<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/p3k-3836310554.jpg" alt="Proses pemeriksaan para peserta CASN sebelum memasuki ruangan ujian. (Ilmidza Amalia Nadzira/Radar Kediri)" width="100%">
<figcaption>Proses pemeriksaan para peserta CASN sebelum memasuki ruangan ujian. (Ilmidza Amalia Nadzira/Radar Kediri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Panitia seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Nganjuk lakukan pemeriksaan ketat di Monumen Simpang Lima Gumul (SLG), Kediri sebelum peserta mengerjakan soal Computer Assisted Test (CAT). Dilansir dari Radar Kediri, sebelum memasuki ruangan ujian, peserta dicek satu per satu oleh panitia. Salah satunya adalah pemeriksaan wajah. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan peserta yang masuk sesuai dengan foto peserta dan bukan seorang joki. Tak hanya itu, tas dan barang bawaan juga diperiksa secara ketat. Begitupun dengan ketika peserta pergi ke kamar mandi, panitia akan mengawasi dari luar. Mereka akan menunggu di luar kamar mandi hingga peserta tersebut kembali ke tempatnya, hal ini dilakukan untuk mencegah agar tidak ada peserta yang bertukar peran dengan joki. &ldquo;Kami ingin pelaksanaan tes PPPK berlangsung fair dan objektif. Tidak ada joki dan kecurangan,&rdquo; kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nganjuk, Adam Muharto. Adam mengatakan bahwa dalam tes PPPK, peserta dilarang membawa benda-benda yang tidak ada hubungannya atau dibutuhkan untuk tes. Salah satu yang dilarang adalah jimat, karena dalam pelaksanaan tes PPPK tahun lalu, panitia menemukan banyak peserta membawa jimat ke tempat ujian. &ldquo;Untuk tahun ini kami belum temukan ada peserta membawa jimat,&rdquo; ungkapnya. Pengawasan super ketat tersebut membuat sejumlah peserta PPPK kaget, karena saat ujian di sekolah atau kuliah, mereka belum pernah merasakan tes dengan pemeriksaan dan pengawasan super ketat. &ldquo;Sangat ketat dan detail pengawasan dan pemeriksaan peserta,&rdquo; ujar Ristina, salah satu peserta tes PPPK asal Nganjuk. Dengan pengawasan yang ketat, peserta tes PPPK tidak ada yang protes. Justru, mereka menjadi tenang, karena siapa yang mendapat nilai tertinggi di CAT adalah peserta yang benar-benar mampu atau bisa mengerjakan soal dengan baik. &ldquo;Tidak masalah,&rdquo; imbuhnya.

Panitia seleksi PPPK di Monumen Simpang Lima Gumul (SLG), Kediri lakukan pemeriksaan ketat untuk menghindari adanya perjokian.

Cegah Joki Tes PPPK, Peserta Tes Lakukan Pemeriksaan Wajah Hingga Pengawasan ke Kamar Mandi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/0_IMG-20211016-WA0014-1.jpg" alt="Belasan orang perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Guru & Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Jawa Barat (GTKHNK 35+) dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35 Tahun ke atas mendatangi Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Humas DPRD Jabar" width="100%">
<figcaption>Belasan orang perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Guru & Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Jawa Barat (GTKHNK 35+) dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35 Tahun ke atas mendatangi Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Humas DPRD Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Belasan orang perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Guru &amp; Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Jawa Barat (GTKHNK 35+) dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35 Tahun ke atas mendatangi Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka mengadukan nasibnya kepada legislatif terkait tes PPPK  2021.  ”Jadi kedatangan mereka untuk mempertanyakan regulasi PPPK dan evaluasi hasil pengumuman hasil tes PPPK guru 2021,” kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Haris Bobihoe, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (16/10).  Haris mengatakan, secara normatif pihaknya sudah memahami keluhan para guru honorer dan tenaga kependidikan. Yang harus dilakukan saat ini adalah perbaikan data guru honorer.  ”Kita akan meminta penambahan kuota mengingat Jabar penduduknya salah satu terbanyak di Indonesia, distribusi formasi yang harus jelas, kami akan berkoordinasi bersama dispendik dan BKD mengenai formasi guru di Jawa Barat,” kata Haris.  Abdul Haris menekankan bahwa Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus memformulasikan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait. ”Kami minta kepada dispendik dan BKD akan melakukan evaluasi terhadap kendala yang ada pada proses tahap penerimaan guru P3K,” terang Haris.  Dia juga mengapresiasi langkah yang ditempuh para guru honorer dan tenaga kependidikan selama ini. Pihaknya siap mengawal tuntutan tersebut ke pemerintah pusat.  ”Kami akan komunikasikan bersama pemerintah pusat dalam hal ini Komisi X DPR,” papar Haris.  Sementara, itu Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya berpesan agar kepada semua penyelenggara mulai dari pusat sampai daerah untuk selalu melakukan evaluasi berkala. Hal itu agar ke depan apabila ada kekurangan bisa diperbaiki pada tahap selanjutnya.  ”Harapan kami mohon ada evaluasi bagi semua penyelenggara di pusat maupun di provinsi dan di daerah sebagai pemberi input agar kekurangan di tahap satu bisa diperbaiki di tahap dua dan tiga dan kalo memang masih ada kekurangan bisa diperbaiki tahun depan lagi,” tambah Abdul Hadi Wijaya.

