<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2025/03/17/1-100-1555189394.jpg" alt="Ilustrasi THR (freepik) " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR (freepik) </figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan momen paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, termasuk para karyawan swasta. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa THR untuk pekerja karyawan swasta tak boleh dicicil dan wajib dibayar secara penuh. "Untuk sektor swasta (THR) wajib dibayar penuh. Tidak boleh dicicil dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Terkait Kebijakan THR, BHR, dan Stimulus Ekonomi Idul Fitri, Selasa, (3/3). THR pada karyawan swasta diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun. Jumlah THR pun setara dengan satu kali gaji atau upah. Sementara itu, teruntuk pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun, THR-nya akan diberikan secara proporsional yang membuat masing-masing perusahaan berbeda kebijakan. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, penerima upah pekerja karyawan swasta hingga kini tercatat sebanyak 26,5 juta pekerja. Jumlah THR yang akan diberikan pun mencapai Rp 124 triliun. "Diperkirakan jumlah THR yang dibayarkan senilai Rp124 triliun untuk THR sektor swasta, dan ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan," jelas Airlangga. Sementara itu, pencairan THR untuk ASN/PNS PPPK, TNI/Polri, serta pekerja pensiunan akan dicairkan secara bertahap. Pencairan ini sendiri sudah dilakukan sejak minggu pertama bulan puasa. "Pencairan THR dimulai secara bertahap mulai 26 Februari yang lalu, minggu pertama (Ramadhan), dan THR tersebut diberikan pada PNS, CPNS, PPPK, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI/Polri, hingga pensiunan pejabat negara," ucap Airlangga. Total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk THR tersebut yakni Rp 55 triliun. Angka ini sendiri naik sekitar 10 persen dengan angka Rp 49 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Rinciannya, THR ASN 2026 akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat dan TNI/Polri dengan angka Rp 22,2 triliun. Selanjutnya, kepada 4,3 juta ASN daerah dengan THR mencapai Rp 20,2 triliun. Terakhir, kepada 3,8 juta pensiunan dengan THR Rp 12,7 triliun. "Komponen yang dibayarkan 100 persen penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku," papar dia. Sementara itu, Airlangga menegaskan pencairan THR tahun ini berbeda dengan Gaji ke-13 bagi ASN dan TNI/Polri. Sebab, gaji ke-13 tersebut biasanya diberikan pada bulan Juni. &nbsp;

THR karyawan swasta wajib dibayar penuh paling lambat H-7 Lebaran. Pemerintah targetkan pencairan tepat waktu dengan anggaran hingga Rp 124

THR Karyawan Swasta Tak Boleh Dicicil, Paling Lambat Cair H-7 Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Rapat-Dengan-DPR-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajarannya saat rapat dengan Komisi XI DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023). Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan menggelar rapat bersama terkait evaluasi reformasi birokras" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajarannya saat rapat dengan Komisi XI DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023). Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan menggelar rapat bersama terkait evaluasi reformasi birokras</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 tahun ini.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, di tengah membaiknya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi domestik, pemberian THR dan gaji ke-13 disesuaikan dengan situasi. Yakni, diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum).  ”Dan, seperti tahun 2022, THR tahun ini juga ditambahkan komponen 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja,” katanya.  Kebijakan yang sama berlaku bagi ASN instansi pemerintah daerah. Bagi instansi pemda, paling banyak 50 persen tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan sesuai peraturan UU.  Ani, sapaan karib Sri Mulyani, melanjutkan, ada yang berbeda dalam pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini. Yakni, pemerintah juga memberikan THR dan gaji ke-13 kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan. ”Diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen,” ujarnya.  Ani memerinci, THR dan gaji ke-13 tahun 2023 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. Terdiri atas ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri sekitar 1,8 juta orang. Kemudian, ASN daerah sekitar 3,7 juta orang. Jumlah itu termasuk guru ASND yang menerima TPG 1,1 juta orang. Serta guru ASND yang menerima tamsil 527,4 ribu orang. Lalu, pensiunan dan penerima pensiun mencapai 2,9 juta orang. (dee/mia/c19/fal)

