<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-16-at-14.17.11.jpg" alt="PN Surabaya jatuhkan vonis bebas kepada terdakwa tragedi Kanjuruhan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Kamis (16/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>PN Surabaya jatuhkan vonis bebas kepada terdakwa tragedi Kanjuruhan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Kamis (16/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure><h3>Eks Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan Sesalkan Putusan PN Surabaya</h3> JawaPos.com – Kekecewaan atas hasil putusan bebas dua terdakwa tragedi Kanjuruhan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tidak membuat kuasa hukum Tim Gabungan Aremania berhenti bergerak. Saat ini, mereka sedang mengupayakan berbagai langkah. Salah satunya adalah kembali meminta Mabes Polri memproses laporan tipe B yang beberapa waktu lalu diberikan.  Laporan tipe B adalah laporan yang dibuat polisi berdasar pengaduan yang diterima oleh masyarakat. Karena itu, beberapa waktu lalu, keluarga korban dan kuasa hukum TGA datang langsung ke Mabes Polri. Mereka membuat laporan tipe B berdasar aduan para korban di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober tahun lalu.  Dalam laporan tersebut, ada dugaan pelanggaran Pasal 351, 353, dan 354 KUHP tentang Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Luka Berat dan Kematian. Juga pelaporan Pasal 338 dan 340 KUHP tentang Dugaan Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana. Terlapornya adalah petugas Sabhara Polres Malang, petugas Sat Brimob Polda Jatim, mantan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat, dan mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta.  ”Karena pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab ini kami harap bisa diusut dengan laporan tipe B ini,’’ jelas Anjar Nawan Yusky, anggota kuasa hukum Tim Gabungan Aremania, kepada Jawa Pos.  Anjar menyebut putusan PN Surabaya itu kurang memenuhi rasa keadilan. ”Tidak sebanding dengan jatuhnya ratusan korban jiwa dan luka,’’ katanya.  Selain itu, ada satu catatan penting yang dilupakan. Yakni, restitusi untuk korban yang sudah diajukan oleh tim hukum TGA melalui LPSK. ”Sudah diteruskan ke Kejati Jatim, ternyata tidak diakomodasi dalam surat tuntutan terhadap kelima terdakwa tragedi Kanjuruhan,” jelasnya.  Sementara itu, Akmal Marhali, mantan anggota tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan bentukan pemerintah, sangat menyesalkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut Akmal, vonis kepada para terdakwa tragedi yang merenggut 135 nyawa tersebut menjadi bukti lemahnya penegakan hukum dalam kejadian berdarah yang menjadi sorotan dunia itu.  ”Rekomendasi TGIPF dilupakan. Banyak saksi dan korban tidak didatangkan, lalu banyak fakta diabaikan,’’ ujar koordinator Save Our Soccer (SOS) tersebut kepada Jawa Pos kemarin (17/3).  Pada Kamis (16/3), majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya membebaskan eks Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan eks Kasatsamapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, dua dari tiga polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan. Perbuatan kedua terdakwa dianggap tidak berkaitan dengan tewasnya 135 Aremania, 24 orang luka berat, dan 623 orang luka ringan dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada 1 Oktober lalu itu.  Hanya eks Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan yang dihukum penjara 1,5 tahun. Vonis yang sama dijatuhkan kepada mantan Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris. Sedangkan eks Security Officer Arema FC Suko Sutrisno dihukum satu tahun penjara.  Akmal mempertanyakan vonis satu tahun penjara terhadap security officer Arema FC. Padahal, dia dituntut 6 tahun 8 bulan penjara. Yang lebih memprihatinkan, lanjut dia, vonis bebas terhadap dua polisi yang menjadi terdakwa.  ”Alasannya, tidak ada fakta hukum yang bisa menjerat mereka. Korban yang meninggal dianggap terkena gas air mata yang tertiup angin. Sungguh ironis, angin disalahkan,’’ ujarnya.  Terpisah, Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti sikap jaksa penuntut umum (JPU) yang belum mengajukan banding atas vonis bebas dua terdakwa polisi oleh hakim PN Surabaya. Sikap gamang tersebut dinilai semakin menguatkan bahwa penanganan perkara Kanjuruhan memang tidak dilakukan secara serius sejak awal hingga persidangan.  ”Kalau memang (jaksa kasus Kanjuruhan, Red) serius, seharusnya langsung banding, tidak perlu pikir-pikir,” kata Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha kepada Jawa Pos kemarin.  Keraguan jaksa dalam menyikapi vonis bebas terdakwa polisi, kata Praswad, berpotensi diartikan oleh masyarakat sebagai upaya melindungi pelaku kejahatan.  Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur yang juga menjadi bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil menambahkan, vonis ringan terhadap para pelaku tragedi Kanjuruhan sangat jauh dari harapan keluarga korban yang menginginkan para terdakwa divonis pidana seberat-beratnya dan seadil-adilnya. ”Harapannya juga dapat mengungkap aktor high level,” tuturnya.  Isnur bersama Koalisi Masyarakat Sipil lainnya sudah mencurigai sejak awal proses hukum tragedi Kanjuruhan sengaja dirancang untuk gagal dalam mengungkap kebenaran (intended to fail). Kesimpulan itu diperkuat dengan rangkaian keganjilan yang menyertai penanganan kasus tersebut sejak proses penyidikan hingga persidangan.  Salah satu keganjilan yang mencolok adalah tidak adanya aktor lapangan yang diproses dalam kasus tersebut. Di tahap sidang, akses pengunjung dan pemantau persidangan sangat terbatas. Bahkan, terdakwa sempat hanya dihadirkan secara online meski pandemi Covid-19 sudah melandai. ”Jaksa penuntut umum cenderung pasif dalam menggali kebenaran materiil,” ujarnya.  Selain itu, Isnur juga menyinggung adanya kelompok anggota Polri yang membuat gaduh proses persidangan. Pun, ada pengaburan fakta penembakan gas air mata ke bagian tribun penonton hingga peristiwa kekerasan dan penderitaan suporter, baik di dalam maupun di luar stadion, yang tidak diungkap secara utuh.  ”Proses persidangan ini telah menunjukkan bahwa potret penegakan hukum di Indonesia tidak benar-benar berpihak kepada korban dan keluarga korban kejahatan,” imbuhnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Jaksa yang Tak Langsung Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/CATATAN-AKHIR-TAHUN-MENKOPOLHUKAM_MIFTAHUL-HAYAT-5-7.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan catatan akhir tahun di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sejumlah capaian kementerian seperti pengesahan KUHP, penanganan kasus Ferdy Sambo, penyelesaian kasus HAM masa lalu, hingga p" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan catatan akhir tahun di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sejumlah capaian kementerian seperti pengesahan KUHP, penanganan kasus Ferdy Sambo, penyelesaian kasus HAM masa lalu, hingga p</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada lima poin yang terus diperjuangkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/tim-gabungan-aremania/">Tim Gabungan Aremania</a> (TGA) terkait penanganan tragedi Kanjuruhan. Mulai pelaporan atau pengaduan, perlindungan, sampai pengawasan.  ”Kami akan terus bekerja keras untuk para korban, terus berusaha mencari keadilan,” kata perwakilan kuasa hukum TGA Anjar Nawan Yusky kepada Jawa Pos.  Poin pertama, terang Anjar, pengaduan dugaan pelanggaran kode etik ke Divpropam Polri. Poin berikutnya, melakukan pengaduan terjadinya dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).  Poin ketiga adalah mengajukan perlindungan terhadap saksi dan korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Poin tersebut, tambah Anjar, sudah terwujud. Beberapa saksi sudah mendapat perlindungan khusus dari LPSK. ”Sekaligus kami akan mengajukan restitusi melalui LPSK,” ucapnya Kamis lalu (5/1).  Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Poin keempat diakui Anjar sebagai yang tersulit. Pihaknya berusaha membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri terhadap pihak yang bertanggung jawab, tapi belum tersentuh hukum sejauh ini.  Tim hukum TGA sudah memberikan laporan tipe B untuk mendukung hal tersebut. ”Tapi, ada kendala pelayanan publik pada langkah ini sehingga tempo hari kami sudah laporkan pelayanan Bareskrim ke Ombudsman RI dan saat ini sedang dalam pemeriksaan,” ungkapnya.  Poin terakhir adalah terus mengawal dan memantau jalannya perkara pidana atas enam tersangka. Satu di antaranya atas nama eks Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Akhmad Hadian Lukita, berkasnya belum dilimpahkan ke kejaksaan tinggi. ”Sedangkan lima tersangka lainnya akan segera disidang di Pengadilan Negeri Surabaya,” katanya.  Akhmad Hadian Lukita sudah dibebaskan dengan syarat. Dia wajib lapor tiap pekan. Menurut Kasubdit Keamanan Negara Polda Jatim AKBP Taufiqurrahman, wajib lapor itu dikenakan karena status yang bersangkutan yang masih sebagai tersangka. Adapun jadwalnya adalah Senin. ”Wajib lapor sampai kasusnya dilimpahkan ke jaksa,” ujarnya kemarin.  Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan, pengerjaan berkas perkara Hadian adalah pekerjaan rumah. Jajarannya sedang berusaha menyelesaikannya secepat mungkin. ”Masih terus diproses,” tuturnya.  Jenderal bintang dua tersebut menambahkan, pihaknya juga sudah menyiapkan pola pengamanan sidang kasus itu. Di antaranya dengan menyiagakan anggota di Pengadilan Negeri Surabaya, tempat persidangan. Upaya lainnya ialah menyeleksi pengunjung pengadilan. ”Hanya korban atau keluarga korban yang diperbolehkan,” katanya.  Dari Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD memastikan bahwa proses hukum atas tragedi di <a href="https://www.jawapos.com/tag/stadion-kanjuruhan/">Stadion Kanjuruhan</a>, Kabupaten Malang, Jawa Timur, terus berjalan. Tidak hanya itu, pemerintah turut memberikan atensi terhadap progres implementasi rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF).  Kepada awak media kemarin (8/1) Mahfud menyatakan, pekan lalu dirinya sudah menerima kedatangan perwakilan <a href="https://www.jawapos.com/tag/keluarga-korban/">keluarga korban</a>. Mereka datang ke kantor Kemenko Polhukam bersama LPSK. Dia juga sudah memanggil Polri, Kejaksaan Agung, Polda Jawa Timur, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. ”Dan kami sepakat akan mengakselerasi dan menurut saya hampir semua rekomendasi TGIPF itu sudah berjalan,” terang dia.  Mahfud membeberkan beberapa contoh. Di antaranya perubahan peraturan dan protokol tetap pengamanan pertandingan sepak bola. Polri telah melakukan perubahan dengan mengadopsi ketentuan dari Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA). ”Sudah ada aturan yang dibuat Polri berdasar rekomendasi TGIPF,” jelasnya.  Berkaitan dengan penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanganan kasus hukum tragedi tersebut, Mahfud menyatakan bahwa yang berhak menentukan adalah pihak kepolisian. ”Bukan saya, bukan yang minta yang menentukan pasal itu. Ada unsur-unsur di pemeriksaan,” beber dia.  Hal itu, masih kata Mahfud, bukan soal tawar-menawar. ”Ada yang berteriak itu pelanggaran HAM berat, bukan,” tegasnya.

Pemerintah Sepakati Akselerasi Penanganan Korban Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/16717015895211.jpg" alt="Dirut PT LIB Akhmad Hadian Lukita. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Dirut PT LIB Akhmad Hadian Lukita. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bebasnya tersangka tragedi Kanjuruhan, yakni Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Akhmad Hadian Lukita dipertanyakan Tim Gabungan Aremania (TGA). TGA menuding ada perlakuan berbeda dari para penyidik Polda Jawa Timur.  Tudingan itu cukup beralasan. Sebab, dari total 6 tersangka hanya Akhmad Hadian Lukita yang bebas dengan berbagai alasan dari polisi dan kejaksaan.  ”Kalau tidak segera P-21 dan akhirnya lepas, ini kan ada apa? Ada perbedaan perlakuan atau seperti apa?” kata Pendamping Hukum TGA Anjar Nawan Yusky, Kamis (22/12).  Anjar mengacu pada dalih polisi soal pembebasan Hadian karena berkas perkaranya dinilai belum lengkap secara administratif (P-19) oleh jaksa. Dengan dalih tersebut, Anjar khawatir bakal ada spekulasi di masyarakat. Misalnya, mengapa hanya berkas 5 tersangka yang dinyatakan lengkap (P21). Sementara berkas Akhmad Hadian Lukita masih saja tak bisa dilengkapi penyidik.  ”Ini menjadi pertanyaan kenapa? Saya dengar ada kekurangan administratif, kekurangan administratif yang semacam apa. Harusnya bisa segera dipenuhi, yang lima tersangka, yang satu kok berat,” ujar Anjar.  Sebelumnya, polisi membebaskan tersangka tragedi Kanjuruhan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita. Menurut polisi Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur (Jatim) telah mengembalikan berkas perkaranya ke penyidik Polda Jatim (P-19).  Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Achmad Taufiqurrahman menyebut, berkas Dirut PT LIB itu belum memenuhi syarat pelimpahan menurut jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Jatim.  ”Satu berkas yang dikembalikan untuk tersangka Akhmad Hadian Lukita, itu ada pengembalian P-19 dari kejaksaan, terkait dengan kelengkapan syarat materi. Kami tetap akan melakukan kelengkapan terhadap kekurangan itu,” papar Achmad Taufiqurrahman, Kamis (22/12).  Polda Jatim membebaskan Akhmad Hadian dari tahanan karena masa tahanannya dinyatakan habis.

