<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/WhatsApp-Image-2023-09-04-at-094551-767963217.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil mengendalikan inflasi per Agustus. Keberhasilan itu tidak lepas dari peran serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Surabaya yang beranggota sejumlah lembaga dan instansi. Tim itu rutin memantau perkembangan harga dan menggelar rapat evaluasi bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus, Kota Surabaya terjadi inflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,29. Angka itu menurun karena pada Juli masih sebesar 0,15 persen. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, inflasi Surabaya terkendali dan cenderung turun meskipun hanya 1 digit. Laju inflasi cenderung terkendali akibat komoditas yang mengalami inflasi tidak terlalu signifikan kenaikannya dibanding komoditas yang mengalami penurunan harga. &rdquo;Komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) yang meningkat harganya masih dapat dikontrol melalui operasi pasar dan penyederhanaan rantai distribusi. Selanjutnya adalah rutin melakukan pemantauan dan pengawasan harga di pasar,&rdquo; kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri Cahyadi dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Surabaya yang beranggota lembaga dan instansi berhasil kendalikan inflasi

Hebat, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Kendalikan Inflasi Per Agustus 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-04-at-19.00.03.jpg" alt="Warga antusias dengan pasar murah oleh Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya untuk JawaPos " width="100%">
<figcaption>Warga antusias dengan pasar murah oleh Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya untuk JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos mengungkapkan, beberapa hari ini, harga beras mengalami kenaikan. Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Surabaya menggelar operasi pasar.  ”Khususnya untuk bahan pokok beras. Hari ini (4/2), operasi pasar ada di empat lokasi, yakni Pasar Tambah Rejo, Pasar Pucang, Pasar Wonokromo dan Pasar Genteng,” kata Yos.  Selain digelar di pasar tradisional, Yos menyebut, pada 4 Februari, operasi pasar juga berlangsung di tiga wilayah kecamatan. Yakni, di wilayah Kecamatan Tandes, Sawahan, dan Pabean Cantian. Kemudian pada 5 Februari, operasi pasar digelar di Pasar Soponyono, Pasar Kembang, Pasar Pegirian, Pasar Sememi Baru, dan Pasar Kutisari.  ”Harga beras (yang disediakan) sekitar Rp 43 ribu-Rp 46 ribu per 5 kilogram. Pelaksanaannya hari ini dan besok (5/2). Untuk berikutnya, Senin kita masih menunggu stok dari teman-teman Bulog,” ungkap Yos.  Tak hanya itu, Yos mengungkapkan, pemkot juga rutin menggelar operasi pasar untuk komoditas bahan pokok yang lain. Namun, jumlah komoditas dan lokasinya tidak sebanyak seperti pelaksanaan operasi pasar beras murah.  ”Operasi pasar produk-produk lainnya kita jalan rutin setiap hari, hanya jumlahnya di satu atau dua kecamatan. Khusus untuk beras, dua hari ini kita gebyar di beberapa lokasi pasar dan kecamatan,” ujar Yos.  Operasi pasar kali ini dibuka secara serentak mulai pukul 07.00. Di Pasar Tambah Rejo, sebanyak 1 ton beras yang disiapkan, ludes dalam waktu 1 jam. Masing-masing warga, diperbolehkan membeli maksimal 10 kilogram.  Satu di antara warga yang membeli beras murah di operasi pasar Tambah Rejo adalah Irma Herawati. Warga Tambaksari Kota Surabaya ini mengaku terbantu dengan keberadaan operasi pasar yang digelar Pemkot Surabaya.  ”Memperingan warga. Kan harga beras mahal sekarang, ada yang Rp 13.000, ada yang Rp 12,500 per kilogram. Ini tadi kalau dihitung tidak sampai Rp 10 ribu per kilogram,” terang Irma.  Irma berharap Pemkot Surabaya agar ke depan dapat menggelar operasi pasar dengan komoditas bahan pokok yang lain. Seperti minyak goreng dan gula. ”Sangat membantu, kalau bisa gula dan minyak juga. Dimurahkan semua bahan-bahan pokoknya,” ucap Irma.

