<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/tia-2744785919.jpeg" alt="Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)." width="100%">
<figcaption>Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Lewat putusan bernomor 603/Pdt.SUs-Parpol Pn.Jkt.pus, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memenangkan Tia Rahmania dalam gugatan sengketa pileg. Putusan itu sontak menuai reaksi. Mulai level PAC di wilayah Banten hingga pengurus DPP PDI Perjuangan.&nbsp;</p> <p>Asep, Ketua PAC PDI Perjuangan Warunggunung, menyampaikan bahwa sejak awal Tia Rahmania menjadi pilihan pemilik suara di wilayah Lebak dan Pandeglang. Dia menepis tudingan yang menyebut politisi perempuan itu telah melakukan penggelembungan suara. Dia menyatakan, dirinya adalah salah satu saksi di TPS wilayah Dapil Banten I.&nbsp;</p> <p>"Memang sejak awal dia (Tia Rahmania) yang menang, kami saksi partai <em>loh</em> dari tiap TPS. Tidak ada itu penggelembungan suara. Putusan pengadilan sesuai kan. Nah, itu dia. Jadi, kami juga sekalian sampaikan aspirasi dari akar rumput mengenai hal itu," ungkap Asep pada Sabtu (19/4).&nbsp;</p> <p>Pasca putusan PN Jakpus, Asep bersama kader PDI Perjuangan dari level PAC di Banten mendatangi DPP PDI Perjuangan di Jakarta. Dia menyatakan bahwa kedatangannya untuk menyampaikan aspirasi kepada ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut dia aspirasi tersebut disampaikan atas suara-suara yang muncul di akar rumput.</p> <p>"Kami memang datang ke sini meminta DPP untuk melakukan evaluasi terhadap anggota DPR RI Dapil Banten I Bonnie Triyana terkait komitmennya berjuang bersama struktur partai dan rakyat. Karena, itu adalah hal yang sangat mendasar dalam menjaga dan membangun partai," imbuhnya.&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa bukan hanya Bonnie, pihaknya mengingatkan agar seluruh kader PDI Perjuangan bersama-sama membangun Indonesia. Dia menyatakan, pesan dari akar rumput itu disampaikan demi kebaikan, bukan untuk hal lainnya.</p> <p>"Kami datang bersama beberapa ketua PAC dari Dapil Banten I membawa berkas aspirasi dari masyarakat. Tujuannya ingin menyampaikan pesan kepada ibu ketua umum.Dengan harapan dapat diserap langsung aspirasinya dan diakomodir," kata dia.&nbsp;</p> <p>Asep memastikan bahwa kedatangannya bersama ketua PAC di wilayah Dapil Banten I ke DPP PDI Perjuangan atas inisiatif mereka sendiri. Mereka bertolak dari Banten ke Jakarta setelah bersepakat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada DPP PDI Perjuangan.</p> <p>"Kami datang atas kesadaran kolektif dan mandiri. Selain tugasnya sebagai kader partai yang harus tetap solid bergerak menjaga marwah dan membumikan program partai, jika dirasa ada yang tidak sesuai dengan ideologi partai, maka kami akan menyampaikan laporan dan aspirasi kepada DPP Partai," bebernya.&nbsp;</p> <p>Sementara itu, Bonnie Triyana yang secara langsung terkait dengan putusan itu disebut sudah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Karena itu, PDI Perjuangan menilai putusan PN Jakpus belum berkekuatan hukum tetap. Meski tidak banyak komentar, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat pun turut buka suara ketika ditanya terkait hal itu oleh awak media di Jakarta.</p> <p>Djarot menyampaikan bahwa putusan PN Jakpus tersebut sudah lama. Kemudian Tia Rahmania juga tidak lagi berstatus kader PDI Perjuangan. Karena itu, jika memang hendak melakukan rehabilitasi untuk memulihkan namanya, bisa dilakukan melalui kongres.</p> <p>"Putusannya sudah lama dan yang bersangkutan pun sudah dipecat. Kalau beliau mau rehabilitasi, itu bisa nanti di kongres, silakan. Tapi, statusnya yang bersangkutan itu bukan menjadi anggota PDI Perjuangan karena sudah dipecat," tegasnya.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, Tia Rahmania menyampaikan bahwa dirinya bersyukur atas putusan PN Jakpus tersebut. Namun, dia enggan berkomentar banyak. Yang penting baginya, nama baiknya telah dipulihkan kembali melalui sidang dan putusan PN Jakpus.</p> <p class="class-paragraph">"<em>Alhamdulillah</em> saya bersyukur, baru saja selesai mengajar dapat kabar baik. Berarti nama baik saya telah dibersihkan, itu yang penting. Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti akan menang. pesan itu yang selalu saya tanamkan dari Ibu Ketua Umum," ungkap dia.</p>

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan Tia Rahmania dalam gugatan sengketa pileg, PDI Perjuangan merespon aspirasi kader dari Banten.