Dirut PT LIB Bebas, TGA Sebut Ada Perlakuan Berbeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image-15.jpg" alt="Ilustrasi suporter Arema berdoa di Stadion KAnjuruhan Malang. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suporter Arema berdoa di Stadion KAnjuruhan Malang. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hampir sebulan sejak keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta. Namun belum ada hasil memuaskan atas tragedi pada Sabtu (1/10) yang menewaskan 135 Suporter Arema itu.  Dalam kedatangan mereka pada Jumat (18/11) hingga Senin (21/11), mereka mendatangi Bareskrim Polri untuk menanyakan kelanjutan penyidikan kasus. Sayangnya polisi tak memberikan respons baik. Permintaan penambahan pasal untuk menjerat keenam tersangka dimentahkan polisi. Meski demikian, belum ada alasan atau penjelasan memuaskan dari lembaga yang juga terlibat dalam tragedi tersebut.  Pendamping Hukum Tim Gabungan Aremania (TGA) Anjar Nawan Yusky menjelaskan, hingga kini, keluarga korban masih menunggu itikad baik dari polisi untuk melayani dan memberikan penjelasan.  ”Mulai Jumat (2/12), kami sudah ikuti prosedur di sana, kami sudah paparkan kronologi dari awal. Kami tunggu sampai malam enggak ada kejelasan. Akhirnya Sabtu kami pertanyakan lagi, ternyata dijelaskan mereka tidak bisa terbitkan LP, Senin (5/12),” papar Anjar, Senin (5/12).  Dalam perjalanan itu, Anjar menjelaskan, para keluarga korban tragedi Kanjuruhan membawa beberapa tuntutan. Salah satunya untuk menambah pasal yang menjerat keenam tersangka. Permintaan tambahan pasal itu dibagi dalam tiga klaster.  Yakni tentang tindak pidana yang mengakibatkan orang mati dengan pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana. Kedua, pasal 351, 353, dan 354 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan luka. Kemudian klaster ketiga, tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak, dalam pasal 76c jo pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  ”Senin (5/12), kami datang lagi, saya kira langsung terbit LP, ternyata kami harus mengulang lagi dari awal, paparkan lagi. Setelah diskusi empat jam, keputusannya mereka hanya bisa terima dengan pasal perlindungan anak,” terang Anjar.  Anjar menyayangkan hal tersebut. Mengingat banyak korban yang masih berusia anak-anak. Karena itu pihaknya bakal kembali ke Bareskrim Polri minggu ini.  ”Dengan kondisi semacam itu, kami tidak bisa terima, bagaimana laporan kami dengan pasal-pasal lain, pasal pembunuhan berencana, pasal penganiayaan. Karena korban yang kami dampingi bukan cuma yang anak-anak, ada orang dewasa juga,” ucap Anjar.  Anjar dan seluruh keluarga korban berharap polisi bisa memberikan penjelasan atas pengusutan kasus itu. Selain itu, pihaknya juga berharap Bareskrim Polri bisa menerima laporan.  ”Pekan ini, kami akan ke sana lagi bersama para ahli. Tujuannya untuk memperjuangkan pasal lain, selain pasal anak, agar bisa diterima semua,” tutur Anjar.

