<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1816525068022657434" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/23/Kampanye-Akbar-Terakhir-Ridwan-Kamil-Suswono-Dery-Ridwansah-2JPG-2824640087.jpg" alt="Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil dan Suswono menghadiri kampanye akbar terakhir di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil dan Suswono menghadiri kampanye akbar terakhir di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1816525068022657434-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Tim Kuasa Hukum Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengecam tindak persekusi yang dilakukan oknum terhadap relawan yang memasang alat peraga kampanye RIDO di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015347095/3-alasan-mengapa-zodiak-virgo-sangat-pekerja-keras-menurut-astrologi-adakah-makna-mendalam-dibalik-kecenderungan-gila-kerja-ini">3 Alasan Mengapa Zodiak Virgo Sangat Pekerja Keras Menurut Astrologi, Adakah Makna Mendalam Dibalik Kecenderungan Gila Kerja Ini?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video yang diunggah akun X Guntur Romli, terlihat beberapa orang melarang dan menyudutkan relawan yang hendak memasang stiker. Stiker itu dianggap provokatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlihat stiker itu memperbandingkan paslon RIDO yang didukung Prabowo Subianto dengan Pramono-Rano yang didukung Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tindakan persekusi terhadap warga yang memasang sticker ajakan memilih dalam pilkada jakarta tidak dibenarkan," ujar Tim Kuasa Hukum RIDO, Rimhot Siagian kepada wartawan, Sabtu (23/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pemasangan atiker itu tidak ada pelanggaran kampanye dan bukan termasuk kampanye hitam karena hanya menyajikan informasi yang faktual.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau ada dugaan pelanggaran Pilkada bukankah sebaiknya dilaporkan ke Bawaslu, dan dugaan tindak pidana dilaporkan ke polisi?" ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menggeruduk, memukul dan mengajak menangkap ini kan bentuk persekusi di luar koridor hukum yang selama ini kita lawan bersama-sama," sambung Rimhot.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia mengaku menyayangkan persekusi yang dilakukan terhadap relawan RIDO yang hendak memasang stiker tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tindakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau kelompok yang dilakukan untuk menyakiti tanpa memikirkan keadilan adalah bentuk bar-bar politik dan merusak tatanan demokrasi," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tindakan ini mengandung unsur kejahatan yang sangat komplit seperti ancaman, intimidasi, bullying hingga dipermalukan," paparnya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Tim Kuasa Hukum Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengecam tindak persekusi yang dilakukan oknum terhadap relawan yang memasang

Tim Kuasa Hukum Kecam Tindakan Persekusi kepada Relawan RIDO saat akan Pasang Alat Peraga Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221130_163056.jpg" alt="Eks Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna sebagai terdakwa penyuap penyidik KPK mengikuti sidang secara daring di PN Bandung, Rabu (30/11). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Eks Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna sebagai terdakwa penyuap penyidik KPK mengikuti sidang secara daring di PN Bandung, Rabu (30/11). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna melalui tim kuasa hukumnya mengajukan eksepsi atas dakwaan dalam perkara suap terhadap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju.  Kuasa hukum Fadli Nasution menilai dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK itu memuat dua pasal yang bertolak belakang. Di satu sisi Ajay berperan sebagai pemberi suap dan di sisi lain Ajay juga berperan sebagai penerima suap.  ”Setelah kami mendengar dakwaan dari JPU, kami akan mengajukan eksepsi atas dakwaan itu. Sepenuhnya kami serahkan ke yang mulia, kami serahkan suratnya,” kata Fadli seperti dilansir Antara di PN Bandung, Rabu (30/11).  Dia menilai perkara yang menjerat Ajay itu merupakan semacam pemerasan dari mantan penyidik KPK. Sebab, perkara yang sebelumnya menjerat Ajay di Kota Cimahi tidak ada sangkut pautnya dengan tugas penyelidikan yang dilakukan Stepanus pada saat itu.  ”Padahal tidak pernah ada penyelidikan bansos Covid-19 di Kota Cimahi, yang ada itu di Bandung Barat, akhirnya penyelidikannya yang OTT kan Bupati Bandung Barat Aa Umbara,” kata Fadli.  Dia berharap eksepsi tersebut bisa membuat sidang tersebut berakhir. Saat ini Ajay berada di Rumah Tahanan Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat.  Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Ajay telah menyuap Stepanus sebesar Rp 507 juta dalam perkara dugaan suap pengurusan penanganan kasus korupsi pada 2020. Dalam dakwaan itu, Ajay menyuap karena tidak ingin terlibat dengan kegiatan penyelidikan yang dilakukan KPK di Kota Cimahi. Sehingga Ajay didakwa meminta Stepanus untuk membebaskan dirinya dari penyelidikan tersebut.  Adapun dakwaan perkara suap Ajay itu berdasar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  Kemudian Ajay juga didakwa telah menerima uang sebesar Rp 250 juta dari 23 pejabat sekretaris daerah, kepala dinas, hingga camat. Dalam dakwaan kedua itu, Ajay dijerat pasal 12B jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  Jaksa KPK Agung Satria Wibowo mengatakan penyuapan Ajay kepada penyidik KPK itu diduga terjadi pada Oktober 2020, saat Ajay mengetahui terkait adanya kegiatan penyelidikan yang dilakukan KPK di wilayah Bandung Raya.  ”Yaitu agar Stepanus Robin Pattuju baik secara langsung maupun tidak langsung mengurus kasus hukum terkait penyelidikan yang dilakukan KPK atas dugaan tindak Pidana korupsi di wilayah Bandung Raya yang di antaranya Kota Cimahi pada 2019-2020 supaya tidak melibatkan terdakwa,” kata Agung.  Sebelumnya, mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju oleh Pengadilan Negeri Jakarta divonis 11 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 2.322.577.000. Stepanus bersama dengan rekannya advokat Maskur Husain terbukti menerima suap senilai Rp 11,025 miliar dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp 513 juta) sehingga totalnya sebesar Rp 11,5 miliar terkait pengurusan lima perkara dugaan korupsi di KPK.

Eks Wali Kota Cimahi Didakwa Suap Rp 507 Juta ke Bekas Penyidik KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-20-at-12.54.40.jpg" alt="Herry Wirawan, terdakwa pemerkosaan 13 santriwati digiring ke mobil tahanan usai menjalani sidang tuntutan. Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Herry Wirawan, terdakwa pemerkosaan 13 santriwati digiring ke mobil tahanan usai menjalani sidang tuntutan. Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim kuasa hukum terdakwa pemerkosaan terhadap 13 santriwati minta kepada majelis hakim agar memberi putusan atau vonis hukuman yang seadil-adilnya kepada Herry Wirawan, terdakwa perkara itu.  Penasehat Hukum Herry Wirawan, Ira Mambo mengatakan, Herry telah menyampaikan pembelaan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Kamis (20/1).  ”Kami memohonkan hukuman seadil-adilnya. Spesifikasinya tentu kami tidak bisa uraikan. Terdakwa pun diberikan kesempatan pembelaan pribadi secara tersendiri,” kata Ira seperti dilansir dari Antara di PN Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/1).  Menurut dia, persidangan dengan agenda pembacaan nota pembelaan terdakwa digelar secara tertutup. Sehingga, pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci isi dari pembelaan Herry Wirawan.  Dia pun tidak bisa menyampaikan apa yang dibantah Herry Wirawan terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum. ”Kami tidak bisa menerangkan di sini apa isi pembelaan, kami karena harus utuh menyeluruh panjang dan tidak bisa,” tutur Ira.  Ira menyebut, agenda persidangan akan dilanjutkan dengan penyampaikan replik tentang tanggapan jaksa penuntut umum atas pembelaan Herry Wirawan. ”Tanggapan JPU minggu depan, Kamis (27/1). Akan dibacakan replik JPU terhadap pembelaan kami,” terang Ira.  Sebelumnya, Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati Herry Wirawan, 36, dituntut untuk dihukum mati oleh jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Kepala Kejati Jawa Barat Asep N. Mulyana mengatakan, tuntutan hukuman mati itu diberikan kepada Herry Wirawan karena aksi asusilanya hingga menyebabkan para korban mengalami kehamilan dinilai sebagai kejahatan yang sangat serius.  ”Kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Sebagai bukti, sebagai komitmen kami untuk memberikan efek jera kepada pelaku,” ucap Asep.  Selain hukuman mati, Herry juga dituntut untuk dihukum kebiri kimia. Kemudian Herry juga dituntut membayar denda sebesar Rp 500 juta dan juga dituntut membayar restitusi kepada para korban sebesar Rp 331 juta.  