Harga Naik, Pemkot Surabaya Operasi Pasar Beras Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Armuji-dan-UMKM2.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di pasar tradisional Kota Surabaya, beberapa waktu lalu. Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di pasar tradisional Kota Surabaya, beberapa waktu lalu. Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) memperkuat konsolidasi untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pangan guna mengendalikan inflasi.  ”Yang mengalami kenaikan cukup signifikan di antaranya makanan, minuman, dan transportasi. Oleh karena itu, kami koordinasikan untuk mengambil langkah antisipasi,” kata Wakil Wali Kota Surabaya Armuji seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Pengendalian inflasi merupakan penjabaran dari Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi dan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat.  Menurut Armuji, Dinas Koperasi Perdagangan dan UKM telah menggelar operasi pasar. Selain itu juga dilakukan pendataan harian terhadap harga komoditas bahan pokok untuk memantau lonjakan harga yang terjadi di lapangan.  ”Kami juga berupaya memangkas rantai distribusi dari produsen ke konsumen, tidak lupa untuk menjamin ketersediaan komoditas di lapangan agar tidak terjadi penimbunan,” papar Armuji.  Dia menjelaskan, berbagai komoditas yang berpotensi mendorong inflasi yaitu bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan angkutan udara. Selain itu, sejumlah aspek yang juga perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas harga yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.  Sebelumnya, wacana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite diperkirakan akan berdampak terhadap pergerakan indeks harga konsumen (IHK). Kenaikan harga BBM nomor oktan 90 itu diprediksi bakal mengerek inflasi komponen inti.  Kebijakan itu bisa mendorong inflasi secara keseluruhan meningkat lebih pesat dari posisi terakhir sebesar 4,94 persen nasional secara tahunan (year on year/yoy) pada Juli.  Sementara itu, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Surabaya tercatat mengalami inflasi 0,58 persen pada Juli. Terdapat kenaikan sebesar 0,12 persen dari bulan sebelumnya, mengingat inflasi Juni di Kota Surabaya sebesar 0,46 persen.

Pemkot Surabaya dan TIPD Perkuat Konsolidasi Kendalikan Inflasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/AIRLANGGA.jpg" alt="Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar" width="100%">
<figcaption>Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tantangan global yang terjadi saat ini membuat potensi kenaikan inflasi. Untuk itu, pemerintah pun tengah memitigasi resiko yang dihadapi akibat kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang terjadi akibat kondisi geopolitik tersebut.  Terkait dengan peredaman inflasi, pemerintah mendorong agar proses distribusi komoditas bisa berjalan dengan baik. Pemerintah daerah (pemda) juga diminta membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengontrol inflasi.  Kemudian, pemerintah pusat turut melanjutkan pemberian stimulus ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp 455,62 Triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.  Program ini dibagi 3, yakni Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 122,5 Triliun, Perlindungan Masyarakat sebesar Rp 154,8 Triliun dan Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp 178,3 Triliun.  “Khusus menjelang Ramadan ini, Pemerintah meluncurkan penebalan perlindungan sosial terutama akibat kenaikan minyak goreng, besarnya Rp 100.000 per bulan dan diberikan untuk 3 bulan sekaligus yaitu sebesar Rp 300.000," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara daring dikutip, Minggu (17/4).  "Bantuan itu diberikan kepada lebih dari 20 juta masyarakat. Ditambah dengan BT-PKLWN yang disalurkan kepada 2,5 juta masyarakat. Oleh Pemerintah akan segera disalurkan,” sambungnya.  Selanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa digitalisasi daerah diharapkan terus ditingkatkan karena elektronifikasi berkontribusi dalam peningkatan PAD sebesar 11,1 persen (yoy) dan terjadi peningkatan PAD rata-rata hingga 14 persen dari 9 daerah yang mengikuti pilot project program percepatan dan perluasan digital daerah.  Kemudian juga secara keseluruhan, pihaknya akan melanjutkan program bantuan permodalan yaitu Banpres untuk usaha mikro yang ditargetkan untuk 12,8 juta masyarakat. Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat sebesar 3 persen yang diperpanjang sampai dengan akhir tahun 2022.  "Sekali lagi, KUR ini yang dibawah 100 juta rupiah adalah tanpa jaminan, dan jumlah KUR yang akan disalurkan di tahun ini meningkat 30 persen dibandingkan tahun lalu,” tutup Airlangga.

