<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/huawei-3.jpg" alt="Raksasa manufaktur Tiongkok, Huawei. (TheTechPortal)." width="100%">
<figcaption>Raksasa manufaktur Tiongkok, Huawei. (TheTechPortal).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok mengecam keras rencana Jerman yang mempertimbangkan untuk melarang beberapa komponen perusahaan Tiongkok, Huawei dan ZTE dalam jaringan telekomunikasi mereka. Tiongkok mendesak Pemerintah Jerman untuk mendengarkan dengan hati-hati suara-suara di dalam negeri.  Mengacu pada data Eropa, Kedutaan Besar Tiongkok di Berlin mengatakan dalam pernyataan bahwa Huawei menyumbang hampir 60 persen dari peralatan jaringan 5G Jerman. Selain itu, memberikan kontribusi positif untuk pembangunan infrastruktur komunikasi di Jerman.  "Huawei telah lama beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan, dan teknologinya sesuai dengan standar keselamatan," demikian menurut pernyataan yang disiarkan Selasa (7/3) malam.  Sebelumnya, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Jerman yang tidak disebutkan namanya mengatakan pemerintah melakukan tinjauan umum terhadap pemasok teknologi telekomunikasi, tetapi menambahkan bahwa tidak diarahkan pada produsen tertentu.  "Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara dan pasukan anti-Tiongkok terus berusaha mencoreng Huawei dengan tuduhan yang dibuat-buat, tetapi tidak pernah ada bukti bahwa peralatan dan komponen Huawei menimbulkan risiko keamanan," kata Kedubes Tiongkok.  "Jika laporan itu benar," maka Beijing "sangat bingung dan sangat tidak puas dengan keputusan yang tergesa-gesa yang dibuat oleh departemen Pemerintah Jerman terkait tanpa dasar faktual," tambahnya.  "Tiongkok dengan tegas menentang Jerman yang menggeneralisasi konsep keamanan nasional dan menyalahkan kekuasaan negara untuk ikut campur di pasar dalam kerja samanya pada Tiongkok," imbuh Kedubes Tiongkok.  "Ini tidak hanya melanggar undang-undang ekonomi dan prinsip persaingan yang adil, tetapi juga merugikan orang lain dan tidak menguntungkan dirinya sendiri," kata kedutaan dalam pernyataan, menambahkan bahwa Beijing secara tegas menentang praktik politisasi investasi dan manajemen perusahaan dan pan-securitizing.  Menurut pernyataan tersebut, diharapkan pihak Jerman akan menciptakan lingkungan bisnis yang adil, terbuka, dan tidak diskriminatif terhadap perusahaan Tiongkok. Selain iyu, berbuat lebih banyak untuk mempromosikan keuntungan bersama daripada sebaliknya.

Jerman Berencana Larang Huawei dan ZTE, Tiongkok Geram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Bendera-Tiongkok-AS-BBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tiongkok marah. Amerika Serikat (AS) dituding bereaksi berlebihan. Melanggar aturan internasional. Tudingan itu muncul setelah militer AS menembak jatuh sebuah balon udara milik Tiongkok, Sabtu (4/2). Balon tersebut ditembak saat berada di Samudra Atlantik.  Alasan Washington menembak lantaran meyakini balon itu dipakai untuk memata-matai. Namun, Beijing bersikeras bahwa balon tersebut untuk kepentingan meteorologi. Bukan mata-mata atau pengintai.  ’’Tiongkok menyatakan ketidakpuasan dan protes keras terhadap penggunaan kekuatan oleh AS untuk menyerang pesawat sipil tak berawak.’’ Demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tiongkok seperti dikutip Agence France-Presse.  CNN mengungkapkan, Kepala Badan Meteorologi Tiongkok Zhuang Guotai dipecat pasca penembakan balon tersebut. Namun, beberapa pakar menilai, kebijakan pemecatan itu hanya menguatkan klaim Tiongkok bahwa balon itu untuk keperluan meteorologi.  ’’Tiongkok akan dengan tegas melindungi hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan terkait dan berhak untuk melakukan tanggapan lebih lanjut yang diperlukan,’’ tambah pernyataan Kemenlu Tiongkok.  