Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/PeuINkbrNJO4Iw814JlwmxjsYxRd40FFw2m0HT82-1-2821521428.jpg" alt="Kondisi tambang ilegal di Bangka Belitung yang ditertibkan pada Rabu (19/11/2025). Menhan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turun langsung. (TNI)" /> JawaPos.com - Sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto turun tangan menertibkan tambang ilegal di wilayah Bangka Belitung pada Rabu (19/11).&nbsp; Tidak hanya Sjafrie dan Agus, turut hadir Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Lokasi tambang yang ditertibkan berada di Dusun Nadi, Desa Lubuk Lingkuk, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah.&nbsp; Dalam kesempatan tersebut, Sjafrie menegaskan bahwa langkah tegas pemerintah melalui Satgas PKH merupakan implementasi dari amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Dia menekankan, setiap temuan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya tidak lain untuk melindungi kekayaan Indonesia. &rdquo;Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini dan secara fisik, sekarang semua kegiatan yang mengarah kepada kegiatan (ilegal) ini sudah kami tutup secara geografi,&rdquo; ungkap Sjafrie. Bangka Belitung menjadi target Satgas PKH lantaran aktivitas tambang timah ilegal sangat tinggi. Termasuk di kawasan hutan. Berdasar hasil identifikasi dan verifikasi di lapangan, lahan yang dijadikan lokasi penambangan ilegal tersebut berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektar.&nbsp; Ironisnya, aktivitas itu berjalan tanpa adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Temuan tersebut mempertegas adanya pelanggaran serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara. Tidak hanya itu, Satgas PKH juga menemukan berbagai alat berat dan fasilitas pendukung yang digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal.&nbsp; Alat-alat tersebut terdiri atas 21 unit excavator, 2 unit bulldozer, 1 unit genset, 10 unit mesin penghisap pasir dan timah, serta perlengkapan tambang lainnya. Seluruh alat tersebut kini diamankan sebagai barang bukti untuk proses lebih lanjut. Penertiban tambang ilegal itu merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum sekaligus menjaga kedaulatan sumber daya alam.&nbsp; Pemerintah sudah menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus selaras dengan prinsip yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. &nbsp; &nbsp;

Menteri Pertahanan dan Panglima TNI menertibkan tambang ilegal di Bangka Belitung, langkah tegas untuk lindungi kekayaan alam.

Tertibkan Tambang Ilegal di Bangka Belitung, Menhan Sjafrie dan Panglima TNI Agus Subiyanto Turun Tangan

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/WhatsApp-Image-2025-10-27-at-114000-2640096786.jpeg" alt="Suasana pembongkaran Pasar Burung Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" /> JawaPos.com - Pemkot Jakarta Selatan (Jaksel) mulai membongkar kios pedagang Barito yang berjualan di Taman Ayodya dan Taman Langsat, Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Senin (27/10). Penertiban ini dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan yang melibatkan unsur Polri, TNI, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya. <h2>Tak Indahkan Tiga Kali Surat Peringatan</h2> Langkah tegas ini diambil setelah para pedagang tidak mengindahkan Surat Peringatan Kesatu hingga Ketiga yang telah dilayangkan oleh Satpol PP Jakarta Selatan untuk segera mengosongkan lokasi eks tempat usaha. Mereka sebelumnya telah diberi waktu untuk pindah ke Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung, lokasi baru yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. "Penertiban ini merupakan bagian dari rencana revitalisasi Taman Ayodya, Taman Langsat dan Taman Leuser. Di mana para pedagang eks Lokasi Sementara telah kami berikan sosialisasi dan surat peringatan satu sampai tiga, namun karena tidak juga mengosongkan tempat usaha, maka kami laksanakan penertiban terpadu," jelas M. Anwar, Wali Kota Jakarta Selatan, Senin (27/10). <h2>Relokasi ke Sentra Kuliner Lenteng Agung</h2> Sebelumnya, Pemkot Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) telah memberikan sosialisasi agar para pedagang bersedia direlokasi ke lokasi baru. Tempat tersebut dinilai lebih layak, higienis, dan strategis, sehingga dapat menunjang aktivitas usaha dengan lebih baik. "Secara legalitas penempatan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima JS 25, 26, 30 dan 96 telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang. Sehingga tempat usaha eks Lokasi Sementara tersebut harus dikembalikan oleh pedagang dalam keadaan kosong seperti semula," lanjut Anwar. Pemerintah memastikan bahwa proses relokasi dilakukan secara tertib dan humanis. Pedagang yang sudah mendaftar untuk pindah ke Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung akan mendapatkan pendampingan dari pihak terkait. "Para pedagang eks Lokasi Sementara yang telah mendaftar ke Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung akan segera difasilitasi perpindahannya oleh Suku Dinas PPKUKM," kata Anwar. Dengan langkah ini, Pemkot Jakarta Selatan berharap fungsi taman kota bisa kembali optimal sebagai ruang terbuka hijau sekaligus menjaga ketertiban lingkungan.

Pemkot Jakarta Selatan melakukan penertiban kios pedagang di Taman Ayodya dan Taman Langsat, relokasi ke Sentra Kuliner Lenteng Agung.