Inflasi Jadi Tantangan Nyata, Ini yang Dilakukan Pemerintah RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tpid-kepri-petakan-petani-batam-untuk-mencegah-pembuangan-hasil-panen_m_.jpg" alt="Ketua TPID Kepri Gusti Raizal Eka Putra (kiri)." width="100%">
<figcaption>Ketua TPID Kepri Gusti Raizal Eka Putra (kiri).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepulauan Riau (Kepri) akan mengambil langkah-langkah untuk mengoordinir para petani yang ada di Batam. Upaya ini dilakukan&nbsp;untuk menghindari kejadian pembuangan hasil panen di Batam tidak terulang lagi. Salah satu langkah yang segera diambil adalah mapping&nbsp;petani di Batam. Pemetaan ini bertujuan mengarahkan petani agar tidak menanam komoditas sejenis yang berakibat pada kelebihan pasokan. Akhirnya para petani yang dirugikan dengan harga jual hasil panen yang rendah. Ketua TPID Kepri Gusti Raizal Eka Putra menjelaskan, pihaknya juga akan mengarahkan para petani untuk menanam pada masa paceklik.&nbsp;Tujuannya adalah memberi ruang lebih kepada hasil panen petani Batam. Terlebih lagi, saat ini Batam masih bergantung pada suplai pangan dari&nbsp;luar kota. "Kami maksimalkan hasil pertanian di masa paceklik. Kami dorong petani menanam," kata Gusti usai rapat TPID di kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Batam, Rabu (27/2). Dibandingkan hasil pangan dari luar daerah, lanjut Gusti, hasil panen di Batam sejatinya lebih murah. Hanya saja tidak semua produk pangan bisa dipenuhi. Sehingga suplai pangan dari daerah luar tetap diperlukan. Persoalan ketersediaan pupuk menjadi salah satu penghambat ketersediaan produk pangan di Batam. "Sering kami temui petani terkendala masalah pupuk, sehingga hasil panen mereka tidak maksimal," tambahnya. Gusti menjelaskan, TPID Kepri sebenarnya sudah memberikan terobosan yang memudahkan petani Kepri. Pihaknya telah mengarahkan petani untuk bercocok tanam secara organik. Dengan menggunakan sistem pertanian organik, petani tidak akan dipusingkan dengan persoalan pupuk. Sebab jumlah pupuk yang digunakan tidak sebanyak pertanian secara konvensional. &nbsp; TPID sendiri, memiliki empat fungsi utama dalam upayanya mengendalikan harga pangan di daerah. Empat tugas tersebut adalah memastikan keterjangkauan harga; ketersediaan pasokan; kelancaran distrolibusi; dan komunikasi.