Balon tersebut ditembak jatuh dengan menggunakan misil. Diluncurkan pesawat F-22 Raptor yang lepas landas dari pangkalan Angkatan Udara Langley di Virginia. Balon jatuh di perairan dangkal dengan kedalaman 14 meter.  Sebelum menembak balon itu, Administrasi Penerbangan Federal sempat menutup wilayah udara di lepas Pantai Carolina dan tiga bandara di wilayah tenggara. Penutupan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan nasional. Bandara baru dibuka lagi pada Sabtu sore, setelah penembakan.  Penyelam Angkatan Laut AS dan kapal selam tidak berawak diterjunkan untuk mengangkat sisa-sisa balon dan muatannya ke permukaan. Benda itu akan dibawa ke laboratorium FBI di Quantico, Virginia. Selanjutnya, dianalisis pakar FBI dan badan intelijen.  Sebelumnya, pada Jumat (3/2), Pentagon sempat menyatakan bahwa balon udara tersebut tidak menimbulkan ancaman militer maupun politik. Namun, ternyata mereka berubah pikiran sehari setelahnya. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menegaskan, operasi itu dilakukan sebagai tindakan yang disengaja dan sah.  Penembakan tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok. Kehadiran balon di wilayahnya tidak bisa diterima. Sebab, balon tersebut diduga kuat untuk mengawasi atau mengintai tempat-tempat strategis di Benua Amerika.  Ternyata, Presiden AS Joe Biden juga memerintahkan penembakan balon Tiongkok tersebut. ’’Mereka berhasil menjatuhkannya dan saya ingin memuji pilot kami yang melakukannya,’’ ujar Biden.  Balon tersebut memicu kontroversi sejak Kamis (2/2). Bahkan, karena itu Menteri Luar Negeri Antony Blinken membatalkan kunjungannya ke Beijing pada Jumat (3/2). Padahal, kunjungan itu kali pertama yang bertujuan mengurai ketegangan hubungan AS-Tiongkok. Awalnya Beijing tutup mulut sebelum akhirnya mengakui bahwa balon itu memang miliknya.  Balon bermasalah serius tersebut masuk ke wilayah udara Kepulauan Aleutian, AS, di Alaska pada 28 Januari 2023. Balon terbang menuju wilayah Kanada, sebelum akhirnya kembali ke AS.

Balon Udara Miliknya Ditembak Jatuh AS, Tiongkok Geram dan Marah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/reuters_taiwan_usgovernor.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok kembali dibuat geram oleh pejabat Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Tiongkok (MFA) memprotes kunjungan Gubernur Indiana, AS, Eric J Holcomb, ke Taiwan. Selain itu, anggota parlemen Jepang Keiji Furuya juga melakukan kunjungan ke Taiwan.  "Taiwan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah teritorial Tiongkok," demikian pernyataan MFA di Beijing, Selasa (23/8).  Holcomb dan delegasi dari kesekretariatan perdagangan Indiana tiba di Ibu Kota Taipei, Taiwan, pada Minggu (21/8). Dia dan delegasi bertemu Presiden Taiwan Tsai Ing Wen pada Senin (22/8) untuk membicarakan kerja sama ekonomi, perdagangan, teknologi, dan budaya.  MFA menegaskan bahwa permasalahan Taiwan sangat sensitif dalam kaitannya dengan hubungan Tiongkok-AS sehingga Tiongkok menentang pertukaran AS dengan Taiwan dalam bentuk apa pun.  "Kami telah mengambil sikap serius kepada pihak AS atas kunjungan Gubernur Indiana Holcomb ke Taiwan," kata MFA.  Sementara itu, anggota parlemen Jepang dari Partai Demokrat Liberal (LDP) Keiji Furuya melakukan kunjungan ke Taiwan pada Senin (22/8) hingga Rabu (24/8) dan diagendakan bertemu Tsai Ing Wen.  "Kami mendesak pihak Jepang untuk berpikir secara mendalam peristiwa bersejarah, mematuhi prinsip-prinsip empat dokumen politik Tiongkok-Jepang, dan komitmen yang telah disepakati," kata MFA.  MFA berseru agar Jepang tidak mengarungi air berlumpur hanya demi kepentingan sepihak di Selat Taiwan.

