<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/13/zulhas-tanah-abang-1240620142.jpg" alt="CEK LAGI. Sepi-ramainya Pasar Tanah Abang usai penutupan TikTok Shop, Mendag Zulkifli Hasan memborong kaos, lalu membagikannya kepada para porter, Jumat (13/10)." width="100%">
<figcaption>CEK LAGI. Sepi-ramainya Pasar Tanah Abang usai penutupan TikTok Shop, Mendag Zulkifli Hasan memborong kaos, lalu membagikannya kepada para porter, Jumat (13/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan menyatakan tak mempermasalahkan jika TikTok Shop muncul kembali dengan mengurus izin baru, yakni izin e-commerce. Hal itu ia sampaikan sehubungan dengan ditutupnya TikTok Shop beberapa waktu lalu yang bentuknya merupakan social commerce. <div dir="auto">"Yang mau ngurus izin silakan, kita nggak melarang, kita nggak menutup, tapi kita menata. Jadi, kalau dia ngurus izin e-commerce&nbsp;(bisa jualan lagi), tapi ada aturannya," katanya kepada wartawan, Jumat (13/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan, jika TikTok Shop sudah mengurus izin berupa e-commerce,&nbsp;maka akan ada aturan yang mesti dipatuhi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Misalnya, makanan, minuman, obat obatan bedak, beauty, harus ada izin edar BPOM, ada aturannya. Kan ada dia kalau makanan harus ada izin halal, kalau elektronik nanti harus ada garansinya," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013056038/sandiaga-uno-beri-sinyal-tiktok-shop-bakal-hadir-lagi-dengan-izin-baru">Sandiaga Uno Beri Sinyal TikTok Shop Bakal Hadir Lagi dengan Izin Baru</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi ditata, diatur. Belanja berapa banyak (yang diperbolehkan)? transaksi minimal USD 100 (barang impor). Jadi kita atur, kita tata, yang mau silakan ngurus izinnya kita tidak melarang," pungkas Zulhas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki di Jakarta, Selasa (3/10) mengatakan Tiktok Shop dihapus dari platformnya tepat pada hari 4 Oktober 2023. Meski demikian pemerintah tidak melarang Tiktok Shop beroperasi kembali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akan tetapi, pemerintah mengatur beberapa tatanan transaksinya dengan memisahkan TikTok sebagai media sosial dan TikTok sebagai e-commerce.</div>

Zulhas mengatakan, jika TikTok Shop sudah mengurus izin berupa e-commerce, maka akan ada aturan yang mesti dipatuhi.

