<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/marak-kpps-positif-covid.jpg" alt="SYARAT WAJIB: Petugas kesehatan mengambil sampel darah anggota KPPS yang mengikuti tes cepat Covid-19 di Kantor Wali Kota Depok, Jabar, Senin (16/11) lalu. Sebelum bertugas, para petugas KPPS itu wajib dinyatakan bebas Covid-19. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SYARAT WAJIB: Petugas kesehatan mengambil sampel darah anggota KPPS yang mengikuti tes cepat Covid-19 di Kantor Wali Kota Depok, Jabar, Senin (16/11) lalu. Sebelum bertugas, para petugas KPPS itu wajib dinyatakan bebas Covid-19. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah tes <a href="https://www.jawapos.com/tag/uji-spesimen/">spesimen</a> di Indonesia mendekati target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Berdasar data Satgas Covid-19, jumlah testing di Indonesia sudah 96,35 persen. Namun angka kasus positif juga makin tak terkendali.  "Peningkatan testing juga diikuti tren <a href="https://www.jawapos.com/tag/positif-covid-19/">kasus positif</a> yang makin memburuk," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Prof <a href="https://www.jawapos.com/tag/wiku-adisasmito/">Wiku Adisasmito</a> dalam konferensi pers virtual, Selasa (8/12).  Menurut dia, hal itu disebabkan masyarakat lalai dengan protokol kesehatan. Data survei Satgas Covid-19 menunjukkan tingkat kepatuhan memakai masker turun dari 83,67 persen pada September menjadi 57,78 persen pada awal Desember.  Kondisi ini, kata dia, diperburuk juga dengan kenyataan bahwa kedisiplinan menjaga jarak juga turun dari 59,57 persen jadi 41,75 persen pada periode yang sama. "Seharusnya angka testing tinggi tdk diikuti peningkatan kasus positif. Artinya, penualran makin tidak terkendali," tukas Prof Wiku.  "Tolong pengertiannya, tolong kerja sama yang serius, jangan sampai kerja keras kita hilang percuma," tambahnya.  Berdasar data Kemenkes pada seminggu terakhir, terjadi kenaikan kasus 13,5 persen yaitu dari 36.599 di minggu lalu jadi 41.536 minggu ini. Pada pekan ini, jumlah provinsi yang mengalami kenaikan kasus lebih banyak dari provinsi yang mengalami penurunan kasus.  "Hal ini menunjukkan penanganan di sebagian besar provinsi mengalami perkembangan ke arah yang kurang baik," kata Prof Wiku.  Pekan ini, kata dia, provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan kasus yang sangat signifikan. Jika dilihat perkembangan harian, Jawa Barat sempat naik 1.648 kasus dalam satu hari pada 3 Desember lalu. Selain itu, Jawa Timur masih masuk 5 besar kenaikan kasus tertinggi pekan ini. Dengan ini, Jawa Timur bertahan di 5 besar selama 4 minggu berturut-turut, ini sangat mengecewakan. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/12/2020/kepatuhan-3m-harus-ditingkatkan-untuk-menekan-angka-penularan-covid-19/">Kepatuhan 3M Harus Ditingkatkan Untuk Menekan Angka Penularan Covid-19</a></li> </ul> "Ini kondisi yang harus diperbaiki bersama. Saya meminta kepada semua provinsi untuk segera lakukan upaya menekan laju penularan dengan evaluasi menyeluruh terkait implementasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/protokol-kesehatan/">protokol kesehatan</a>. Evaluasi harus dilakukan terkait kepatuhan masyarakat dan peran satgas daerah, lakukan dengan sungguh-sungguh," tutupnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=4gM2lIqvrk4

