<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221103-WA0063.jpg" alt="Ketua PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule di Mapolda Jatim. Alex Qomarulla/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ketua PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule di Mapolda Jatim. Alex Qomarulla/JawaPos</figcaption>
</figure>Komnas HAM Minta Penyidikan Tak Berhenti di Enam Tersangka  JawaPos.com – Dengan mengenakan pakaian serbahitam, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menenteng sejumlah dokumen di tangan kiri saat tiba di gedung Ditreskrimum Polda Jatim pukul 10.15 kemarin (3/11).  Dia menyebut dokumen yang dibawa untuk mendukung pemeriksaan. ”Banyak berkas,” katanya sembari memasuki ruang pemeriksaan.  Selama sekitar lima jam mantan Kapolda Metro Jaya itu diperiksa. Iwan Bule, demikian Iriawan biasa disapa, keluar dari ruang pemeriksaan pukul 15.00. Namun, dia kembali memilih tidak berkomentar banyak  Iriawan hanya menyatakan tidak bisa mendatangi pemeriksaan pekan lalu karena harus mengikuti rapat dengan FIFA terkait persiapan Piala Dunia U-20. ”Tadi, selain pemeriksaan tambahan, kami juga menyerahkan beberapa dokumen,” ucapnya.  Dia enggan memerinci jumlah dokumen yang diberikan kepada penyidik. Iwan Bule menyebut dokumen itu bisa menjadi gambaran tugas PSSI. ”Untuk materi pertanyaan tadi bisa (tanya) ke penyidik,” tuturnya sambil berusaha berjalan ke arah mobil.  Juru Bicara PSSI Ahmad Riyadh mengungkapkan, materi pemeriksaan adalah kelanjutan dari sebelumnya. Iwan Bule diminta menjelaskan peran dan fungsi PSSI. Termasuk dalam sebuah pertandingan. ”Operator liga siapa, pelaksanaannya bagaimana, siapa penanggung jawab kompetisi dan pertandingan,” paparnya.  Salah satu dokumen yang diserahkan ke penyidik, kata Riyadh, adalah SK PSSI. Lalu, dokumen workshop yang pernah dijalankan PSSI. Mulai terhadap klub, panpel, sampai yang berkaitan dengan komersial. ”Kan ada tahapan-tahapan yang dilakukan PSSI sebelum menggulirkan liga,” kata pria yang juga ketua Asprov PSSI Jatim tersebut.  Secara terpisah, Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto mengatakan, selain Iwan Bule, penyidik memeriksa dua saksi lain. Namun, dia tidak menyebutkan identitasnya. ”Yang jelas dari Kemenpora dan Kemenkum HAM. Sebagai saksi ahli,” ujarnya. Total saksi yang sudah diperiksa penyidik terkait perkara itu 129 orang. Sebanyak 14 di antaranya adalah saksi ahli dari berbagai bidang ilmu.  Di Jakarta, Komnas HAM menyerahkan hasil investigasi atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan kepada Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD kemarin. Di hadapan awak media, Komnas HAM menyampaikan harapan agar proses hukum yang berjalan tidak berhenti sampai enam orang tersangka.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/iriawan_bawa_1-750x316.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TUNGGU TINDAK LANJUT: Menko Polhukam Mahfud MD (dua dari kiri) menerima laporan hasil investigasi Komnas HAM terkait tragedi Kanjuruhan kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyampaikan, proses hukum menjadi salah satu poin yang disampaikan kepada Mahfud. Poin itu juga akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Polri. ”Kami diskusikan bagaimana logikanya enam tersangka itu tidak cukup. Karena dalam temuan kami, enam tersangka yang sudah ditetapkan kepolisian itu tidak cukup,” katanya.  Pihaknya tidak mengesampingkan langkah hukum yang sudah dilakukan Polri. Namun, kata Anam, berdasar temuan, masih ada pihak lain yang harus bertanggung jawab atas tragedi yang mengakibatkan hilangnya 135 nyawa tersebut. ”Ada layer-layer tertentu yang sampai level bertanggung jawab dalam urusan tata kelola sepak bola ini, juga harus ada tanggung jawab pidananya,” ujarnya.  Menurut Anam, investigasi yang dilakukan Komnas HAM mendapati fakta bahwa tragedi di Kanjuruhan bukan semata-mata soal pelanggaran administrasi. Tidak pula hanya terkait pelanggaran aturan PSSI. ”Tetapi, masuk ke logika dan ranah hukum pidana,” imbuhnya.  Karena itu, Komnas HAM menilai sangat penting bagi aparat kepolisian mengejar dan menindak semua pihak yang memiliki tanggung jawab atas tata kelola sepak bola di Indonesia.  Petunjuk Jaksa  Jaksa peneliti Kejati Jatim mempertimbangkan untuk menggunakan saran Tim Gabungan Aremania (TGA) sebagai petunjuk dalam pengembalian berkas perkara ke penyidik Polda Jatim atau P-19. Saat ini jaksa tengah menyusun petunjuk P-19 setelah menyatakan berkas perkara tidak lengkap (P-18). ”Kami akan pelajari dulu faktanya seperti apa karena baru kami terima (saran dari TPG),” kata Bambang Winarno, salah seorang jaksa peneliti, setelah menemui anggota TPG di Kejati Jatim kemarin.  TPG bersama Kontras datang ke kantor Kejati Jatim untuk menyampaikan poin-poin yang bisa menjadi petunjuk jaksa dalam P-19. Andi Irvan, tim advokasi TPG dari Kontras, menyatakan bahwa pihaknya menyampaikan empat saran kepada jaksa. Yakni, memasukkan dugaan perbuatan penyiksaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 dan 354 KUHP.  Kedua, memasukkan dugaan perbuatan pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP. Sebab, banyak korban yang meninggal dunia secara cepat di tribun Stadion Kanjuruhan setelah ditembakkannya gas air mata. Ketiga, melaksanakan rekonstruksi ulang. Rekonstruksi yang sebelumnya dilakukan penyidik Polda Jatim dinilai tidak menunjukkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya.  Saran keempat, memohon kejati memberikan arahan kepada penyidik Polda Jatim untuk mengotopsi korban meninggal dunia dan visum kepada korban luka-luka berat. Menurut dia, di dalam hukum pidana, otopsi atas kematian di tempat umum secara tidak wajar dapat dilakukan tanpa persetujuan keluarga. Melainkan inisiatif penyidik dengan mengambil langkah persuasif kepada keluarga korban.  Jaksa Bambang mengatakan, petunjuk kepada penyidik maksimal akan diberikan Rabu (9/11).