Guru Honorer Adukan Nasibnya ke DPRD Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-gembira-p3k-bagi-honorer-siap-digelar-3-bidang-ini-diutamakan_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Sejumlah peserta sedang mengikuti tes menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Sejumlah peserta sedang mengikuti tes menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) mendapati temuan kendala dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer. Salah satunya adalah tidak bisa mengikuti ujian meski lolos verifikasi pemberkasan, memiliki nomor ujian dan cetak kartu.  Adapun, para guru honorer tersebut pun akhirnya tidak bisa mengikuti ujian tahap pertama karena tidak mandapatkan lokasi dan tanggal tes. Dikatakan bahwa itu disebabkan karena peserta tidak mendaftar formasi di sekolah induk.  Mereka pun pun diarahkan untuk seleksi PPPK gelombang ke dua. Akan tetapi, Presiden AGSI Sumardiansyah Perdana Kusuma tidak bisa menerima hal itu, karena dinilai tidak adil.  Sebab, mereka akan bersaing dengan pelamar lain dari jalur umum dengan jumlah formasi sisa. Oleh karenanya, pihaknya akan memaksa pemerintah untuk tetap memberikan kesempatan bagi guru honorer untuk ujian di gelombang pertama.  "Bahwasannya para guru sejarah, dan guru honorer lainnya, guru mata pelajaran lainnya, yang memenuhi syarat, dia lolos verifikasi berkas, dia cetak kartu ujian, dia harus tetap ikut pada gelombang pertama," ungkap dia dalam telekonferensi pers, Selasa (14/9).  Terkait dengan perubahan teknis, ia menyerahkannya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Ia berharap para guru honorer tersebut tetap dapat mengikuti gelombang pertama atau diganti dengan jadwal lain.  "Teknisnya terserah Kemendikbud. Apakah memang masih bisa dikondisikan dalam satu pekan terakhir ini, ketika proses berjalan atau disusulkan melalui alokasi waktu yang berbeda. Intinya hak teman-teman untuk seleksi gelombang pertama akan kita kawal, dan itu keharusan yang tak bisa ditawar," pungkasnya.

Punya Kartu Ujian, AGSI Geram Guru Honorer Tak Dapat Jadwal Tes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/cpns-1.jpg" alt="Dokumentasi peserta mengikuti ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS). Didik Suhartono/Antara" width="100%">
<figcaption>Dokumentasi peserta mengikuti ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS). Didik Suhartono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah memulai seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), pemerintah segera menggelar tes untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bedanya, calon peserta tes PPPK tak akan menghadapi seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB).  Plt Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Katmoko Ari Sambodo menjelaskan, untuk calon PPPK guru, hanya ada dua seleksi, yakni administrasi dan kompetensi. Seleksi kompetensi terdiri atas kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. ”Jadi, tidak ada SKD dan SKB,” ujarnya.  Kendati begitu, sama dengan seleksi CPNS, untuk bisa lulus dalam seleksi kompetensi, pelamar PPPK guru harus memenuhi nilai minimal dalam bentuk nilai ambang batas (passing grade). Hal itu diatur dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 1127 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2021.  Menurut Katmoko, passing grade seleksi kompetensi teknis PPPK guru 2021 berbeda-beda untuk setiap jabatan. Sebab, mata pelajaran yang diajarkan berbeda dan jenjang pendidikan juga beragam, mulai TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Namun, untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, calon PPPK harus memenuhi nilai minimal 130. Sedangkan nilai minimal untuk wawancara adalah 24.  ”Perlu diingat, ketentuan nilai ambang batas ini dikecualikan bagi seleksi PPPK guru pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,” katanya.