Tes Nyaris 100 Persen, Tapi Penularan Covid-19 Makin Tak Terkendali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ratusan-sampel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tenaga kesehatan terus bertumbangan. Sedangkan jumlah pasien positif juga masih bertambah. Di Jawa Timur, provinsi dengan jumlah dokter dan perawat meninggal tertinggi selama pandemi Covid-19, misalnya, ada klaster yang tengah menjadi sorotan: Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam Blokagung, Banyuwangi. Sebanyak 539 santri di sana positif Covid-19.  Jawa Pos Radar Banyuwangi melaporkan kemarin (31/8), sebanyak 4.600 sampel swab test yang diadakan Minggu (30/8) juga telah dikirim ke laboratorium di Balitbangkes Jakarta dan BBTKLPP (Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit) Surabaya. Seraya menunggu hasilnya, ribuan santri itu dikarantina.  Mengacu pemberian sampel sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi dr Widji Lestariono memprediksi sekitar 80 persen dari sampel yang dikirim tersebut mungkin positif Covid-19. Tapi, Rio (sapaan akrabnya) memastikan bahwa hasil dari swab test itu tidak akan dirilis ke publik seperti sebelumnya. Tapi dipakai acuan satgas Covid untuk melakukan treatment kepada para santri.  ”Hasil yang diambil kemarin akan kita gunakan sebagai acuan untuk memilah santri berdasar kondisinya. Mereka akan dijaga selama 24 jam dalam waktu 12 hari, jadi bukan untuk dirilis,” kata Rio kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/09/2020/dokter-seminggu-hanya-dijatah-satu-masker-n95/">Dokter Seminggu Hanya Dijatah Satu Masker N95</a>  Saat ini tim gabungan dari satgas Covid-19 terus melakukan penanganan dalam karantina masal di Ponpes Darussalam Blokagung. Sebanyak 60 tenaga medis disiagakan di enam titik pos penjagaan di area pondok. Kemudian di luar ada TNI-Polri yang ikut menjaga dan mengawasi lokasi tersebut. Minihospital dengan fasilitas bed, oksigen, dan perlengkapan rawat inap tetap stand by di dekat pesantren. Kemudian dapur umum dari BPBD dan dinsos juga tetap beroperasi melayani kebutuhan makanan bagi santri.  Rio menambahkan, benang merah awal mula kasus persebaran Covid-19 di pesantren sudah ditemukan. Virus tersebut berawal dari salah satu santri yang berasal dari wilayah Indonesia Timur. Santri itu diketahui tertular virus dari orang tuanya.  ”Sejak awal kita beri kebijakan seluruh santri agar rapid test dulu. Sebanyak 45 puskesmas menyediakan rapid test gratis. Puskesmas tidak tahu siapa yang masuk, kita minta pengasuh pondok datang ke puskesmas setempat,” jelasnya.  Sementara itu, di Jakarta, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Waryono berharap penanganan pesantren di Banyuwangi itu bisa seperti di Pesantren Gontor, Ponorogo. ”Kemenag dan Gugus Tugas Covid-19 sedang menangani kasus ini agar cepat selesai,” katanya.  Pemprov Jatim juga turut turun tangan membantu Pemkab Banyuwangi menangani klaster di pesantren tersebut. Selama tiga hari ke depan, pemprov akan membantu menyediakan makan untuk sarapan. Sedangkan makan siang dan malam disediakan Pemkab Banyuwangi. Mulai Kamis (3/9) sudah akan ada pemilahan dapur.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/09/2020/100-dokter-gugur-karena-covid-19-idi-minta-diberi-perlindungan-ekstra/">100 Dokter Gugur karena Covid-19, IDI Minta Diberi Perlindungan Ekstra</a>  Sebanyak 3.000 porsi nasi kotak akan disiapkan TNI, 1.500 porsi dari Pemprov Jatim, dan 1.500 porsi dari Pemkab Banyuwangi. ”Setiap harinya akan seperti itu, jadi bisa cepat. Menyediakan 6.000 nasi kotak per waktu makan itu jumlah yang besar, jadi membutuhkan banyak tenaga,” ungkap Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono yang memantau langsung ke dapur umum di Lapangan Kaligesing, Desa Karangmulyo, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi, kemarin.