Diperiksa Penyidik, Iwan Bule Bawa SK PSSI dan Dokumen Workshop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Logo-PSSI-PSSI.org_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Jaksa Nyatakan Berkas Perkara Tragedi Kanjuruhan Belum Lengkap  JawaPos.com – Kongres luar biasa (KLB) PSSI direncanakan berlangsung pada 18 Maret 2023. Pemerintah memastikan tidak akan melakukan intervensi dalam kongres yang akan memilih ketua umum PSSI tersebut.  "KLB yang sudah diputuskan oleh PSSI menjadi ranah PSSI. Silakan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah mereka putuskan," kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara kemarin (1/11).  Sebelumnya, kata dia, akan dilakukan koordinasi PSSI dan pemerintah dalam pelaksanaan KLB. Menurut Zainudin, rencana itu tidak jadi dilakukan. ’’Silakan PSSI melakukan sesuai ketentuan yang ada. Kan ada statuta FIFA,’’ terangnya.  Menpora menjelaskan, keengganan pemerintah untuk ikut campur terhadap KLB PSSI memiliki alasan. Pemerintah ingin menjaga kemandirian federasi sepak bola tanah air. Dengan demikian, apa pun hasilnya akan diserahkan ke PSSI.  Zainudin mengakui, dalam pertemuan kemarin, presiden tidak bertanya secara khusus terkait KLB. Namun, dia melaporkan beberapa hal yang menjadi tanggung jawabnya.  Terkait tragedi Kanjuruhan, dia menilai rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) sudah dilaksanakan. Salah satunya soal perbaikan lapangan yang tengah dikerjakan Kementerian PUPR. ’’FIFA juga sedang ada di sini dengan tim task force,’’ tutur Zainudin.  Di sisi lain, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD juga menyebut seluruh rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan telah dilaksanakan. ’’Semua sudah jalan. Perubahan peraturan, transformasi, semuanya sudah. Dan, yang penting, pidananya jalan,’’ katanya.  Meski ketua umum dan pengurus PSSI belum menyatakan akan mundur sebagaimana rekomendasi TGIPF, Mahfud menuturkan bahwa KLB menunjukkan bakal ada perubahan dalam kepengurusan PSSI. ’’Mereka sudah mau mundur melalui KLB. Mundur itu caranya bisa saya menyatakan berhenti, boleh KLB,’’ tambahnya.  Sementara itu, sejumlah klub Liga 1 berharap kompetisi bisa kembali bergulir tanpa menunggu hasil KLB PSSI. Menurut Direktur PSM Makassar Sadikin Aksa, klub-klub peserta Liga 1 sudah sangat merindukan kompetisi. ’’Kami berharap Liga 1 bisa jalan tanpa menunggu kongres,’’ terangnya.  Karena itu, Sadikin tak mau ambil pusing siapa yang bakal mengisi kepengurusan PSSI berikutnya. ’’Terlalu cepat untuk berbicara itu. Yang lebih tepat sekarang adalah bagaimana kejelasan kompetisi,’’ tuturnya.  Direktur Persib Teddy Tjahjono menambahkan, KLB PSSI dan Liga 1 adalah dua hal yang berdiri sendiri-sendiri. Karena itu, menurut dia, tak perlu menunggu KLB selesai agar Liga 1 bisa kembali bergulir. ’’KLB itu ada prosesnya. Ada aturan organisasinya. Jadi, memang harus dipisahkan antara KLB dan Liga 1. Sebab, Liga 1 bernaung di bawah PT Liga Indonesia Baru. Karena itu, kami berharap segera ada kepastian kapan kompetisi bisa dimulai,’’ jelas Teddy.  Berkas Perkara Tragedi Kanjuruhan  Jaksa peneliti Kejati Jatim menyatakan tiga berkas perkara milik enam tersangka tragedi Kanjuruhan belum lengkap atau P-18. Kasipenkum Kejati Jatim Fathur Rohman menyatakan, berkas perkara yang dikirim penyidik Polda Jatim itu belum menenuhi syarat formil atau materiil.  "Pada 31 Oktober 2022 jaksa penuntut umum Kejati Jatim telah mengirim surat pemberitahuan kepada penyidik bahwa berkas perkara belum lengkap (P-18)," terang Fathur kemarin. Namun, berkas itu belum dikembalikan jaksa kepada penyidik untuk dilengkapi atau P-19.  Fathur belum bisa mengungkapkan apa saja berkas perkara yang belum lengkap. Dia berdalih bahwa tim jaksa peneliti masih menyusun petunjuk yang perlu dilengkapi penyidik sebelum P-19. ’’Terkait petunjuk alat bukti formil materiil apa saja yang harus dilengkapi (P-19) masih proses penyusunan paling lambat 14 hari setelah tahap pertama,’’ ujarnya.  Sementara itu, Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto belum bisa berkomentar soal berkas perkara tersebut. Sebab, dia belum mendapat gambaran utuh dari penyidik.  Dirmanto menambahkan, penyidik punya komitmen tinggi untuk menuntaskan perkara tersebut. "Siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi itu pasti diproses," ungkapnya.