Seleksi Calon PPPK tanpa SKD dan SKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Dok.Tes-SKB-CPNS-Pemkot-Surabaya-2.jpg" alt="Ilustrasi peserta mengikuti tes SKD CPNS tahun lalu. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peserta mengikuti tes SKD CPNS tahun lalu. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan melaksanakan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan PPPK non-guru pada 2 September 2021. Sejumlah persyaratan perlu dilampirkan untuk mengikuti seleksi tersebut.  Salah satunya adalah melakukan swab test RT PCR atau antigen sebagai syarat ikut serta dalam seleksi tersebut. Akan tetapi, bagaimana jika ketika sampai di lokasi tes, peserta terdeksi Covid-19?  Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen menuturkan, mereka yang dikonfirmasi positif di lokasi akan melakukan tes di ruangan terbuka.  "Misalnya sudah rapid test atau PCR dan hasilnya negatif, tapi pas hari H dan sudah terlanjur datang itu hasilnya positif, mereka akan ditempatkan ke tempat ujian yang sudah disediakan di ruang terbuka, tidak ada AC karena sirkulasi udara harus terbuka luas," jelas dia dalam telekonferensi pers, Rabu (25/8).  Mengikuti ujian ditempat terbuka tentunya tidak nyaman dan bisa berdampak pada hasil tes nanti. Maka dari itu, peserta wajib untuk menjaga kondisi kesehatan diri mereka sebelum melaksanakan ujian.  "Itu ada ruangan terbuka untuk mereka ujian, mereka pasti tidak nyaman, mereka tinggal memilih apakah akan ujian dengan kondisi tidak nyaman atau nyaman. Tapi nanti kita akan koordinasikan untuk bekerjasama soal (penyediaan fasilitas tes) antigen," tutur dia.  Terkait dengan wajib double mask, ini harus dilakukan dan pihaknya akan menyediakan masker tambahan apabila ada peserta yang hanya memakai 1 lapis saja. Untuk masker N95 yang merupakan standar medis pun harus tetap menggunakan 2 lapis.  "Masker ini kan pada dasarnya untuk melindungi diri kita sendiri, rekomendasi WHO itu dengan varian delta sekarang ini tingkat penyebarannya kan cepat dan upaya kita menggunakan double mask untuk melindungi diri kita agar kita aman dan menyelematkan orang lain," ujar Suharmen.  "Apa masker N95 menjamin atau tidak, sekarang itu banyak palsunya, bisa dicap N95 tapi kualitasnya tidak, jadi kami mengimbau agar tetap pakai double mask, penggunaan masker ini untuk melindungi peserta yg bersangkutan, peserta lain dan petugas di lapangan, jadi tetap menggunakan double mask," pungkas dia.

