<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Unjuk-Rasa-Mahasiswa-Papua-Anti-Rasisme-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ratusan pemuda dan mahasiswa asal papua melakukan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/8/2019). Aksi tersebut digelar terkait dengan peristiwa yang menimpa sejumlah mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Foto:" width="100%">
<figcaption>Ratusan pemuda dan mahasiswa asal papua melakukan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/8/2019). Aksi tersebut digelar terkait dengan peristiwa yang menimpa sejumlah mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Foto:</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Merdeka, Jakarta, beberapa hari lalu ditindak tegas aparat kepolisian. Polda Metro Jaya menyatakan 8 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ditangkap terkait pengibaran bendera bintang kejora.  Salah satu yang menjadi tersangka adalah Surya Anta Ginting, juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua). "Iya sudah tersangka," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9).  Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu menyebut, para tersangka itu diduga telah mengibarkan bendera Bintang Kejora pada aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pada Rabu (28/8). Setelah adanya aksi itu aparat kepolisian melakukan tindakan tegas dan menangkap aktor yang diduga mengibarkan bendera Bintang Kejora. Mereka ditangkap di tempat yang berbeda. Di antaranya di Asrama Lani Jaya, Depok, Jawa Barat.  Kini para terduga pengibar bendera Bintang Kejora itu tengah menjalani pemeriksaan intensif. Tindakan mereka dijerat dengan Pasal Makar sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 dan 110 KUHP.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Mahasiswa-Papua-Tuntut-Referendum-Dery-Ridwansah-8-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bintang Kejora: Pemuda dan mahasiswa asal Papua ketika menggelar aksi demonstrasi di sekitar Istana negara dan Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8). Mereka menggelar aksi sembari menggunakan atribut bendera bintang kejora. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  "Intinya ada kaitannya dengan keamanan negara, ada pasal di KUHP yakni pasal 106 dan 110. Tentunya penyidik masih melakukan pendalaman dan memeriksa orang yang kita amankan," tegas Argo.  Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Papua dan Papua Barat yang mengatasnamakan diri sebagai Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme Papua &amp; Papua Barat menggeruduk Gedung Polda Metro Jaya. Mereka menuntut pembatas terhadap kedua temannya yang ditangkap pada Jumat (30/8). Penangkapan itu atas tuduhan pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Negara.  Penetapan delapan tersangka tersebut atas perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia memerintah Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono untuk segera menindak oknum yang mengibarkan Bendera Bintang Kejora di beberapa aksi demo di depan Istana Negara.  Pengibaran Bendera Bintang Kejora salah satunya terjadi saat mahasiswa Papua menggelar aksi di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.  "Ada juga peristiwa pengibaran bendera di mana di Jakarta, saya sudah perintahkan Kapolda tangani. Tegakkan hukum sesuai apa adanya, kita harus hormati hukum," jelas Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8).

Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Bertambah Jadi 8 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/argo-jokdri-wil.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. (Wildan Ibnu Walid/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. (Wildan Ibnu Walid/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya (PMJ) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Mochammad Sofyan Jacob. Mantan orang nomor satu di kepolisian Ibu Kota itu bakal menjalani pemeriksaan pada pukul 10.00 WIB.  "Ya benar agendanya seperti itu (Sofyan diperiksa)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Senin (17/6).  Dikonfirmasi terpisah, pihak Sofyan bakal penuhi panggilan tersebut. "Insya Allah kita akan datang , Pak Sofyan juga," kata Ahmad Yani selaku Kuasa Hukum Sofyan.  Untuk pemeriksaan kali ini, Ahmad mengatakan, kliennya tak membawa bukti bantahan apa pun terkait tuduhan makar yang disangkakan. Menurut dia, penyidik selama ini belum pernah sekalipun memeriksa Kapolda Metro Jaya periode 2001 itu.  "Kita malah enggak mengerti mau bawa barang bukti yang mana. Sampai saat ini penyidik belum menjelaskan, tahu-tahu Pak Sofyan sudah jadi tersangka. Beliau belum pernah diperiksa sebagai saksi," imbuhnya.  Sebagai informasi, pemeriksaan ini merupakan panggilan ketiga untuk Sofyan. Pada pemeriksaan kedua yang dijadwalkan Senin (10/6) lalu ia tak bisa hadir dengan alasan sakit.  Diketahui, Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol (Purn) M. Sofyan Jacob ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan makar pada Rabu (29/5). Kasus Sofyan tersebut merupakan pelimpahan dari Bareskrim Mabes Polri.  “Sudah tersangka, kasusnya pelimpahan dari Bareskrim Polri,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Senin (10/6).  Sofyan dilaporkan oleh seorang pihak di Bareskrim Mabes Polri. Pelapornya sama dengan pelapor tersangka makar Kivlan Zen dan Eggi Sudjana. Laporan di Bareskrim itu kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.  Sofyan disangka melanggar Pasal 107 KUHP dan atau 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.  Dia diduga melakukan kejahatan terhadap keamanan negara atau makar, menyiarkan suatu berita yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, atau menyiarkan kabar yang tidak pasti.

