<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/IMG_7526JPG-2292927143.jpg" alt="Salah satu kamera CCTV ETLE yang siap menangkap gambar pengendara yang melanggar untuk diberikan sanksi berupa denda tilang elektronik di kawasan Jalan MH . Thamrin, Jakarta. Penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di In" width="100%">
<figcaption>Salah satu kamera CCTV ETLE yang siap menangkap gambar pengendara yang melanggar untuk diberikan sanksi berupa denda tilang elektronik di kawasan Jalan MH . Thamrin, Jakarta. Penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di In</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Korlantas Polri telah memperluas sistem Tilang Elektronik (ETLE) ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Inovasi ini memungkinkan pengendara mengecek status tilang secara online tanpa harus repot ke kantor polisi maupun pengadilan. <div align="left"> Dengan memanfaatkan smartphone, masyarakat cukup mengakses situs resmi atau aplikasi untuk mengetahui apakah kendaraannya terkena pelanggaran lalu lintas. Cara ini dinilai lebih praktis dan transparan, sekaligus mengurangi potensi pungutan liar di lapangan. Apa Itu ETLE dan Kenapa Perlu Dicek? ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement adalah sistem berbasis kamera pintar untuk merekam pelanggaran lalu lintas, seperti: </div> <div align="left"> Tidak memakai sabuk pengaman, menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, memakai ponsel saat berkendara, hingga tidak memakai helm bagi pengendara motor. </div> <div align="left"> Setelah diverifikasi, surat konfirmasi tilang dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai data STNK. Bagi pengendara, rutin mengecek ETLE penting agar tidak terkena denda menumpuk atau mengalami masalah administrasi saat memperpanjang pajak kendaraan. Cara Cek Tilang Elektronik Lewat Ponsel 1. Situs ETLE Nasional (Polri) </div> <div align="left"> <ul> <li dir="ltr">Buka etle.polri.go.id.</li> <li dir="ltr">Masukkan nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin.</li> <li dir="ltr">Klik &ldquo;Cek Data&rdquo; untuk melihat hasilnya. Jika tidak ada pelanggaran, muncul keterangan &ldquo;No Data Available&rdquo;.</li> </ul> </div> <div align="left"> 2. Situs ETLE Polda Metro Jaya </div> <div align="left"> <ul> <li dir="ltr">Akses etle-pmj.info&nbsp;untuk wilayah DKI Jakarta.</li> <li dir="ltr">Isi data kendaraan sesuai STNK.</li> <li dir="ltr">Jika ada pelanggaran, sistem menampilkan detail beserta bukti foto atau video.</li> </ul> </div> <div align="left"> 3. Aplikasi Resmi Polri (Super App/Digital Korlantas) </div> <div align="left"> <ul> <li dir="ltr">Unduh aplikasi Polri Super App di Play Store atau App Store.</li> <li dir="ltr">Pilih menu E-Tilang / ETLE, lalu masukkan data kendaraan.</li> <li dir="ltr">Status tilang akan muncul secara otomatis.</li> </ul> </div> <div align="left"> 4. Situs e-Tilang Kejaksaan </div> <div align="left"> <ul> <li dir="ltr">Akses tilang.kejaksaan.go.id</li> <li dir="ltr">Masukkan nomor register tilang yang tertera di surat konfirmasi.</li> <li dir="ltr">Sistem menampilkan jenis pelanggaran, nominal denda, dan status penyelesaian.</li> </ul> </div> <div align="left"> Apa yang Harus Dilakukan Jika Terkena Tilang? Setelah terdeteksi melakukan pelanggaran, pemilik kendaraan akan menerima surat konfirmasi. Proses penyelesaian bisa dilakukan dengan: </div> <div align="left"> Monfirmasi online melalui situs/aplikasi, lalu membayar denda via bank yang bekerja sama (misalnya BRIVA). Dengan pembayaran daring, pengendara tidak perlu hadir ke pengadilan. Status pelanggaran otomatis ditandai lunas setelah sistem menerima konfirmasi pembayaran. </div> <div align="left"> Pentingnya Proaktif Mengecek Tilang Elektronik Ada beberapa alasan kenapa masyarakat perlu rutin cek ETLE: yaitu hemat waktu dan biaya: tak perlu antre di kantor polisi. Dan transparan karena bukti pelanggaran berupa foto/video jelas terlihat. </div> <div align="left"> Mencegah masalah administrasi: menghindari denda ganda atau pemblokiran STNK akibat pelanggaran tak terbayar. </div> <div align="left">&nbsp;</div>