Laporan Ditolak Bareskrim, Suporter Arema Bakal Kembali ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG20221014112746.jpg" alt="Ilustrasi ucapan belasungkawa di Stadion Kanjuruhan Malang. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ucapan belasungkawa di Stadion Kanjuruhan Malang. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Suporter Arema yang tergabung dalam Tim Gabungan Aremania (TGA) merasa curiga dengan kemunculan sejumlah pihak yang mengklaim diri sebagai suporter asal Kabupaten Malang.  Suporter yang mengklaim berasal dari Kabupaten Malang itu mengaku untuk pertama kalinya ditemui Penyidik Polda Jatim. Pertemuan itu berlangsung pada Senin (28/11), di Ditreskrimum Polda Jatim.  Kecurigaan itu, menurut Pendamping Hukum TGA Anjar Nawan Yusky karena narasi yang dibawa Suporter Arema Kabupaten seolah mengapresiasi kinerja polisi. Narasi yang diungkapkan oleh suporter yang mengaku akar rumput dan berkontribusi dalam penyelamatan serta pendataan korban meninggal itu pun berlawanan dengan wacana yang selama ini dikawal TGA.  ”Saya nangkapnya itu narasi yang dibangun supaya ada persepsi penyidikan sudah maksimal baiknya segera disidangkan saja supaya terang,” tutur Anjar Nawan Yusky, Selasa (29/11).  Dalam pertemuan kemarin, Suporter Arema Akar Rumput itu mengaku dijanjikan pengadilan secepatnya. Anjar menyayangkan narasi itu. Sebab, penyidikan disebutnya masih stagnan dan jauh dari kata adil bagi korban. Hal itu dilihat dari pasal yang disangkakan kepada para tersangka.  Sejak tragedi pecah pada Sabtu (1/10), keenam tersangka tragedi Kanjuruhan hanya dijerat dengan pasal 359 KHUP dan atau pasal 360 KUHP tentang kelalaian. Padahal, menurut Anjar Nawan Yusky, keenam tersangka harusnya dijerat  dengan pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana.  ”Dengan kata lain, dia (pihak yang mengklaim sebagai suporter Arema akar rumput) mengamini penerapan pasal-pasal kelalaian dalam terhadap aparat keamanan di tragedi Kanjuruhan,” papar Anjar Nawan Yusky.  Anjar juga menyayangkan adanya pernyataan kontraproduktif yang dilontarkan pihak yang mengklaim Suporter Arema Akar Rumput. Yaitu proses sanksi etik pada 20 polisi pelanggar aturan.  ”Dia membenarkan bahwa proses etik harus menunggu hasil atau putusan pengadilan nanti. Justru ini beda dengan wacana kami (TGA) di Mabes Polri. Kami ingin proses etik berjalan beriringan dengan proses pidana,” ujar Anjar Nawan Yusky.  Poin itu, lanjut dia, mejadi salah satu hal yang disampaikan puluhan penyintas dan keluarga korban, saat ke Mabes Polri beberapa waktu lalu. Dari proses pemeriksaan etik dapat diketahui fakta-fakta yang kalau ada unsur pidananya, bisa menjadi petunjuk untuk mengembangkan penyidikan atau temukan tersangka baru.  ”Coba bandingkan dengan kasus Sambo. Setelah proses etik, muncul perkara dengan banyak tersangka baru,” terang Anjar Nawan Yusky.  Sebelumnya, Sebanyak 7 perwakilan suporter Arema ditemui para penyidik. Suporter itu menamakan diri sebagai suporter asal Kabupaten Malang. Mereka mendatangi Polda Jatim karena ingin proses penyidikan dipercepat.  Salah satu perwakilan, Zulham Ahmad Munarrok mengklaim korban terbanyak dari Kabupaten Malang. Dia menemui para penyidik meminta supaya penyidikan segera diselesaikan.  ”Kami dari unsur Aremania Kabupaten Malang yang kebanyakan di TKP, korban terbanyak di Kabupaten Malang 77 orang,” kata Zulham.  Dia menjelaskan, tujuan kedatangannya, untuk menanyakan progres penanganan perkara. ”Tentunya gerakan usut tuntas ini muaranya kami berharap ada tambahan tersangka baru, kemudian penanganannya lebih transparan dan terbuka,” papar Zulham.