Herry dituntut bersalah sesuai dengan pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan (5) jo pasal 76D UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Kuasa Hukum Minta Hakim Adil Putuskan Perkara Asusila Herry Wirawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20220110_174551.jpg" alt="Tiga kuasa hukum MKA menunjukkan pernyataan bantahan atas tuduhan pemerkosaan terhadap mahasiswi UMY oleh kliennya di Jogjakarta, Senin (10/1). Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Tiga kuasa hukum MKA menunjukkan pernyataan bantahan atas tuduhan pemerkosaan terhadap mahasiswi UMY oleh kliennya di Jogjakarta, Senin (10/1). Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim kuasa hukum terduga pelaku kekerasan seksual terhadap tiga mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) membantah bahwa kliennya yang berinisial MKA alias OCD telah melakukan pemerkosaan.  Kuasa hukum MKA, Nasrullah, saat konferensi pers di Jogjakarta menuturkan, MKA mengakui telah berhubungan badan dengan tiga mahasiswi tersebut. Namun, itu dilakukan atas dasar suka sama suka atau mau sama mau tanpa adanya paksaan atau ancaman.  ”Membantah adanya tuduhan pemerkosaan. Saat kejadian itu suka sama suka jadi terhadap pihak perempuan tidak ada paksaan dari MKA,” kata Nasrullah seperti dilansir dari Antara pada Senin (10/1).  Nasrullah menyayangkan tuduhan dari akun Instagram @dear_umycatcallers yang kali pertama menyebar informasi bahwa telah terjadi kasus perkosaan oleh MKA. Termasuk akun @hitz.umy yang mengunggah ulang unggahan @dear_umycatcallers.  Dia mengatakan, tuduhan oleh akun instagram dear_umycatcallers kepada MKA sebagai pemerkosa bukan wewenang dari akun tersebut. ”Bahwa kami meminta kepada akun instagram dear_umycatcallers untuk tidak lagi menggiring opini publik atas unggahan dari akun tersebut yang dapat menyudutkan klien kami,” papar Nasrullah.  Atas dasar itu, tim kuasa hukum MKA berencana melaporkan akun instagram @dear_umycatcallers dan @hitz.umy ke Polda Jogjakarta.  Selain berasumsi dengan menuduh MKA melakukan pemerkosaan, menurut dia, dua akun tersebut juga telah menyebarluaskan foto berikut identitas MKA tanpa izin sehingga melanggar UU ITE.  Menurut Nasrullah, saat melakukan hubungan badan, MKA masih menjalin hubungan khusus baik dengan korban pertama, kedua, maupun ketiga. Kendati demikian, kata dia, MKA menyatakan menerima hasil investigasi pihak UMY yang menyatakan dirinya melakukan tindakan asusila termasuk menerima penjatuhan sanksi etik berupa pemberhentian sebagai mahasiswa.  ”Menerima tuduhan melakukan tindakan asusila, bukan pemerkosaan,” ucap Nasrullah.  Tim kuasa hukum, kata dia, juga siap menghadapi apabila para korban hendak melanjutkan kasus itu ke ranah hukum.  Sementara itu, kuasa hukum MKA lainnya, Dinanjaya Pradipto mengatakan, klaim suka sama suka itu berpijak pada hasil penelusuran chat atau jejak percakapan MKA dengan terduga korban melalui WhatsApp ditambah keterangan sejumlah sanksi. ”Anggaplah kami sudah mencari berbagai chat yang utuh dan juga sudah mencari berbagai keterangan saksi. Di situ kami bisa menyimpulkan bahwa ini atas dasar suka sama suka,” ujar Dinanjaya.  Dia juga mengklaim bahwa setelah kejadian itu, hubungan antara para korban dengan MKA masih terjalin dengan baik. ”Berdasar bukti yang kami dapat hubungan korban dengan klien kami baik-baik saja, bahkan masih berkomunikasi,” kata Dinanjaya.  Dia menambahkan, sebelum melaporkan dua akun instagram tersebut ke kepolisian, tim kuasa hukum masih membuka peluang menyelesaikan secara kekeluargaan. ”Kami akan lihat dulu bagaimana respons dari kedua akun tersebut, apakah ada itikad baik menyelesaikan secara kekeluargaan dengan kami,” ucap Dinanjaya.  Sebelumnya, Rektor UMY Gunawan Budiyanto pada 6 Januari menyatakan telah menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada mahasiswa berinisial MKA. Sebab, terbukti dan mengakui melakukan tindakan asusila terhadap tiga mahasiswi kampus tersebut.  Keputusan itu berdasar pada hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan Komite Disiplin dan Etik Mahasiswa UMY yang menggolongkan perbuatan terduga pelaku sebagai pelanggaran disiplin dan etik mahasiswa kategori berat.  Berdasar investigasi UMY, korban pertama mengaku mengalami kekerasan seksual pada 2018, korban kedua pada 2021, dan korban terakhir pada 2021.

