Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/WhatsApp-Image-2025-11-28-at-163534-1-1600416751.jpg" alt="Wamenko&nbsp;Kumham Imipas Otto Hasibuan dan Badrodin Haiti dalam dialog publik di Universitas Airlangga Surabaya, Kamis (27/11/2025). (Juliana Christy/Jawa Pos)" /> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Dialog publik yang digelar Tim Reformasi Polri di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya memunculkan satu isu besar yang menyita perhatian: usulan perubahan Hari Bhayangkara menjadi Hari Kepolisian. Masukan itu mencuat saat tim menjaring aspirasi dari akademisi, mahasiswa, hingga perwakilan masyarakat Jawa Timur. Anggota Tim Reformasi Polri&nbsp;yang juga Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan mengatakan, Surabaya menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian &ldquo;belanja masalah&rdquo; dan &ldquo;belanja solusi&rdquo; yang tengah dilakukan di berbagai daerah. Menurutnya, respons publik di Unair sangat kuat dan memberikan banyak perspektif baru bagi Tim Reformasi Polri. &ldquo;Kami tidak hanya mengumpulkan masalah, tapi juga mencari solusi. Dan hari ini kami mendapat masukan yang sangat luar biasa,&rdquo; ujarnya seusai dialog, Kamis (27/11). <h2>Identitas Bhayangkara Perlu Dikaji Ulang</h2> Salah satu usulan paling menarik datang dari akademisi Unair yang mempertanyakan apakah Polri seharusnya tetap menggunakan istilah Bhayangkara sebagai identitas hari ulang tahunnya. Pasalnya, istilah itu dinilai masih membawa nuansa komando ganda&mdash;sipil dan militer. Sementara Polri sudah sepenuhnya sipil. &ldquo;Masukan dari Unair menyebut, jika Polri benar-benar ingin diposisikan sebagai institusi sipil, maka ada baiknya mempertimbangkan penggunaan istilah Hari Kepolisian,&rdquo; kata Otto. Ia menilai wacana tersebut layak dikaji sebagai bagian dari perubahan kultur institusi. &ldquo;Kalau jiwanya ingin diubah, mungkin namanya pun perlu diubah. Ini bagian dari pembenahan identitas Polri ke depan,&rdquo; lanjutnya. <h2>Belanja Masalah ke Seluruh Indonesia</h2> Tim Reformasi Polri, lanjut Otto, akan melanjutkan dialog serupa ke Aceh hingga Papua, baik di kampus maupun di komunitas masyarakat. Semua masukan tersebut akan dibahas untuk dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada Presiden. &ldquo;Hasil pertemuan di berbagai daerah nanti akan kami satukan sebagai bahan kajian reformasi untuk disampaikan kepada Bapak Presiden,&rdquo; ujarnya. <h2 class="class-paragraph">Petakan Keluhan agar Reformasi Tepat Sasaran</h2> Mantan Kapolri periode 2015&ndash;2016 sekaligus anggota tim, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, menambahkan bahwa banyaknya keluhan masyarakat harus dipetakan secara sistematis. Masalah-masalah besar akan dibahas di tingkat tim reformasi, sedangkan persoalan minor akan diteruskan ke Kapolri untuk diselesaikan secara internal. &ldquo;Keluhan yang masuk banyak sekali. Tugas kami adalah mengelompokkan mana yang mayor dan mana yang minor. Yang besar akan kami bahas sebagai rekomendasi, sedangkan yang kecil akan ditangani langsung oleh Kapolri,&rdquo; tutur mantan Kapolda Jatim itu.

Masukan itu mencuat saat tim menjaring aspirasi dari akademisi, mahasiswa, hingga perwakilan masyarakat Jawa Timur.

Hari Bhayangkara Diusulkan jadi Hari Kepolisian, Tim Reformasi Polri: Pembenahan Identitas   

