<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/23/WhatsApp-Image-2024-11-23-at-125652-2521659562.jpeg" alt="Founder Lokataru Foundation Haris Azhar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Founder Lokataru Foundation Haris Azhar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen ditangkap dijemput secara paksa oleh aparat Kepolisian Daerah Metro Jaya (PMJ) pada Senin (1/9) pukul 22.45 WIB. Ia ditangkap setelah sebelumnya aktif bersuara soal aksi represif aparat kepolisian dalam demo yang memprotes kenaikan tunjangan dan arogansi DPR. Aktivis HAM sekaligus pendiri Lokataru Haris Azhar mengatakan, penjemputan Delpedro mengindikasikan adanya tindakan penjemputan paksa di luar jam kerja normal dan di tempat kediaman/perkantoran. Aksi penjemputan ini pun banyak disertai dengan tindakan intimidasi. &ldquo;Bahkan sebelum penetapan status tersangka dan penjelasan pasal, hak konstitusional dan hak asasi manusia Delpedro Marhaen dibatasi,&rdquo; ujarnya dalam keterangannya, Selasa (2/9). Lebih lanjut dia menceritakan kronologis penangkapan Delpedro yang dilakukan di kantor Lokataru Foundation, di Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Saat itu, penjemputan paksa dilakukan oleh kurang lebih 7-8 anggota Polda Metro Jaya, yang dipimpin oleh Subdit II Keamanan Negara (Kamneg), sebagaimana tercatat dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Pada saat penjemputan, pihak kepolisian menyatakan telah menyiapkan sejumlah dokumen administrasi termasuk surat penangkapan. Akan tetapi, saat Delpedro menanyakan legalitas dokumen tersebut serta pasal-pasal yang dituduhkan, ternyata menunjukkan ketidakjelasan atau minimnya informasi awal terkait prosedur hukum yang berlaku. Melihat ketidakjelasan tersebut dan pasal-pasal yang dituduhkan belum dipahami sepenuhnya, Delpedro meminta untuk didampingi Kuasa Hukum/Penasihat Hukum sebagai bentuk upaya pembelaan diri dan perlindungan terhadap martabat kemanusiaannya (human dignity). Namun demikian, pihak kepolisian menyatakan bahwa surat tugas yang dibawa telah menginstruksikan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta barang. &ldquo;Sempat terjadi perdebatan terkait administrasi penangkapan dan pasal-pasal yang dituduhkan. Pihak kepolisian kemudian menyarankan Delpedro untuk mengganti pakaian, dengan janji penjelasan terkait surat penangkapan dan pasal yang dituduhkan akan diberikan di kantor Polda Metro Jaya, serta akan didampingi kuasa hukum dari Delpedro Marhaen,&rdquo; paparnya. Setelah sepakat, Delpedro akhirnya pun mengganti pakaian di ruang kerjanya dengan diikuti oleh 3 anggota kepolisian dengan intonasi yang mengarah pada intimidasi. Selain itu, nyatanya, ia juga dilarang menggunakan telepon untuk menghubungi pihak manapun dan perintah langsung menuju kantor Polda Metro Jaya. &ldquo;Bahwa tindakan intimidasi, pembatasan hak konstitusional, dan pengabaian prinsip-prinsip HAM terlihat nyata, termasuk larangan komunikasi dengan kuasa hukum/penasihat hukum. Tidak adanya kesempatan untuk memberi informasi kepada keluarga, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur hukum dan hak asasi,&rdquo; ungkapnya. Selain itu, pihak Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan kantor Lokataru Foundation tanpa disertai surat perintah penggeledahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Petugas memasuki lantai 2 kantor secara tidak sopan dan melakukan penggeledahan. Aparat juga merusak/menonaktifkan CCTV kantor, yang berpotensi menghilangkan bukti dan menimbulkan kerugian hukum. Adapun sejumlah tuduhan pasal yang digunakan oleh pihak PMJ kepada Delpedro antara lain KUHP Pasal 160 terkait penghasutan. Kemudian, pelanggaran UU Perlindungan Anak Pasal 76H yang berbunyi: setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Pasal 15 UU Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual. Hingga pelanggaran UU ITE Pasal 45A Ayat 3 terkait penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Direktur Lokataru Delpedro Marhaen ditangkap Polda Metro Jaya, menimbulkan protes terkait pelanggaran hak konstitusional dan intimidasi.