Gubernur Indiana AS Kunjungi Taiwan, Tiongkok Kembali Dibuat Geram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Parleme-AS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi, giliran anggota parlemen AS tiba di Taiwan. Hal tersebut menambah ketegangan di Tiongkok. Delegasi anggota parlemen AS tiba di Taiwan pada Minggu (14/8) untuk perjalanan dua hari. Mereka akan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen.  Tiongkok yang mengklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri, telah melakukan latihan militer di sekitar pulau itu setelah kunjungan Pelosi awal Agustus lalu. Tiongkok telah lama mengklaim kedaulatan atas pulau itu. Sementara, Pemerintah Taiwan menolak klaim Tiongkok.  Kedutaan Besar AS secara de facto di Taipei mengatakan bahwa delegasi tersebut dipimpin oleh Senator Ed Markey, yang didampingi oleh 4 anggota parlemen. Kantor Kepresidenan Taiwan mengatakan rombongan bertemu Tsai Senin (15/8) pagi.  "Pada saat Tiongkok meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan dan kawasan dengan latihan militer, Markey memimpin delegasi untuk mengunjungi Taiwan. Ini sekali lagi menunjukkan dukungan kuat Kongres Amerika Serikat untuk Taiwan," kata Kedubes AS dalam sebuah pernyataan.  Markey memimpin Subkomite Hubungan Luar Negeri Senat Asia Timur, Pasifik, dan Keamanan Siber Internasional. Wakil pemimpin kunjungan tersebut adalah John Garamendi dari Kelompok Kerja Kontrol Senjata dan Senjata Nuklir Kongres dan Don Beyer.  Reaksi Tiongkok  Kedutaan Besar Tiongkok di Washington mengatakan bahwa anggota Kongres AS harus bertindak sesuai dengan kebijakan satu iongkok. Menurut Tiongkok kunjungan kongres terbaru sekali lagi membuktikan bahwa AS tidak ingin melihat stabilitas di Selat Taiwan.  "AS justru berusaha untuk menimbulkan konfrontasi antara kedua belah pihak dan ikut campur dalam urusan dalam negeri Tiongkok," jelasnya.  Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan anggota Kongres telah pergi ke Taiwan selama beberapa dekade dan akan terus melakukannya. Markey mengatakan anggota parlemen di Taiwan akan menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat untuk Taiwan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Hubungan Taiwan, Komunike Bersama AS-Tiongkok, dan Enam Jaminan, dan akan mendorong stabilitas dan perdamaian di Selat Taiwan.

Setelah Pelosi, Anggota Parlemen AS Kunjungi Taiwan, Tiongkok Geram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/WhatsApp-Image-2020-01-27-at-01.58.27_1-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia mendorong semua pihak untuk melakukan langkah nyata guna mengurangi ketegangan yang dapat memperburuk situasi. Ini sebagai respons atas kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Nancy Pelosi ke Taiwan. “Dunia memerlukan kearifan dan tanggung jawab para pemimpin dunia agar perdamaian dan stabilitas dapat terjaga,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/8). Faizasyah mengatakan Indonesia juga menyatakan keprihatinan atas semakin tajamnya rivalitas di antara kekuatan besar AS dan Tiongkok. “Jika tidak dikelola dengan baik, rivalitas tersebut dapat menciptakan potensi konflik terbuka dan mengganggu stabilitas dan perdamaian yang ada, termasuk di Selat Taiwan,” ujar Faizasyah. Di akhir pernyataannya, Faizasyah menegaskan bahwa Indonesia tetap menganut Kebijakan Satu Tiongkok (One China Policy), yang berarti Indonesia memandang Taiwan bagian dari Tiongkok. Kunjungan Pelosi disebut Tiongkok ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu karena Beijing menganggap kunjungan pejabat pemerintah asing sebagai pengakuan atas kedaulatan pulau itu. Kementerian Pertahanan Tiongkok pun menyiagakan pasukan militer dan akan melancarkan operasi militer terarah sebagai reaksi atas kunjungan Pelosi. Pihak militer Tiongkok mengumumkan latihan perang gabungan udara dan laut di dekat Taiwan mulai Selasa malam (2/8). Mereka juga menguji coba peluncuran rudal konvensional di perairan lepas pantai timur Taiwan. Sementara itu, Pelosi menjelaskan bahwa kunjungan delegasi Kongres AS ke Taiwan menegaskan komitmen teguh Amerika untuk mendukung demokrasi Taiwan. Dia memuji komitmen Taiwan atas pemerintahan yang demokratis, kemudian mengkritik bahwa Tiongkok telah meningkatkan ketegangan dengan Taiwan secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. "Kita tak bisa diam saja sementara CCP terus mengancam Taiwan dan demokrasi itu sendiri," kata Pelosi, merujuk pada Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa. Dia juga menyebut tindakan brutal Tiongkok terhadap pemberontak politik di Hongkong dan perlakuan terhadap Muslim Uighur dan kelompok minoritas lainnya. Setelah Pelosi tiba di Taiwan, juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan AS tidak akan terintimidasi oleh ancaman dan retorika Tiongkok. Dia menegaskan tidak ada alasan kunjungan itu bakal menyulut krisis atau konflik. "Kami akan terus mendukung Taiwan, membela Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dan berusaha menjalin komunikasi dengan Beijing," kata Kirby dalam jumpa pers.