Guru-Dosen tanpa Tukin Dapat THR dan Gaji Ke-13

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IDA-21.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan Vokasi, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja, dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan tema: “Bersama Kita Bisa Menuju SDM Unggul, Indonesia Maju”, di Jakarta, Senin, (20/2)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan Vokasi, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja, dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan tema: “Bersama Kita Bisa Menuju SDM Unggul, Indonesia Maju”, di Jakarta, Senin, (20/2).</figcaption>
</figure><h3>Pekerja Kontrak hingga Pekerja Harian Lepas Wajib Dapat</h3> JawaPos.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, tunjangan hari raya (THR) keagamaan harus diberikan penuh tahun ini. Pembayarannya pun tidak boleh dicicil.  Ida menyatakan, pembayaran THR merupakan kewajiban yang harus dijalankan pengusaha kepada pekerja/buruh. Hal tersebut secara tegas telah diatur dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Juga, diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.  Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Surat edaran itu ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.  Dalam aturan tersebut, kata dia, THR wajib dibayarkan secara penuh dan selambatnya tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. ”Saya minta perusahaan taat terhadap ketentuan ini,” tuturnya dalam paparan mengenai pembayaran THR keagamaan di Jakarta kemarin (28/3).  Lalu, siapa saja yang berhak mendapat THR? Ida menjelaskan, THR wajib diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasar perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Tak terkecuali, para pekerja/buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Meski THR berlaku untuk semua kategori pekerja, besarannya berbeda-beda. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan THR sebesar satu bulan upah. Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan yang kemudian dikalikan besarnya upah sebulan.  Dia mencontohkan, bila memiliki upah Rp 4 juta per bulan dan baru bekerja selama enam bulan, seorang pekerja berhak mendapatkan THR dengan perhitungan 6 bulan dibagi 12 sama dengan ½, lalu dikalikan Rp 4 juta. Hasilnya Rp 2 juta.  Sementara itu, bagi pekerja/buruh dengan perjanjian kerja harian lepas, ada kekhususan pengaturan untuk penghitungan satu bulan gaji. Bila pekerja mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasar rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Untuk pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasar rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa kerja tersebut.  ”Tapi, dimungkinkan juga perusahaan memberikan THR yang lebih baik atau lebih besar dari peraturan perundang-undangan,” ungkapnya. Hal itu dimungkinkan bila perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan yang berlaku telah mengatur besaran THR yang lebih besar sebelumnya.  Ida meminta para gubernur dan jajarannya untuk memastikan perusahaan di wilayah masing-masing membayar THR sesuai dengan ketentuan. Diharapkan, perusahaan membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo. ”Bapak/ibu gubernur beserta seluruh jajarannya juga saya minta membentuk Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023,” ujarnya.  Ida memastikan, pemerintah tak segan menjatuhkan sanksi bagi perusahaan yang lalai dalam pembayaran THR keagamaan ini. Sanksi yang diberikan pun beragam. Mulai teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Menaker: THR Tak Boleh Dicicil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/sri-mulyani-cukai-tembakau-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan THR PNS akan cair pada H-10 Lebaran Idul Fitri 1444 H atau mulai 4 April mendatang. THR bakal diberikan kepada ASN Pusat, Pejabat Negara, Prajurit TNI, anggota Polri, PNS dan PPPK di daerah, serta pensiunan dan penerima pensiun.  "Untuk pencairan THR ini akan dimulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri. Ini kira-kira tanggal 4 April sudah mulai dicairkan," kata Sri Mulyani dalam Press Statement THR dan Gaji 13 secara daring, Rabu (29/3).  Menkeu menjelaskan untuk THR tahun 2023 diberikan sebesar gaji atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok. Tunjangan tersebut berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum.  Selain itu, ditambah juga dengan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja (tukin).  Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, ada perbedaan pemberian THR pada tahun ini. Yakni, pemerintah akan memberikan THR bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan.  "Adapun besarannya akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen," jelasnya.  Sri Mulyani memaparkan pemberian THR dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Terutama menuju normalisasi aktivitas masyarakat pascapandemi pemerintah berupaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat.  Selain itu, bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Termasuk melalui pemberian THR bagi karyawan, aparatur negara, dan pensiunan sebagai upaya untuk mendorong konsumsi kelas menengah sebagai bagian dari strategi utuh dalam percepatan pemulihan ekonomi melengkapi kebijakan untuk kelompok masyarakat lain.  Menkeu juga memastikan, pemberian THR kepada aparatur negara dan pensiunan tetap memperhatikan keseimbangan dengan pelaksanaan program yang lain dan dalam batas kemampuan keuangan negara.  Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dalam minggu ini serta memastikan agar pembayaran THR dapat dilakukan mulai H-10.  "Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri," tandas Sri Mulyani.