Pengurus PAC hingga DPP PDI Perjuangan Buka Suara Respons Putusan PN Jakpus yang Menangkan Gugatan Tia Rahmania

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/JKT_Jelang-Rakernas-PDIP_MIFTAHUL-HAYAT-06-860904307.jpeg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat (tengah) bersama Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun (kiri) dan &nbsp;Ketua DPP Eriko Sotarduga&nbsp;(kanan) saat Konferensi Pers Rakernas V PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuang" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat (tengah) bersama Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun (kiri) dan &nbsp;Ketua DPP Eriko Sotarduga&nbsp;(kanan) saat Konferensi Pers Rakernas V PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuang</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menegaskan, pemecatan terhadap calon anggota legislatif (caleg) terpilih daerah pemilihan (Dapil) Banten 1 Tia Rahmania dan caleg PDIP Dapil Jawa Tengah V Rahmat Handoyo tidak berkaitan dengan kritik terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komarudin menjelaskan, pemecatan tersebut terjadi karena adanya sengketa internal yang berhubungan dengan pergeseran suara pada Pileg 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebenarnya itu masalah biasa dalam proses internal partai. Tidak ada, kan yang saya lihat di media malah di belok-belokan seolah-olah karena dia kritis terhadap pertanyaan KPK, tidak ada kaitan itu. Jadi harus diluruskan ya," kata Komarudin kepada wartawan, Kamis (26/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015130938/hybe-membantah-klaim-min-hee-jin-yang-menawarinya-uang-untuk-meninggalkan-perusahaan">HYBE Membantah Klaim Min Hee Jin yang Menawarinya Uang untuk Meninggalkan Perusahaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komarudin mengutarakan, kasus itu telah diselesaikan melalui Mahkamah Partai setelah ditemukan bukti bahwa Tia Rahmania dan Handoyo melakukan pelanggaran dengan memindahkan suara, yang merugikan kader lain dalam proses pemilihan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berujar, persoalan sengketa internal partai terjadi tidak hanya di level DPR RI, melainkan ada juga di level DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi, kasus itu bukan mereka dua saja. Itu ada juga di di DPR RI, kemudian (DPRD) Kabupaten Kota, itu namanya sengketa internal partai. Jadi kan itu sengketa pileg kemarin, pemilihan legislatif 2024 itu,&rdquo; ujar Komarudin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan, Tia Rahmania digugat oleh Bonnie Triyana dan Rahmat Handoyo digugat oleh Didik Haryadi di Mahkamah Partai PDIP. Kedua gugatan itu sebelumnya telah berproses di Mahkamah Partai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nah, gugatan itu disampaikan, berproses di mahkamah partai, kemudian mahkamah bersidang,&rdquo; ungkap Komarudin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/015130930/resep-singkong-thailand-yang-enak-dan-empuk-cocok-untuk-jadi-camilan">Resep Singkong Thailand yang Enak dan Empuk, Cocok untuk Jadi Camilan!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses persidangan, Tia Rahmania dan Rahmat Handoyo tidak bisa membuktikan raihan suaranya pada Pileg 2024 murni sesuai dengan hasil pemilihan.</div> <div dir="auto">Sehingga ia menduga, ada permainan berupa pemindahan suara, yang terbukti melanggar aturan partai dan perundang-undangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sementara dua pelapornya (Bonnie Triyana dan Didik Haryadi) bisa membuktikan dengan C1-nya. Atas dasar itu, maka mahkamah memutuskan untuk merekomendasikan kepada DPP untuk DPP menyampaikan keputusan kepada yang kedua yang bersangkutan itu,&rdquo; jelas Komarudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komarudin menyebut bahwa Mahkamah Partai PDIP memberikan dua opsi yakni mengundurkan atau dipecat. Namun, kduanya menolak mengundurkan diri, sehingga partai mengambil keputusan pemecatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Itu keputusan organisasi, harus dipecat, kan begitu,&rdquo; pungkasnya.</div>

Komarudin menjelaskan, pemecatan tersebut terjadi karena adanya sengketa internal yang berhubungan dengan pergeseran suara pada Pileg 2024.