Pemerintah Tidak Intervensi KLB PSSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/1666862756451.jpg" alt="Ketua PSSI Mochamad Iriawan. (Dok Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua PSSI Mochamad Iriawan. (Dok Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengurus PSSI sempat bergeming atas desakan untuk mundur dan menindaklanjuti rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan. Namun, setelah ada suara dari dua klub, yakni Persis Solo dan Persebaya Surabaya, untuk menggelar kongres luar biasa (KLB), PSSI berubah sikap.  Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menyatakan bakal mempercepat KLB. Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga meminta PT Liga Indonesia Baru (LIB) untuk menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) setelah Direktur Utama PT LIB Akhmad Hadian Lukita ditetapkan sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan dan ditahan.  Keputusan tersebut diambil setelah PSSI menggelar rapat exco emergency meeting di kantor PSSI, Jakarta, Jumat (28/10) malam. Rapat dihadiri seluruh anggota Komite Eksekutif PSSI yang berjumlah 12 personel.  Iriawan menerangkan, berdasar Pasal 34 ayat 2 Statuta PSSI tentang Kongres Luar Biasa, seharusnya KLB bisa digelar jika ada 2/3 delegasi yang mewakili anggota PSSI mengajukan permintaan tertulis. Setelah persyaratan itu dipenuhi, Exco PSSI akan melakukan tahapan verifikasi. Lalu, KLB bisa dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan setelah verifikasi selesai.  Exco PSSI, kata dia, memutuskan untuk mempercepat KLB pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim dua klub tersebut. ”Exco PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya. Sebab, Exco PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi yang mewakili anggota PSSI. Untuk itu, tahapan kongres luar biasa akan kami mulai dari berkirim surat pemberitahuan kepada FIFA yang berisi tentang usulan kongres,” ujar Iriawan melalui keterangan tertulis kemarin (29/10).  Anggota Exco PSSI Ahmad Riyadh menambahkan, secara prinsip, PSSI tidak bisa diintervensi pihak eksternal organisasi. Karena itu, permintaan KLB harus berasal dari anggota. Sejauh ini baru Persebaya dan Persis yang meminta KLB. Tapi, permintaan dari dua klub tersebut dianggap cukup kuat bagi Exco PSSI untuk mempercepat KLB.  ”Meski permintaan KLB kurang dari 2/3 delegasi, bagi kami tidak apa-apa. Menurut kami, 1–2 anggota yang meminta KLB sudah penting. Ada sesuatu apa di balik permintaan KLB? Makanya, kami putuskan untuk mempercepat KLB,” ujar ketua Komisi Wasit PSSI tersebut kepada Jawa Pos.  Lalu, kapan KLB PSSI digelar? Riyadh menjelaskan, penentuan waktu menunggu kesediaan waktu FIFA. Sebab, dalam KLB PSSI harus ada delegasi FIFA yang hadir. Besok PSSI bersurat ke FIFA. ”Nanti FIFA yang mempertimbangkan tanggalnya. Mereka menyesuaikan dengan agenda FIFA lainnya. Selain itu, FIFA harus memastikan terlebih dahulu verifikasinya sesuai. Sebab, ini bukan kongres rutin. Tapi kongres yang digelar di tengah jalan,” ungkap Riyadh.  Akmal Marhali, anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan, menilai KLB adalah hak konstitusi PSSI bersama para anggota dalam lingkup football family. Tapi, menurut Akmal, KLB adalah langkah yang harus diambil ketika para pengurus PSSI bertanggung jawab secara moral untuk mundur.  Faktanya, Exco PSSI memutuskan mempercepat KLB tanpa mengundurkan diri. ”Ketika (para pengurus PSSI) mundur, ada kekosongan kekuasaan. Di situ barulah diadakan KLB. Jadi, jangan dibuat melompat sehingga terjadi distorsi,” ucap Akmal.  Meski demikian, ada atau tidaknya KLB PSSI, Akmal berharap proses hukum pidana tetap berjalan.

Percepat KLB, PSSI Tunggu FIFA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Ketua-Umum-PSSI-Iwan-Bule-Ke-Komnas-HAM-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (Iwan Bule) tiba di Kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary, Jakarta, Kamis (13/10/2022). Iwan datang ke Kantor Komnas HAM terkait permintaan keterangan dari tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Sabtu" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (Iwan Bule) tiba di Kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary, Jakarta, Kamis (13/10/2022). Iwan datang ke Kantor Komnas HAM terkait permintaan keterangan dari tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Sabtu</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Selama lima jam, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim kemarin (20/10). Dia dicecar 45 pertanyaan oleh penyidik terkait dengan tragedi Kanjuruhan.  Iriawan alias Iwan Bule keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 18.00. Dia didampingi Ahmad Riyadh, ketua Tim Investigasi Tragedi Kanjuruhan PSSI.  Iwan Budianto, wakil ketua umum PSSI, yang juga diperiksa keluar setengah jam kemudian.  Iwan Bule enggan mengomentari pemeriksaan yang dijalaninya. Dia hanya menyebutkan tidak bisa memenuhi panggilan pertama pada Selasa (18/10) karena harus mengikuti rapat di Kuala Lumpur, Malaysia. ”Untuk materi pemeriksaan, bisa ke juru bicara kami,” ujarnya sembari buru-buru masuk ke mobil.  Riyadh mengatakan, Ketum PSSI mendapat 45 pertanyaan dari penyidik. Di antaranya, terkait dengan struktur, peran, dan tugas PSSI dalam memprogram pertandingan. ”Dari jadwal sampai pengawasan. Lengkap,” jelasnya.  Menurut dia, kehadiran dalam pemeriksaan itu juga bagian dari tanggung jawab PSSI seperti rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan. Selain itu, PSSI dan sejumlah pihak membentuk tim task force untuk memperbaiki masalah.  Disinggung soal rekomendasi TGIPF agar PSSI mengadakan kongres luar biasa (KLB), Riyadh mengatakan, hal itu menjadi masalah internal. Bukan pihak di luar PSSI. ”PSSI sudah empat kali mengadakan KLB sejak era Nurdin Halid. Hasilnya apa? Begini-begini saja,” paparnya. Karena itu, menurut pria yang juga menjadi ketua Asprov PSSI Jatim tersebut, PSSI memilih berkonsentrasi memperbaiki tata kelola.  Pengurus PSSI, lanjut dia, menghormati segala saran dan kritik. Jika ada yang meminta mereka mundur, persyaratan harus sesuai. ”Kalau yang minta voters dan memenuhi persyaratan, bisa. Tetapi kan sampai hari ini tidak ada usulan,” ujarnya.  Iwan Budianto juga memilih irit bicara terkait dengan pemeriksaan kemarin. Dia mengaku mendapat 70 pertanyaan dari penyidik. Materinya berkaitan dengan tupoksi PSSI. ”Soal fun football (dengan presiden FIFA, Red), message yang ingin disampaikan FIFA itu, banyak kejadian di sepak bola. Namun, sepak bola harus tetap jalan,” katanya sambil berusaha masuk ke mobil.  