Sri Mulyani: THR PNS, PPPK, dan Pensiunan Cair Mulai 4 April 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200512_233127.jpg" alt="thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus" width="100%">
<figcaption>thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran 900/2069/SJ tentang Pencairan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi ASN di daerah. SE tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah.  Dalam SE tersebut, daerah diminta mempercepat pencairan THR maksimal H-10 Lebaran.  Sementara itu, gaji ke-13 diinstruksikan diberikan pada Juli. Tito mengatakan, daerah harus segera mengeluarkan peraturan kepala daerah (perkada) sebagai dasar hukum pencairan. ”Tanpa melalui proses fasilitasi oleh menteri dalam negeri,” ujarnya kemarin.  Bagi daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD TA 2022, Mendagri memberikan sejumlah opsi solusi. Pemda, kata Tito, dapat mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan pada APBD TA 2022. Namun, jika belum mencukupi, daerah bisa menggeser anggaran dengan melakukan pencairan mendahului perubahan APBD TA 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  ”Bisa bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan/sub kegiatan, atau memanfaatkan kas yang tersedia,” imbuhnya. Dalam SE tersebut, Tito juga meminta para gubernur memantau pencairan THR dan gaji ke-13 di tiap pemerintah kabupaten/kota.  Sementara itu, pencairan THR di sektor swasta belum berjalan penuh. Namun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yakin para pengusaha membayar THR keagamaan 2022 secara penuh kepada pekerja/buruh. Keyakinan tersebut didasari kondisi perekonomian saat ini yang jauh lebih baik daripada dua tahun sebelumnya.  ”Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan dan keberhasilan kita mengendalikan persebaran Covid-19 dan cakupan vaksinasi yang tinggi. Ini berdampak positif terhadap normalisasi aktivitas masyarakat,” paparnya.  Normalisasi aktivitas masyarakat tersebut ditandai dengan meningkatnya aktivitas pekerja/buruh yang bekerja secara offline pada aktivitas usaha, baik sektor formal maupun informal. Kemudian, pulihnya kegiatan belajar-mengajar hingga kelonggaran aktivitas masyarakat yang bepergian ke luar kota atau ke luar negeri. ”Selain itu, pelaksanaan rangkaian kegiatan skala nasional, internasional, serta meningkatnya wisatawan mancanegara,” ungkapnya.  Lebih lanjut, dia menjelaskan, akselerasi pemulihan ekonomi 2022 juga telah mendorong perbaikan pada indikator sektor riil awal tahun ini. Hal itu ditandai dengan indeks keyakinan konsumen di level optimistis 113,10 pada Februari 2022 dan purchasing managers’ index (PMI) manufaktur di level ekspansif 51,2 per Februari 2022. ”Ini indikasi yang bagi kami, THR dibayar penuh (oleh pengusaha, Red),” tegasnya. Karena itu, perusahaan didorong membayar THR sesuai dengan surat edaran yang telah diterbitkan. Dibayar penuh tanpa mencicil.