Direktur Lokataru Delpedro Ditangkap Polda Metro Jaya, Haris Azhar Sebut Hak Konstitusionalnya Dibatasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/del-3318810869.jpg" alt="Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen. (Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen. (Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Alasan penangkapan ini terkait dugaan penghasutan massa untuk melakukan tindakan anarkistis pada saat demonstrasi. Delpedro ditetapkan sebagai tersangka bersama 37 orang lainnya. Dengan demikian, total ada 38 tersangka yang diamankan terkait aksi massa di Jakarta dan sekitarnya hingga hari ini.&nbsp; Melihat hal ini, tentu banyak publik yang bertanya-tanya mengenai Lokataru Foundation, tempat Delpedro menyalurkan kegiatan aktivisnya. Apa itu Lokataru Foundation? Lokataru Foundation merupakan lembaga nirlaba yang berfokus pada isu hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Nama Lokataru diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti 'pohon gagasan universal'.&nbsp; Berdiri sejak Mei 2017, organisasi ini digagas oleh sejumlah aktivis HAM, diantaranya Haris Azhar, Eryanto Nugroho, Sri Suparyati, Nurkholis Hidayat, Atnike Sigiro, Iwan Nurdin, dan Mufti Makarim. Misi utama Lokataru adalah memperkuat akuntabilitas HAM di institusi publik maupun swasta melalui penelitian, advokasi, serta pengembangan kapasitas masyarakat sipil.&nbsp; Selain itu, Lokataru aktif memberikan bantuan hukum bagi korban pelanggaran HAM dan kerap menyuarakan kritik terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan maupun korupsi. Sejak penangkapan Delpedro Marhaen, perhatian masyarakat semakin tertuju pada lembaga ini yang selama ini dikenal vokal membela demokrasi dan mendampingi korban pelanggaran HAM. Dalam upayanya, Lokataru menjalin kerja sama dengan berbagai kalangan demi mendorong pemenuhan serta penegakan HAM. Fokus utama gerakan Lokataru terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu penguatan ruang sipil, pembangunan ekonomi dan pekerjaan yang demokratis, serta penyusunan indeks HAM. Untuk mencapai visi tersebut, Lokataru mengembangkan empat program inti yakni: 1. Riset, mengkaji isu publik, khususnya yang berkaitan dengan kelompok rentan, dengan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat. 2. Advokasi, mengomunikasikan hasil penelitian guna mendorong lahirnya kebijakan yang berkeadilan. 3. Lokademia, menjadi ruang belajar alternatif bagi masyarakat sipil untuk mengasah kemampuan riset, analisis isu, hingga strategi kampanye. 4. Kerja Kolaboratif, membangun sinergi dengan masyarakat sipil, kalangan akademisi, maupun sektor swasta untuk memperkuat agenda HAM.

Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen ditangkap Polda Metro Jaya sebagai tersangka penghasutan massa dalam demonstrasi.