Kuasa Hukum Bantah Ada Pemerkosaan Tiga Mahasiswi UMY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/tim-hukum-fpi-kecewa-terhadap-penyidik-polda-jabar_m_129667.jpeg" alt="Habib Rizieq" width="100%">
<figcaption>Habib Rizieq</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) kecewa terhadap Polda Jabar menangani kasus Habib Rizieq Syihab. Pasalnya, polisi menyerahkan berkas perkara Habib Rizieq ke kejaksaan tinggi (Kejati) Jabar tanpa koordinasi. Ketua Bantuan Hukum FPI, Kiagus Muhammad Choiri menyatakan, langkah yang diambil Polda Jabar itu mencederai etika hukum. &ldquo;Tanpa memberi tahu apapun pada kami, pihak dari Polda koar-koar di media. Etikanya kan harus koordinasi dengan kami. Kami merasa bahwa dengan tidak ada pemberitahuan, ujug-ujug menyerahkan berkas, afwan (maaf) Polda harus belajar lagi,&rdquo; katanya, Jumat (12/5). Disinggung mengenai langkah hukum yang nantinya akan ditempuh, Kiagus menyebut saat ini akan melihat perkembangan penelitian berkas oleh Kejati. &ldquo;Kemungkinan untuk praperadilan bisa saja. Sedang kami pertimbangkan,&rdquo; ucapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Jabar sudah melimpahkan berkas perkara yang melibatkan Rizieq Shihab berkaitan kasus dugaan penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik Soekarno ke Kejati Jabar, Selasa (2/5) pekan lalu. Namun, hingga Kamis (11/5) kemarin, pihak Bantuan Hukum FPI mengaku belum mengetahuinya. Selain itu, Rabu (10/5) kemarin, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus membenarkan bahwa penyidik Ditreskrimum sudah menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Kejati. Pihaknya menargetkan kasus penistaan Pancasila dan pencemaran nama baik mantan Presiden Ir. Soekarno segera diproses di meja hijau. &ldquo;Mudah&ndash;mudahan sesegera mungkin P21. Itu harapan penyidik, jadi tidak perlu ada lagi P18. Itu harapan kita, tapi tunggu saja dari Kejaksaan,&rdquo; kata Yusri Rabu (10/5). Yusri memastikan, proses pelimpahan dan penanganan kasus tersebut tidak menemukan kesulitan. Pihaknya saat ini menunggu evaluasi dari tim Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. (bbb/pj/yuz/JPG)

Tim Hukum FPI Kecewa Terhadap Penyidik Polda Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/tim-kuasa-hukum-ahok-polisikan-anies-baswedan-nih-kasusnya_m_121352.jpeg" alt="Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat" width="100%">
<figcaption>Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Badja) melaporkan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Polda Metro Jaya. Tim hukum Badja menilai bahwa Anies telah melakukan fitnah. Pantas Nainggolan selaku perwakilan tim hukum Badja mengatakan, pelaporan ini karena Anies menyampaikan fitnah saat menyampaikan pidato dua bulan lalu. "Terkait informasi soal ada penggusuran di 300 kampung di Jakarta. Dan itu setelah kami telusuri itu semua bohong, tidak benar dan fitnah. Tidak ada satu lokasi penggusuran pun di jakarta. Yang ada hanyalah titik-titik penertiban misalnya reklame liar, pedagang kaki lima dan PMKS, bangunan di atas air," papar dia di Polda Metro Jaya, Rabu (5/4). Apa yang dilakukan Ahok dan Djarot, kata dia, bukanlah penggusuran. Tapi hanya berupa penertiban dalam rangka memberikan pelayanan ke warga Jakarta. "Kita harap masyarakat tidak terpengaruh oleh isu bohong seperti itu. Penegakan hukum penting untuk memberikan informasi yang benar tanpa fitnah," tegas dia. Dalam pelaporan itu, dia melampirkan sejumlah barang bukti berupa video ucapan Anies di dalam flashdisk, kemudian data yang menyatakan tidak ada penggusuran dan tidak ada satu kampung pun yang digusur. "Sementara, Anies menyebutkan 300 kampung," sambung dia. Menurut dia, pidato Anies itu dilakukan ketika dia bertatap muka dengan masyarakat. Bahkan bukan hanya sekali, tapi sering dilakukan. Pelaporan, kata dia, juga atas izin dari Ahok dan Djarot. Laporan ini diketahui teregister dengan nomor LP/1682/IV/2017/PMJ/Ditreskrimum tanggal 5 April 2017. Anies disangkakan Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. (elf/JPG)

Tim Kuasa Hukum Ahok Polisikan Anies Baswedan, Nih Kasusnya

tim kuasa hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tim kuasa hukum