<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/uang-ilustrasi.jpeg" alt="uang ilustrasi. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>uang ilustrasi. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tidak perlu khawatir pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bakal telat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengantisipasi dan menjamin pencairan bisa tetap dilakukan sesuai jadwal.  Sebelumnya kekhawatiran keterlambatan pencairan di daerah dipicu isi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 dan 36 Tahun 2019. Dalam pasal 10 ayat 2 PP itu disebutkan, pemberian gaji, uang pensiun, tunjangan ke-13, dan THR yang bersumber dari APBD harus diatur dengan peraturan daerah (perda).  Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menjelaskan, pihaknya telah meminta menteri keuangan serta menteri pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB) merevisi PP tersebut. Itu tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/ 3746/SJ tanggal 13 Mei 2019.  Rekomendasi tersebut, kata Hadi, sudah disetujui kementerian terkait. "Menteri PAN dan RB telah mengajukan surat kepada menteri sekretaris negara serta menteri hukum dan HAM agar melakukan perbaikan revisi khusus," ujarnya di kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.  Hadi mengakui, pencairan THR bagi PNS melalui perda memang rawan terjadi keterlambatan. Sebab, proses pembuatan perda tidak sederhana. Kepala daerah harus duduk bersama dengan DPRD. Tahapannya pun bisa memakan waktu yang cukup panjang. Padahal, Lebaran kian dekat.  Karena itu, dalam rekomendasi yang telah disetujui, redaksi pasal 10 PP diubah. Dari "peraturan daerah" menjadi "peraturan kepala daerah". Dengan perubahan tersebut, Hadi optimistis THR bisa dicairkan tepat waktu. Sebab, secara teknis, pembuatan peraturan kepala daerah relatif lebih mudah daripada perda. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan 58/2019, THR diberikan paling cepat sepuluh hari sebelum Lebaran. "Kalau enggak cair yo PNS gejolak pasti yah," kata mantan Sekda Jawa Tengah tersebut.  Bagaimana jika terjadi keterlambatan pencairan? Hadi mengatakan, itu bergantung pada persoalannya. Jika ada unsur kesengajaan penundaan, itu tidak bisa dibenarkan. Sebab, pemberian THR yang diatur dalam UU dan wujud peningkatan kesejahteraan pegawai harus dilaksanakan sesuai ketentuan.  Konsekuensinya adalah pemberian sanksi bagi pejabat terkait. "Sesuai PP 12/2017, sanksi ada tahapan teguran pertama, kedua, dan sebagainya," kata dia. Jika menemukan kasus keterlambatan semacam itu, Hadi meminta PNS tidak segan mengadukan ke Kemendagri.  Terkait dengan nasib pegawai honorer di daerah, Hadi menjelaskan, selama ini ketentuannya hanya mengatur THR yang diterima PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya. THR untuk para pegawai honorer tidak diatur. "Tidak mengatur sampai ke sana karena yang diatur adalah ASN (istilah baru PNS, Red)," ucapnya.  Pihaknya menyerahkan masalah THR bagi pegawai honorer kepada instansi pemerintah daerah masing-masing. Sebab, hal itu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Dengan demikian, wajar apabila THR yang diterima pegawai honorer akan berbeda-beda.  Hadi menjelaskan, dari kerangka aturan memang tidak dikenal istilah pegawai honorer di lingkup pemerintah. Dalam UU, selain PNS, kelompok pegawai lain yang dikenal adalah PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Honorer muncul saat terjadi moratorium pengangkatan pegawai.  Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pihaknya sedang merevisi PP THR sebagai tindak lanjut rekomendasi Kemendagri. Dia memastikan bahwa revisi dilakukan dalam waktu cepat.  "Sedang direvisi dan hampir selesai. Mungkin akan keluar dalam satu atau dua hari ini," ujarnya di kantor Kementerian ESDM kemarin.  Setelah revisi PP selesai, kata Sri Mulyani, kepala daerah bisa langsung menyiapkan aturan turunannya. "Pemda sudah bisa melakukan pembayaran melalui peraturan kepala daerah," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.  