Jadi Tersangka Makar, Hari Ini Mantan Kapolda Metro Jaya Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Prabow-dan-Amien-Rais-ke-Polda.jpg" alt="Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) didampingi Politisi Amien Rais (kanan) saat tiba untuk menjenguk Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/5/2019). Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma ditahan di Polda" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) didampingi Politisi Amien Rais (kanan) saat tiba untuk menjenguk Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/5/2019). Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma ditahan di Polda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendatangi kantor Polda Metro Jaya Senin (20/5) malam. Capres nomor urut 02 itu didampingi Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.  Maksud kedatangan mereka adalah untuk menjenguk dua koleganya yang menjadi tersangka dugaan kasus makar, yakni Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma.  Prabowo juga turut didampingi sejumlah tokoh lainnya yang terlibat dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN). Antara lain Titiek Soeharto, Dahnil Anzar Simanjuntak, Neno Warisman, Fadli Zon, Asep Supomo, Sjafrie Sjamsoeddin, hingga Tedjo Edi.  "Mau jenguk Pak Eggi dan Pak Lieus," ujar Prabowo di lokasi.  Dalam kunjungannya ini, Prabowo sengaja membawa nasi padang. Makanan ini rencananya akan diberikan kepada Eggi dan Lieus. Mantan Danjen Kopassus itu pun menjelaskan baru saat ini menyempatkan membesuk dua kerabatnya itu.  "Banyak kegiatan tadi siang. Ini juga sekalian untuk sahur karena Pak Lieus katanya tidak mau makan," imbuhnya.  Namun, kunjungan Prabowo nampaknya sia-sia. Mengingat kedatangannya bukan di waktu besuk tahanan sehingga petugas tidak memperkenankan masuk.  "Mohon maaf SOP-nya seperti itu, rulesnya seperti itu," kata Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya, AKBP Barnabas S Imam kepada Prabowo.  Mendengar keterangan petugas, Prabowo berusaha menghargai hal itu. Dia pun tak memaksa untuk bertemu dengan Eggi maupun Lieus.  "Iya SOP-kan dibuat untuk ada kelonggoran, kita bisa beri suatu asas pertimbangan kemanusiaan, tapi kita hormati kewenangan saudara," timpal Prabowo.  Mantan Pangkostrad itu lantas menitipkan makanan yang dibawa ke keluarga Lieus yang hadir di Polda Metro Jaya. "Ini keluarganya mana? ada. Kita ingin tinggalkan makanan sahur. Sabar ya, yang benar pasti menang," sambungnya.