Isu TikTok Shop Buka Kembali, Mendag: Kalau Dia Ngurus Izin E-commerce

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/JKT-Larangan-TikTok-Shop-SALMAN-TOYIBI-6JPG-3203628550.jpg" alt="Warga melihat barang yang dijual di Tiktok shop melalui layar telepon genggam di Depok, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Warga melihat barang yang dijual di Tiktok shop melalui layar telepon genggam di Depok, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah&nbsp;(Menkop UKM) Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatif Fiki Satari menyayangkan kurangnya sosialisasi TikTok mengenai penutupan TikTik Shop yang berakibat pada kebingungan pengguna. "Sebetulnya pihak&nbsp;platform&nbsp;bisa mengumumkan juga. Ini tanggal 4 ditutup baru tanggal 3 sore diumumkan, 24 jam sebelumnya bahwa akan berhenti beroperasi. Hanya 1 hari, kaget semua terlepas dari ada dinamika informasi," kata Fiki, Kamis (5/10). Fiki menuturkan jika memang TikTok mempunyai iktikad baik dalam mematuhi peraturan pemerintah, TikTok bisa lebih mengedukasi penggunanya terutama&nbsp;seller&nbsp;(penjual) dan para affiliator. Hal itu dikarenakan TikTok turut mendapatkan untung dari banyaknya seller dan affiliator yang bergabung. Menurutnya, platform sudah seharusnya mempunyai mitigasi untuk mencegah dampak dari penutupan TikTok Shop. Pasalnya, wacana pemerintah menutup TikTok Shop yang beroperasi secara ilegal tersebut telah dibahas dalam waktu yang cukup lama. "Checkout-nya ditutup saja tapi bisa mengaktifkan dulu&nbsp;outlink&nbsp;keluar dari platform social commerce tersebut untuk masuk ke e-commerce, toko-toko online. Seperti kita di Instagram Shop, Facebook Shop. Intinya sebetulnya harusnya bisa lebih rapi," ujarnya pula. Lebih lanjut Fiki juga mempertanyakan keabsahan data TikTok yang menyebut sebanyak 6 juta UMKM dan 7 juta affiliator yang terdampak akibat penutupan TikTok Shop. Berdasarkan pengakuan perwakilan TikTok saat bertemu dengan Menkop UKM Teten Masduki&nbsp;tiga bulan lalu, UMKM yang bergabung di TikTok Shop hanya berjumlah 2 juta UMKM. Kemudian pada 2 minggu lalu, TikTok hanya menyerahkan data 1.000&nbsp;seller&nbsp;berdasarkan metodologi survei atau&nbsp;sampling. &ldquo;Saya tekankan yang tetap ditunggu adalah datanya agar semua&nbsp;clear. Mereka justru klaim tak punya data, hanya&nbsp;sampling. Saya sampaikan, wah bingung juga ya kalau ibaratnya supermarket tidak tahu barang yang kita jual, lalu kalau ada apa-apa dengan barang yang kita jual terus kita mau lepas tangan? Kan seperti itu analoginya," kata&nbsp;dia lagi. Adapun TikTok Shop Indonesia melalui laman website resminya pada Selasa (3/10) menyatakan bahwa prioritas utamanya adalah menghormati dan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce. "Dengan demikian, kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di dalam TikTok Shop Indonesia, efektif per tanggal 4 Oktober, pukul 17.00 WIB. Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia terkait langkah dan rencana kami ke depan," seperti tertulis pada website TikTok.

Fiki menuturkan jika memang TikTok mempunyai iktikad baik dalam mematuhi peraturan pemerintah, TikTok bisa lebih mengedukasi penggunanya.

Stafsus MenkopUKM Sayangkan Kurangnya Sosialisasi Penutupan TikTok Shop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/image-5-1474572301.png" alt="Ilustrasi: TikTok Shop (TikTok)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: TikTok Shop (TikTok).</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki di Jakarta, Selasa (3/10/2023) mengatakan Tiktok Shop dihapus dari platformnya tepat pada hari ini, 4 Oktober 2023. Meski demikian pemerintah tidak melarang Tiktok Shop beroperasi kembali. Hanya saja pemerintah mengatur beberapa tatanan transaksinya dengan memisahkan Tiktok sebagai media sosial dan Tikto sebagai&nbsp;e-commerce. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013042756/tiktok-sah-ditutup-sore-ini-berikut-alasan-di-baliknya-dan-respon-para-customer">Tiktok SAH Ditutup Sore Ini, Berikut Alasan di Baliknya dan Respon Para Customer</a> Dalam hal tersebut, artinya Tiktok Shop masih bisa digunakan untuk berbisnis jual-beli, namun dengan syarat Tiktok harus membuat perusahaan entitas baru dalam bentuk&nbsp;e-commerce. Salah satu syarat lainnya yaitu dengan mendirikan kantor resmi berbadan hukum di Indonesia. Hal tersebut tercantum pada Permenag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan pelaku usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem elektronik (PMSE). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/013042491/misi-melimitasi-mbappe-lascelles-pun-berhenti-menonton-tiktok">Misi Melimitasi Mbappe, Lascelles pun Berhenti Menonton TikTok</a> &ldquo;PPMSE dengan model bisnis&nbsp;Social-commerce&nbsp;dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya,&rdquo; Pasal 21 ayat 3 dalam beleid tersebut. Tercantum juga pada bab VI tentang kantor perwakilan perusahaan perdagangan di bidang PMSE pasal 37 dijelaskan bahwa, PPMSE luar negeri yang telah memenuhi kriteria tertentu harus menunjukan perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk KP3A Bidang PPMSE. KP3A Bidang PPMSE sendiri merupakan kantor yang dipimpin oleh satu atau perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh PPMSE luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013041826/tiktok-shop-tutup-pukul-1700-sore-ini-pemerintah-apresiasi-kepatuhan-tiktok-shop">TikTok Shop Tutup Pukul 17.00 Sore Ini, Pemerintah Apresiasi Kepatuhan TikTok Shop</a> Tercantum pada Pasal 38 ayat 1, berbunyi, KP3A bidang PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 wajib memiliki SIUP3A bidang PMSE. SIUP3A bidang PMSE merupakan perizinan berusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing di bidang PMSE. Dalam hal ini Tiktok harus mengajukan permohonan kepada Lembaga OSS dengan melengkapi persyaratan. Persyaratan Tiktok yang Harus Dilengkapi -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bukti mengenai KP3A Bidang PMSE sebagai perwakilan oleh PMMSE luar negeri yang telah dilegalisasi otoritas yang berkompeten. -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dokumen publik asing yaitu keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang &nbsp;