PDIP Tegaskan Pemecatan Caleg DPR Terpilih Tia Rahmania Tak Berkaitan dengan Sikap Kritisnya ke Pimpinan KPK Nurul Ghufron

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/tia-2744785919.jpeg" alt="Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)." width="100%">
<figcaption>Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menjelang pelantikan DPR RI pada 1 Oktober 2024, DPP PDI Perjuangan memutuskan untuk mengganti dua calon anggota legislatif (caleg) DPR RI terpilih periode 2024-2029, dengan caleg lainnya. Dua caleg yang diganti itu yakni, Rahmad Handoyo dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V dan Tia Rahmania dari Dapil Banten I.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menjelaskan, keputusan mengganti Rahmad dengan Didik Haryadi dan Tia dengan Bonnie Triyana, karena ada perselisihan hasil suara Pileg 2024 antar kader internal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah itu ada gugatan, ada laporan tentang perselisihan perolehan suara. Maka, dua-duanya dipanggil, diperiksa. Ya kan, oleh Panitera Mahkamah Partai. Ada banyak lah (gugatan), ada 100 lebih ya, yang masuk ke partai tentang perselisihan hasil suara itu," kata Djarot kepada wartawan, Kamis (26/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Djarot memastikan, perselisahan itu telah selesai melalui pembahasan secara mendalam di Mahkamah Partai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu semua diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Panggil semuanya dengan membawa bukti-bukti. Buktinya itu form C1 toh. Nah, itu diperiksa semuanya. Itu ada pengalihan suara. Ya kan? Penambahan suara, ya kan di internal partai dan ini diputus, dilihat setelah misalkan dia, misalnya, mengalihkan suara si A atau si B, itu terbukti dengan formulir C1," ucap Djarot.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Djarot mengungkapkan, setelah ditemukan bukti kecurangan, Panitera Mahkamah Partai melaporkan kepada Ketua Mahkamah Partai Yasona Laoly.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi disampaikan hasilnya itu disampaikan. Bukti-bukti disampaikan, baru Mahkamah Partai mengambil keputusan bahwa gugatan itu diterima atau tidak. Kalau gugatan itu diterima, berarti dia itu kalah dong. Si siapa? Tia ya? Termasuk juga Rahmad," tegas Djarot.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya,Ketua Mahkamah Partai Yasona Laoly telah melaporkan temuan itu dalam rapat DPP PDIP. Ia memastikan, keputusan itu tidak diambil secara tiba-tiba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, setelah itu dilaporkan dalam rapat DPP Partai. Hasil dari Mahkamah Partai dilaporkan ke DPP Partai. Makanya prosesnya lama, bukan tiba-tiba itu. Nah, DPP Partai kemudian mengambil keputusan," ujar Djarot.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015130391/usai-viral-semprot-nurul-ghufron-tia-rahmania-gagal-jadi-anggota-dpr-karena-dipecat-pdip">Usai Viral Semprot Nurul Ghufron, Tia Rahmania Gagal jadi Anggota DPR Karena Dipecat PDIP</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, sebelumnya terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1368 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan perubahan penetapan calon terpilih anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 terhadap PDIP Dapil Jawa Tengah V dan Banten I," demikian bunyi keputusan yang ditandatangani Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat putusan itu, Rahmad dan Tia gagal dilantik menjadi anggota DPR RI yang akan diselenggarakan pada 1 Oktober 2024 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Nah itu ada gugatan, ada laporan tentang perselisihan perolehan suara. Maka, dua-duanya dipanggil, diperiksa.

Jelang Pelantikan Anggota DPR 1 Oktober, PDIP Ungkap Alasan Pecat Caleg Terpilih Rahmad Handoyo dan Tia Rahmania 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/tia-2744785919.jpeg" alt="Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)." width="100%">
<figcaption>Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diketahui berdasarkan surat Keputusan KPU Nomor 1368 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Sekjen KPU Andi Krisna tertanggal 23 September 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pileg 2024, Tia berhasil mengantongi 37.359 suara di Dapil Banten I mencakup wilayah Lebak-Pandeglang. Perempuan yang dikenal sebagai aktivis perempuan dan anak ini berhasil mengungguli Bonnie Triyana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015130369/sakral-dan-melekat-dengan-tradisi-inilah-7-makna-prosesi-pranikah-yang-dilakukan-oleh-pengantin-adat-jawa">Sakral dan Melekat dengan Tradisi, Inilah 7 Makna Prosesi Pranikah yang Dilakukan oleh Pengantin Adat Jawa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, kursi DPR RI Tia akan diserahkan kepada Bonnie yang memperoleh 36.516 suara sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa waktu lalu, Tia memang sempat menjadi sorotan publik usai videonya mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron viral. Saat itu Ghufron memberikan materi anti korupsi di Lemhanas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015130079/pelatih-timnas-garuda-muda-indra-sjafri-kedepankan-menang-daripada-bermain-indah-maladewa-pun-dilibas-4-0">Pelatih Timnas Garuda Muda Indra Sjafri Kedepankan Menang daripada Bermain Indah, Maladewa pun Dilibas 4-0!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tia kemudian memotong pemaparan Ghufron. Dia menyinggung perkara Ghufron yang pernah disidang etik oleh Dewas KPK karena dugaan penyalahgunaan wewenang. Bahkan dia menyinggung agar panitia menghadirkan pemateri dengan nilai-nilai baik.</div>

Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh PDIP.

Usai Viral Semprot Nurul Ghufron, Tia Rahmania Gagal jadi Anggota DPR Karena Dipecat PDIP