Pemkot Jakarta Selatan Tertibkan Kios Pedagang Barito, Direlokasi ke Lenteng Agung

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/IMG-20251006-WA0013_1-1-3853648446.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat agenda penyerahan barang hasil rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). (ANTARA/Cahya)" /> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum untuk memperluas penertiban praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Penertiban itu diyakini akan menyelamatkan aset negara senilai triliunan rupiah. Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi wawancara cegat di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin, di sela agenda penyerahan barang hasil rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. "Ini prestasi yang membanggakan&nbsp;sehingga kita teruskan. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Badan Keamanan Laut, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita," katanya, sebagaimana dilansir dari Antara. Barang rampasan itu berupa enam unit&nbsp;smelter&nbsp;milik PT Tinindo Internusa senilai Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun. Barang-barang itu merupakan salah satu aset yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan kerugian negara diperkirakan Rp 300 triliun. Pabrik pemurnian yang disita Kejaksaan Agung antara lain, PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) dan PT Venus Inti Perkasa di Pangkal Pinang, PT Sariwiguna Bina Sentosa di Pangkal Pinang, serta PT Tefind Bangka Tin (RBT) di Kabupaten Bangka. Presiden menyatakan&nbsp;keberhasilan ini merupakan prestasi bersama antara penegak hukum dan aparat pertahanan negara. Prabowo menegaskan bahwa operasi serupa akan terus berlanjut di daerah lain. Demi memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Ini suatu bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekad untuk memberantas penyelundupan, membasmi&nbsp;illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum," katanya. Dalam kesempatan berbeda pada&nbsp;awal September lalu, Presiden telah memerintahkan TNI, Polri dan Bea Cukai untuk menggelar operasi besar-besaran di Bangka Belitung dengan sasaran menutup jalur yang selama ini menjadi celah penyelundupan hasil timah. "Hampir 80 persen hasil timah, setiap tahun diselundupkan," kata Presiden. Hasil tambang ilegal itu diselundupkan dengan menggunakan alat transportasi kapal hingga sampan. "Kita tutup dan nyelundupnya macam-macam, ada yang pakai kapal, ada yang pakai feri, sekarang tutup, tidak bisa keluar. Sampan pun tidak bisa keluar," katanya. Kepala Negara memperkirakan upaya penertiban tambang ilegal yang akan terus diperluas mampu menyelamatkan uang negara hingga Rp 22 triliun di akhir tahun. &nbsp;

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum untuk memperluas penertiban praktik pertambangan ilegal di Indonesia

Prabowo Minta Penegak Hukum Tertibkan Tambang Ilegal, Selamatkan Aset negara Triliunan Rupiah

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/wx5CGExDiAvSrdczNBIlmGVPkgMa1qvqueX14xe5-749302009.jpg" alt="Bendera bajak laut One Piece dipasang warga di bawah bendera Merah Putih di Jalan Kejawan Putih Tambak, Mulyorejo, Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" /> JawaPos.com - Aksi pengibaran bendera Jolly Roger dari serial anime One Piece, menjelang HUT ke-80 RI tengah menjadi perbincangan publik. Fenomena ini juga mendapat atensi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.&nbsp; Di wilayah berjuluk Kota Pahlawan ini, bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak dan topi jerami milik kru Monkey D. Luffy cs ini berkibar di bawah bendera merah putih, dan terlihat di sejumlah titik. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Ban Kesbangpol) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru mengatakan bahwa pihaknya akan mencari dan menertibkan bendera bajak laut yang dipasang warga. Penertiban bendera bajak laut menjelang HUT ke-80 RI ini melibatkan pihak kelurahan, RT/RW, kepolisian, hingga Babinsa. Tundjung menyebut sudah ada beberapa jolly roger one piece yang diturunkan selama patroli. "Ada bendera One Piece sudah diturunkan dan dihapus. Yang dihapus itu logo One Piece yang digambar warga di jalan paving, seperti di Putat Gede dan beberapa lokasi lainnya," ujar Tundjung dikonfirmasi awak media, Selasa (5/8). Lebih jauh, Eks Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya tersebut mengungkapkan alasan Pemkot Surabaya menertibkan bendera bajak laut one piece agar tidak mengganggu nuansa peringatan HUT ke-80 RI. "Masa HUT RI (bendera yang dikibarkan) gambarnya tengkorak. Oleh sebab itu, (patroli) ini untuk menggencarkan memasifkan pemasangan bendera Merah Putih di seluruh Kota Surabaya," imbuhnya. Aksi pengibaran jolly roger One Piece di Indonesia mendapat sorotan global. Banyak masyarakat yang memasangnya di mobil, truk, kapal, halaman rumah warga, hingga tiang bendera di ruang publik.&nbsp; Pro dan kontra pun mengiringi aksi pengibaran jolly roger milik kru Topi Jerami (One Piece) Salah satunya dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyebut aksi pengibaran bendera bajak laut bukan insiden acak, melainkan gerakan sistematis yang berpotensi memecah belah bangsa. &ldquo;Ini bukan kebetulan. Ada upaya terkoordinasi untuk memecah belah persatuan bangsa,&rdquo; ujar legislator Partai Gerindra kepada awak media di Jakarta baru-baru ini.&nbsp;

Pengibaran bendera Jolly Roger One Piece di Surabaya memicu reaksi Pemkot, penertiban dilakukan untuk menjaga suasana HUT ke-80 RI.

Pemkot Surabaya Bakal Tertibkan Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI: Masa HUT RI Benderanya Tengkorak

Tertibkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tertibkan

Berita Terkini

Tertibkan Tambang Ilegal di Bangka Belitung, Menhan Sjafrie dan Panglima TNI Agus Subiyanto Turun Tangan

Pemkot Jakarta Selatan Tertibkan Kios Pedagang Barito, Direlokasi ke Lenteng Agung

Prabowo Minta Penegak Hukum Tertibkan Tambang Ilegal, Selamatkan Aset negara Triliunan Rupiah

Pemkot Surabaya Bakal Tertibkan Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI: Masa HUT RI Benderanya Tengkorak

Download Aplikasi JawaPos.com