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/7c3de643-224f-48ad-baf0-9f3d46d261d4-1020895197-1721463371.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo usai rapat perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri, Senin (10/11). DPR Ingatkan Polri Taat Putusan MK, Mundur atau pensiun bila akan duduki jabatan sipil. (Mabes Polri)" /> JawaPos.com - Naiknya kepercayaan publik terhadap Polri pasca aksi demo dan kerusuhan akhir Agustus lalu tidak lepas dari komitmen reformasi Polri. Menurut pemerhati isu-isu kepolisian R. Haidar Alwi, komitmen tersebut mendorong pertumbuhan kepercayaan publik terhadap Polri yang sempat tergerus karena demo dan kerusuhan beberapa bulan lalu.&nbsp; Merujuk hasil riset lembaga survei nasional terbaru, angka kepercayaan publik terhadap Polri saat ini sudah berada pada 76,2 persen. Angka tersebut merupakan akumulasi dari publik yang sangat percaya dan percaya pada Korps Bhayangkara. Haidar Alwi menyampaikan bahwa hasil survei tersebut bukan sekadar refleksi keberhasilan komunikasi publik. melainkan bukti bahwa Polri mampu bekerja dengan cepat.&nbsp; &rdquo;Terukur, dan adaptif dalam memulihkan legitimasi institusi pasca ujian berat kerusuhan Agustus 2025,&rdquo; ungkap dia dalam keterangan resmi pada Jumat (14/11).&nbsp; Menurut Haidar Alwi, Polri menunjukkan kemampuan membalikkan tekanan dan opini publik dalam waktu singkat. Yakni hanya dalam 2 bulan selama September dan Oktober. Ikhtiar yang dilakukan oleh Polri membawa hasil baik sekaligus mengembalikan rasa percaya masyarakat kepada institusi yang dipimpin oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tersebut. &rdquo;Keberhasilan ini tidak terjadi secara spontan. Terdapat peran strategis Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai mesin penggerak perubahan dari dalam,&rdquo; kata dia.&nbsp; Haidar menyampaikan bahwa, tim tersebut merupakan simbol reformasi sekaligus menjadi instrumen manajerial yang memastikan setiap lini organisasi bergerak serempak menuju arah yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dia menyebut, semangat itu sejalan dengan reformasi Polri yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. &rdquo;Kapolri telah mengambil langkah reformasi sejak 1 atau 2 hari pasca kerusuhan. Bagaimana mengendalikan situasi, memberikan keadilan bagi korban, serta menindak pelaku secara transparan,&rdquo; bebernya.&nbsp; Pendiri Haidar Alwi Institute itu pun menyampaikan bahwa reformasi yang dijalankan oleh Polri dari dalam terbukti efektif. Bahkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Mulai pelayanan administratif, respon cepat terhadap laporan masyarakat, dan peningkatan sikap humanis aparat kepolisian di lapangan. Selanjutnya, Haidar menekankan, yang perlu dilakukan oleh Polri dan seluruh jajaran adalah memperkuat pengawasan internal yang lebih independen. Kemudian memperluas kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan memastikan percepatan digitalisasi layanan publik agar transparansi dapat terjamin secara sistemik.

Kepercayaan publik terhadap Polri meningkat berkat komitmen reformasi dan respons cepat pasca kerusuhan Agustus 2025.

Komitmen Reformasi Dinilai Sebagai Pemicu Kenaikan Kepercayaan Publik Terhadap Polri