Pemda Boleh Realokasi Anggaran untuk THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jeritan-hati-honorer-jambi-kami-hanya-melihat-asn-terima-thr_c_215914.jpeg" alt="Ilustrasi: tenaga honorer yang bisa melihat ASN menerima THR di Idul Fitri 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: tenaga honorer yang bisa melihat ASN menerima THR di Idul Fitri 2018</figcaption>
</figure><h3>ASN, TNI, dan Polri Bisa Dapat Tambahan Tukin 50 Persen</h3> JawaPos.com - Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kemarin (16/4) menjelaskan, pencairan THR dimulai pada periode 10 hari sebelum Idul Fitri.  Namun, jika belum dapat dibayarkan pada periode tersebut karena masalah teknis, THR boleh dibayarkan setelah Idul Fitri. Sementara itu, gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juli 2022. Waktu pencairan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan putra/putri <a href="https://www.jawapos.com/tag/thr-asn/">ASN</a>, TNI, dan Polri. ’’Pemberian THR dan gaji ke 13 itu diharapkan bisa menjadi faktor kondusif untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia,’’ terang Menkeu.  Dia menjelaskan, pemberian THR dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/gaji-ke-13/">gaji ke-13</a> dilakukan bersamaan dengan penambahan bantuan sosial kepada warga yang bukan ASN, TNI, dan Polri. Tujuannya, meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mempercepat pemulihan ekonomi. ’’Termasuk bantuan kepada pedagang kaki lima pangan yang juga menghadapi tekanan kenaikan harga,’’ ujar Menkeu kemarin.  Dia menerangkan, besaran THR dan gaji ke-13 dilakukan penyesuaian seiring pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 yang semakin baik. THR dan gaji ke-13 diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok, serta 50 persen <a href="https://www.jawapos.com/tag/tunjangan-kinerja/">tunjangan kinerja</a> (tukin) per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Sementara itu, instansi pemerintah daerah boleh memberikan paling banyak 50 persen tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.  Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kemendagri Suhajar Dewantoro meminta para gubernur segera mengeluarkan aturan terkait THR dan gaji ke-13 untuk PNS daerah yang bersumber pada APBD. Hal itu untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo. ’’Bagi daerah yang anggarannya tidak cukup, tetap harus menyediakan anggaran dengan mengoptimalkan alokasi anggaran pegawai,’’ tuturnya.  Dia menegaskan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/thr-lebaran/">penyaluran THR</a> dan gaji ke-13 harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta tetap memperhatikan keuangan daerah. ’’Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat harus memantau pemerintah kabupaten dan kota,’’ ucap Suhajar. Tujuannya, meminimalkan kecurangan dalam pembagian THR dan gaji ke-13.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menambahkan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/thr-cair/">pemberian THR</a>, gaji ke-13, dan tunjangan kinerja 50 persen merupakan bentuk apresiasi dari presiden, wakil presiden, dan Menkeu yang didukung DPR. Diharapkan, THR dan gaji ke-13 itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mudik Lebaran nanti.  Tjahjo pun mengajak para PNS untuk membelanjakan THR di daerah. Tujuannya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. ’’Mari kita belanjakan di daerah, di pasar-pasar tradisional,’’ katanya.  Dengan berbagai kemudahan yang diberikan kepada ASN dan para pensiunan untuk mudik tahun ini, Tjahjo berpesan agar mereka tetap mematuhi peraturan. Mulai menerapkan protokol kesehatan secara ketat hingga wajib mendapat vaksin booster sebelum berangkat mudik. Pasalnya, pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga saat ini.