Di sisi lain, Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, kemarin penyidik tidak hanya memeriksa pengurus PSSI. Ada juga saksi ahli dari RSUD dr Saiful Anwar Malang untuk keperluan pemberkasan. ”Biar (berkas) bisa segera dikirim ke kejaksaan,” ujarnya.  Jenderal bintang dua itu menambahkan, penyidik terus mendalami perkara tersebut. Bukan tidak mungkin nanti ada tersangka lain. Sejauh ini juga belum ada keputusan untuk menahan enam orang yang sudah ditetapkan tersangka.  ”Hingga saat ini sudah 80 orang yang diperiksa sebagai saksi untuk menguatkan sangkaan tersebut,” terangnya.  Pada bagian lain, kemarin tim Komnas HAM tiba di Malang. Mereka langsung menuju Stadion Kanjuruhan dan mengecek rekaman CCTV yang sempat hilang.  CCTV pertama terdapat di area parkir utama. Rekaman di kamera pengawas itu hilang selama 3 jam 21 menit. Komnas HAM langsung mendatangi teknisi stadion. Di situ, mereka dijelaskan alasan rekaman hilang dengan durasi yang panjang.  Ternyata, ada penggantian kamera pada Jumat (30/9) atau H-1. ”Karena ada penggantian, harus ada penyesuaian instalasi. Ternyata sinkronisasi belum kelar. Makanya, pas hari kejadian, koneksi kamera macet. Kadang merekam, kadang tidak. Kadang nyambung, kadang tidak. Itu karena induk yang dipasang belum terinstal dengan sempurna,” kata Komisioner Komnas HAM Bidang Penyelidikan dan Pemantauan Mohammad Choirul Anam.  Dia memastikan sudah mengecek ulang dan tidak ada penghapusan rekaman CCTV.  Titik kedua adalah CCTV di depan lobi utama. Dia melihat kali terakhir kamera merekam pada pukul 22.21. Setelah itu, tidak ada rekaman yang terlihat. Beberapa menit ada yang hilang. Anam memastikan sudah mendapat salinan rekaman yang hilang itu. ”Ternyata ada rekaman dari pukul 22.21 sampai pukul 02.00. Ada barangnya, sekarang sedang proses kami kopi,” terang pria asli Malang itu.  Secara terpisah, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI M. Iriawan bisa saja turut diproses hukum. Sebagaimana hasil kerja tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF), harus ada yang bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Baik tanggung jawab hukum maupun moral. ”Tanggung jawab hukum pidananya sudah mulai disidik dan itu bisa saja kena ketua (umum) PSSI nanti,” tegas dia dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia (LSI) kemarin (20/10).  Pemeriksaan demi pemeriksaan terus berjalan. Menurut Mahfud, Polri juga masih terus mencari pihak-pihak yang turut memiliki tanggung jawab atas tragedi yang menyebabkan 133 Aremania kehilangan nyawa tersebut. Langkah itu sudah sesuai dengan rekomendasi TGIPF untuk Polri.  Mahfud menegaskan bahwa penyebab ratusan nyawa melayang pasca pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya itu adalah penembakan gas air mata. ”Saya nggak peduli sekarang berapa besar kandungan kimia (dalam gas air mata, Red) yang mematikan. Itu tidak penting. Karena bukan kimianya yang menyebabkan (kematian ratusan orang), tetapi penembakannya,” tegas dia.

Pengurus PSSI Mau Mundur jika Ada Usulan Voters

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/MALANG-Suasana-stadion-kanjuruhan-alfian-rizal_17.jpg" alt="Sisa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Sisa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>Apresiasi Polri Tiadakan Gas Air Mata, TGIPF Tunggu Tambahan Tersangka  JawaPos.com – Hingga tiga hari sejak diumumkan, PSSI belum memberikan tanggapan resmi atas rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan. Hari ini (17/10), sejumlah pengurus federasi sepak bola tanah air itu justru akan berangkat ke Malaysia untuk bertemu Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).  Sebagaimana diketahui, salah satu poin rekomendasi TGIPF untuk PSSI adalah meminta jajaran pengurus mengundurkan diri. ’’Tidak masalah. Itu hak mereka untuk tidak menanggapi. Mereka mungkin bingung mau menanggapi apa,’’ ujar Akmal Marhali, anggota TGIPF, kepada Jawa Pos tadi malam.  Akmal menjelaskan, TGIPF hanya menyampaikan laporan investigasi dan poin-poin rekomendasi kepada presiden. Selanjutnya, pemerintah akan menindaklanjuti hal itu. ’’Kami tidak dalam posisi menekan. Kami hanya menyampaikan rekomendasi. Yang mengeksekusi semua nanti pemerintah. Sekarang tugas publik adalah mengawasi rekomendasi-rekomendasi itu agar dijalankan,’’ tegasnya.  Menurut Akmal, salah satu pihak yang telah menjalankan rekomendasi TGIPF adalah kepolisian. Korps yang dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu sudah menyatakan kesiapan untuk meniadakan gas air mata dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola. ’’Polisi keren. Ini momentum bagi polisi untuk memperbaiki citranya. Dan, akan lebih keren jika polisi terus mengembangkan kasus dan menambah daftar tersangka,’’ tutur koordinator Save Our Soccer (SOS) itu.  Akmal berharap semua pihak yang mendapat rekomendasi TGIPF menjalankannya. Termasuk PSSI. Menurut dia, langkah-langkah PSSI untuk memperbaiki sepak bola Indonesia belum terlihat.  ’’Misalnya, terkait SOP pertandingan. Lalu, komitmen untuk menjalankan semua statuta atau regulasi. Juga, jaminan tidak ada lagi korban jiwa dalam sepak bola. Itu semua belum ada,’’ terang Akmal. ’’Kalau itu semua dijalankan, bukan mustahil (moratorium, Red) akan dicabut pemerintah,’’ imbuhnya.  Akmal menyayangkan langkah-langkah yang dibuat PSSI. Dia menyebut upaya perbaikan setelah tragedi Kanjuruhan belum terlihat, namun PSSI sudah mengagendakan Liga 1 kembali dimulai pada 25 November. ’’Seolah-olah mereka tidak ada sense of responsibility. Yang dipikirkan hanya bisnis,’’ ucap Akmal.  Di sisi lain, PSSI sedang bergerak sesuai timeline yang disusun bersama tim transformasi sepak bola Indonesia. Menurut agenda, hari ini induk federasi sepak bola Indonesia tersebut akan bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia.  Anggota Komite Eksekutif PSSI Ahmad Riyadh mengungkapkan, tujuan ke Kuala Lumpur adalah menghadiri agenda AFC. ’’Yang ke sana nanti Ketum, Waketum, wakil sekjen, dan beberapa staf PSSI,’’ kata pria yang akrab disapa Abah Riyadh itu kepada Jawa Pos melalui pesan singkat kemarin.  Agenda AFC di Kuala Lumpur juga akan dihadiri Presiden FIFA Gianni Infantino. Pada kesempatan tersebut, PSSI sekaligus akan membahas segala permasalahan sepak bola Indonesia. Termasuk membahas format ideal untuk melanjutkan kompetisi Liga 1.  ’’Selasa (18/10), pengurus PSSI kembali pulang ke Indonesia bersama presiden FIFA. Presiden FIFA memang akan berkunjung ke Indonesia,’’ jelas ketua tim investigasi PSSI untuk tragedi Kanjuruhan itu.  Bansos Korban Kanjuruhan  Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan anak-anak korban tragedi Kanjuruhan menerima bantuan sosial (bansos). Bantuan itu disalurkan dalam bentuk program bansos anak yatim.  Risma mengatakan, anak-anak yang ditinggal ayah serta istri yang ditinggal suaminya dalam tragedi Kanjuruhan memerlukan bantuan khusus. Karena itu, mereka dipastikan terdata untuk mendapat bantuan. ’’Berat ya, apalagi ada yang meninggalkan istri dan anak yang masih kecil,’’ ujarnya.  Di sisi lain, pemberian santunan kepada ahli waris korban yang meninggal telah dirampungkan. Akhir pekan lalu, dia sempat menyambangi keluarga korban tragedi yang menelan 132 nyawa itu di sejumlah wilayah. Salah satunya Pasuruan.  Di sana Risma menyerahkan santunan kepada 16 ahli waris. Masing-masing menerima Rp 15 juta. Keluarga korban yang hadir berasal dari Pasuruan, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Probolinggo, dan Jember. Turut hadir 3 orang luka berat yang menerima santunan Rp 5 juta dan 4 korban luka ringan yang mendapatkan Rp 2,5 juta. Hingga kini, jumlah korban luka masih didata.  Selain santunan, Kemensos juga memberikan dukungan psikososial dengan menghadirkan psikolog untuk memulihkan kondisi psikologis keluarga korban. Bantuan itu tidak hanya diperuntukkan bagi korban di wilayah Malang, tapi juga daerah-daerah lainnya. "Ini bukan hanya Malang yang menderita, bukan di Pasuruan saja. Kami di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, ikut berbelasungkawa," tuturnya.

Hari Ini PSSI Bertemu AFC di Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/tgipf_rekomendasi.jpg" alt="SERAHKAN LAPORAN: Jokowi berbincang dengan para anggota TGIPF di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>SERAHKAN LAPORAN: Jokowi berbincang dengan para anggota TGIPF di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022). (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu hasil kerja Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, mereka merekomendasikan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan jajaran exco (executive committee atau komite eksekutif) untuk mundur.  Itu merupakan bentuk tanggung jawab secara moral, etik, dan budaya adiluhung atas terjadinya insiden yang memakan korban ratusan orang tersebut.  ”Dari jumlah itu, 132 orang meninggal dunia, lalu 96 orang luka berat dan 484 orang luka sedang serta ringan. Sebagian dari korban selamat itu bisa saja mengalami dampak yang berkepanjangan,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, setelah menyerahkan laporan hasil kerja TGIPF yang dipimpinnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (14/10).  Desakan kepada Iwan Bule, sapaan akrab ketua umum PSSI, menggaung sejak awal tragedi yang terjadi seusai laga antara Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, itu. Ada petisi online yang telah diteken ribuan orang.  Sementara itu, Exco PSSI beranggota 15 nama yang terdiri atas 3 ketua dan 12 anggota. Tiga ketua terdiri atas Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, dan Cucu Somantri. Sedangkan para anggotanya adalah Yoyok Sukawi, Dirk Soplanit, Endri Erawan, Haruna Soemitro, dan Hasnuryadi Sulaiman. Juga Juni Rahman, Pieter Tanuri, Sonhadji, Ahmad Riyadh, Hasani Abdul Gani, Yunus Nusi, serta Vivin Cahyani.  Dalam Statuta PSSI Pasal 37 disebutkan, salah satu tugas exco adalah mengambil keputusan atas seluruh kasus yang bukan merupakan lingkup tanggung jawab kongres atau yang tidak diberikan kepada badan lain yang diatur dalam Statuta PSSI dan mempersiapkan dan meminta untuk diadakan kongres biasa dan kongres luar biasa PSSI.  Laporan TGIPF itu tersusun secara detail dalam dokumen setebal 124 halaman. Bagian akhir laporan tersebut memuat soal kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi itu ditujukan untuk PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), panitia pelaksana, security officer (SO), aparat keamanan, dan suporter.  Mahfud menyatakan, laporan TGIPF itu akan diolah Presiden Jokowi untuk menghasilkan kebijakan penataan sepak bola yang lebih baik ke depan. ”Fakta yang kami temukan, proses jatuhnya korban jauh lebih mengerikan daripada yang di TV atau medsos (media sosial),” katanya.  Informasi tersebut dikumpulkan dari rekaman 32 unit CCTV yang dimiliki petugas kepolisian. Ada suporter yang sejatinya bisa keluar. Tapi, dia kembali menyelamatkan temannya, lalu terjebak dan terinjak-injak, kemudian meninggal. Ada juga yang sejak awal tidak bisa keluar dan terinjak-injak hingga meninggal. Dan sejumlah kondisi tragis lainnya.  Dia menegaskan, kondisi tersebut dipastikan terjadi karena desak-desakan setelah ada tembakan gas air mata oleh aparat kepolisian. Tim sedang melakukan kajian lebih lanjut soal kandungan gas air mata dan tingkat kebahayaannya. Upaya itu dilakukan dengan melibatkan ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).  Meskipun begitu, Mahfud menegaskan bahwa apa pun hasil penelitian di laboratorium BRIN tersebut tidak mengubah hasil laporan TGIPF. Bahkan, hasil penelitian itu tidak akan mengubah fakta bahwa kematian massal di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober tersebut dipicu tembakan gas air mata. ”Hasil pemeriksaan kami, semua pihak menghindar dari tanggung jawab. Semua berlindung pada kontrak formal yang sah,” tutur Mahfud.  Dia menegaskan, pada tragedi Kanjuruhan itu, tidak hanya ada tanggung jawab hukum. Ada juga tanggung jawab moral. Sebab, kejadian itu sudah mengakibatkan korban jiwa pada masyarakat.  Di sisi lain, dari lima prajurit yang diperiksa terkait dengan tragedi Kanjuruhan, Komandan Pusat Polisi Militer TNI-AD (Puspomad) Letjen TNI Chandra W. Sukotjo memastikan bahwa pihaknya telah menetapkan seorang tersangka. ”Betul, (tersangka prajurit) yang nendang (suporter),” ungkapnya kemarin.  Berdasar informasi Chandra, prajurit tersebut berpangkat serda dengan inisial TBW. Yang bersangkutan disangka melanggar pasal penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). ”Pasal 351 KUHP,” kata Chandra sembari menambahkan bahwa ancaman hukuman maksimalnya penjara 2 tahun 8 bulan.