Terdeteksi Covid-19, Peserta Akan Jalani Tes SKD di Ruang Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Satriwan-Salim-Dok.-Pribadi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana akan melakukan rekrutmen seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. Formasi yang disediakan berjumlah 1 juta.  Terkait hal itu, Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan tes kepada guru yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Khususnya yang memiliki sertifikat pendidik.  "Saya rasa mereka yang profile seperti ini, mengabdi lebih dari 10 tahun dan memiliki sertifikat pendidik, mestinya tidak lagi mengikuti tes," terang Satriwan dalam siaran YouTube Pendidikan VOX Point, Senin (18/1).  Pasalnya, guru yang telah mengabdi selama puluhan tahun itu tentunya memiliki portofolio kerja. Dari situ pemerintah dapat memastikan mereka layak diangkat menjadi PPPK atau tidak.  "Ada portofolio yang bisa di crosscheck secara sistem. Kalau diperlukan tes juga, berarti portofolio itu nggak dianggap negara, kepemilikan sertifikat pendidik nggak dianggap dong. Jadi perlakuannya mesti berbeda dari yang baru lulus PPG (pendidikan profesi guru), honorer 3 tahun," jelasnya.  Satriwan mengungkapkan bahwa para guru honorer ini berharap masa bakti mereka dapat menjadi penentu untuk bisa diangkat langsung tanpa tes.  "Guru-guru honorer berharap pengabdian mereka itu menjadi penentu, termasuk sertifikat pendidiknya. Kita tidak bisa menyampurkan (dengan yang baru), kita liat pengabdian lebih dari 10 tahun sebagai honorer dan memiliki sertifikat pendidik," imbuhnya.  "Di sisi lain kita punya utang budi atau utang moral kepada guru honorer, karena 40 persen kebutuhan guru kita di sekolah negeri itu diisi oleh guru honorer," tandas Satriwan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/RknY8hLReCo

Guru Masa Pengabdian 10 Tahun Lebih Sebaiknya Tidak Perlu Tes PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/membedah-pp-tentang-pppk-regulasi-era-jokowi-yang-dikeluhkan-honorer_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dianggap menjadi kado pahit bagi guru honorer." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dianggap menjadi kado pahit bagi guru honorer.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan masa transisi lima tahun bagi tenaga honorer untuk menjadi ASN melalui tes CPNS maupun seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jika belum lolos, masih ada kesempatan bagi mereka untuk bekerja di instansi pemerintah dengan gaji sesuai dengan UMR.  Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi para tenaga honorer untuk mendaftar CPNS dan PPPK. Honorer K-2 yang berusia kurang dari 35 tahun bisa mendaftar CPNS, sedangkan honorer K-2 berusia lebih dari 35 tahun bisa mengikuti seleksi PPPK.  ’’Silakan, selama tenaga honorer tersebut memenuhi persyaratan. Kemudian, memang ada formasi yang dibuka oleh instansi yang mengusulkan,’’ katanya kemarin.  Dalam lima tahun, terhitung sejak PP 49/2018 terbit, pemerintah berharap tenaga honorer mengikuti prosedur seleksi. Jika tidak lolos hingga 2023, kata Setiawan, mereka bisa tetap bekerja sepanjang dibutuhkan instansi pemerintah tersebut. ’’Dan diberi gaji sesuai UMR di wilayah kerja masing-masing. Ditanggung APBD,’’ terang Iwan, sapaan akrabnya.  Meski demikian, opsi kebijakan tersebut bergantung pada evaluasi setelah lima tahun masa transisi. Rekrutmen CPNS dan PPPK hingga 2023 memenuhi atau tidak. ’’Yang jelas, keputusan tidak hanya dari Kemen PAN-RB, tapi juga melibatkan Kemendikbud, Kemenkeu, dan kementerian/lembaga lain. Intinya, dipertahankan atau tidak, itu tergantung kebutuhan organisasi,’’ ungkapnya.  Menurut Iwan, masa transisi dimanfaatkan untuk merapikan masalah honorer. Karena itu, pihaknya bersama Kemenkeu masih menghitung kebutuhan pegawai di seluruh Indonesia. Dihitung pula berapa kekurangannya dalam 2–3 tahun ke depan. Termasuk mempertimbangkan kemampuan anggaran belanja pegawai pemerintah.  Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2-I) Titi Purwaningsih membenarkan, dalam pertemuan antara pemerintah dan Komisi II DPR, disepakati penghapusan tenaga honorer. ’’Namun, ada kesepakatan lagi yang tidak tertuang, (yakni) akan menyelesaikan dahulu honorer kategori dua (K-2),’’ ungkapnya kemarin.  Pihaknya tidak berkeberatan dengan penghapusan tenaga honorer itu. Apalagi, sejak 10 Januari 2013 ada surat larangan pengangkatan tenaga honorer dari pemerintah. Menurut dia, penghapusan tenaga honorer sebaiknya dimaknai sebagai komitmen pemerintah untuk mengalihkan status mereka menjadi PNS atau PPPK.  Namun, dalam pengalihan atau pengangkatan tenaga honorer, Titi berharap pemerintah memberikan solusi yang saling menguntungkan. Dia mengusulkan pembuatan payung hukum atau regulasi untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK.