Dengan memanfaatkan smartphone, masyarakat cukup mengakses situs resmi atau aplikasi untuk mengetahui apakah kendaraannya terkena pelanggara

Cara Praktis Cek Tilang Elektronik via Ponsel, Tak Perlu ke Kantor Polisi 

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rk:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/plat-motor-ditutup-1341091625.jpg" alt="Tangkapan layar video viral polisi lakukan tilang manual pengendara motor yang tutup plat nomornya untuk hindari E-Tilang. (Instagram/Jakarta Terkini)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video viral polisi lakukan tilang manual pengendara motor yang tutup plat nomornya untuk hindari E-Tilang. (Instagram/Jakarta Terkini).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Aksi menutup plat nomor banyak dilakukan oleh para pengendara sepeda motor di Jakarta belakangan ini. Alasannya satu, yakni untuk menghindari E-Tilang atau tilang elektronik. Aksi menutup plat nomor ini terlihat banyak dilakukan oleh para pengemudi ojek online atau ojol. Berbagai macam cara dilakukan untuk menghindari E-Tilang, mulai dari menutup plat nomor dengan masker, sampah daun kering hingga ada yang membalik plat nomor mereka. Bikin geleng-geleng memang. Tapi demikian kenyataannya. Banyak pelanggar lalu lintas di kota besar, khususnya di Jakarta, memang mayoritas adalah pengendara roda dua yang didominasi oleh ojol. Paling sering dilakukan adalah melawan arus atau lawan arah. Nggak peduli keselamatan orang lain, banyak pengemudi ojol ini sering bertingkah demikian, membahayakan pengguna jalan lain. Kepolisian pun tampaknya menyadari fenomena tersebut. Seperti yang viral di media sosial (medsos) polisi banyak melakukan penindakan tilang manual kepada pengendara sepeda motor yang menutupi plat nomor mereka. Kebanyakan memang ojol. Ada yang menutupinya dengan masker sampai plat nomornya dibalik. Dibagikan di akun Instagram Jakarta Terkini, banyak pengendara ojol kena tilang karena menutup plat nomor mereka dengan masker.&nbsp; Diinfokan kalau penindakan tersebut terekam di daerah Cawang, Jakarta Timur. Banyak pengendara motor yang kena tilang manual karena menutup plat nomor mereka dengan sengaja untuk menghindari E-Tilang. "Pelanggaran yang ditemukan di antaranya adalah pengendara yang menutupi plat nomor kendaraan (TNKB), tidak memasang plat TNKB di bagian belakang, serta menggunakan plat nomor yang tidak sesuai dengan surat-surat resmi kendaraan,"&nbsp;demikian caption video viral tersebut. Dikatakan juga kalau penindakan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen kepolisian dalam menegakkan aturan lalu lintas serta memastikan identitas kendaraan di jalan dapat dikenali dengan jelas. Video viral tersebut mengundang berbagai komentar netizen. Kebanyakan mengecam perilaku demikian, netizen menilai kalau sengaja menutupi plat nomor kendaraan memang ada niat untuk melanggar lalu lintas, apalagi para pengendara ojol. "lagian kalo emang engga ngelanggar ngapain di tutup itu plat,"&nbsp;komentar pengguna Instagram @firzifhaikal. Ribuan tanggapan netizen lainnya juga senada demikian. Menurut netizen, buat apa menutup plat nomor jika tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Kecuali kalau memang niat melanggar lalu lintas. "Lagian klw udh punya SIM pajak hidup, pakai helm,gak lawan arah,gak terobos lampu merah,gak masuk jalur busway ngapain juga di tutup plat nya,"&nbsp;komentar pengguna Instagram dengan akun @_sneaker777jakarta. </div> </div> </div> </div>