Rekomendasi Ketum dan Exco PSSI Mundur Bentuk Tanggung Jawab Moral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melakukan konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (3/10/2022). Menkopolhukam akan membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) pascatragedi di Stadion K" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melakukan konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (3/10/2022). Menkopolhukam akan membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) pascatragedi di Stadion K</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) telah melaporkan hasil investigasi terkait tragedi Stadion Kanjuruhan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10). Hasil investigasi tersebut akan dijadikan sebagai kebijakan olahraga nasional.  "Nanti hasil laporan itu akan diolah oleh bapak Presiden untuk kebijakan keolahragaan nasional dengan melibatkan stakeholders tentu saja yang ada menurut peraturan perundang-undangan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10).  Berdasarkan hasil investigasi, kata Mahfud, ratusan korban tewas di Stadion Kanjuruhan karena berdesak-desakan setelah para suporter Arema (Aremania) ditembakkan gas air mata. Mahfud mengakui mereka tewas sangat mengerikan, setelah memeriksa 32 CCTV yang ada di Stadion Kanjuruhan.  "Fakta yang kami temukan korban yang jatuh itu proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi maupun di medsos karena kami merekonstruksi dari 32 CCTV yang dimiliki oleh aparat. Jadi itu lebih mengerikan dari sekedar semprot mati," ucap Mahfud.  Dalam peristiwa yang terjadi pada Sabtu (1/10) malam, para Aremania sempat saling monolong teman-temannya yang karena dampak gas air mata. Bahkan, mereka memberikan alat bantu pernafasan seadanya kepada para rekannya yang mengalami sesak napas.  "Saling gandengan untuk keluar bersama, satu bisa keluar yang satu tertinggal, yang di luar balik lagi untuk nolong temannya terinjak-injak mati. Ada juga yang memberi bantuan pernapasan itu, karena apa satunya sudah tidak bisa bernapas, membantu kena semprot juga mati gitu itu ada di situ," ucap Mahfud.  Ketua TGIPF ini juga menyatakan, saat ini racun pada gas air mata tersebut sedang dilakukan pemeriksaan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menurut Mahfud, apapun hasil BRIN tidak bisa disimpulkan ratusan nyawa yang hilang itu akibat dari gas air mata.  "Adapun peringkat keterbahayaan atau racun pada gas itu sekarang sedang diperiksa oleh BRIN. Tetapi apapun hasil pemeriksaan dari BRIN itu, tidak bisa menyoreng kesimpulan bahwa kematian massal itu terutama disebabkan oleh gas air mata," pungkas Mahfud.

Mahfud Akui Jatuhnya Korban di Kanjuruhan Malang Sangat Mengerikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Konpres-Menkopolhukam-Mahfud-MD-Terkait-Korupsi-Lukas-Enembe-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) akan segera disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Jumat (14/10) mendatang. Hal ini diungkapkan Mahfud setelah bertemu langsung dengan Presiden Jokowi di sela-sela pengarahan untuk Lemhanas.  "Saya katakan kami dari TGIPF siap menyampaikan laporan pada hari Jumat besok lusa," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/10).  Hasil investigasi TGIPF itu akan dilaporkan langsung kepada Presiden Jokowi sebelum bertemu dengan federa sepak bola dunia (FIFA). Sebab rencananya, FIFA akan datang ke Indonesia pekan depan.  Mahfud mengaku belum bisa menyampaikan rekomendasi dari hasil investigasi yang dilakukan TGIPF kepada publik, sebelum disampaikan ke Presiden Jokowi. Saat ini, TGIPF yang juga dipimpin Mahfud itu masih melakukan peoses penyusunan hasil investigasi dari pihak-pihak yang sebelumnya diminta keterangan.  "Tentu tidak bisa saya sampaikan sebelum saya sampaikan secara resmi kepada presiden hari jumat," tegas Mahfud.  Meski demikian, Mahfud mengakui saat ini beberapa langkah sudah dilakukan oleh pemerintah, untuk mengusut tuntas tragedi kerusuhan yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Mahfud menilai, kepolisian dan TNI sudah mengambil tindakan yang tepat.  "Kemudian langkah-langkah administratif di TNI dan Polri juga sudah dilakukan. Langkah hukum juga sudah dilakukan kemudian Komnas HAM juga sudah melakukan penelitian sendiri yang tentu punya kesimpulan dari sudut kewenangan Komnas HAM," pungkas Mahfud.

