<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/thr-458474224.jpg" alt="Ilustrasi uang THR. (Ekoanug/Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang THR. (Ekoanug/Pixabay)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan telah menyiapkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) pensiunan sebesar Rp 12,4 triliun pada tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam keterangan resminya, Kemenkeu menyebutkan bahwa anggaran THR Pensiunan dan penerima pensiun itu berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada BA-BUN, telah dialokasikan sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya pun memastikan bahwa dana THR yang akan dicairkan mulai Senin (17/3) secara umum telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Utamanya, kata Deni, berasal dari anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), BA BUN, serta Transfer ke Daerah (TKD). Dia pun membeberkan bahwa kebutuhan anggaran THR mencapai Rp 17,7 triliun untuk PNS Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya, kebutuhan untuk ASN Daerah adalah sekitar Rp 19,3 triliun. Bagi ASN Daerah, dapat pula diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari APBD TA 2025 yang dialokasikan sekitar Rp 16,5 triliun," jelas Deni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah serta sesuai ketentuan yang berlaku," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, pihaknya memastikan bahwa pengaturan pelaksanaan teknis THR akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN, dan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk yang bersumber dari APBD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembayaran THR oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR atau pembuatan tagihan pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Satuan kerja K/L dapat mulai mengajukan Surat Perintah Membayar untuk dapat diproses Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN," tutupnya.</div>

Pengaturan pelaksanaan teknis THR akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN dan Perkada untuk sumber APBD

Pemerintah Siapkan Dana THR Pensiunan Rp 12,4 Triliun, Cair Mulai 17 Maret 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/19/JKT-1-KEMENAKER-SE-THR-2024-FED-1JPG-4221672997.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberi keterangan kepada wartawan terkait surat edaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2024 di Kantor Kemenaker, Jakarta, Senin (18/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberi keterangan kepada wartawan terkait surat edaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2024 di Kantor Kemenaker, Jakarta, Senin (18/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sudah menerbitkan Surat Edaran (SE)&nbsp;Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Surat edaran itu mengatur soal ketentuan dan kriterti pekerja yang mendapatkan THR. Baik pekerja lepas maupun pekerja kontrak dan karyawan tetap. Atau biasa disebut dengan pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Ida Fauziyah mengatakan, THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasar perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Tak terkecuali mereka yang merupakan pekerja/buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberi THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan, pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, diberi THR secara proporsional dengan rumus masa kerja (bulan) dikali 1 bulan upah dibagi 12 bulan. &rdquo;Buruh yang bekerja 12 bulan diberi THR 1 bulan upah, yang kurang 12 bulan diberi proporsional,&rdquo; katanya. Terkait pekerja/buruh dengan perjanjian kerja harian lepas, Ida mengatakan, terdapat pengaturan khusus terkait upah 1 bulan. Bila pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasar rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasar rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut. &rdquo;Untuk pekerja/buruh yang menerima upah dengan sistem satuan hasil, perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri menambahkan, akan ada sanksi khusus bagi perusahaan yang tidak membayarkan penuh THR atau yang membayar dengan cara dicicil. Sanksi itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sanksinya bisa berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pembekuan kegiatan usaha. Putri juga mengimbau perusahaan teknologi angkutan umum untuk membayarkan THR kepada pengemudi atau driver ojek online-nya. Pasalnya, pengemudi ojol masuk kategori PKWT yang berhak mendapatkan THR. &rdquo;Ojol kami imbau dibayarkan meski kerja kemitraan, tapi masuk PKWT, jadi ikut dalam coverage SE THR,&rdquo; ungkapnya. (mia/c7/oni)

Menaker Ida Fauziyah sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) soal pembayaran THR. Surat itu mengatur pekerja yang berhak menerima THR.