Tiktok Shop masih bisa digunakan untuk berbisnis jual-beli, namun dengan syarat Tiktok harus membuat perusahaan entitas baru.

Tiktok Shop Boleh Beroperasi Lagi di Indonesia Asal Penuhi Syarat Berikut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/10/WhatsApp-Image-2023-09-10-at-100459-PM-3277278591.jpeg" alt="Ilustrasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bisa dijadikan pilar penggerak dan ketahanan ekonomi masyarakat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bisa dijadikan pilar penggerak dan ketahanan ekonomi masyarakat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah telah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).&nbsp; Regulasi anyar ini salah satunya mengatur tentang pemisahan bisnis antara media sosial dan e-commerce atau social commerce. Dalam hal ini, sosial commerce hanya diperbolehkan sebagai sarana untuk memberikan penawaran barang dan atau jasa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 ayat (3) tentang PPMSE dengan model bisnis Social-Commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektroniknya. Terkait itu, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari menjelaskan, tentang bahayanya sebuah platform menjalankan bisnis media sosial dengan e-commerce secara bersamaan. Setidaknya ada empat alasan, kata Fiki yang membuat sebuah platform dilarang menjalankan bisnis tersebut secara bersamaan.&nbsp; Pertama, sebuah platform bisa memonopoli pasar. Ironisnya, monopoli alur traffic dijalankan tanpa disadari oleh pengguna. Mereka diarahkan untuk membeli produk tertentu tanpa mereka sadar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013027372/akui-tanah-abang-sepi-haji-faisal-apresiasi-pemerintah-gerak-cepat-atur-tiktok-shop-dan-platform-sejenisnya">Akui Tanah Abang Sepi, Haji Faisal Apresiasi Pemerintah Gerak Cepat Atur TikTok Shop dan Platform Sejenisnya</a> "Monopoli terjadi apabila ada platform yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pasar, penetapan harga yang tidak adil, perlakuan yang berbeda, dan penetapan harga diskriminatif berdasarkan data yang dipunyai," kata Fiki lewat keterangan resmi, Senin (2/10).&nbsp; Kedua, kata dia, platform bisa memanipulasi algoritma. Dalam hal ini, platform yang memiliki media sosial dan e-commerce secara bersamaan bisa dengan mudah mendorong produk asing tertentu untuk muncul terus menerus di media sosial pengguna dan di saat bersamaan mempersulit produk lokal untuk muncul di media sosial. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013027052/tak-berani-buka-tiktok-farida-nurhan-kena-mental-usai-diserang-netizen-secara-membabi-buta">Tak Berani Buka TikTok, Farida Nurhan Kena Mental Usai Diserang Netizen secara Membabi Buta</a> "Manipulasi algoritma ini memungkinkan platform untuk menguntungkan satu produk dan di saat bersamaan mendiskriminasi produk lainnya," ujar Fiki. Ketiga, platform bisa memanfaatkan traffic. Media sosial mempunyai traffic yang sangat besar dan saat ini dapat dimanfaatkan menjadi navigasi atau trigger dalam pembelian di e-commerce. Menurut Fiki, trigger pembelian ini tidak boleh ditangkap oleh e-commerce yang berada dalam satu platform dengan media sosial. Jika ini terjadi, maka tidak ada equal playing field dalam industri digital di Indonesia. Keempat, yakni perlindungan data. Jika berkaca kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya. Karena media sosial tujuannya untuk hiburan, maka data yang didapat dari situ tidak untuk diperdagangkan.&nbsp; "Data demografi pengguna dan agregat pembelian sangat memungkinkan untuk diduplikasi sebagai basis pembuatan produk sendiri atau terafiliasi oleh platform yang menjalankan bisnis secara bersamaan," jelas Fiki.