THR Cair pada H-10 Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/senin-thr-pns-mulai-cair-lebaran-pun-tenang_m_217402.jpeg" alt="Ilustrasi: THR bagi PNS cair Senin" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: THR bagi PNS cair Senin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan segera cair. Paling lambat Jumat (15/5) dana tersebut dibagikan.  ’’Peraturan Pemerintah (PP) THR sudah dikeluarkan, sudah ditandatangani Pak Presiden. PMK (peraturan menteri keuangan) juga akan keluar,’’ terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin (11/5). Dia menjelaskan, THR akan dicairkan secara serentak. Tim Kemenkeu sedang menyiapkan satuan kerja untuk mengeksekusi pencairan dana THR.  Pemerintah menyiapkan anggaran THR Rp 29,38 triliun. Jumlah itu terbagi atas THR untuk ASN pada pemerintah pusat, TNI, dan Polri. Nilainya Rp 6,77 triliun. Lalu, pensiunan Rp 8,7 triliun serta ASN pada pemerintah daerah sekitar Rp 13,89 triliun.  Nilai anggaran itu telah mengalami penghematan hingga Rp 5,5 triliun. Penghematan tersebut dilakukan karena pemerintah tak mengucurkan THR untuk presiden, wakil presiden, pejabat negara, hingga anggota DPR dan MPR.  Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, THR tahun ini hanya diberikan kepada seluruh ASN, TNI, Polri, pensiunan, dan pegawai pelaksana setara eselon 3 ke bawah. ’’Artinya, pejabat eselon 1 dan 2 atau fungsional setara eselon 1 dan 2 serta pejabat negara tidak mendapatkan THR,’’ imbuhnya.  Dia berharap pencairan THR bisa mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat. Seperti diketahui, selama kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi hanya 2,97 persen. Sementara itu, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84 persen. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,02 persen. Tertekannya konsumsi bisa menjadi lebih parah apabila kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terus diperluas.  Menkeu menyebutkan, dampak ekonomi akibat Covid-19 lebih parah jika dibandingkan dengan krisis pada 2008–2009. Kala itu, krisis keuangan global disebabkan subprime mortgage di AS. Ani menjelaskan, kini Indonesia harus menghadapi kenyataan hilangnya arus modal asing dari pasar keuangan dengan jumlah yang lebih besar daripada saat krisis 2008 dan 2013. Dia memerinci, arus modal keluar dari pasar keuangan mencapai Rp 145,28 triliun sepanjang triwulan I karena dampak Covid-19. ’’Arus modal keluar tersebut jauh lebih besar dibandingkan periode krisis keuangan 2008 dan taper tantrum 2013,’’ tambahnya.  Saat krisis 2008, modal asing yang keluar dari Indonesia Rp 69,69 triliun. Sementara itu, pada taper tantrum 2013, jumlah modal asing yang keluar mencapai Rp 36 triliun.  Taper tantrum adalah sebutan bagi ambruknya kurs sejumlah negara berkembang akibat pengumuman kebijakan moneter bank sentral AS The Federal Reserve. ’’Ini lebih dari dua kali lipat, magnitude-nya menjadi perhatian KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) yang kemudian menjadi bahan dalam pembahasan pada pertemuan berkala,’’ jelas Ani.  Jika THR untuk ASN cair paling lambat Jumat, bagaimana dengan THR untuk pegawai swasta? ’’THR keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau buruh, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,’’ tegas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kemarin. Dia meminta semua pengusaha mematuhi ketentuan itu. Aturan THR keagamaan tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. Permenaker tersebut merupakan turunan dari PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. ’’Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha,’’ tegas Ida lagi.  Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan dikenai denda 5 persen dari total dana THR. Denda itu dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan buruh serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR.  Kemenaker juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19. Melalui SE tersebut, para gubernur seluruh Indonesia diminta memastikan perusahaan membayar THR keagamaan sesuai peraturan. ’’Semangat surat edaran ini adalah mendorong dialog antara pengusaha yang tak mampu membayar THR dan pekerjanya. Tapi, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan,’’ ujarnya.  Jika perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan, solusi hendaknya diambil melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja. ’’Dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan,’’ beber Ida.  Sementara itu, pemerintah mulai menyiapkan skenario pemulihan ekonomi, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Mitigasi penyakit harus dijalankan bersamaan dengan mitigasi ekonomi agar orang yang terkena PHK tidak terus-menerus bertambah. ’’Ini masih dalam bentuk kajian. Presiden telah menugasi gugus tugas untuk melibatkan sejumlah pakar,’’ terang Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo seusai ratas virtual bersama Presiden Joko Widodo kemarin. Pakar yang akan dilibatkan terdiri atas beberapa keilmuan. Baik ekonomi, sosiologi, maupun bidang lain yang terkait.  Pegangan utamanya adalah skenario bahwa Covid-19 tidak bisa dinyatakan selesai sebelum vaksin tersedia. Karena itu, masyarakat harus paham berbagai risiko yang ada. Siapa saja yang berpotensi terpapar, siapa saja kelompok rentan, dan siapa yang diperkirakan mampu bertahan dalam pandemi.  Risiko terpapar Covid-19 bagi orang berusia 60 tahun ke atas mencapai 45 persen. Kemudian, usia 46–59 tahun dengan penyakit komorbid memiliki risiko terpapar 40 persen. Bila kelompok rentan itu bisa dilindungi secara maksimal, bisa dikatakan sebagian besar warga telah terlindungi.  Kelompok 45 tahun ke bawah tidak dimasukkan hitungan kelompok rentan. Sebab, sebagian besar di antara mereka tergolong sehat secara fisik. ’’Rata-rata kalau toh terpapar, mereka belum tentu sakit. Tidak ada gejala,’’ lanjutnya. Karena itu, kelompok tersebut akan diberi ruang untuk bisa beraktivitas lebih banyak. Dengan begitu, potensi terpapar secara ekonomi karena PHK bisa dikurangi.  Masyarakat yang terdampak secara ekonomi akan kehilangan pendapatan. Mereka tidak akan mampu melaksanakan aktivitas konsumsi yang berkualitas. Jangan sampai masyarakat mendapatkan dua risiko, terpapar Covid-19 dan terkapar ekonomi akibat PHK.  Upaya serupa juga sedang dilakukan berbagai negara untuk memastikan warganya tidak terdampak terlalu dalam secara ekonomi. Yang terpenting, protokol kesehatan harus dibiasakan dan dijadikan perilaku yang normal untuk seterusnya. Sampai seluruh dunia dinyatakan kebal terhadap Covid-19. Protokol kesehatan itu, antara lain, menjaga jarak, mengenakan masker, sering mencuci tangan, dan membiasakan pola hidup sehat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1pxCF-lRa9U  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FwZZ0oibQEg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UszCDXFPpSo