TGA Curiga Kemunculan Suporter Kabupaten Malang di Polda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-3.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Suporter Arema yang tergabung dalam Tim Gabungan Aremania (TGA) kecewa dengan penanganan kasus tragedi Kanjuruhan. Mereka menilai penanganan kasus itu berhenti dan tidak ada perkembangan.  Mereka berencana akan mendatangi Kejati Jatim pada Kamis (1/12). Pertemuan itu untuk mengonfirmasi perkembangan penanganan kasus yang menewaskan 135 suporter tersebut.  ”Kamis kami audiensi,” kata Pendamping Hukum TGA Anjar Nawan Yusky, Selasa (29/11).  Dia menilai, mandeknya pengusutan kasus itu justru terjadi di Polda Jatim. Kasus itu telah terjadi sejak 1 Oktober atau 2 bulan lalu. Namun hingga kini belum ada kejelasan, baik soal penambahan tersangka maupun jalan keluar.  ”Belum bisa melihat perubahan signifikan,” terang Anjar.  Menurut dia, Polda Jatim telah memberikan berkas penyidikan ke Kejati Jatim setelah sebelumnya dikembalikan jaksa karena belum lengkap. Namun perkembangan kasus berhenti di situ.  Padahal Anjar menyebut, potensi penambahan tersangka cukup besar. Termasuk dengan tambahan pasal dari kasus yang membuat ribuan orang cedera itu.  ”Perkara yang belum direvisi berkasnya dengan yang sudah, kalau kami lihat tidak ada perubahan yang signifikan. Tersangka tetap yang itu, pasalnya juga tetap kelalaian itu,” kata Anjar Nawan Yusky.  Salah satu hal yang membuatnya kecewa adalah ketidaksesuaian pasal. Seharusnya, enam tersangka dijerat dengan pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana. Namun, keenam tersangka dijerat dengan pasal 359 KHUP dan atau pasal 360 KUHP tentang kelalaian. ”Termasuk juga tidak ada rekonstruksi ulang,” ujar Anjar Nawan Yusky.  Sebelumnya, sebanyak 6 tersangka ditetapkan atas tragedi yang pecah pasca pertandingan Liga 1 antara Arema vs Persebaya pada Sabtu (1/10) malam.  Enam tersangka itu adalah Ketua PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) Akhmad Hadian Lukita, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto sebagai, Danki Brimob Polda Jatim AKP Has Darman. Kemudian Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, Ketua Panpel Arema Abdul Haris, dan Kepala Security Officer Suko Sutrisno.

Penyidikan Tragedi Kanjuruhan Mandek, Aremania Datangi Kejati Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/AKSI-SUPORTER-USUT-TUNTAS-TRAGEDI-KANJURUAN-FEDRIK-TARIGAN-5.jpg" alt="Suporter sepak bola melakukan aksi solidaritas tragedi Kanjuruhan saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta, Minggu (30/10/2022).Pada aksinya mereka menuntut penuntasan tragedi Kanjuruhan secara transparan serta adil dan meminta PSSI untuk bert" width="100%">
<figcaption>Suporter sepak bola melakukan aksi solidaritas tragedi Kanjuruhan saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta, Minggu (30/10/2022).Pada aksinya mereka menuntut penuntasan tragedi Kanjuruhan secara transparan serta adil dan meminta PSSI untuk bert</figcaption>
</figure>Bentuk Tim Penyelidikan Pro-justitia Tragedi Kanjuruhan  JawaPos.com – Mulai bertugasnya komisioner baru Komnas HAM diharapkan bisa menuntaskan penyelesaian kasus kemanusiaan tragedi Kanjuruhan. Terutama dalam mengusut dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada peristiwa nahas 1 Oktober lalu.  Menurut pendamping hukum Tim Gabungan Aremania (TGA) Anjar Nawan Yusky, temuan faktual Komnas HAM terkait dengan tragedi Kanjuruhan yang dihasilkan komisioner sebelumnya di bawah kepemimpinan Ahmad Taufan Damanik belum cukup memuaskan. ”Komnas HAM (era Taufan Damanik, Red) semestinya tidak terlalu terburu-buru menyimpulkan tidak ada pelanggaran HAM berat,” kata Anjar kepada Jawa Pos.  