Sebuah platform bisa memonopoli pasar. Ironisnya, monopoli alur traffic dijalankan tanpa disadari oleh pengguna. Mereka mudah diarahkan.

Kemenkop UKM Ungkap 4 Alasan Media Sosial Harus Dipisah dengan E-commerce

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/BAHLIL-257965115.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keluhan pedagang dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia terkait dengan munculnya TikTok Shop mereka dapat perhatian serius dari pemerintah.&nbsp; Bahkan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan dirinya tidak akan mengeluarkan izin e-commerce kepada TikTok. Secara tegas, Bahlil juga mengimbau para artis maupun influencer yang memiliki pengikut hingga jutaan untuk tidak melakukan penjualan secara live di TikTok Shop.&nbsp; Direktur Eksekutif Center For Research on Ethic Economy and Democracy (CREED) Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, larangan tegas kepada TikTok karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk keberpihakan kepada kepentingan publik, terutama pelaku UMKM yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. "Saya menyambut baik langkah pemerintah dalam melindungi pelaku UMKM. UMKM adalah motor penggerak perekonomian Indonesia dan perlu mendapatkan dukungan yang kuat," kata Yoseph Billie Dosiwoda kepada wartawan, Jumat (29/9). Hal senada disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, TikTok Shop memberikan pengaruh yang bagi ekosistem UMKM di Indonesia. Pasalnya, harga barang yang dijual sangat miring sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013015301/raih-penghargaan-tokoh-pendorong-investasi-dpr-dorong-bahlil-dongkrak-perekonomian-nasional">Raih Penghargaan Tokoh Pendorong Investasi, DPR Dorong Bahlil Dongkrak Perekonomian Nasional</a> "Ini bukan hanya masalah TikTok atau social commerce, tetapi juga lebih kepada harga dan kualitas produk yang tidak kompetitif. TikTok harus tetap menghormati aturan yang berlaku di Indonesia," ucap Trubus. Trubus setuju pemerintah mengambil langkah tegas dengan tujuan melindungi jutaan UMKM yang ada di negeri ini. Larangan TikTok Shop diharapkan dapat mengendalikan masuknya produk impor ke Indonesia dan memberikan peluang bagi UMKM untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar. "Kondisi pasar saat ini berubah,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Secara jelas, Menteri Bahlil Lahadalia telah menyatakan bahwa TikTok seharusnya tidak menyalahkan penggunaan media sosial, karena TikTok bukanlah platform e-commerce yang seharusnya diatur.&nbsp; Atas dasar ini, kebijakan pemerintah dinilai sudah mengambil langkah yang tepat dalam menyelamatkan UMKM dan juga tidak merugikan pengguna TikTok di Indonesia.&nbsp; "Pedagang yang merasa kesulitan perlu melihat bahwa pemerintah ada untuk mereka. Namun, efektivitas kebijakan adalah persoalan yang kompleks. Sulit mengatur orang-orang untuk tidak menggunakan TikTok, terutama jika TikTok juga memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia," ucapnya. Lebih jauh Trubus mengatakan, ada pergeseran cara berjualan di Indonesia, dimana para penjual mulai mengambil langkah-langkah kreatif dengan memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka.&nbsp; &ldquo;Ketika menghadapi perubahan pasar dan tren digital, penting bagi para pedagang untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan inovasi,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengingatkan platform Tiktok tidak mengancam pemerintah. Pasalnya, Bahlil menduga Tiktok berupaya menggerakkan para influencer untuk menentang revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam permendag tersebut, pemerintah melarang social commerce menyediakan layanan transaksi, hanya bisa melakukan promosi. &ldquo;Saya tahu, Tiktok ini mulai main-main dengan mempergunakan kawan-kawan oknum influencer, kemudian saudara-saudara kita UMKM seolah-olah terzalimi. Tiktok jangan main begitulah, apalagi kantor kau bukan di negara ini," ujar Bahlil Indonesia, kata Bahlil, terlalu baik dibandingkan India yang tidak mengizinkan Tiktok. "Kita (Indonesia) terlalu baik, Tiktok itu di India tidak diizinkan. Jadi kalau kita mau menerbitkan aturan jangan pula gerakan tambahan kawan ini,&rdquo; tegas Bahlil.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan dirinya tidak akan mengeluarkan izin e-commerce