Mahfud: Jumat Mendatang Kami Sampaikan Laporan Kanjuruhan ke Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/polisi_sujud.jpg" alt="WUJUD PENYESALAN: Para personel Polresta Malang melakukan sujud massal di halaman Mapolresta Malang, Senin (10/10). (DOKUMENTASI POLRESTA MALANG)" width="100%">
<figcaption>WUJUD PENYESALAN: Para personel Polresta Malang melakukan sujud massal di halaman Mapolresta Malang, Senin (10/10). (DOKUMENTASI POLRESTA MALANG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di halaman Mapolresta Malang, ratusan polisi itu melakukan sujud massal. Dipimpin langsung oleh Kapolresta Kombespol Budi Hermanto, itu wujud permintaan maaf mereka kepada masyarakat, khususnya Aremania (sebutan suporter Arema FC), atas kesalahan yang berujung terjadinya tragedi Kanjuruhan yang menelan korban ratusan jiwa.  Budi mengatakan, yang dilakukannya bersama jajaran merupakan sebuah respons atas apa yang terjadi saat ini.  Secara spontan karena memang sudah seharusnya kepolisian meminta maaf atas tragedi Kanjuruhan. Tanpa adanya niat apa pun di baliknya. Hanya murni ungkapan maaf yang tulus.  Selain sujud massal sebagai bentuk permintaan maaf, pria yang akrab disapa Buher itu menambahkan, Polresta Malang memberikan dukungan dan bantuan kepada keluarga korban. Salah satunya kepada Muhammad Alfian asal Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Anak pasangan M. Yulianton-Devi Ratna Sari tersebut selamat dalam tragedi yang terjadi pada Sabtu (1/10) jelang tengah malam sampai Minggu (2/10) dini hari lalu itu. Tapi, kedua orang tuanya meninggal.  Buher mengaku sudah menemui langsung bocah 11 tahun yang biasa disapa Alfi tersebut. Dia menegaskan bakal mengangkat Alfi sebagai anak asuhnya. Seluruh biaya pendidikan dan hidup akan ditanggung olehnya. ”Kami juga akan membantu dan mendampingi sang anak untuk memulihkan psikisnya,” ujar dia.  Sementara itu, Dadang Hoolopes, salah seorang Aremania di pintu 10, menyatakan, permintaan maaf memang diterima. ”Tapi, kami akan tetap menuntut keadilan dan kebenaran,” tegasnya.  Menurut Dadang, tragedi Kanjuruhan tidak akan selesai dengan hanya meminta maaf. Rasa duka Aremania pun tidak akan hilang dengan hanya memaafkan. ”Tapi, ini masalah keadilan dan kebenaran bagi korban,” ucapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/polisi_sujud_1-750x323.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> USUT TUNTAS: Sejumlah kuasa hukum menunjukkan surat tuntutan setelah tragedi Stadion Kanjuruhan, Senin (10/10). (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)  Sementara itu, kemarin siang tim pendampingan bantuan hukum Aremania angkat bicara soal hasil somasi yang sudah dilayangkan. Koordinator Advokasi Aremania Menggugat Djoko Tritjahjana menyatakan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo dengan membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF). ”Kami juga mengapresiasi somasi kami sudah ditanggapi dengan ditetapkannya enam tersangka,” terangnya.  Namun, Djoko meminta penetapan enam tersangka tersebut tidak membuat investigasi tragedi Kanjuruhan berhenti. Dia berharap penetapan tersangka itu jadi titik awal melakukan pengusutan secara tuntas dengan asas hukum yang adil. ”Kami juga berharap tidak ada perlakuan yang sifatnya intimidasi hingga kriminalisasi terhadap korban ataupun saksi,” katanya.

Polisi Sujud Massal, Minta Maaf atas Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/kanjuruhan_1.jpg" alt="MENGALIR TERUS: Sejumlah warga mendoakan korban tragedi Kanjuruhan di gate 13 Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, kemarin (9/10). (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENGALIR TERUS: Sejumlah warga mendoakan korban tragedi Kanjuruhan di gate 13 Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, kemarin (9/10). (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Anggota TGIPF: Dari CCTV, Efek Gas Air Mata, Penonton Berebut Keluar, Jatuh, dan Terinjak  JawaPos.com – Dari pengamatan langsung Jawa Pos di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, kemarin, 14 pintu untuk penonton di kandang Arema FC tersebut bisa dikatakan kurang lebar untuk dipakai pertandingan high risk (berisiko tinggi).  Kecuali pintu VVIP yang ada tiga pintu berukuran 2,5 meter.  Persoalan pintu menjadi sorotan luas dalam tragedi di stadion tersebut yang merenggut 131 nyawa (versi polisi). Terutama adanya dua pintu yang tertutup saat para penonton berebut keluar menyusul tembakan gas air mata yang diarahkan ke tribun. Versi polisi, 11 kali gas air mata ditembakkan. Tapi versi lain, misalnya Washington Post, 40 kali tembakan yang memicu kepanikan, rasa pedih di mata, dan sesak napas itu dilepaskan.  Ke-14 pintu untuk penonton itu memiliki lebar 1,5 meter. Tapi, pintu yang bisa dibuka hanya berukuran 1 meter. Tingginya pun tidak sampai 2 meter. Plus terdapat satu besi memanjang ke atas di tengah-tengah pintu tersebut. Itu belum termasuk di depan 14 pintu tersebut terdapat sekat pemisah sebagai lajur pemeriksaan tiket sebelum masuk ke tribun.  Nah, gerbang besi selebar 1,5 meter itu tidak menempel ke tanah. Ada besi di bagian bawah yang menonjol ke atas. Besi itulah yang sangat mungkin jadi penyebab banyak korban terjatuh, lantas terinjak-injak hingga patah tulang ketika berebut keluar dari stadion pada Sabtu (1/10) menjelang tengah malam hingga Minggu (2/10) dini hari lalu itu.  Di Stadion Kanjuruhan juga terdapat enam pintu darurat berukuran kurang lebih 10 meter. Tapi, pintu darurat itu hanya dipakai untuk mobil medis, pengamanan, hingga pemadam kebakaran. Bus pemain pun terkadang diparkir di depan pintu daerah samping VVIP itu.  Tapi, di tiap pintu Stadion Kanjuruhan terdapat kamera CCTV. Di 14 pintu tempat keluar-masuk penonton pun sejauh pantauan Jawa Pos ada CCTV yang mengarah ke pintu tersebut. Artinya, jika ingin melihat apakah pintu 12–13 tertutup ketika tragedi Kanjuruhan, rekaman CCTV jadi bukti paling berguna untuk TGIPF.  