Datangi Polda Metro Jaya, Prabowo Bawa Nasi Padang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sidang-Lanjutan-Ratna-Sarumpaet-Salman-Toyibi-1.jpg" alt="Sidang Lanjutan Ratna Sarumpaet. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sidang Lanjutan Ratna Sarumpaet. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax Ratna Sarumpaet ikut buka suara soal kasus dugaan upaya makar yang menimpa Eggi Sudjana. Dia kembali menuduh pemerintahan Jokowi yang menyebabkan dia dan rekan-rekannya dijebloskan ke penjara.  Sebelum sidang, Ratna merasa apa yang menimpa Eggi sama seperti kasus yang menimpanya. "Iya (sama seperti kasus yang menimpanya)," kata Ratna di Mapolda Metro Jaya, Selasa (14/5).  Ratna sudah tahu soal kabar kasus yang menimpa Eggi ini. Dia berpandangan kalau kasus ini hanyalah rekayasa dari pemerintah yang ada sekarang saja. "Ya gak apa-apa. Itu permainan pemerintah aja. Biasa," katanya.  Sebelumnya, tersangka kasus dugaan upaya makar, Eggi Sudjana disebut tak bisa keluar dari ruang penyidik usai menjalani pemeriksaan selama 13 jam. Bahkan, Eggi belum boleh meninggalkan Mapolda Metro Jaya, selama proses penyidikan.  Diketahui, Eggi diperiksa sejak Senin (13/5) pada pukul 16.30 WIB. Hingga kini, dia masih berada di ruang penyidikan. Kuasa hukum Eggi, Pitra Romadoni Nasution menyebut kliennya telah ditangkap oleh polisi dengan dasar surat penangkapan B/7608/V/RES.1.24/2019/Ditreskrimum.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/eggy-sudjana-640x377.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (Jurkamnas BPN) urut 02, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)  Eggi tidak boleh Meninggalkan Polda Metro Jaya selama 1×24 jam sejak hari ini. “Ditangkap 05.30 WIB,” kata dia di Markas Polda Metro Jaya, Selasa (14/5).  Dia menyebut penangkapan tersebut janggal dan aneh. Sebab, bagaimana mungkin penangkapan dilakukan di ruangan penyidik. “Kalau yang namanya penangkapan kan biasanya di luar daripada ruang penyidik. Ini gak ada yang mau lari, dia kooperatif, dia tidak pernah menghindar,” ujarnya.  Penangkapan yang dilakukan penyidik diruangannya sendiri menurutnya tidak menjunjung nilai Hak Asasi Manusia. Ia merasa ini adalah bentuk penerapan hukum yang tidak adil.  “Terhadap penangkapan Eggi Sudjana sangat aneh. Saat ini beliau belum diperbolehkan pulang sejak dibacakan surat penangkapannya oleh petugas kepolisian,” pungkasnya.  Kriminalisasi  Sebelumnya, Eggi menjelaskan jika dirinya ditahan usai pemeriksaan hari ini maka polisi telah melakukan kriminalisasi. Presiden Jokowi disebutnya bisa mencegah dirinya ditahan. “Kalau ditahan ini kriminalisasi terjadi, Polri tidak promoter dan Jokowi bisa perintahkan ke Kapolri untuk tidak ditahan kalau dia berdemokrasi yang bener,” kata Eggi di Polda Metro Jaya, Senin (13/5).  Eggi menolak anggapan bahwa presiden tidak boleh melakukan intervensi terhadap proses hukum. Presiden, menurut Eggi, boleh mengintervensi karena menjabat sebagai pemimpin negara. “Jadi jangan lagi pakai alasan wah itu tidak boleh intervensi, Anda jangan lupa pemimpin di negeri ini, Anda itu pimpinan Kapolri, TNI dan semua angkatan perang, Anda panglimanya jadi bisa diperintah. Itu adalah instruksi,” tuturnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/eggy-sudjana-640x377.