Komit Selamatkan UMKM, CREED Sambut Baik Larangan Menteri Bahlil Setop TikTok Shop 

<div class="article"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/TikTok-Shop-1844754006-3518015653.jpeg" alt="Ilustrasi: TikTok Shop bikin gaduh. (TikTok)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: TikTok Shop bikin gaduh. (TikTok).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah akhirnya melarang TikTok untuk berjualan. Artinya akan lahir aturan bahwa TikTok Shop sudah tidak dibolehkan lagi diakses di Indonesia. Namun aplikasi milik Tiongkok itu melawan dengan membuktikan memiliki izin dagang dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Akan tetapi, klaim TikTok itu langsung dibantah oleh Pemerintah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim menegaskan, izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada TikTok tidak memuat kegiatan e-commerce. Diketahui, dalam izinnya yang didapatkan itu, TikTok Shop hanya bisa melakukan kegiatan antara lain memenuhi kewajiban perlindungan konsumen, melakukan pembinaan untuk meningkatkan daya saing, dan penyelesaian sengketa sesuai Peraturan Menteri Perdagangan. Sementara, berdasarkan Permendag 10/2006 ataupun Permendag 50/2020, KP3A hanya diperbolehkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendukung perdagangan seperti melakukan kegiatan promosi, penelitian pasar, hingga pemenuhan kewajiban perlindungan konsumen bagi KP3A bidang PMSE.&nbsp; Artinya, lanjut Isy Larim, KP3A tidak bisa melakukan aktivitas perdagangan secara langsung. "Jadi TikTok shop tidak diperkenankan melakukan kegiatan di luar 3 hal tersebut," kata Isy Karim. Menanggapi polemik ini, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adinegara mengatakan, dengan adanya penjelasan dari pihak Kemendag tersebut, artinya aktivitas jual-beli TikTok ilegal. "Berarti TikTok shop ilegal kalau pernyataan izin dibantah Kemendag. Pedagang karena tidak mengetahui soal izin, maka yang perlu mendapat sanksi adalah TikTok Shop-nya," ujarnya saat dihubungi, Rabu (27/9). Bhima juga meminta pemerintah melindungi para penjual di TikTok Shop. Pasalnya, para penjual tidak mengetahui dari awal bahwa aktivitas jual-beli di TikTok Shop adalah ilegal. "Iya perlu (perlindungan) ya karena penjual intinya tidak tahu dan pemerintah saat itu juga memperbolehkan TikTok shop," kata dia. Di sisi lain, Bhima juga menyarankan agar Kemendag bekerja sama dengan Ditjen Pajak untuk mengusut pajak transaksi selama aktivitas jual-beli TikTok Shop berlangsung. "Harus dibongkar tuntas ya meski sekarang status social commerce sudah dilarang," pungkas dia. </div>

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan, izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada TikTok tidak memuat kegiatan e-commerce.