Aksi menutup plat nomor banyak dilakukan oleh para pengendara sepeda motor di Jakarta belakangan ini. e

Viral di Medsos, Polisi Lakukan Tilang Manual Pengendara Motor yang Tutup Plat Nomornya untuk Hindari E-Tilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/x34QxvfmKHwbLAiBlMdgBIRVA2twW4xh1Cl5F4Ar-1-3061851421.jpg" alt="Fizri, 24, menjadi korban pemalsuan pelat nomor kendaraan. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Fizri, 24, menjadi korban pemalsuan pelat nomor kendaraan. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Nasib sial menimpa Fizri, 24, warga Jakarta yang menjadi korban pemalsuan pelat nomor kendaraan. Ironisnya, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan bukan oleh dirinya, namun justru dialamatkan kepada motornya karena pelat nomor ganda yang digunakan pelaku. Kejadian ini bermula saat ia iseng mengecek data kendaraan secara online. Fizri pun terkejut saat mengetahui bahwa motornya tercatat melakukan pelanggaran lalu lintas di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. &ldquo;Kena plat palsu juga. Kena di Daan Mogot siang-siang. Motor saya Genio, sedangkan dia yang melanggar PCX, lah ini kan udah beda motor. Kerja saya aja di sini (Jakarta Selatan), ngapain siang-siang ke Daan Mogot (Jakarta Barat),&rdquo; ungkap Fizri saat ditemui JawaPos.com di Posko ETLE Subditgakkum di Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav 5, RT.1/RW.6, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/5). Fizri yang merasa tidak melakukan pelanggaran pun langsung membuat sanggahan.&nbsp; &ldquo;Yaudah di dalam bikin sanggahan, mau ngelapor (kalau yang melanggar bukan dirinya),&rdquo; katanya. Ia pun mengaku bingung bagaimana menyikapi pemalsuan plat nomor yang dialaminya ini. Apalagi, mengurus pembukaan blokir ini cukup memakan waktu. Fizri meminta agar kepolisian segera mencarikan solusi dan penindak pemalsu plat nomor. &ldquo;Soalnya kan pemalsuan ya, kalau kayak gitu nanti kenanya ke saya terus. Orang mah yang bikin plat palsu enak aja ngelanggar terus, tapi kita yang ngurus,&rdquo; katanya. Tak hanya Fizri, seorang wanita bernama Dina, 29, juga mengalami kejadian serupa. Ia menjadi korban pemalsuan plat nomor kendaraan.&nbsp; Akibatnya, ia harus menanggung sanksi tilang elektronik (ETLE) atas pelanggaran lalu lintas yang tidak pernah dilakukannya. Dina, warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kaget saat mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tercatat menerobos lampu merah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Padahal, bukan dirinya yang melakukan pelanggaran tersebut. &ldquo;Plat nomornya doang sama, motornya sih sama-sama beat tapi dia warna putih, motor saya hitam,&rdquo; ungkap Dina saat ditemui JawaPos.com di Posko ETLE Subditgakkum, Jl. Letjen M.T. Haryono, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/5). Masalah ini pertama kali diketahui Dina saat dirinya hendak memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) lewat aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional). Namun, proses perpanjangan itu gagal karena sistem mencatat motornya terkena tilang. &ldquo;Pas mau bayar gak bisa ada keterangan kena tilang sama fotonya,&rdquo; jelasnya. Ia pun diarahkan ke Posko ETLE untuk mengajukan sanggahan agar STNK-nya bisa diproses kembali. &ldquo;Didalem cuma sanggahan doang, untuk laporan buka blokir, harus ke komdak buka blokiran STNK, bayarnya juga disana buat perpanjang,&rdquo; sambungnya. Meski proses sanggahan tidak dipungut biaya, Dina tetap merasa resah. Ia khawatir kejadian serupa akan terulang kembali, mengingat dirinya tidak tahu siapa pelaku pemalsuan plat nomor tersebut. &ldquo;Saya juga bingung bagaimana solusinya, masa kalau kena begitu lagi saya harus kesini lagi,&rdquo; keluhnya.

