah meyakini bahwa Indonesia sejatinya dapat menjadi negara yang maju, adil, dan makmur. Muhammadiyah percaya, Indonesia dapat menyelesaikan masalah-masalah dan tantangan berat yang dihadapinya. ’’Optimisme ini lahir karena Indonesia memiliki sejumlah modal penting untuk menjadi negara besar, seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam yang potensial,” tutur Haedar.  Kuncinya, lanjut dia, harus mengurus Indonesia dengan baik dan benar, disertai perjuangan yang sungguh-sungguh dan kebersamaan dari semua pihak. Yakni, pemerintah, warga negara, dan seluruh komponen bangsa. Karena itu, segala proses bernegara, termasuk Pemilu 2024, harus menjadi jembatan emas bagi terwujudnya kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.  Haedar menegaskan, seluruh pihak yang berkontestasi harus berkomitmen tinggi dan memastikan mampu melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  Para kontestan Pemilu 2024 harus memiliki obligasi moral yang tinggi untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat berjiwa kesatria Pancasila. Menjadi para negarawan yang mempraktikkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam berbangsa-bernegara di dunia nyata sekaligus membawa Indonesia ke perwujudan cita-cita. ’’Para elite Indonesia juga dapat menjadikan agama sebagai sumber nilai moral dan spiritual,” terang guru besar sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.

Muhammadiyah Harus Terjunkan Kader ke Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/resmi-terjun-ke-politik-giring-nidji-gabung-psi_m_155491.jpeg" alt="Giring Ganesha saat jumpa pers di kantor DPP PSI, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (9/6)." width="100%">
<figcaption>Giring Ganesha saat jumpa pers di kantor DPP PSI, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (9/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Teka-teki terjunnya Giring Ganesha ke dunia politik akhirnya terjawab. Pada hari ini (6/9), vokalis band Nidji itu resmi mengumumkan langkah yang diambilnya. Dia memastikan akan mendaftar jadi calon anggota legislatif lewat Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Giring mengungkapkan bahwa keputusan terjun ke dunia politik telah melalui proses sangat panjang. Dia bahkan sempat merasa apatis dengan keadaan politik Indonesia, apalagi banyak korupsi yang terjadi. "Emang dari dulu interest. Saya ingin jadi bagian perubahan Indonesia yang lebih baik lagi," kata Giring saat jumpa pers di kantor DPP PSI, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (9/6). Rasa apatis pelantun Hapus Aku itu perlahan musnah beberapa tahun lalu. Menurutnya momen yang membuatnya tergerak adalah setelah melihat perjuangan Presiden Joko Widodo. Apalagi kinerja Jokowi dinilai berhasil menjalankan pemerintahan yang pro rakyat. "Semenjak Pak Jokowi, jadi makin tertarik. Dia bisa, logikanya anak muda juga bisa," ucap Giring. "Jadi kita harus kerja keras, kerja jujur, dan kerja ikhlas dan kerja untuk rakyat maka apa pun bisa dicapai oleh bangsa ini," sambungnya. Demi mencapai targetnya menjadi caleg, Giring bakal terus melakukan persiapan. Saat ini dia sudah memiliki sejumlah komitmen untuk masyarakat yang akan menjadi prioritasnya nanti. Mulai dari pemberantasan korupsi, pengembangan industri kreatif, dan khususnya masalah pendidikan. "Challenge saya gimana bikin pendidikan merata di seluruh Indonesia," tutupnya.

RESMI! Terjun ke Politik, Giring Nidji Gabung PSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72234_91524_Ahok-Diperiksa-Bareskrim_Miftah_Jawa-Pos.jpg" alt="Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Semenjak terjerat kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa pemikirannya dalam politik terasa terbelenggu. Meskipun demikian, dia terus berusaha menyampaikan idenya agar bisa diterima publik dalam bidang politik, yakni pembuktian harta secara terbalik dan menjalankan pemerintahan secara bersih. Dikatakan calon Gubernur DKI Jakarta nomor dua itu, sejak pertama kali terjun ke dunia politik, dia hanya fokus pada ide bahwa setiap pejabat harus &lrm;melakukan pembuktian harta terbalik.&lrm; Dengan pembuktian harta terbalik maka bisa diketahui asal-usul kekayaan pejabat. Begitu juga soal idenya yang ingin menjalankan pemerintahan yang bersih. Caranya, setiap transaksi harus nontunai, sehingga pencatatan pengeluaran&lrm; menjadi transparan. &quot;Saya mimpi siapa pun pejabat ada pembuktian harta terbalik dan transaksi nontunai. Kalau tidak, enggak usah jadi pejabat,&quot; kata Ahok di Rumah Lembang, Jakarta, Rabu (21/12). Menurut Ahok, keinginan itu sudah dia sampaikan sejak menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Sayangnya keinginannya itu tidak disukai oleh banyak pihak. &quot;Makanya banyak yang mau tebang saya. Semua bisa penjarakan Ahok, tapi enggak bisa penjarakan ide saya,&quot; &lrm;ungkap Ahok. (gil/jpnn/iil/JPG)

Dua Pemikiran Ahok Sejak Terjun ke Politik