Kementerian Perdagangan Klarifikasi Soal Klaim Izin TikTok Shop

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/bahlil-grandJPG-4022380638.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia (AkuMandiri) Hermawati Setyorinny mengapresiasi sikap tegas Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang memastikan pemerintah tak akan memberikan izin e-commerce ke TikTok. Pasalnya, media sosial asal Tiongko itu dinilai telah melanggar aturan perizinan di Indonesia karena menjalankan bisnis perdagangan seperti e-commerce. Akibatnya, kondisi pemilik UMKM tradisional dan pedagang kian memburuk, akibat adanya TikTok Shop. Menurut Hermawati, sikap tegas Menteri Bahlil tersebut dianggap sebagai keberpihakan terhadap pengusaha kecil dan melindungi aktivitas bisnisnya dari TikTok yang dinilai sangat merugikan. &ldquo;Pemerintah dalam kaitannya kementerian terkait memang wajib berpihak dan melindungi UMKM, wajib berpihak,&rdquo; kata Hermawati kepada wartawan, Selasa (26/9). Menurut Hermawati, aktivitas jualan live di TikTok ini sangat berpengaruh pada pasar UMKM, baik yang online maupun offline. Sebab, sistem jualan di TikTok ini tidak hanya dilakukan oleh pedagang atau pebisnis kelas atas, tetapi para artis juga ikut melakukan hal yang sama dan itu disebut mengancam ekosistem pertumbuhan UMKM di Indonesia, terkhusus UMKM yang berjualan offline. &ldquo;Hal ini cukup berpengaruh terhadap market UMKM yang sudah ada di e-commerce, khususnya pelaku UMKM offline,&rdquo; ucapnya. &ldquo;Kehadiran Tiktok shop tentu saja cukup mengancam pelaku UMKM yang menempatkan jualannya di platform e-commerce, dan ini membahayakan bagi UMKM dan platform platform e-commerce yang ada,&rdquo; tambahnya. Dikatakan Hermawati, pemerintah harus mengatur ulang penggunaan media sosial di Indonesia, karena pengguna media sosial saat ini sudah campur aduk dengan e-commerce, sehingga para pelaku usaha kecil semakin susah berkembang. Oleh sebab itu, Hermawati mendukung revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Aturan ini mengatur soal keberadaan media sosial sekaligus e-commerce seperti TikTok Shop yang saat ini berdampak pada UMKM. &ldquo;Memang seharusnya antara platform medsos dan e-commerce harus dipisahkan, supaya pengawasannya menjadi jelas,&rdquo; jelasnya. Hermawati juga mendukung Menteri Bahlil untuk memberikan sanksi berat bagi pihak-pihak yang melanggar aturan pemerintah soal e-commerce. Selain itu, Hermawati juga meminta agar pemerintah ikut memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM agar ke depan bisa bersaing di semua lini usaha, baik offline maupun online, termasuk di media sosial. &ldquo;Harus ada aturan yang jelas, regulasi yang jelas termasuk bagaimana pengawasan dan sanksinya. Juga dibarengi pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM itu sendiri agar produknya mampu bersaing,&rdquo; ungkapnya. &ldquo;Saya berharap pemerintah tegas dalam mengantisipasi fenomena ini. Misalnya dengan aturan tegas memisahkan medsos dan e-commerce, sehingga pengawasannya lebih mudah,&rdquo; tutupnya.

Sikap tegas Menteri Bahlil tersebut sebagai dianggap sebagai keberpihakan terhadap pengusaha kecil dan melindungi aktivitas bisnisnya.