Dua warga Jakarta, Fizri dan Dina, menjadi korban pemalsuan plat nomor kendaraan, terjebak dalam sanksi tilang elektronik yang tidak adil.

Kena Tilang ETLE Gara-Gara Plat Palsu, Korban: Yang Langgar Orang Lain, Saya yang Kerepotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/JKT_TARGET-PENINDAKAN-ETLE-DI-TAHUN-2025_HANUNG-HAMBARA_21012025-5-1830046241.jpg" alt="Kendaraan melintasi di bawah kamera tilang elektronik (ETLE) di Jalan Asia Afrika, Jakarta, Selasa (21/01/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintasi di bawah kamera tilang elektronik (ETLE) di Jalan Asia Afrika, Jakarta, Selasa (21/01/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seorang wanita bernama Dina, 29, menjadi korban pemalsuan pelat nomor kendaraan. Akibatnya, ia harus menanggung sanksi tilang elektronik (ETLE) atas pelanggaran lalu lintas yang tidak pernah dilakukannya. Dina, warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kaget saat mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tercatat menerobos lampu merah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Padahal, bukan dirinya yang melakukan pelanggaran tersebut. "Pelat nomornya doang sama, motornya sih sama-sama beat tapi dia warna putih, motor saya hitam," ungkap Dina saat ditemui JawaPos.com di Posko ETLE Subditgakkum, Jl. Letjen M.T. Haryono, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/5). Masalah ini pertama kali diketahui Dina saat dirinya hendak memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) lewat aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional). Namun, proses perpanjangan itu gagal karena sistem mencatat motornya terkena tilang. "Pas mau bayar gak bisa ada keterangan kena tilang sama fotonya," jelasnya. Ia pun diarahkan ke Posko ETLE untuk mengajukan sanggahan agar STNK-nya bisa diproses kembali. "Didalem cuma sanggahan doang, untuk laporan buka blokir, harus ke komdak buka blokiran STNK, bayarnya juga disana buat perpanjang," sambungnya. Meski proses sanggahan tidak dipungut biaya, Dina tetap merasa resah. Ia khawatir kejadian serupa akan terulang kembali, mengingat dirinya tidak tahu siapa pelaku pemalsuan plat nomor tersebut. "Saya juga bingung bagaimana solusinya, masa kalau kena begitu lagi saya harus kesini lagi," keluhnya.

Seorang wanita di Jakarta Selatan menjadi korban pemalsuan plat nomor kendaraan, terpaksa hadapi tilang elektronik yang tidak dilakukannya.

Wanita di Jakarta Kena Tilang ETLE Gara-Gara Pelat Nomor Dipalsukan, Motor Pelaku Cuma Mirip