Hasil temuan faktual Komnas HAM sebelumnya menyimpulkan tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM biasa. Komnas HAM tidak menemukan unsur sistematis dalam penembakan gas air mata yang menelan korban 135 orang tersebut. Hal itulah yang membuat Komnas HAM tidak mengategorikan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.  Anjar berharap Komnas HAM yang kini dinakhodai Atnike Nova Sigiro membuka penyelidikan baru terkait dengan dugaan pelanggaran HAM berat di peristiwa Kanjuruhan. Tentu saja, penyelidikan harus pro-justitia dengan cara membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan masyarakat.  Sekjen Federasi Kontras Andy Irfan menambahkan, pimpinan Komnas HAM yang sekarang harus menindaklanjuti temuan-temuan faktual yang dihasilkan dari penyelidikan dan pemantauan komisioner Komnas HAM yang lama. Dia juga menilai kesimpulan Komnas HAM tentang tragedi Kanjuruhan belum memuaskan.  Selain tragedi Kanjuruhan, Andy berharap komisioner baru Komnas HAM bisa bekerja maksimal memastikan agenda-agenda HAM dapat terwujud. Terutama memastikan pertanggungjawaban negara atas pelanggaran berat HAM dalam pembunuhan Munir Said Thalib hingga peristiwa kemanusiaan lain di Papua.  Sementara itu, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro belum berkomentar terkait dengan tuntutan Aremania mengenai penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat tragedi Kanjuruhan. Atnike belum merespons permintaan wawancara yang dikirim Jawa Pos.  Sebagaimana diberitakan, Komnas HAM melakukan serah terima jabatan (sertijab) komisioner pada Jumat (11/11). Total ada sembilan komisioner Komnas HAM yang akan menjabat sampai 2027. Yakni, Atnike Nova Sigiro, Prabianto Mukti Wibowo, Abdul Haris Semendawai, Anis Hidayah, Hari Kurniawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, Saurlin P. Siagian, dan Uli Parulian Sihombing.

Minta Komisioner Baru Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/lapor_ke_mabes.jpg" alt="TIGA TUNTUTAN: Foto-foto korban dibawa dalam aksi menuntut pengusutan tuntas tragedi Kanjuruhan di Malang kemarin (10/11). (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TIGA TUNTUTAN: Foto-foto korban dibawa dalam aksi menuntut pengusutan tuntas tragedi Kanjuruhan di Malang kemarin (10/11). (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sekitar 15 ribu Aremania turun ke jalan setelah melewati masa berkabung selama 40 hari kemarin (10/11). Dalam orasi di depan Balai Kota Malang, mereka menyuarakan tiga tuntutan terkait dengan penuntasan tragedi Kanjuruhan.  Tuntutan pertama, meminta polisi segera menetapkan tersangka baru. Khususnya aktor di balik tragedi Kanjuruhan dan eksekutor lapangan alias penembak gas air mata ke arah tribun.  ”Ada puluhan polisi yang sudah diperiksa dalam sidang etik, tapi hanya tiga tersangka. Perwira tertinggi yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini masih tidak tersentuh oleh hukum,” kata Sekjen Federasi Kontras Andy Irfan yang ikut dalam aksi turun ke jalan di Balai Kota Malang kemarin.  Poin kedua, meminta pihak terkait menjadikan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat. Menurut Andy, ada tiga fase penembakan secara sistematis yang dilakukan aparat pada 1 Oktober lalu. Penembakan yang mengakibatkan 135 orang tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. ”Bukan sekadar pelanggaran pidana atau pelanggaran HAM ringan,” tegasnya.  Selanjutnya, tuntutan ketiga, meminta negara untuk mengganti rugi seluruh kerugian yang dialami korban. Baik memberikan perawatan optimal hingga sembuh kepada yang terluka maupun menjamin keberlanjutan ekonomi bagi keluarga korban meninggal. ”Poin ketiga ini bukan hanya untuk pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah,” lanjutnya.  Andy berharap aksi turun ke jalan kemarin bisa mengundang simpati seluruh suporter di Indonesia agar ikut memperluas gerakan tersebut. Menurut dia, persekusi berlebihan dari aparat dalam pertandingan sepak bola bisa dialami siapa pun. ”Sekarang mungkin menimpa Aremania, bisa saja ke depan Bonek di Surabaya atau The Jakmania di Jakarta,” katanya.  