TPID Kepri Petakan Petani Batam untuk Mencegah Pembuangan Hasil Panen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/daging-ayam-telur-dan-cabai-berpotensi-sumbang-inflasi-di-batam_m_217732.jpeg" alt="Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad ketika menjelaskan kinerja TPID Kota Batam dalam melakukan langkah-langkah menjaga stabilitas harga pangan di Batam." width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad ketika menjelaskan kinerja TPID Kota Batam dalam melakukan langkah-langkah menjaga stabilitas harga pangan di Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam pada momen puasa dan lebaran memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Beruntungnya sejauh ini masih tergolong stabil. Meskipun telah berhasil menjaga stabilitas dan menurunkan angka inflasi jika dibanding tahun sebelumnya, TPID tetap memiliki tugas untuk memantau perkembangan beberapa jenis pangan yang berpotensi menghadirkan lonjakan inflasi. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan ada tiga jenis pangan yang saat ini masuk dalam daftar yang mendapat pengawasan TPID, yakni daging ayam, telur, dan cabai. Hal itu diungkapkannya usai memimpin rapat bersama TPID di lantai 4 Gedung Pemkot Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Senin (4/6). Pertimbangan peningkatan permintaan dari ketiga jenis pangan tersebut pada momen menjelang lebaran menjadi salah satu alasan kenapa ketiganya diawasi. Amsakar menambahkan, bahwa Pemkot Batam juga kembali akan mengadakan bazar sembako murah. Ini dimaksudkan agar barang-barang kebutuhan pokok masyarakat bisa didapatkan dengan mudah dan harga yang sesuai. Secara keseluruhan stok pangan masih akan tersedia dan mencukupi kebutuhan lebaran. Demikian juga dengan harga yang sampai saat ini masih stabil. Ia mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir karena tim di lapangan terus memonitor perkembangan pasar. "Menjelang lebaran ini stok aman, harga masih terkendali, masyarakat tidak perlu panik, semua sudah dipersiapkan oleh tim yang ada. Menjelang lebaran ada bazar, pasar murah TPID. Di sana ada Bulog, Kadin (Kamar Dagang Infonesia) Batam, dan distibutor," pungkasnya.

Daging Ayam, Telur, dan Cabai Berpotensi Sumbang Inflasi di Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diserbu-op-sebagian-warga-tidak-kebagian-komediti-utama_m_184799.jpeg" alt="Operasi Pasar: Sejumlah warga tengah membeli kebutuhan pokok di sejumlah stan, Senin (29/1)." width="100%">
<figcaption>Operasi Pasar: Sejumlah warga tengah membeli kebutuhan pokok di sejumlah stan, Senin (29/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com -- Operasi Pasar (OP) yang diadakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Solo Diserbu warga, Senin (29/1). Banyaknya warga yang datang membuat tiga komoditi utama langsung ludes. Diantaranya beras, cabai dan daging ayam. Kondisi ini membuat sejumlah warga tidak kebagian stok yang sudah disediakan TPID. Salah satu warga yang tidak kebagian adalah Partini. Perempuan 60 tahun itu, tidak sempat mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga murah. "Saya baru tahu setelah suami memberi tahu kalau ada pasar murah. Tetapi saat hendak membeli beras malah sudah habis," katanya sedikit kecewa saat ditemui JawaPos.com di Pasar Nusukan, Senin (29/1). Partini menambahkan, keberadaan pasar murah ini cukup dinantikan. Karena harga komoditinya ada selisih harga yang cukup lumayan. Dia mengatakan, untuk harga beras harganya Rp 10.000 per kilogram. Padahal, harga di pasaran bisa sampai Rp 13.000 per kilogram. "Itu pun kualitasnya bagus yang ada di pasar murah," kata warga Bonorejo, Nusukan, Solo tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua TPID Kota Solo, Bandoe Widiarto menjelaskan, OP ini diadakan di tiga pasar tradisional. Seperti di Pasar Gede, Pasar Legi dan juga di Pasar Nusukan. Ada banyak komoditi yang disediakan dalam OP kali ini. Mulai dari minyak goreng, cabai, daging sapi, daging ayam, beras, gula pasir dan juga tepung. "Untuk harganya jelas di bawah harga pasaran," ucapnya. Adanya OP ini diharapkan dapat menjaga inflasi yang ada di Kota Solo. Sehingga, inflasi tidak mengalami peningkatan di awal tahun. Sejumlah pihak yang dilibatkan dalam OP kali ini seperti Perumda Pedaringan, PPI, Bulog, dan juga pihak terkait lainnya.

Diserbu OP, Sebagian Warga Tidak Kebagian Komediti utama