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/Pengurusan-tilang-etle-1638099623.jpg" alt="Antrean pengurusan tilang elektronik atau E-TLE di Posko E- TLE Subditgakkum di Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav 5, RT.1/RW.6, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/5).&nbsp;(Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Antrean pengurusan tilang elektronik atau E-TLE di Posko E- TLE Subditgakkum di Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav 5, RT.1/RW.6, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/5).&nbsp;(Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ratusan warga mengantre untuk pengurusan tilang elektronik atau E-TLE di Posko E- TLE Subditgakkum di Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav 5, RT.1/RW.6, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/5).&nbsp; Hingga siang, antrean sudah mencapai 600 lebih. Masyarakat harus bersabar menunggu giliran sesuai nomor antrean di lantai satu. Setelah dipanggil, mereka masih harus kembali mengantre di lantai dua untuk menyelesaikan proses tilang elektronik. Soleh, 75, mengaku sudah mengantre sejak pukul 10.00 WIB dan baru selesai sekitar pukul 13.30 WIB. Ia pun harus membayar hingga Rp 750 ribu untuk dua pelanggaran yang dilakukan cucunya. "Ini baru selesai dari atas (mengurus), cucu saya sekolah gak pake helm sama lawan arah juga," ujarnya ditemui JawaPos.com. Soleh mengatakan, pelanggaran itu telah terjadi sejak Oktober 2024 lalu. Namun tak ada notifikasi sms pemberitahuan maupun surat yang dikirimkan ke rumahnya. Ia baru menyadari adanya pelanggaran saat hendak memperpanjang STNK motornya melalui layanan samsat keliling. "Ternyata gak bisa pas mau urus (perpanjang STNK) gak bisa karena ke blokir. Disuruh sama petugasnya ke Samsat, tau-taunya dari Samsat disuruhnya ke sini," terangnya. Pria paruh baya itu menilai, sistem E-TLE sangat merepotkan. Dirinya harus bolak balik untuk mengurus agar blokir terbuka.&nbsp; "Jam segini saya baru selesai, mana sempet kalau mau urus langsung perpanjang STNK, sudah tutup (layanan samsat keliling)," ungkapnya. Tak hanya itu, ia juga mengkritik mahalnya sanksi denda yang diterapkan. Hal itu sangat memberatkannya. Apalagi, dirinya juga harus membayar biaya perpanjang STNK. "Ini saya kena denda Rp 250 ribu sama Rp 500 ribu. Ngalahin bayar pajaknya," katanya. </div>

Ratusan warga mengantre untuk pengurusan tilang elektronik atau E-TLE di Posko E- TLE Subditgakkum di Tebet Jakarta Selatan

Keluhan Warga Soal Tilang Elektronik: Ribet, Mahal, dan Tidak Ada Notifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/ETLE-Di-Jalan-Tol-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Kendaraan melintas di tol dalam kota Jalan Letjen MT Haryono, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Polri akan memberlakukan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) bagi pengguna jalan tol yang melebihi batas kecepatan 120 km per Jam" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di tol dalam kota Jalan Letjen MT Haryono, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Polri akan memberlakukan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) bagi pengguna jalan tol yang melebihi batas kecepatan 120 km per Jam</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Korlantas Polri akan tetap memberlakukan tilang elektronik atau sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) selama arus mudik dan balik Lebaran 2023. Seperti diberitakan Radar Bandung (Jawa Pos Group), Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri, Brigjen Pol Ery Nursatari mengatakan, ETLE berjalan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi tidak ada toleransi untuk hal itu. &ldquo;Jadi itu justru kita perketat supaya mereka juga sadar bahwa pada saat kita sibuk-sibuknya mudik jangan sampai melanggar itu saja. Jadi ETLE tetap hidup,&rdquo; tegasnya, Senin (10/4). Ia meminta masyarakat yang akan mudik tetap mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas. &ldquo;Jadi para pemudik diharapkan tetap berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas,&rdquo; ujarnya. Disamping itu, ia juga memastikan petugas akan menindak pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Termasuk pengendara sepeda motor. &ldquo;Nanti hati- hati para pengguna jalan. Boncengan bertiga, lebih penumpang itu segala macam akan kebidik dengan ETLE. Jadi hati- hati. Bukan nakut-nakutin tapi itu memang sistem yang sudah berjalan,&rdquo; jelasnya. Polri pun kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudik menggunakan sepeda motor. Hal ini dikarenakan menggunakan sepeda motor berbahaya bagi keselamatan jika menempuh perjalanan jarak jauh. &ldquo;Kita juga sudah selalu mengingatkan dan memberikan penyuluhan secara masif terhadap para pemudik yang akan menggunakan roda dua. Justru kita larang. Sebenarnya kita larang, karena memang ini sangat berbahaya sekali,&rdquo; ujar dia. Kendati demikian, pihaknya tetap akan memberikan pengawalan kepada pemudik yang masih menggunakan sepeda motor. &ldquo;Kita sudah menyiapkan pengawalan-pengawalan. Jadi itulah kalau memang sudah tidak bisa dilarang lagi, kita mengatur pada saat nanti rombongan besar itu motor lewat kita akan siapkan untuk 91 atau pengawalan. Dari kilometer berapa dan titik-titik mana sudah disiapkan semua. Sehingga memang berupaya supaya mereka juga tertib,&rdquo;&nbsp;pungkasnya.