Kriteria Pekerja Yang Berhak Mendapat THR Sesuai Edaran Menteri Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/One-Way-Tol-Jakarta-Cikampek-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Sejumlah kendaraan melintas di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/4/2022). Polri menerapkan kebijakan jalur satu arah atau" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan melintas di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/4/2022). Polri menerapkan kebijakan jalur satu arah atau</figcaption>
</figure><h3>Perusahaan Diminta Cairkan THR Idul Fitri Lebih Awal</h3> JawaPos.com – Sama seperti tahun sebelumnya, pemerintah merevisi cuti bersama Lebaran 2023. Alasannya untuk mengurangi potensi kemacetan akibat arus mudik maupun balik.  Di dalam ketentuan baru, cuti bersama Lebaran dimulai 19 April sampai 25 April. Keputusan cuti bersama itu diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan Mendikbudristek. Di dalam ketentuan yang lama, libur cuti bersama Lebaran 2023 ditetapkan pada 21, 24, 25, dan 26 April. Sementara di ketentuan yang baru, cuti bersama Lebaran 2023 adalah 19, 20, 21, 24, dan 25 April. Sementara itu, libur nasional Idul Fitri 1444 H ditetapkan pada 22–23 April.  "Tadi ada putusan Pak Presiden berkaitan dengan cuti bersama," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Istana Negara, Jakarta, kemarin (24/3).  Dia mengatakan, usulan tersebut dia sampaikan bersama dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Di antara pertimbangan perubahan cuti bersama itu adalah keinginan mudik yang begitu tinggi dari masyarakat.  Sebab, mulai akhir Desember 2022 pemerintah telah resmi mencabut status PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat). Menurut dia, dengan bertambahnya minat untuk mudik tersebut, volume pemudik otomatis bakal meningkat.  Jika menggunakan skema cuti bersama yang sebelumnya, bisa terjadi penumpukan pemudik pada 20 atau 21 April. Dengan penambahan cuti bersama sebelum Lebaran, arus mudik bisa terpecah ke beberapa hari.  ’’Pemudik bisa (pulang kampung) dari tanggal 18 April sore,’’ katanya.  Kemudian untuk arus balik, masyarakat bisa memulainya pada Rabu (26 April). Atau jika sekaligus mengambil cuti tahunan, bisa balik lebih akhir untuk kembali bekerja pada Senin, 1 Mei.  Di sela paparannya, Budi juga menyinggung soal pembayaran tunjangan hari raya (THR). ”Satu hal yang kita imbau, terutama berkaitan dengan (perusahaan) swasta agar memberikan THR lebih awal,’’ jelasnya.  Dengan demikian, lanjut dia, bisa dipastikan pada 18 April atau H-4 Lebaran (kalender pemerintah Lebaran 22 April) pemudik sudah terima THR. Budi menambahkan, dari perhitungan saat ini, jumlah pemudik bakal meningkat. Dari tahun lalu yang tercatat 85 juta orang, tahun ini jumlahnya meningkat jadi 123 juta orang.  Khusus pemudik wilayah Jabodetabek, diperkirakan jumlahnya meningkat dari 14 juta pada 2022 menjadi 18 juta di tahun ini. ’’Artinya, terjadi kenaikan 47 persen untuk nasional dan 27 persen untuk Jabodetabek,’’ jelasnya.  Di sepanjang jalur mudik sudah dipetakan tiga titik krusial dan berpotensi terjadi kemacetan. Yaitu, di sepanjang jalur darat Jakarta menuju Semarang. Kemudian, di Merak menuju Bakauheni. Lalu, titik kepadatan yang ketiga ada di Bandara Soekarno-Hatta.  Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan, pemerintah berupaya menekan pemudik yang menggunakan motor. Untuk itu, dibuka layanan mudik gratis untuk pemotor melalui jalur darat, laut, dan kereta api. ’’Mengurangi kepadatan di pantura,’’ katanya di kantor Kemenhub kemarin.  Dia mengatakan, motor adalah moda paling rentan mengalami fatalitas kecelakaan. Data dari kepolisian pada 2021 menyebutkan, 80 persen angka kecelakaan melibatkan pemotor.  ’’Kami terus sosialisasi mudik gratis pemotor. Motornya diangkut truk, orangnya naik bus,’’ katanya.  Sementara itu, Polri memastikan akan menggelar Operasi Ketupat untuk pengaturan lalu lintas saat arus mudik Lebaran 2023. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Operasi Ketupat akan digelar H-7 Lebaran atau seminggu sebelum Idul Fitri.  Menurut dia, berbagai persiapan tengah dilakukan. Salah satunya, koordinasi lintas sektoral untuk mewujudkan arus mudik yang aman, nyaman, dan lancar. ”Bersama Kemenhub, Bina Marga, dan pengelola jalan tol,’’ jelasnya.  Terpisah, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk melakukan langkah-langkah persiapan dan antisipasi terhadap ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Idul Fitri. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, saat ini pemerintah telah melakukan langkah-langkah persiapan. Salah satunya, menekan harga bahan pokok.  ”Saya rasa semua relatif aman. Tentu stok yang tergantung impor ada yang terkait tadi seperti yang disampaikan Pak Arief (kepala Badan Pangan Nasional), (seperti) daging, yang berikut kedelai, tentu kita minta supaya pengadaannya segera,” ujarnya setelah rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Antisipasi Kemacetan, Cuti Bersama Lebaran 2023 Dimajukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200512_233127.jpg" alt="thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus" width="100%">
<figcaption>thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang ditujukan kepada para gubernur. Isinya tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri bagi pekerja/buruh di perusahaan.  Sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya, pemerintah meminta THR yang dibayarkan harus penuh. Pembayarannya juga tidak boleh dicicil.  Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja/buruh.  THR digunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. ”THR merupakan nonupah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau buruh,” ujarnya dalam temu media kemarin (12/4).  Pembayaran THR harus dilakukan maksimal seminggu atau tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tiba. Meski begitu, ada kelonggaran yang diberikan pemerintah bagi perusahaan yang tak mampu membayar THR karena masih terdampak pandemi. Perusahaan-perusahaan tersebut diberi waktu maksimal sehari sebelum Lebaran tiba. Dengan catatan, ada kesepakatan atau pembahasan secara bipartit terlebih dahulu antara pengusaha dan pekerja. Selain itu, perusahaan diwajibkan untuk membuka laporan keuangan mereka secara transparan kepada pekerja. ”Ini berdasar laporan keuangan internal selama dua tahun terakhir. Harus dibuka secara transparan,” ungkapnya.  Setelah dicapai kesepakatan, perusahaan wajib menyerahkan hasil dialog kepada dinas ketenagakerjaan setempat. Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengawasi. ”Kesepakatan tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR 2021 dengan besaran sesuai ketentuan,” kata dia.  THR diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. THR juga diberikan kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasar perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.  Perusahaan yang telat membayar THR akan dikenai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran. Namun, denda itu tak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerjanya. Sementara itu, pengusaha yang tak membayar THR akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha perusahaan tersebut.  Ida meminta pemda untuk tegas dalam menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR. Termasuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.  Di sisi lain, pengusaha masih menyampaikan keberatan terkait kebijakan pemerintah mengenai THR tahun ini. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J. Supit menegaskan bahwa kebijakan tersebut memang tidak akan berpengaruh pada industri besar yang memiliki kemampuan finansial yang masih baik. ”Bagi yang mampu tidak masalah. Tanpa SE pun, mereka akan bayar. Persoalannya, kan ada yang tidak mampu. Sedangkan SE ini kesannya memaksakan harus bayar lunas,” ujar Anton kepada Jawa Pos.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/humaniora/16/05/2019/pencairan-thr-pns-daerah-tidak-bakal-telat/">Pencairan THR PNS Daerah Tidak Bakal Telat</a>  Anton berpendapat, kesepakatan bipartit atau dua pihak secara khusus antara pemberi kerja dan penerima kerja masih menjadi solusi yang cukup adil. ”Siapa yang paling tahu kondisi perusahaan jika bukan karyawan dan manajemen itu sendiri. Biarkan saja mereka berunding. Kecuali jika ada perusahaan yang moral hazard-nya jelek. Misalnya, mampu tapi tidak mau membayar sesuai aturan, nah itu biar karyawannya yang bersikap,” tuturnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=kcqZHyGDHOk