Menengok Pendiri dan Sejarah Lokataru Foundation, Lembaga Nirlaba yang Direkturnya Dijadikan Tersangka oleh Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/tGLiNcNUfext8HWv3VQFIfmHwIcBb5RDHogtGlJi-416838678.jpg" alt="Puluhan pengunjuk rasa mendapatkan perawatan di Aula Kampus Universitas Islam Bandung (Unisba), Kota Bandung, Jumat (29/8). (Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres)" width="100%">
<figcaption>Puluhan pengunjuk rasa mendapatkan perawatan di Aula Kampus Universitas Islam Bandung (Unisba), Kota Bandung, Jumat (29/8). (Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menanggapi kasus dugaan penyerangan di dua kampus di Bandung, Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Pasundan (Unpas). Kedua kampus tersebut diduga telah 'diserang' oleh aparat kepolisian dengan menembakkan gas air mata. Brian mengungkapkan, berdasarkan laporan kronologis dari Rektor Unisba A Harits Nu'man, pada Senin malam (1/9), sekitar pukul 21.00-22.00 WIB, terdapat massa non mahasiswa diduga anarko yang berkumpul di sekitar Dago. Tepatnya, area taman Radio menuju Rangga Gading - Hariang Banga dan Jalan Tamansari, sepanjang kampus Unisba. Merespons hal tersebut, aparat kepolisian kemudian melakukan pembersihan dengan meminta pembubaran kumpulan massa tersebut. Dalam proses yang terjadi, diduga ada massa anarko yang lari ke arah Unisba. "Kemudian, karena semakin terdesak, massa tersebut naik ke pagar dan memaksa satpam Unisba membuka gerbang kampus," ujarnya menjelaskan kronologi kejadian pada Jawa Pos, Selasa (2/9). Sehingga akhirnya, massa berhasil masuk ke dalam kampus. Menurutnya, Kampus Unisba sendiri memang sempat membuat posko evakuasi untuk demonstrasi sejak Jumat (29/8) lalu. Namun, posko sudah dibubarkan karena dinilai sudah tidak ada korban lagi.&nbsp; Saat itu, kata dia, di dalam kampus masih terdapat beberapa mahasiswa dan dosen, termasuk rektor Unisba yang bersiap pulang. Akan tetapi, karena kejadian tersebut, mereka akhirnya terjebak di dalam kampus. "Aparat sempat menembakkan beberapa gas air mata ke dalam massa non mahasiswa yang berlindung di dalam kampus Unisba," sambungnya. Lalu, setelah beberapa saat, aparat kemudian membubarkan diri. Massa non mahasiswa yang berada di dalam kampus pun diminta keluar oleh pengamanan dalam kampus. "Kampus kembali clear jam 2 malam. Tidak ada korban mahasiswa pada kejadian di atas," ungkapnya. Kronologi yang disampaikan Brian, yang berasal dari rektor Unisba, agak sedikit berbeda dengan pernyataan mahasiswa Unisba. Dalam keterangannya, Presiden Mahasiswa BEM Unisba Kamal Rahmatullah mengaku, sejumlah mahasiswa telah menjadi korban atas serangan aparat kepolisian di kampus mereka. Ada yang tertembak di bagian dada hingga mengalami sesak napas. Ia pun mengecam tindakan aparat kepolisian yang dinilai represif. "Pukul 12 malam, usai melakukan aksi demonstrasi, kami mahasiswa Universitas Islam Bandung mengalami serangan brutal dari aparat gabungan TNI dan Polri. Insiden ini bahkan terjadi hingga memasuki area kampus, sebuah wilayah yang secara hukum seharusnya steril dari intervensi aparat bersenjata," ungkapnya. Disinggung soal perbedaan keterangan ini, Mendiktisaintek tak berkomentar. Ia hanya menyampaikan link pemberian keterangan pers yang dilakukan oleh pihak rektor. Seperti diketahui, sejak dini hari tadi, beredar video-video serangan brutal aparat kepolisian di kampus Unisba dan Unpas. Tampak gas air mata ditembakkan ke arah dalam kampus. Mahasiswa yang berada di dalam kampus pun panik dan terlihat berhamburan karena terkena tembakan gas air mata tersebut. Pada Senin, sejumlah mahasiswa memang menggelar aksi di depan Gedung DPRD Bandung. Namun, tak ada aksi kericuhan yang terjadi. Aksi selesai sore hari. Beberapa orang kemudian beristirahat di sekitar Unisba-Unpas, sebelum akhirnya tiba-tiba aparat datang dan menembakkan gas air mata.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyatakan tidak ada mahasiswa yang menjadi korban dalam insiden penyerangan aparat di Unisba.