Sebelumnya kewajiban mencairkan THR melalui perda dikeluhkan banyak daerah. Salah satunya disampaikan Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto. Dia menilai waktu tiga pekan tersisa menjelang Lebaran tidak cukup untuk menyiapkan perda.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/honorer-maunya-tetap-pns-revisi-asn-jalan-satu-satunya_m_-640x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ILUSTRASI PNS: Pencairan THR untuk PNS daerah dipastikan tidak akan telat. (Jawa Pos Radar Madiun)  Petunjuk Teknis  Di bagian lain, kemarin Kemendagri juga mengeluarkan surat edaran terkait petunjuk teknis pencairan THR ke daerah. Surat edaran itu memberikan petunjuk bagi daerah yang memiliki persoalan dengan anggaran.  Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menerangkan, secara prinsip pihaknya sudah memberikan arahan untuk menyediakan alokasi THR sejak tahun lalu. Itu tertuang dalam Peraturan Mendagri 38/2018 mengenai Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019.  Namun, jika anggaran yang dialokasikan ternyata tidak cukup, ada skema yang bisa digunakan pemda. Skema itu adalah melakukan pengeluaran mendahului perubahan perda APBD dengan mengalihkan anggaran dari pos lain. "Karena ini sifatnya kebutuhan mendesak, penyediaannya dapat melalui perubahan penjabaran APBD tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2019," jelasnya.  Kasus ketidakcukupan anggaran THR pernah terjadi tahun lalu. Alokasi yang disiapkan daerah untuk THR PNS adalah sebesar gaji pokok. Namun, pemerintah pusat membuat kebijakan dengan memasukkan variabel tunjangan dalam pembayaran THR.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/honorer-maunya-tetap-pns-revisi-asn-jalan-satu-satunya_m_-640x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Pencairan THR PNS Daerah Tidak Bakal Telat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kepala-daerah-terlalu-hati-hati-thr-pns-di-ratusan-pemda-belum-cair_m_219054.jpeg" alt="Ilustrasi: Akibat kepala daerah terlalu hati-hati, PNS di 111 daerah belum menerima THR." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Akibat kepala daerah terlalu hati-hati, PNS di 111 daerah belum menerima THR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasib aparatur sipil negara (ASN) yang berada di bawah naungan pemerintah daerah masih ada yang terkatung-katung dengan pencairan tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Sebab ada ratusan pemda yang belum mencairkan THR dan gaji ke-13 untuk PNS. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, belum cairnya THR PNS pemda, karena kepala daerah terlalu hati-hati dengan kondisi fiskal daerahnya. "Pemerintah daerah terlalu hati-hati dalam melakukan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penyediaan anggaran <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/06/2018/sejumlah-pemda-kesulitan-anggaran-untuk-cairkan-thr" target="_blank">THR</a> dan gaji ke-13 dalam jumlah yang cukup," ungkap Syarifuddin dalam keterangan resminya, Jumat (8/6). Pada berita sebelumnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo menyampaikan, mayoritas pemerintah daerah sudah mencairkan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/06/2018/penjelasan-menteri-sri-mulyani-untuk-pemda-yang-bingung-cairkan-thr" target="_blank">THR</a>. Sampai Kamis (7/6) per pukul 17.00, sudah ada 431 dari 542 pemda yang telah mencairkan THR. Boediarso memerinci, 27 provinsi telah menyelesaikan kewajiban membayar <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/08/06/2018/alhamdulillah-thr-pns-sudah-cair-di-431-daerah" target="_blank">THR</a>. Kemudian, 76 kota juga tercatat telah mencairkan THR bagi para PNS di daerah masing-masing. Sisanya, 328 kabupaten telah menyalurkan THR kepada PNS di wilayah masing-masing. Sisanya, 111 daerah telah menjadwalkan pembayaran THR pada Jumat (8/6). Mereka terdiri atas 7 provinsi, 17 kota, dan 87 kabupaten. "Ini berarti semua daerah besok pagi (hari ini) sudah akan membayarkan THR sesuai yang diharapkan pemerintah," ujarnya.