Pemerintah Buka Opsi Honorer Tetap Bekerja dengan Gaji UMR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/honorer-maunya-tetap-pns-revisi-asn-jalan-satu-satunya_m_-640x421-1.jpg" alt="ILUSTRRASI PNS (Jawa Pos Radar Madiun)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRRASI PNS (Jawa Pos Radar Madiun)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) gelombang II kemungkinan bakal tidak sesuai jadwal. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut bisa saja pelaksanaan tes dilaksanakan bersama dengan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019.  Kuota kebutuhan seleksi aparatur sipil negara (ASN) tahun ini mencapai 254.173 kursi. Dari jumlah tersebut, 85.537 kursi sebagai PNS dan 168.636 kursi lainnya untuk PPPK.  Sementara itu, sebanyak 46.425 kursi CPNS dan PPPK dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat. Sisanya disebar ke instansi daerah.  Kepala BKN Bima Haria Wibisana menuturkan, seleksi PPPK gelombang II yang semula dijadwalkan pada Agustus kemungkinan akan mundur. Sebab, hingga batas waktu 12 Juli lalu baru 70 persen usulan formasi dari seluruh instansi yang masuk. Lamanya pengusulan lantaran beberapa instansi daerah belum mahir mengidentifikasi kebutuhan formasi.  "Daerah masih bingung mengusulkan. Kira-kira CPNS butuh berapa, PPPK berapa," ujar Bima.  Menurut Bima, hal ini memang tidak mudah. Karena harus dihitung betul semuanya. Termasuk jumlah pegawai pensiun, mengundurkan diri, dan menilik apakah ada pembangunan sekolah baru atau tidak. Sehingga, usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat sesuai dengan kemampuan dan memadai.  "Saya tidak mau kalau sudah ada usulan, tapi daerah nanti bilang anggaran daerah kami belum cukup. Aduh kalau kayak gitu ribut nanti," imbuh Bima.  Menurut dia, pelaksanaan seleksi PPPK dan CPNS tidak menutup kemungkinan bakal digelar bersamaan dalam satu rangkaian. Secara sistem dua tes tersebut sama-sama menggunakan computer assisted test (CAT). Hanya berbeda manajemen pelaksanaannya saja.  "Bisa jadi, karena dari sisi sistem enggak ada bedanya. Seleksi PPPK juga lebih cepat karena hanya sekali tes. Setelah tes PPPK langsung nyambung CPNS, kalau bisa seperti itu," paparnya.  Jika memang demikian, masyarakat akan dibuat bingung untuk memilih mendaftar PPPK atau CPNS. Meskipun diakui Bima, hingga saat ini, memang belum ada aturan peserta boleh mendaftar keduanya atau hanya memilih salah satu.  Meski begitu, alumnus jurusan Teknik Mesin, Institut Sepuluh Nopember Surabaya itu menyarankan agar peserta fokus mempersiapkan diri pada salah satu tes saja. "Saran saya mending enggak usag gambling," imbuhnya.  Sebab, materi soal tes berbeda. Untuk soal PPPK meliputi uji kompetensi teknis sebanyak 40 soal, manajerial 40 soal sosio kultural dengan 10 soal, dan wawancara 10 soal. Semuanya pilihan ganda dikerjakan dalam sekali tes.  Sedangkan, tes CPNS harus melalui dua kali seleksi. Yakni, seleksi kompetensi dasar (SKD) meliputi tes karakteristik pribadi 35 soal, intelegensia umum 30 soal, dan wawasan kebangsaan dengan 35 soal. Setelah lolos SKD, baru peserta akan menjalani seleksi kemampuan bidang di instansi masing-masing.  Mengenai tanggal pelaksanaa, Bima belum bisa memastikan. Sebab, harus menunggu pengusulan formasi 100 persen. "Baru akan ada rapat koordinasi. Nah, kita tunggu itu," tandasnya.

Tes CPNS dan PPPK 2019 Bisa Digelar Berbarengan

Tes PPPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tes PPPK

Berita Terkini