Pemerintah Pastikan Larang TikTok Shop, Ketum AkuMandiri Apresiasi Keberpihakan Bahlil kepada UMKM

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/TikTok-Shop-1844754006.png" alt="TikTok Shop." width="100%">
<figcaption>TikTok Shop.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Beredarnya pembelaan terhadap Tiktok Shop akan dipisah menjadi aplikasi tersendiri oleh pemerintah ditanggapi Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi.&nbsp; Menurut Heru, harusnya para pemengaruh (influncer) dan seller yang hari ini melakukan pembelaan secara masif terhadap Tiktok Shop di berbagai kanal media sosial mendukung langkah kebijakan pemerintah.&nbsp; &ldquo;Ga perlu lah tiktok mengadvokasi aturan, karena tiap negara punya aturan sendiri. Mereka sebagai tamu harus menghargai aturan, influencer, selebritas juga harus dukung aturan itu, karena ini keberpihakan kepada Indonesia, UMKM indonesia,&rdquo; kata Heru saat dikonfirmasi, Selasa (26/8).&nbsp; Karena aturan revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik akan diteken dalam waktu dekat, justru ini menjadi titik tengah.&nbsp; Heru juga menegaskan, sikap pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sudah sangat tegas. Bahwa harus adanya pemisahan fungsi antara sosial media dan eCommerce.&nbsp; &ldquo;Harus ada keberpihakan gimana mengembangkan dan memasarkan produk Indonesia sehingga mendorong majunya UMKM. Saya pikir TikTok harus lebih bijak, jangan bawa nama presiden dalam advokasi ini, sudah jelas yg diungkap presiden soal pemisahan medsos dan ecommerce, bagaimana UMKM harus kita selamatkan bersama,&rdquo; kata Heru.&nbsp; Belakangan diketahui, mulai hari ini gencar netizen dengan berbagai akun, mengeluarkan seruan untuk membuat konten dengan hastag #KamiUMKMdiTikTok. Seruan tersebut diketahui disebar melalui whatsapp. Pesan itu, pasca kebijakan pemerintah yang melarang social commerce untuk langsung bertransaksi seperti ecommerce.&nbsp; Berikut isi pesan yang diterima: "Halo selamat malam team, Kami memahami bahwa berita terkini tentang TTS di ID mungkin mengkhawatirkan dan kami secara aktif menangani masalah tersebut. TikTok Shop merupakan tempat khusus bagi masyarakat Indonesia untuk menjelajah, berbelanja, hingga mengembangkan bisnisnya.&nbsp; Dukungan TikTok Shop terhadap penjual lokal dan komunitas tidak tergoyahkan. Goals kita masih lebih jauh dari itu: TikTok Shop berharap dapat berkontribusi terhadap pembangunan jangka panjang UMKM dengan kemampuan inovatif kami, membantu lebih banyak UMKM untuk berpartisipasi secara setara dalam proses digitalisasi."&nbsp;

Sikap pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sudah sangat tegas. Bahwa harus adanya pemisahan fungsi antara sosial media dan eCommerce.

Influncer dan Selebritis Harusnya Dukung Kebijakan Pemerintah, Bukan Bela Tiktok Shop