Kepala Daerah Terlalu Hati-hati, THR PNS di Ratusan Pemda Belum Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/90-persen-pns-pusat-sudah-terima-thr-asn-pemda-belum-jelas_m_1528266642_218277.jpeg" alt="PNS yang bertugas di instansi pemerintah pusat sudah menerima THR." width="100%">
<figcaption>PNS yang bertugas di instansi pemerintah pusat sudah menerima THR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mayoritas pegawai negeri sipil (PNS) pusat sudah menerima transfer tunjangan hari raya (THR) kemarin (5/6). Selain gaji pokok, tunjangan juga masuk. Berdasar data Kemenkeu, yang sudah ditransfer lebih dari 90 persen PNS pusat. Namun, kondisi berbeda dialami PNS yang berada di bawah naungan pemerintah daerah (pemda). Sebagian belum menerima. Kapan dan jumlahnya juga belum jelas. Pemkot Surabaya, misalnya, masih akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, dalam APBD tidak dianggarkan THR. Pemprov Jatim lebih maju. Dana sudah ada di tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD), tinggal dicairkan. Sementara itu, banyak pemda di luar Jawa yang kebingungan mencari anggaran untuk membayar THR. Misalnya Pemkab Bulungan dan Pemkot Tarakan di Kalimantan Utara. Kondisi pencairan THR untuk PNS daerah memang berbeda-beda. Bergantung kondisi keuangan dan kebijakan kepala daerah. Perpres dan surat edaran Mendagri ternyata tidak bisa menyeragamkan pencairan THR seperti keinginan pemerintah pusat. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta kepala daerah tidak banyak mengeluh terkait pembayaran THR. Meski nilainya besar dan tidak dianggarkan dalam APBD. "Kalau memang hanya THR tidak bisa dibayar, apalagi yang lain. Karena itu, kita mendorong daerah untuk kreatif, untuk memberikan kepada pegawai-pegawainya, PNS-nya, tunjangan THR itu," katanya kemarin. Bentuk kreativitas tersebut bukan hanya bagaimana mencari sumber pendapatan, tapi juga menghemat anggaran. Misalnya untuk perjalanan dinas atau biaya rapat. JK berharap pemda mengupayakan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/06/2018/pemda-bulungan-tak-sanggup-bayar-thr-pns" target="_blank">THR</a> bisa terbayar. Tapi, kalaupun tidak bisa memberikan, perlu ada komunikasi yang baik dengan para pegawai. "Kalau memang tidak bisa, ya coba disampaikan kepada pegawai bahwa pemerintah (daerah) tidak sanggup," imbuh JK. Kepala daerah juga tidak perlu khawatir dengan dugaan penyalahgunaan wewenang karena pergeseran anggaran. Dia meyakini, selama dana itu benar-benar dialokasikan untuk pegawai, tentu para anggota DPRD bisa memaklumi. "Tentunya ada perhitungan anggaran. Nanti pertanggungjawabannya dalam bentuk perhitungan anggaran," ujar dia. Sependapat dengan JK, Gubernur Jatim Soekarwo pun mengajak kepala daerah lainnya memberikan THR kepada pegawainya. Kalau kemudian ada daerah yang tidak mampu membayar, harus dilakukan komunikasi yang baik. Diberikan penjelasan sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang pas. "Lha bagaimana? Pusat langsung instruksi begitu," ucapnya saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin. Untuk Pemprov Jatim, sosok yang akrab disapa Pakde Karwo itu menyatakan, dana untuk membayar THR sudah ada. "Diletakkan di OPD. Ada (angÂ­garannya, Red)," kata dia. Meskipun demikian, Pemprov Jatim tak lantas akan mengikuti isi surat edaran Mendagri secara saklek. "Kurang sedikit tidak apa-apa. Lebih sedikit juga tidak apa-apa," lanjutnya. Pendekatan anggaran yang digunakan Pemprov Jatim tidak kaku. Mengenai nilai anggarannya, Soekarwo mengaku tidak hafal karena ada di tiap OPD. "Yang membikin seneng itu, sebelumnya sudah dianggarkan. Tak ade (tidak ada, Red) persoalan," ucapnya. Meski pemprov memastikan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/06/05/217938/sejumlah-pemda-kesulitan-anggaran-untuk-cairkan-thr" target="_blank">THR</a> maupun gaji ke-13 bakal dicairkan, besarannya masih dihitung. ''Sedang dipetakan terhadap SE Mendagri itu,'' kata Kepala Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Jumadi. Dia menyatakan, dalam pemetaan tersebut, pemprov melakukan kajian terhadap komponen perhitungan yang telah ditetapkan dalam SE itu. ''Yang kami petakan adalah di poin 4 itu,'' ujarnya. Dalam surat edaran, ada empat komponen yang menentukan besaran <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/06/2018/penjelasan-menteri-sri-mulyani-untuk-pemda-yang-bingung-cairkan-thr" target="_blank">THR</a> dan gaji ke-13. Antara lain, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, hingga tambahan penghasilan/tunjangan kinerja. Dalam APBD 2018, alokasi anggaran yang disiapkan pemprov untuk belanja pegawai mencapai Rp 6,43 triliun atau 22 persen dari total kekuatan anggaran yang mencapai Rp 28,04 triliun. Jumlah itu lebih besar jika dibandingkan belanja pegawai 2017 yang mencapai Rp 6,143 triliun. Hanya, jika mengacu pada 2017, alokasi anggaran yang disiapkan Pemprov Jatim untuk belanja pegawai tak sepenuhnya terpakai. Dari dana Rp 6,143 triliun, yang terserap 92 persennya atau Rp 5,677 triliun. Pos belanja pegawai itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan gaji maupun tunjangan-tunjangan seluruh PNS plus gaji ke-13 yang telah disiapkan. Selain itu, pemprov mengalokasikan belanja pegawai di pos belanja langsung sebesar Rp 800 miliar. Dana itu digunakan untuk honorarium kinerja PNS.

90 Persen PNS Pusat Sudah Terima THR, ASN Pemda Belum Jelas

thr pns pemda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#thr pns pemda

Berita Terkini

Pencairan THR PNS Daerah Tidak Bakal Telat

Kepala Daerah Terlalu Hati-hati, THR PNS di Ratusan Pemda Belum Cair

90 Persen PNS Pusat Sudah Terima THR, ASN Pemda Belum Jelas

Download Aplikasi JawaPos.com