THR ASN, Polri, dan TNI Cair Paling Lambat Jumat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/asyik-pemerintah-pastikan-pensiunan-pns-dapat-thr-tahun-depan_m_164795.jpeg" alt="Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pensiunan PNS tahun depan" width="100%">
<figcaption>Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pensiunan PNS tahun depan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) tahun 2020 kepada Aparat Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta para pensiunan. Setidaknya THR tersebut akan diterima paling lambat Jumat (15/5) pekan ini.  Hal ini dipertegas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Ia pun memastikan bahwa pembayaran tersebut akan dilakukan secara serentak.  "Kami sekarang sedang lakukan persiapan dengan seluruh staf kerja untuk eksekusi pembayaran THR ini. Kita harapkan akan bisa dilakukan serentak paling lambat pada akhir Jumat ini, tanggal 15," terang Sri Mulyani melalui telekonferensi pers, Senin (11/5).  Porsi THR yang akan diberikan kepada para ASN Pusat, TNI, dan Polri adalah sebesar Rp 6,77 triliun. Untuk ASN Daerah akan diberikan sebesar Rp 13,898 triliun. Kemudian, untuk THR para pensiunan ASN, yakni sebesar Rp 8,708 triliun.  "Total, THR yang akan dicairkan yakni pada Jumat ini sekitar Rp 29,382 triliun," ujarnya.  Adapun, THR ini hanya akan diberikan kepada seluruh pelaksana TNI, Polri, Hakim Agung, dan Hakim yang jabatannya setara dengan pejabat di bawah eselon II, IV dan seterusnya. Sedangkan, bagi pejabat di eselon I, II, serta pejabat negara tidak akan mendapatkan THR.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3yevCzxrWLA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=CaPEtmCK5Kg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_9F8Pe2Z5VQ