Tim Hukum TGA (Tim Gabungan Aremania) Anjar Nawan Yuski menambahkan, selain memberikan tiga poin tuntutan, kemarin merupakan hari pertama pihaknya mengampanyekan Gerakan Suporter Ayo Lapor alias Gaspol. Dia ingin korban yang merasa belum mendapat keadian agar melaporkan ke TGA. ”Sejauh ini sudah ada 60 laporan. Kemungkinan bertambah hari ini (kemarin, Red). Kami belum kroscek karena sibuk mempersiapkan aksi ini,” terangnya.  Rencananya, pekan depan pihaknya membawa 60 laporan itu ke Mabes Polri dan beberapa institusi lain di Jakarta. ”Kami akan melaporkan dengan konstruksi pasal yang berbeda,” paparnya.  Menurut Anjar, ada beberapa pasal berbeda yang bisa dipakai. Misalnya, pasal pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan dan berat, serta pasal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. ”Itu jelas-jelas selama ini tidak tersentuh sama sekali. Ini langkah awal untuk terus bergerak sampai benar-benar usut tuntas,” tandasnya.  Sementara itu, perwakilan TGA Udin Muharto mengatakan, aksi kemarin akan kembali dilakukan jika tidak ada penambahan tersangka. Malah, aksi kemarin adalah permulaan dari aksi besar selanjutnya. Yang bakal didukung massa dalam jumlah lebih banyak.  Udin menuturkan, dalam waktu dekat, pihaknya mengundang seluruh suporter se-Indonesia ke Malang. Termasuk suporter Persebaya, Bonek. ”Dan rencana kawan-kawan ada aksi di tiap kota nanti. Karena di setiap kota ini ada perwakilan Aremania,” ungkapnya.

Aremania Lapor ke Mabes Polri dengan Konstruksi Pasal Berbeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG20221103160140.jpg" alt="TGA di Kejati Jatim. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>TGA di Kejati Jatim. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Investigasi tragedi Kanjuruhan dilakukan Tim Gabungan Aremania (TGA). Kelompok yang dibentuk suporter Arema itu menyebut menemukan beberapa fakta baru untuk memperkuat investigasi.  Salah satu temuannya adalah 43 gas air mata yang ditembakkan pihak kepolisian. Gas air mata ditembakkan kepada suporter Arema yang menonton pertandingan Arema vs Persebaya pada Sabtu (1/10).  ”Ada 43 gas air mata yang ditembakkan polisi,” kata pendamping hukum TGA Andy Irvan.  Jumlah itu ditemukan berdasar rangkaian investigasi digital forensik. Investigasi itu juga dilakukan melalui rekaman video yang dikirim suporter yang hadir di Stadion Kanjuruhan Malang.  Menurut Andy, pengusutan kasus itu seharusnya bisa dilakukan dengan temuan ini. Penjabaran kasus juga bisa dilakukan dengan rinci dengan fakta yang telah ditemukan.  ”Kami menguraikan detail fakta baik dari korban atau dari ratusan rekaman video yang sudah kita konstruksikan secara rinci, di menit detik berapa, tembakan dilakukan siapa, siapa penembaknya, dan bagaimana cara menembaknya,” papar Andy.  Temuan itu, lanjut dia, juga dapat menjelaskan tewasnya suporter Arema dari tragedi itu. Menurut Andy, terdapat unsur penyiksaan yang dilakukan petugas kepolisian. Ada suporter yang meninggal di tempat, maupun setelah dibawa ke rumah sakit.  ”Ada yang langsung meninggal di tempat ada yang meninggal kemudian. Ada banyak jenazah meninggal di tribun ada banyak jenazah yang meninggal kemudian,” ujar Andy.  Dia pun menyampaikan kepada kejaksaan untuk mengusut kasus itu dengan tuntas. Misalnya, dengan melihat fakta dalam video-video tersebut. Dia berharap, bukti tersebut menjadi pertimbangan jaksa dalam meneliti berkas perkara.  ”Kami punya olah digital forensik. Juga kami sampaikan ke kejaksaan untuk gambaran utuh atau menyusun puzzle-puzzle, selama empat menit tindakan kekerasan yang mematikan,” ucap Andy.

Suporter Arema Temukan Fakta Baru Soal Tragedi Kanjuruhan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tim Gabungan Aremania

Berita Terkini