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Eggi Sudjana Ditetapkan Tersangka Kasus Makar, Ratna: Itu Permainan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/prarekonstruksi-dugaan-kasus-makar-ada-orang-lain-di-luar-5-tersangka_m_121559.jpeg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Polda Metro Jaya menggelar prarekonstruksi terhadap dugaan kasus makar yang rencananya dilakukakn pada Jumat (31/3). Hasilnya diketahui ada orang lain yang mengetahui gerakan itu tersebut di luar lima tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, prarekonstruksi digelar di dua lokasi pertemuan para tersangka, yakni di Kalibata, Jakarta Selatan dan Menteng, Jakarta Pusat. "Di sana di prarekonstruksi kami mendudukan posisi-posisi orang yang hadir dalam pertemuan di situ," kata Argo di Jakarta, Kamis (6/4). Menurutnya, dari pertemuan itu ada beberapa orang lain luar lima tersangka yang mengetahui rencana aksi makar. Orang tersebut akan dijadikan sebagai saksi. "Ada beberapa orang di situ, tentunya nanti kita akan memeriksa beberapa saksi-saksi yang mengetahui pertemuan itu," sambungnya. Diketahui, hingga kini kelima tersangka dugaan kasus makar masih ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Lebih jauh Argo menuturkan,&nbsp; di prarekonstruksi itu dilakukan secara detail. Mulai dari siapa yang membuat minum, memarkir kendaraan dan yang terpenting isi pembahasan di pertemuan itu. Dipastikan di pertemuan itu sudah ada niatan makar sehinggga unsur pidananya telah terpenuhi. "Unsur perencanaannya sudah ada dan nanti dia akan menggunakan beberapa massa tapi ini masih dalam persiapan," ucapnya. Hanya saja di pertemuan itu belum sampai pembahasan massa dari mana saja yang akan dikerahkan untuk berbuat makar.&nbsp; "Yang terpenting massa ini akan bergerak di lima kota, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta namun belum diputuskan massa berasal dari mana," terangnya. Sebelumnya polisi menangkap Muhammad Al Khaththath, Zainudin Arsyad, Irwansayah, Dikho Nugraha, dan Andry. Kelimanya menjadi tersangkadan dikenakan Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP atas dugaan makar. (elf/JPG)

Prarekonstruksi Dugaan Kasus Makar, Ada Orang Lain di Luar 5 Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/tersangka-makar-bantah-rencanakan-tabrak-pagar-dpr_m_121058.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kelima pelaku makar pada Aksi 313 dikabarkan hendak menabrakan sebuah truk ke pagar gedung DPR/MP. Hal itu bertujuan dengan rencana makar yang direncanakan pada Jumat (31/3) lalu. Menurut Achmad Midan selaku ketua tim pengacara pelaku makar menerangkan bahwa hal itu tidak benar. "Enggak ada (tabrak DPR). Kalau dari Ustaz Al Khaththtat itu, dari 34 pertanyaan yang uang saja, itu gak ditanyakan itu uang untuk apa, juga gak dipersoalkan. Karena memang ada kaitannya dengan rapat," ucap dia di Polda Metro Jaya, Selasa (4/4). Lanjut dia mengatakan, tidak ada juga rencana untuk masuk DPR lewat gorong-gorong. "Enggak ada itu, mau masuk lewat gorong-gorong, nabrak," sambung dia. Dia mengatakan, seharusnya polisi jangan mengada-ada di perkara itu. "Yang pertama memang, tudingan terhadap tindak pidana makar, selain harus konkrit, tapi harus transparan juga pembuktiannya. Karena ini kan menyangkut kepentingan negara, kepentintingan rakyat semua. Jadi jangan asal-asalan gitu ya," papar dia. Dia mengatakan, kejahatan makar ini tak sederhana, harus betul-betul mendapat bukti yang mendukung terhadap sudah masuk katagori. "Kalau hanya kewaspadaan atau kehati-hatian itu adalah haknya. Bahkan hak intelijen untuk mencari informasi. Tapi harus bisa dipastikan," tambah dia. Jangan kata dia data intelijen yang tidak jelas sumbernya malah dipakai untuk melakukan penangkapan. "Harus konkrit sekali buktinya. Karena kalau merubah UUD itu kan harus pintar. Bagaiamana draft merubah UU bisa dengan cepat," tukas dia. (elf/JPG)

Tersangka Makar Bantah Rencanakan Tabrak Pagar DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/tanggapi-laporkan-ke-pengadilan-internasional-polisi-sarankan-ajukan-praperadilan_m_120739.jpeg" alt="Kombespol Martinus Sitompul" width="100%">