Polri akan tetap memberlakukan tilang elektronik atau sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) selama arus mudik dan balik Lebaran.

Tilang ETLE Masih Berlaku saat Periode Mudik Lebaran 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/20210320_081543.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Jawa Tengah membekali jajarannya dengan handphone untuk melakukan penilangan. Kebijakan ini untuk menunjang sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) mobile.  Kasubdit Dakgar Subdit Gakkum Korlantas Polri Kombes Made Agus memastikan, personel yang diberi kewenangan ini memiliki kompetensi yang mumpuni. Dengan begitu, anggota tidak akan salah dalam merekam pelanggaran lalu lintas.  "Jadi petugas-petugas menggunakan perangkat ini kan dia kualifikasinya penyidik dan penyidik pembantu. Jadi dia punya otoritas khusus, sesuai dengan sprint (surat perintah) dari Kasatlantasnya," kata Made saat dihubungi, Rabu (25/5).  Made mengatakan, anggota yang menggunakan alat untuk mengambil gambar pelanggar lalu lintas itu juga dipantau oleh tim yang berada di command center. Perangkat petugas di lapangan juga dapat terlacak mulai dari lokasi, jam pengambilan gambar, dan sebagainya.  Polri juga tidak menerima jika laporan pelanggaran berasal dari gambar yang diambil oleh masyarakat sipil. Hal itu guna menjaga kualitas barang bukti elektronik sesuai standar pengadilan.  "Kalau masyarakat juga enggak boleh, kan keabsahannya itu dari mana dapatnya. Karena ini kan harus dibuktikan di pengadilan, bukti elektronik itu," jelas Made.  Dia meyakini dengan sistem tersebut tak ada celah pelanggaran yang dilakukan kepolisian selama bertugas. Sebab, polisi tak akan bersentuhan langsung dengan pelanggar.  "Jadi nanti tidak ada petugas yang meng-capture itu, mengirim (surat tilang) sendiri. Itu mekanisme kontrol dari back office atau command center," imbuhnya.  Sejauh ini sistem ETLE mobile sendiri belum banyak diterapkan di wilayah. Tercatat baru tiga Provinsi yang menerapkan. Yakni Sumatra Selatan yang diletakan di kendaraan roda empat, Kalimantan Timur dan Jawa Tengah menggunakan handphone.  "Di Jawa Timur masih dilakukan riset. Itu untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tematik, seperti tidak pakai helm, kemudian melanggar arus, kemudian juga ada yang melanggar parkir," pungkas Made.