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/Gambar-Mahfud-MD-selaku-Cawapres-dari-nomor-urut-tiga-antaranewscom-2975213091.jpg" alt="Mahfud MD. (antaranews.com) " /> JawaPos.com&nbsp;- Mantan Menko Polhukam Mahfud MD dipastikan masuk kedalam Komite Reformasi Kepolisian bentukan Presiden Prabowo Subianto. Melalui kanal youtube miliknya, Mahfud menegaskan bahwa reformasi kepolisian tidak perlu membongkar habis institusi Polri. Menurutnya, persoalan terbesar justru terletak pada kultur di tubuh kepolisian yang dianggap menyimpang dari prinsip pengabdian. Mahfud menyatakan, dirinya tidak setuju dengan pandangan yang menginginkan Polri dibongkar total. "Itu namanya reformasi. Saya tidak setuju dengan pandangan, misalnya harus dibongkar total," ujar Mahfud. Mahfud menilai, secara struktural dan instrumental, Polri sebenarnya sudah memiliki sistem yang baik. Namun, Mahfud menekankan bahwa permasalahan ada pada kultur di tubuh Polri. "Masalahnya kultural ini. Polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Prinsipnya sudah ada. Aturannya sudah ada. Tapi kulturnya kok buruk. Kesan orang, kalau polisi itu memeras, kemudian membeking ini," ungkapnya. <h2>Meritokrasi Hilang, Jabatan Berdasarkan Kedekatan</h2> Mahfud juga menyinggung hilangnya sistem meritokrasi di Polri. Menurutnya, banyak perwira yang berprestasi sulit naik jabatan karena faktor kedekatan dengan pimpinan atau bahkan praktik bayar-membayar. Ia mencontohkan pengalaman sahabatnya, Kombes Aries Sandi, yang kesulitan masuk pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) meski punya kinerja baik. "Untuk bisa naik ke bintang 1 itu kan ada pendidikannya sendiri. Berkali-kali daftar ditolak," kata Mahfud. Mahfud juga menyoroti kasus-kasus kembalinya anggota Polri yang pernah bermasalah. Salah satunya ialah hendak dimasukkannya kembali mantan terpidana suap Raden Brotoseno ke tubuh Polri.&nbsp; Ia juga menyebut adanya kasus anggota yang dipecat karena narkoba atau pemerasan, tetapi kemudian kembali masuk ke struktur Polri dengan berbagai alasan hukum. "Begitu lepas dari penjara. Mau diangkat lagi. Pakai aturan ini, pasal sekian, pasal sekian memungkinkan karena dia belum pernah dipecat. Saya berteriak waktu itu saya Menkopolhukam, masih powerful," ungkapnya. <h2> Cerita Dibalik Bergabungnya Mahfud di Komite Reformasi Kepolisian</h2> Mahfud MD membeberkan cerita dibalik bergabungnya ia dalam Komite Reformasi Kepolisian. Melalui kanal YouTube miliknya @Mahfud MD Official, Mahfud menceritakan, Presiden Prabowo Subianto mengutus Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk membujuknya bergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian. Langkah ini jadi sinyal kuat keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong perubahan besar di tubuh Polri. Dalam pertemuan itu, Teddy menanyakan langsung kesesiaan Mahfud untuk bergabung dengan tim reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo. "Nah, disitulah kami diskusi banyak, tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi yang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri," ujar Mahfud dikutip JawaPos.com, Rabu (24/9). Meski telah menyatakan bersedia, Mahfud belum mengungkapkan posisi apa yang akan diembannya. "Ya nanti kita lihat pada posisi apa, tetapi saya punya beberapa catatan penting kalau mau reformasi Polri sungguh-sungguh," ungkapnya.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD bergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian, soroti kultur dan meritokrasi di Polri.

Soal Reformasi Polri, Mahfud MD: Meritokrasi Hilang, Jabatan Berdasarkan Kedekatan dan Kultur Yang Buruk

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/27/20240327124240_IMG_6280JPG-1688165376.jpg" alt="Mahfud MD pada sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi." /> JawaPos.com&nbsp;- Mahfud MD membeberkan cerita dibalik bergabungnya ia dalam Komite Reformasi Kepolisian. Melalui kanal YouTube miliknya @Mahfud MD Official, Mahfud menceritakan, Presiden Prabowo Subianto mengutus Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk membujuknya bergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian. Langkah ini jadi sinyal kuat keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong perubahan besar di tubuh Polri. Dalam pertemuan itu, Teddy menanyakan langsung kesesiaan Mahfud untuk bergabung dengan tim reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo. "Nah, disitulah kami diskusi banyak, tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi yang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri," ujar Mahfud dikutip JawaPos.com, Rabu (24/9). Meski telah menyatakan bersedia, Mahfud belum mengungkapkan posisi apa yang akan diembannya. "Ya nanti kita lihat pada posisi apa, tetapi saya punya beberapa catatan penting kalau mau reformasi Polri sungguh-sungguh," ungkapnya. Menurut Mahfud, ada tiga hal mendasar yang harus dibenahi jika pemerintah serius ingin mereformasi Polri: aturan, aparat, dan budaya. Mahfud menilai, secara struktur dan instrumen, Polri sebenarnya sudah cukup baik. Struktur Polri selesai sejak keluar dari ABRI, dan instrumen hukum sudah tersedia. Namun, persoalan terbesar ada di kultur atau budaya internal. "Tapi kulturnya kok buruk, kesan orang kalau polisi itu memeras, kemudian membeking ini, yang terpenting tidak ada meritokrasi. Sehingga orang-orang baik itu susah, siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan di berbagai level atau membayar," tegas Mahfud. Budaya inilah yang menurut Mahfud harus segera dibenahi agar Polri bisa kembali mendapatkan kepercayaan publik. Mahfud menyoroti pentingnya meritokrasi, yakni sistem yang menempatkan seseorang pada posisi berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan kedekatan pribadi atau uang. Tanpa meritokrasi, kata Mahfud, reformasi Polri akan sulit berjalan dan kepercayaan masyarakat pada institusi kepolisian akan tetap rendah.

Mahfud MD membahas pentingnya reformasi Polri dan meritokrasi dalam kepolisian untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Cerita Dibalik Prabowo Gandeng Mahfud MD untuk Reformasi Besar-Besaran di Tubuh Polri