Ratusan Tenaga Kesehatan Positif Korona, Ribuan Sampel Dikirim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/com-Hari-ke-9-Observasi-WNI-dari-Wuhan-haritsah-almudatsir-4.jpg" alt="Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Hubei, China melakukan senam bersama prajurit TNI pada hari kesembilan di Hanggar Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020). Menurut Kantor Staf" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Hubei, China melakukan senam bersama prajurit TNI pada hari kesembilan di Hanggar Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020). Menurut Kantor Staf</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkembangan virus korona jenis baru sejak awal kemunculannya di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019 hingga saat ini semakin menunjukkan perubahan. Sebelumnya, virus COVID-19 itu menyerang seseorang kemudian menunjukkan gejala demam, batuk, dan sesak napas. Namun belakangan, virus tersebut justru berkembang menjadi tak bergejala atau asimtomatik.  Maka saat memutuskan memulangkan 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, Tiongkok, pusat epicentrum awal, Kemenkes memutuskan akan menguji spesimen mereka jika menunjukkan gejala. Tapi, selama dalam masa observasi di Natuna, 238 WNI memang belum dites. Sebab tidak menunjukkan gejala virus korona.  Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto menjelaskan, kondisi perkembangan virus saat memulangkan 238 WNI memang masih dalam tahap gelombang pertama (first wave). Saat itu, gejala virus korona sangat jelas seperti demam, batuk, dan sesak napas.  Namun, 238 WNI dari Wuhan itu sehat selama masa observasi. Sehingga tak perlu dites.  "238 WNI dari Wuhan, masih dengan stereotipe kasus first wave. Jadi saat itu mereka sehat dan tak bergejala," kata Yurianto kepada wartawan, Selasa (3/3).  Lalu kini ketika virus semakin berubah karakternya menjadi tak bergejala atau asimtomatik (second wave) perlukah mereka dites ulang lagi? Menurut Yurianto, semuanya masih sehat-sehat saja sampai saat ini.  "Mereka baik-baik saja sampai sekarang enggak ada masalah. Enggak perlu periksa lagi," tegasnya.  JawaPos.com mencoba bertanya kepada sejumlah WNI dari 238 WNI yang dipulangkan dari Wuhan. Mereka sebetulnya tak masalah jika memang harus dites saat itu. Akan tetapi informasinya, hanya yang bergejala saja yang dites.  "Saat kamı dikarantina kami semuanya tidak menunjukkan gejala menurut standard Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) saat Itu hanya orang yang menunjukkan gejala dan pernah melakukan kontak dengan suspect atau pernah berada di daerah yang terdampak maka wajib dilakukan tes. Namun pada saat itu kami semuanya hingga 14 hari masa inkubasi tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut meskipun kami dari epicentrum virus Korona," kata salah satu WNI dari Wuhan.  Mereka sebetulnya tak masalah jika harus dites. Sayangnya justru beredar informasi jika 238 WNI tidak dites lantaran biayanya tes uji yang mahal. Namun hal itu sudah dibantah Kemenkes.  "Walau demikian kami semua pasti akan lebih merasa sangat aman dengan tes itu sendiri, mengingat sekali lagi kami tinggal di Kota Wuhan. Kami juga udah lewat 28 hari, belum ada yang sakit sejauh ini. Belum ada gejalanya. Kalau ditanya dites? Ya maulah dites, akan lebih baik untuk kami, menenangkan kami," katanya.  Saksikan video terkait virus korona berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=S6jbGrSpjbs  Video lainnya terkait virus korona:  https://www.youtube.com/watch?v=t5jGYy44NHU  https://www.youtube.com/watch?v=7yOz6ST6Xho

Belum Dites Spesimennya, Perlukah 238 WNI dari Wuhan Diperiksa Lagi?