Tilang ETLE Pakai Kamera Hp, Begini Mekanisme dari Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/jalan-tol.jpg" alt="JANGAN NGEBUT: Aktivitas lalu lintas di tol Surabaya-Gresik, Senin (28/3). Mulai 1 April, mobil yang melaju dengan kecepatan 120 km/jam di tol akan ditilang. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JANGAN NGEBUT: Aktivitas lalu lintas di tol Surabaya-Gresik, Senin (28/3). Mulai 1 April, mobil yang melaju dengan kecepatan 120 km/jam di tol akan ditilang. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hal penting diketahui para pengguna jalan tol terutama saat melakukan mudik lebaran. Ya, seperti diberitakan sebelumnya Korlantas Polri dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di jalan tol mulai 1 April 2022.  Batas minimal dan maksimal laju kecepatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih saat melaju di jalan tol 60 kilometer per jam (kpj) hingga 100 kpj. Kamera pengintai yang akan merekam plat nomor kendaraan pelanggar aturan sudah tersebar diberbagai titik jalan tol untuk merekam bila terjadi pelanggaran.  Penindakan pelanggaran ini sesuai dengan ketentuan kecepatan berkendara di jalan tol dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).  Aturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan pasal 3 ayat 4 pada pasal 23 ayat 4, disebutkan bahwa batas kecepatan di jalan tol yaitu 60 hingga 100 kilometer per jam (kpj), sesuai dengan rambu lalu lintas yang terpasang.  Dasar penerapan tilang batas kecepatan ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan yang melanggar batas kecepatan akan terjerat Pasal 287 ayat (5) Undang-undang tersebut.  Dalam surat keterangan resminya beberapa waktu lalu (26/3) Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan mengungkapkan,bila mobil sudah berjalan di atas 120 kilometer per jam, pasti akan ter-capture. Dan setelah diverifikasi akan ada surat cinta untuk pelanggar membayar denda.  "Apabila pengemudi melebihi batas kecepatan tersebut maka siap-siap untuk ditilang. Nantinya pelanggar kecepatan yang melebihi batas akan tertangkap di speed kamera lengkap bersama pelat nomor kendaraan," ujarnya.  Bahkan dendanya tak main-main, bagi pelanggar akan dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau bisa digantikan dengan denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  Berikut perekaman kamera ETLE yang dipasang di beberapa titik lokasi: • Jalan tol JORR Seksi E di Km 53+600 B • Jalan tol Jagorawi Km 45+800 B (Eks GT Ciawi) • Jalan tol Jakarta-Tangerang Km 9+600 B • Jalan tol Padaleunyi Km 120 B • Jalan tol Semarang ABC Km 438 (Akses GT Muktiharjo) • Jalan tol Ngawi-Kertosono Km 654+000 B • Jalan tol Surabaya-Gempol Km 757+400 B  Ada juga Speed Camera Korlantas Polri yang dipasang di beberapa titik lokasi: • Jalan Tol Palimanan-Kanci • Jalan Tol Batang-Semarang • Jalan Tol Semarang-Solo • Jalan Tol Solo-Ngawi Ruas • Jalan Tol Ngawi-Kertosono.

Awas, Ini Lokasi Kamera Pengintai Pemudik yang Ngebut di Tol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/ETLE-Di-Jalan-Tol-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kendaraan melintas di tol dalam kota Jalan Letjen MT Haryono, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Polri akan memberlakukan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) bagi pengguna jalan tol yang melebihi batas kecepatan 120 km per Jam" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di tol dalam kota Jalan Letjen MT Haryono, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Polri akan memberlakukan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) bagi pengguna jalan tol yang melebihi batas kecepatan 120 km per Jam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya menyebut, masih banyak pengendara di jalan tol yang melanggar aturan lalu lintas dan lolos dari penindakan tilang elektronik meski terekam kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).  Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, meskipun banyak pelanggar yang terekam kamera ETLE, namun tidak semua gambar dapat terverifikasi oleh petugas.  "Tentu dari ribuan capture tersebut, tidak semua bisa diolah jadi surat tilang. Karena dari gambaran tercapture, kami harus verifikasi terlebih dahulu," kata Sambodo kepada wartawan, Rabu (6/3).  Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang membuat pelanggar dapat lolos dari sanksi tilang. Salah satunya adalah nomor polisi kendaraan yang tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh kepolisian. "Artinya tercapture pelanggar sedan warna putih, ternyata di data kita minibus warna hitam, berarti enggak valid," ungkapnya.  Sehingga, pihak kepolisian tidak dapat mengirimkan surat sanksi tilang ke alamat pelanggar. Bahkan, pelanggar kendaraan tersebut juga dicurigai menggunakan pelat nomor kendaraan palsu.  "Berarti kendaraan itu patut diduga pakai gunakan pelat nomor palsu," imbuhnya.  Selain itu, lanjut Sambodo, gambar atau rekaman pelanggar yang berhasil ditangkap oleh kamera ETLE buram karena adanya getaran di lokasi pemasangan kamera. "Jadi ketika di-capture gambar blur karena mungkin ada getaran. Kalau di arteri semua kendaraan kecil, sementara di jalan tol banyak kendaraan besar," ucapnya.  Sebagai informasi, Polda Metro Jaya telah menindak sedikitnya 128 pengendara mobil yang melanggar batas kecepatan maksimal di jalan tol dengan menggunakan sistem tilang elektronik atau ETLE. Jumlag tersebut didapat berdasarkan data yang dicatatkan kepolisian selama tiga hari penerapan ETLE di jalan tol.