Soal Unisba Diserang Aparat Ditembaki Gas Air Mata, Mendiktisaintek Pastikan Tak Ada Mahasiswa jadi Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Pengunjuk-Rasa-Tolak-UU-Cipta-Kerja-Bentrok-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Pengunjuk rasa yang menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja terlibat bentrok dengan polisi di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. Foto: Dery Ridwansaha/ J" width="100%">
<figcaption>Pengunjuk rasa yang menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja terlibat bentrok dengan polisi di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. Foto: Dery Ridwansaha/ J</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amnesty International Indonesia mendesak aparat kepolisian untuk menghentikan penggunaan kekuatan berlebih dalam menghadapi para pengunjuk rasa. Pemerintah Indonesia harus memastikan terwujudnya penghormatan penuh atas meluasnya demonstrasi menyikapi pengesahan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja.  Pernyataan ini menyusul laporan adanya insiden kekerasan dan penangkapan terhadap ratusan pengunjuk rasa di berbagai kota selama 6-8 Oktober 2020. Sebab berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa sebagai protes pengesahan UU Cipta Kerja. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/10/2020/mahkamah-konstitusi-tegaskan-tak-pernah-dukung-pembentukan-sebuah-uu/">Mahkamah Konstitusi Tegaskan Tak Pernah Dukung Pembentukan Sebuah UU</a></li> </ul> “Demonstrasi adalah pelaksanaan hak asasi manusia atas kemerdekaan berekspresi dan berkumpul secara damai. Pihak berwenang harus memperbolehkan setiap warga masyarakat, baik buruh, petani maupun mahasiswa dan pelajar Indonesia untuk bisa berdemonstrasi secara bebas dan damai," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangannya, Kamis (8/10) malam.  "Aparat keamanan harus menahan diri untuk menggunakan kekuatan yang tidak perlu, berlebihan atau eksesif, apalagi jika sampai mengintimidasi demonstran,” sambungnya.  Catatan Amnesty, tak segan aparat melakukan tindakan represif kepada para pemgunjuk rasa, sedikitnya 180 pengunjuk rasa di Bandung terluka. Sementara di Serang, Banten 24 mahasiswa juga mengalami luka bahkan hingga gegar otak.  “Kenyataan bahwa gas air mata dan kekerasan seperti aksi memukul dan menendang digunakan terhadap pengunjuk rasa yang tak bersenjata sangatlah mengkhawatirkan,” ucap Usman.  Usman memandang, gas air mata dan senjata yang tidak mematikan lainnya seperti peluru karet, bisa menyebabkan cedera serius dan dalam beberapa kejadian, menyebabkan kematian. Menurutnya, ketika senjata semacam itu digunakan, harus sesuai dengan prinsip legalitas, prinsip keperluan dan prinsip proporsionalitas.  Berdasarkan laporan dari sejumlah lembaga bantuan hukum di berbagai kota, ratusan pengunjuk rasa ditangkap dan ditahan oleh aparat kepolisian. Serang, Banten 14 orang ditahan, Semarang, Jawa Tengah, 50 ditahan, Bandung, Jawa Barat, 75 orang ditahan. Sementara di Minahasa, Sulawesi Utara, 17 pengunjuk rasa juga sempat ditahan walau kini telah dibebaskan.  “Aparat keamanan berkewajiban untuk menghormati hak untuk mengemukakan pendapat secara damai dan, bahkan jika kekerasan terjadi, hanya sedikit kekuatan yang perlu digunakan untuk mengatasinya,” tegas Usman.  Bahkan, polisi juga dikabarkan mengintimidasi kelompok-kelompok yang bepergian dengan bus ke Jakarta. Memerintahkan berbagai elemen masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing dan tidak bergabung dengan massa lain di Jakarta.  “Mencegah orang bergabung dengan protes damai adalah pelanggaran terhadap hak asasi mereka. Setiap orang memiliki hak untuk bergabung dengan orang lain dan mengekspresikan pikiran mereka secara damai," cetus Usman.  Selain itu, Amnesty International Indonesia juga mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak melibatkan militer dalam penanganan demonstrasi. Karena mereka tidak dilatih atau tidak dipersiapkan untuk menangani situasi seperti itu yang benar-benar asing bagi mandat dan misi perjuangan tentara.  "Jika secara khusus tentara ditempatkan untuk tugas ini, maka mereka harus sepenuhnya dilatih dan diperlengkapi untuk memenuhi pekerjaan ini, sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia, terutama prinsip melindungi kehidupan, tunduk pada aturan yang sama seperti polisi reguler dan harus ditempatkan di bawah pengawasan otoritas sipil," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3hKWdQbV9bI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Amnesty Kecam Tindakan Represif Kepolisian Hadapi Pendemo Omnibus Law