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/TikTok-Shop-1844754006-3518015653.jpeg" alt="Ilustrasi: TikTok Shop bikin gaduh. (TikTok)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: TikTok Shop bikin gaduh. (TikTok).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Salah satu pedagang di Pasar Tanah Abang menyambut baik langkah pemerintah yang akhirnya mengeluarkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan untuk mengatur social commerce atau Tiktok Shop berjualan.&nbsp; Pasalnya dalam beleid tersebut, Tiktok dilarang berjulan, hanya bisa menjalankan fungsinya sebagai media sosial. Dilarang melakukan transaksi perdagangan, hanya akan diatur sekadar promosi. Kehadiran Tiktok Shop disebut belakangan membuat pedagang baju di Tanah Abang mengalami omzet yang turun drastis, bahkan ada sampai terancam tokonya tutup.&nbsp; &ldquo;Saya dukung, bahasa kasarnya, biar di pasar normal lagi, ramai lagi, itu kan aset negara juga bang Tanah Abang, kalau dia masih adain online TikTok itu. Ya pendapatan pemerintah dari Tanah Abang tidak ada, drop, orang kabur satu-satu, udah pada kosong,&rdquo; kata salah satu pedagang busana muslim, ketika dikonfirmasi, Selasa (26/8). Halimah yang merupakan pedagang di Tanah Abang selama bertahun-tahun ini, bukannya anti terhadap perdagangan digital. Akan tetapi, saat Tiktok Shop masuk, penjualannya sangat tergerus.&nbsp;Tiktok Shop dikatakan olehnya telah merusak harga lewat berbagai cara yang tidak diketahui dan tidak mungkin dilakukan pedagang pasar Tanah Abang. "Kalau TikTok shop masih di Tanah Abang tutup semua, abis pendapatan pemerintah juga nggak ada, coba dipikirin dah, kasihan yang lain.&rdquo; katanya dengan semangat menyambut revisi Permendag segera diteken.&nbsp; &ldquo;Misalkan ini satu orang yang jual online Rp 45.000 di Tiktok jadi Rp 40.000, itu rusaknya Tiktok lebih murah. Merusak harga, jadi dia harga aslinya Rp 50.000 di TikTok juga harusnya 50, tapi setelah dia pasang di Tiktok, jadinya murah Rp 40.000, padahal mah dari pihak penjualnya pasang online tidak pernah ngurangin harga, mungkin dari aplikasi itu, TikTok-nya.&rdquo; sambungnya.&nbsp; Sebelumnya pada rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, pemerintah menyepakati lewat revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam aturan terbaru, pemerintah melarang social media seperti TikTok untuk berjualan. Rencananya, hari ini revisi Permendag itu akan diteken dan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Tiktok dilarang berjulan, hanya bisa menjalankan fungsinya sebagai media sosial. Dilarang melakukan transaksi perdagangan, hanya promosi.

Revisi Permendag Segera Diteken, Pasar Tanah Abang Normal Lagi tanpa TikTok Shop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/24/jokowi-di-ikn-1208256242.jpg" alt="Presiden Jokowi usai meninjau jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (23/9)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi usai meninjau jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (23/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dampak bisnis social commerce, salah satunya TikTok Shop, telah membuat penjualan serta produksi di lingkup usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga pasar konvensional anjlok. Presiden Jokowi menilai, seharusnya TikTok berperan hanya sebagai media sosial, bukan media ekonomi. "Itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro dan juga pada pasar. Pada pasar, di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun karena serbuan... Mestinya ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media," kata Presiden Jokowi usai meninjau jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,&nbsp;kemarin. Oleh karena persaingan harga di&nbsp;kedua platfom -e-commerce dan social commerce-&nbsp;tersebut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menyiapkan aturan untuk mengendalikan niaga elektronik atau e-commerce berbasis media sosial. Kepala Negara menjelaskan bahwa regulasi yang sedang dirancang tersebut akan mengatur fungsi aplikasi itu sebagai media sosial dan platform perdagangan atau media ekonomi. Saat ini, aturan tersebut sudah disiapkan oleh lintas kementerian dan menunggu pengesahan di Kementerian Perdagangan. "Masih berada posisi regulasinya di Kementerian Perdagangan. Yang lain-lainnya sudah rampung, tinggal di Kementerian Perdagangan. Kita tunggu," kata Presiden. Dalam kesempatan sebelumnya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan aturan detail mengenai aktivitas bisnis TikTok Shop sendiri akan dimasukkan dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Kementerian Perdagangan menegaskan tidak melarang TikTok Shop di Indonesia, namun akan mengatur aturan permainan bisnis yang setara dengan platform lainnya.

Presiden Joko Widodo menilai, seharusnya TikTok berperan hanya sebagai media sosial, bukan ekonomi media.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tiktok shop dilarang

Berita Terkini