<figcaption>Kombespol Martinus Sitompul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian bakal dilaporkan ke Pengadilan Internasional terkait dengan penanganan kasus makar pada sepuluh tersangka makar yang ditangkap pada 2 Desember 2016 lalu. Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul, para pengacara makar sebaiknya mengajukan praperadilan. "Saya sudah bicara dengan beberapa, kalau melakukan gugatan ke Mahkamah Internasional silakan saja. Tapi kita patut sadari, kita ini negara hukum di mana warga negaranya juga diatur secara hukum. Ada baiknya bahwa pelaporan itu harusnya diuji melalui praperadilan bukan ke Mahkamah Intersional," ucap dia di Mabes Polri, Senin (3/4). Meski begitu, kata dia, bukan berarti Polri melarang para pengacara dari Sri Bintang Pamungkas cs untuk melapor ke Pengadilan Internasional. Polri lanjutnya mempersilahkan saja hal semacam itu. "Saya kira itu hak seseorang, tapi seyogiyanya sebaiknya harus diuji karena kita punya mekanisme itu untuk melakukan upaya menguji sebuah perbuatan hukum, konsekuensi hukum ada ujiannya, ujinya di praperadilan," sambung dia. Yang pasti kata dia, Polri siap untuk menghadapi gugatan di Peradilan Internasional. "Silakan saja kami siap menghadapinya," tegas dia. Sebelumnya tim pengacara Sri Bintang Pamungkas cs berencana menggugat Kapolri Jenderal Tito Karnavian melalui pengadilan internasional. "Gugatannya terkait kasus tuduhan makar kepada 10 tokoh," ujar salah satu anggota tim pengacara, Dahlia Zein, saat konferensi pers di Depok, Sabtu (1/4). Pihaknya saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk pengajukan gugatan ke peradilan internasional tersebut. "Dengan bukti-bukti penahanan, surat penahanan, surat penolakan Sri Bintang atas BAP (berita acara pemeriksaan), dan penahanannya," ucap Dahlia. (elf/JPG)

Tanggapi Laporkan ke Pengadilan Internasional, Polisi Sarankan Ajukan Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/5-tersangka-dugaan-makar-tolak-tandatangani-bap-polisi-silakan-saja_m_120438.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi resmi menetapkan tersangka dan menahan lima pelaku dugaan makar sebelum Aksi 313 pada Jumat (31/3) lalu. Kelimanya&nbsp;ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Meski begitu, para pelaku berencana mengajukan penangguhan penahanan. Menyikapi hal itu, kepolisian tak mempermasalahkannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penangguhan penahanan boleh saja diajukan. Akan tetapi,&nbsp;untuk dikabukan atau tidak, itu tergantung penyidik.&nbsp; "Silahkan saja, itu kan hak tersangka. Dari penyidik nantikan akan ada penilaian, apakah dikabulkan atau tidak," ucapnya Sabtu (1/4). Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur ini juga berkata, sikap dari Al Khaththath yang enggan menandatangi surat penahanan seharusnya tak&nbsp;perlu dilakukan. Karena penolakan itu bisa menjadi pertimbangan penyidik untuk mengabulkan atau menolak penangguhan penahanan. "Yang bersangkutan enggak mau tanda tangan (surat penahanan) toh. Tidak tanda tangan pun tak masalah. Nanti kita buatkan berita acara&nbsp;penolakan tanda tangan. Itu jadi pertimbangan penyidik juga," ucap Argo Sebelumnya polisi menangkap Muhammad Al Khaththath, Zainudin Arsyad, Irwansayah, Dikho Nugraha, dan Andry. Kelimanya menjadi tersangka&nbsp;dan dikenakan Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP atas dugaan makar.(elf/JPG)

5 Tersangka Dugaan Makar Tolak Tandatangani BAP, Polisi: Silakan Saja 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/ternyata-ucapan-ini-yang-buat-sejken-fui-jadi-tersangka-makar_m_120421.jpeg" alt="Sekjen FUI Muhammad Al-Khaththath" width="100%">