Banyak Kendaraan Lolos Tilang ETLE di Jalan Tol, Ini Jawaban PMJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/ETLE-Di-Jalan-Tol-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Kendaraan melintas di tol dalam kota Jalan Letjen MT Haryono, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Polri akan memberlakukan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) bagi pengguna jalan tol yang melebihi batas kecepatan 120 km per Jam" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di tol dalam kota Jalan Letjen MT Haryono, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Polri akan memberlakukan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) bagi pengguna jalan tol yang melebihi batas kecepatan 120 km per Jam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah memberlakukan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcment (ETLE) pada 1 April 2022 kemarin. Lantas berapa banyak pelanggaran di hari pertama diberlakukannya ETLE tersebut di lima titik tol di Jakarta?  Setidaknya ada dua jenis pelanggaran yang akan diberlakukan. Pertama kendaraan yang melebihi kapasitas (overload), kedua kendaraan yang melaju kecepatan di atas ketentuan 120 kilometer per jam (over speed).  Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Jamal Alam mengatakan, hari pertama tercatat ada 19 kendaraan yang melanggar setelah diterapkannya tilang elektronik tersebut. "Ada 19 pelanggaran over speed di hari pertama tanggal 1 April 2022," ujar Jamal saat dikonfirmasi, Sabtu (2/4).  Jamal menuturkan, mereka yang terbukti melanggar batas kecepatan atau over speed tersebut akan dikenakan denda tilang elektronik. "Mengendarai di atas 100 kilometer per jam," katanya.  Namun demikian, Jamal mengungkapkan di hari pertama penerapan tilang elektronik tersebut belum ditemukannya pelanggaran kendaraan yang melebihi muatan atau overload. "Hari pertama kemarin belum ada overload-nya," ungkapnya.  Adapun, sanksi pelanggaran tilang elektronik disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk kendaraan yang melanggar batas kecepatan atau over speed akan terjerat Pasal 287 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009.  "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)," bunyi Pasal 287 UU Nomor 22 tersebut.  Kemudian, untuk pelanggaran kendaraan yang melebihi muatan atau overload terjerat dengan Pasal 307 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)," bunyi pasal 287.  Diketahui, Korlantas Polri per 1 April 2022 mendatang menerapkan denda tilang elektronik atau ETLE. Di Jakarta, Polda Metro Jaya sudah memetakan ruas jalan tol yang akan dipasang kamera E-TLE untuk mengukur kecepatan para pengendara.  Ada lima titik ruas jalan tol di Jakarta yang sudah dipetakan. Ruas jalan tol tersebut antara lain Tol Jakarta-Cikampek, MBZ, Sedyatmo, Tol Dalam Kota dan Tol Kunciran-Cengkareng.  Masyarakat diimbau bisa mengunduh aplikasi 'ETLE Nasional'. Nantinya di aplikasi tersebut, orang yang melanggar lalu lintas di tol akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi.  Kemudian, jika masyarakat yang belum mengunduh aplikasi 'ETLE Nasional' tersebut. Maka akan mendapatkan surat pelanggaran dari pihak kepolisian yang dikirimkan ke alamat kendaraan tersebut.  Nantinya masyarakat diharuskan membayar denda tilang tersebut ke BRI Virtual Account (BRIVA). Tidak perlu membayar denda tilang ke kantor polisi terdekat. Setelah membayar nantinya akan mendapat notifikasi lanjutan.

Kecepatan 100 Km per Jam di Tol, 19 Kendaraan Kena Tilang ETLE

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tilang etle

Berita Terkini