Tidak Boleh Dicicil, Pencairan THR Maksimal H-7 Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JOKOWI-JAWA-POS.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar gembira datang kepada pimpinan dan pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga non struktural (LNS). Presiden Joko Widodo (Jokowi), diketahui telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1440 H Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non-Struktural.  “Pimpinan dan pegawai non pegawai negeri sipil pada LNS diberikan Tunjangan Hari Raya,” bunyi Pasal 2 PP ini, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (10/5).  Menurut PP 37/2019 tersebut, pimpinan pada LNS terdiri atas ketua/kepala, wakil ketua/wakil kepala, sekretaris, dan anggota yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Beleid terbaru yang ditandangani Presiden Jokowi Senin (6/5) ini mengatur persyaratan pegawai non pegawai negeri sipil pada LNS yang berhak mendapatkan THR di hari raya lebaran kali ini. Di antaranya, berwarga negara Indonesia dan telah bertugas minimal satu tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja.  Selain itu, pegawai penerima THR telah diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LNS. Disitu juga dijelaskan bahwa anggaran THR untuk pegawai tersebut akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  “Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS,” bunyi Pasal 4 ayat 1 PP ini.  PP ini menegaskan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Artinya, THR akan cair antara tanggal 26 atau 27 Mei 2019. Sebaliknya, THR yang belum dapat dibayarkan pada tanggal tersebut, akan diberikan setelah tanggal Hari Raya Idul Fitri 1440 H.  Adapun Pajak penghasilan atas THR itu juga akan dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sah! Pimpinan dan Pegawai Non-PNS Lembaga Non-Struktural Dapat THR

thr idul fitri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#thr idul fitri

Berita Terkini

Pemerintah Siapkan Dana THR Pensiunan Rp 12,4 Triliun, Cair Mulai 17 Maret 2025

Kriteria Pekerja Yang Berhak Mendapat THR Sesuai Edaran Menteri Ketenagakerjaan

Antisipasi Kemacetan, Cuti Bersama Lebaran 2023 Dimajukan

Tidak Boleh Dicicil, Pencairan THR Maksimal H-7 Lebaran

Sah! Pimpinan dan Pegawai Non-PNS Lembaga Non-Struktural Dapat THR

Download Aplikasi JawaPos.com