<figcaption>Sekjen FUI Muhammad Al-Khaththath</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi menetapkan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath sebagai tersangka pemufakatan makar. Ternyata, seruan Khaththath untuk menggeruduk DPR saat rapat aksi 313 menjadi alasan polisi untuk menetapkan tersangka. Hal itu diungkapkan anggota tim Advokat Pembela Ulama Dahlia Zein kepada wartawan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Sabtu (1/4) &ldquo;Kalau untuk Kiyai Al-Khaththath katanya ada terbukti ada pemufakatan makar. Ada pada saat rapat, KH Al-Khaththath ini memang beliau agak keras, orangnya keras, jadi beliau ada pernyataan &lsquo;ya udah kita geruduk saja itu DPR&rsquo; nah itu dia,&rdquo; beber Dahlia. Meski demikian, menurut Dahlia, kata-kata menggeruduk DPR hanyalah ucapan spontanitas Al-Khaththath. Pasalnya, pada aksi yang dikenal dengan aksi 212 beberapa bulan lalu, kawasan istana diblokade aparat polisi. &ldquo;Karena kita lihat saat aksi 212, itu jalannya banyak yang ditutup untuk akses ke istana ditutup, jadi ya sudah kita duduk-duduk aja, nah itu dia. Saya nggak tahu (statementnya) saat rapat ke satu atau ke dua,&rdquo; kata Dahlia. Selain alasan spontanitas, teriakan itu kata Dahlia disampaikan Al-Khaththath hanya untuk menyemangati peserta aksi. &ldquo;Jadi kan biasa kalau mau bubar rapat untuk semangati umatnya yang mau ikut, ada istilah kata-kata revolusi jihad seperti yang diviralkan,&rdquo; ujar Dahlia. (san/rmol/yuz/JPG)

Ternyata Ucapan Ini yang Buat Sejken FUI Jadi Tersangka Makar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/tak-terima-dituduh-makar-rachmawati-lucunya-yang-melaporkan-seorang-aiptu_m_101291.jpeg" alt="Rachmawati didampingi pengacaranya dan Ahmad Dhani saat menyambangi Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1)." width="100%">
<figcaption>Rachmawati didampingi pengacaranya dan Ahmad Dhani saat menyambangi Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rachmawati Soekarnoputri tak terima ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apalagi, laporan yang membuatnya menjadi tersangka itu disampaikan oleh seorang anggota Polri berpangkat Aiptu. "Lucunya yang melaporkan hanya seorang Aiptu. Padahal ini tuduhan serius tapi atas dasar laporan dari Aiptu Kusmadiyana dari Kamneg Polda Metro Jaya," sebut Rachmawati saat mengadu ke Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1). Putri proklamator itu menceritakan, saat ditangkap atas tuduhan makar dia sempat menolak. Namun, penyidik memaksanya untuk ikut ke Mako Brimob Kelapa Dua dan sejumlah telepon genggamnya langsung di sita. Padahal, lanjut dia, tidak ada surat penyitaan yang ditunjukkan. "Di sana saya dipisah dari teman-teman, saya diputer-puter baru ditaruh di satu tempat," ulasnya. Adapun tuduhan makar lantaran dirinya menggelar pertemuan di Hotel Sari Pan Pasifik pada 1 Desember 2016. Namun, dia menegaskan bahwa itu hanya konferensi pers untuk menyampaikan bahwa para aktivis akan melakukan aksi damai ke gedung MPR pada 2 Desember dan menyerahkan petisi ke pimpinan lembaga tersebut. Kenyataannya, aksi tersebut pun sudah diberitahukan ke Polda Metro Jaya pada 29 November 2016. "Jadi nggak ada ditutupi," tegasnya. Soal petisi yang ingin disampaikan Rachmawati cs yakni permintaan agar UUD 1945 kembali ke naskah asli. Mereka juga ingin menggelar solidaritas terhadap GNPF dalam mengawal kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Khusus terhadap usul amanemen UUD 1945, katanya bukan hal baru. Sebab, itu pernah disampaikan ke pimpinan MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Ketua Bidang Kajian Konstitusi Rusli Azwar. "MPR akan mengkaji kenapa kami minta kembali ke UUD 45. Kami tak ada upaya lalukan penggulingan ke pemerintah. Kami ini ke MPR bukan ke Istana," pungkas Rachmawati. (dna/JPG)

Tak Terima Dituduh Makar, Rachmawati: Lucunya yang Melaporkan Seorang Aiptu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tersangka makar

Berita Terkini