THR Cair, Pemerintah Gelontorkan Rp 29,3 T untuk ASN Hingga TNI/Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/realisasi-pencairan-thr-untuk-pns-capai-834-persen_m_218219.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Realisasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) telah mencapai 83,4 persen. Secara nilai, pencairan anggarannya sebesar Rp 9,19 triliun. "Jadi seluruh dana THR ini untuk PNS sudah masuk di rekening pegawai yang bersangkutan, 83,4 persen atau Rp 9,19 triliun. Sampai sore (Selasa) informasi yang saya terima segitu," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/6). Dijelaskan secara detail, sebanyak 14.527 satuan kerja (satker) dari 15.701 satker telah menyampaikan surat perintah membayar (SPM) untuk pencairan THR. "Jadi saat ini realisasinya sudah 95,76 persen dari Satker yang sudah sampaikan surat perintah membayar," tuturnya. Sementara itu, realisasi pencairan THR untuk pensiunan PNS telah mencapai Rp 6,277 triliun atau sekitar 94,14 persen. Khusus untuk pensiunan, THR mereka dibayarkan melalui PT ASABRI dan PT Taspen. "Jadi sebetulnya sekarang seluruh PNS, TNI, Polri, dan pensiun sudah hampir keseluruhannya mendapat pensiun dan masuk ke rekening masing-masing, itu update jam 3 sore tadi," tandasnya.

Realisasi Pencairan THR untuk PNS Capai 83,4 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/thr-cair-lebih-cepat-makin-baik_m_138173.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mendesak agar peraturan pemerintah tentang tunjangan hari raya (THR) segera direvisi. Tenggat waktu pembayaran paling lambat H-7 Lebaran dianggap rawan dimanfaatkan pengusaha untuk berbuat curang.  Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, aturan pembayaran THR harus diubah dari minimal H-7 menjadi H-30 Lebaran agar pengusaha tidak bisa mengelak dan memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan PHK.  Menurut dia, H-7 adalah waktu pengusaha sudah menerapkan libur bersama selama Lebaran. &rsquo;&rsquo;Jadi, kalaupun perusahaan melakukan PHK pada hari-hari tersebut, tidak ada pengaruhnya terhadap produksi,&rsquo;&rsquo; katanya.   Selain itu, diperlukan peraturan tambahan yang memuat larangan bagi perusahaan untuk melakukan PHK atau memutus kontrak buruh pada H-30 sampai H+15 Lebaran. Said juga menyebutkan, ada beberapa pengusaha yang melakukan PHK dan memecat karyawan kontrak demi menghindari pembayaran THR.  Iqbal yang baru terpilih kembali sebagai governing body International Labour Organization (ILO) menjelaskan, ada kelemahan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Keagamaan.   Pengusaha yang mem-PHK buruh kontrak sebelum Lebaran tidak wajib membayar THR. Akibatnya, banyak perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak kerja karyawan untuk menghindari pembayaran THR. &rsquo;&rsquo;Itu adalah modus berulang-ulang yang setiap tahun dilakukan pengusaha untuk menghindari membayar THR,&rsquo;&rsquo; ungkap Iqbal.  Pemerintah, kata dia, tidak boleh hanya berbangga diri dengan posko THR dan membuat aturan bahwa buruh dengan masa kerja satu bulan sudah mendapat THR. Sebab, yang paling dibutuhkan buruh adalah law enforcement untuk melawan &rsquo;&rsquo;modus kecurangan&rsquo;&rsquo; tidak membayar THR.  Iqbal mendesak pemerintah melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan, tidak sekadar membentuk posko. Selain itu, pemerintah harus memberikan sanksi yang memiliki efek jera, yaitu pidana dan perdata, bukan sekadar sanksi administratif.   &rsquo;&rsquo;Regulasi seperti itulah yang dibutuhkan buruh, bukan sekadar posko dan permenaker abal-abal yang tidak bertaring di hadapan pengusaha,&rsquo;&rsquo; tegasnya. (tau/c5/agm)

THR Cair Lebih Cepat Makin Baik

thr cair

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#thr cair

Berita Terkini