Sementara itu, Nugroho Setiawan, anggota tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan, juga mendapati Stadion Kanjuruhan tidak layak menyelenggarakan pertandingan sepak bola dengan risiko tinggi. Meski investigasi masih berjalan, dia memberikan beberapa catatan atas temuan tim di kandang Arema FC tersebut.  Berdasar rekaman CCTV di pintu 13 Stadion Kanjuruhan, Nugroho mengungkapkan bahwa situasi saat tragedi terjadi sangat crowded. Penonton berebut keluar. Sebagian sudah jatuh, pinggang terimpit, dan terinjak. ”Jadi, situasinya adalah pintu terbuka, tapi sangat kecil. Yang (pintu 13) itu seharusnya pintu untuk masuk, terpaksa menjadi pintu keluar,” beber dia.  Menurut Nugroho yang merupakan satu-satunya security officer berlisensi FIFA yang dimiliki Indonesia, kondisi itu terjadi akibat gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian. ”Miris sekali saya melihat detik-detik beberapa penonton yang tertumpuk dan meregang nyawa,” imbuhnya.  Dia menyampaikan bahwa kejadian itu terekam dan tampak jelas dalam rekaman CCTV yang diperoleh TGIPF. Tidak hanya melihat rekaman CCTV, TGIPF juga turun langsung melihat kondisi dan situasi terkini Stadion Kanjuruhan.  Hasilnya, Nugroho menyimpulkan bahwa Stadion Kanjuruhan tidak siap dipakai sebagai tempat pertandingan sepak bola dengan risiko tinggi (high risk match). ”Mungkin kalau (pertandingan sepak bola) itu medium atau low risk masih bisa,” jelas dia.  Nugroho menyebutkan beberapa hal yang membawa dirinya pada kesimpulan itu. Di antaranya, gambaran atau skema mengeluarkan penonton dalam kondisi darurat. ”Jadi, yang saya lihat sementara adalah pintu masuk berfungsi sebagai pintu keluar. Tapi, itu tidak memadai. Kemudian, tidak ada pintu darurat,” imbuhnya.  Selain itu, anak tangga di Kanjuruhan tidak memenuhi standar yang tertera dalam safety discipline. Yakni, memiliki lebar tapak 30 cm dan ketinggian 18 cm.  Di Kanjuruhan, Nugroho mendapati anak tangga yang tersedia memiliki tinggi dan lebar yang sama. Rata-rata mendekati 30 cm. Padahal, anak tangga di stadion mestinya aman dipakai oleh penonton saat naik dan turun.  Dengan anak tangga yang ada di Kanjuruhan saat ini, Nugroho menyampaikan bahwa stadion itu tidak siap memfasilitasi penonton dalam keadaan crowded. Bukan hanya karena ukurannya tidak memenuhi standar, sarana penunjang seperti railing juga tidak terawat. Sehingga mudah patah dan turut menjadi faktor yang menyebabkan penonton terluka ketika tragedi pekan lalu terjadi.  Lebih jauh, Nugroho turut menggarisbawahi penggunaan gas air mata. Setelah mengunjungi dan menemui korban selamat, dia melihat langsung bagaimana efek gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian tidak hanya membuat penonton kalang kabut. Tetapi, turut berdampak panjang. Bahkan, dokter yang menangani para korban menyebut butuh waktu sekitar satu bulan untuk recovery. ”Efek dari zat yang terkandung di gas air mata itu sangat luar biasa,” imbuhnya.  Sementara itu, Kepala Divisi Jaringan dan Advokasi YLBHI LBH Surabaya Habibus Shalihin memuturkan, ada 12 fakta yang sudah ditemukan dari hasil investigasi tim pencari fakta (TPF) Koalisi Masyarakat Sipil. Semua temuan itu mengarah pada adanya dugaan kejahatan yang sistematis dan tidak hanya melibatkan pelaku di lapangan. ”Selain itu, kami menduga banyaknya korban jiwa karena efek gas air mata yang digunakan oleh aparat kepolisian,” bebernya.  Berdasar hal tersebut, Habibus meyakini kejahatan sistematis itu tidak hanya dilakukan oleh mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Tapi, ada perintah dari orang yang pangkatnya lebih tinggi di kepolisian. ”Ada aktor lain dengan posisinya lebih tinggi yang seharusnya ikut bertanggung jawab dan perlu diproses hukum lebih lanjut,” paparnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/tabur-bunga-darmono-25-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PARA PEMAIN AREMA FC DI STADION KANJURUHAN (DARMONO/JAWA POS RADAR MALANG)  Sementara itu, anggota ombudsman Johanes Widiantoro menuturkan, tidak dibukanya beberapa pintu saat tragedi Kanjuruhan tentunya diduga semakin memperbanyak jatuhnya korban. Sekaligus karena pintu stadion yang sempit. ”Gas air mata jelas dilarang, tapi tidak ada jaminan meski pintu dibuka semua,” paparnya.  Sementara itu, penyidikan terkait tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu jelas-jelas belum selesai. Hingga kini proses pemeriksaan saksi dan pemanggilan enam orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masih berlanjut. Meski demikian, pengusutan perkara yang menewaskan 131 orang tersebut kini lebih berfokus pada siapa yang merusak mobil milik kepolisian di lokasi.  Itu disampaikan Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam rilis tertulisnya Sabtu (8/10) malam. Dia mengungkapkan, ada dua kejadian saat itu. Yakni, di dalam dan luar stadion. ”Yang di dalam adalah yang penembakan gas air mata. Kami akan mengusut kepada seluruh pihak yang diduga melakukan perusakan, aksi anarkistis, pembakaran, dan penyerangan terhadap tim Persebaya Surabaya,” terang dia.  Seperti diketahui, polisi juga sedang memeriksa dua rekaman kamera CCTV yang berada di luar stadion. Hingga kini proses pendalaman masih berlangsung. Hal itu ditengarai sebagai buntut video viral di media sosial yang memperlihatkan perusakan mobil patroli dan pengawalan (patwal) oleh beberapa oknum suporter. Ditengarai, di dalam mobil tersebut juga ada beberapa petugas yang sedang menjalankan tugas. Juga pelemparan kendaraan taktis yang digunakan tim Bajul Ijo untuk kembali ke Surabaya.

Stadion Kanjuruhan Tak Siap untuk Pertandingan Berisiko Tinggi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Berita Terkini