Ketua DPR AS Kunjungi Taiwan, Tiongkok Geram, Ini Sikap Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Xiao-Qian-Dok.-Kedubes-Tiongkok.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat semakin memanas. Bermula dari pandemi Covid-19, masalah perang dagang hingga soal teknologi. Baru-baru ini Amerika Serikat makin memicu kemarahan Tiongkok. AS mengintimidasi Tiongkok dengan memasuki wilayah Laut Cina Selatan dengan menggunakan kapal perang. Tiongkok menyebut itu sebagai tindakan tak bertanggung jawab.  Tiongkok yang marah dengan tegas diungkapkan dalam pernyataan resmi Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia kepada JawaPos.com, Kamis (16/7). Tiongkok menyebut tindakan AS mengabaikan fakta sejarah di Laut Cina Selatan dan melanggar komitmen publik. Pemerintah AS diminta untuk tidak mengambil posisi pada masalah kedaulatan Laut Cina Selatan.  "Ini melanggar dan mendistorsi hukum internasional, sengaja memicu sengketa wilayah dan maritim, dan merusak perdamaian dan stabilitas regional. Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab," tegas pernyataan tersebut.  Tiongkok membantah AS yang mengklaim bahwa Tiongkok secara resmi mengumumkan garis putus-putus di Laut Cina Selatan pada 2009. Tiongkok mengklaim Kedaulatan, hak, dan kepentingan Tiongkok di Laut Cina Selatan telah dibangun selama sejarah panjang.  "(Klaim AS) Itu tidak benar. Tiongkok telah secara efektif menjalankan yurisdiksi atas pulau-pulau, terumbu, dan perairan yang relevan di Laut Cina Selatan selama ribuan tahun. Kembali pada tahun 1948, pemerintah Cina secara resmi menerbitkan garis putus-putus tanpa negara lain yang mengajukan perselisihan dalam waktu yang sangat lama. Kedaulatan teritorial Tiongkok dan hak serta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan didasarkan pada sejarah dan hukum dan konsisten dengan hukum dan praktik internasional yang relevan," tambah pernyataan itu.  Pihak Kedubes Tiongkok menegaskan pihaknya tidak pernah berupaya membangun 'kerajaan maritim' di Laut Cina Selatan. Menurut Kedubes Tiongkok, kekuatan politik dan perilaku intimidasi menunjukkan bahwa AS adalah perusak nyata dan pembuat masalah yang mengganggu perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Komunitas internasional dapat melihat ini dengan sangat jelas.  "Kami selalu memperlakukan tetangga Laut Cina Selatan kami secara setara dan melakukan pengekangan maksimum saat menjaga kedaulatan, hak, dan kepentingan kami di Laut Cina Selatan. AS, sebaliknya, menolak untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), tidak dapat menghentikan dirinya untuk menarik diri dari satu perjanjian dan organisasi internasional satu sama lain, dan hanya memilih untuk mematuhi hukum internasional ketika kesempatan itu berlaku kepentingannya sendiri. Ini sering mengirim armada besar kapal militer canggih dan pesawat ke Laut Cina Selatan untuk mendorong militerisasi," imbuh pihak Kedubes Tiongkok.  Sehubungan dengan arbitrase Laut Cina Selatan dan apa yang disebut Penghargaan, posisi Tiongkok konsisten, jelas dan tegas. Pengadilan Arbitrase melanggar prinsip persetujuan negara dan menjalankan ultra yurisdiksinya. Ada kesalahan nyata dalam pencarian fakta dan penerapan hukum dalam Penghargaan. Dan banyak negara mempertanyakan hal ini.  "AS sedang meningkatkan arbitrase untuk melayani tujuan politiknya sendiri, yang merupakan penyalahgunaan hukum maritim internasional. Tiongkok tidak akan pernah menerimanya," tambahnya.  Berdasarkan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DOC) yang ditandatangani oleh Tiongkok dan negara-negara Anggota ASEAN pada tahun 2002, Tiongkok berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa wilayah dan yurisdiksi melalui konsultasi dan negosiasi ramah dengan negara-negara berdaulat yang terkait langsung dan untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan dengan negara-negara ASEAN. Saat ini, dengan upaya bersama Tiongkok dan negara-negara ASEAN, situasi di Laut Cina Selatan pada dasarnya stabil.  "Tiongkok dan negara-negara ASEAN tidak hanya menghormati DOC, tetapi juga mempercepat dan memajukan konsultasi tentang Kode Perilaku (COC) yang lebih mengikat untuk bersama-sama menjaga perdamaian, stabilitas dan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Telah ada kemajuan positif dalam konsultasi yang relevan. Hubungan antara Tiongkok dan anggota ASEAN telah semakin diperkuat dan ditingkatkan dalam kerja sama kami melawan Covid-19," kata Kedubes Tiongkok.  Tiongkok menyesalkan tindakan AS sebagai negara di luar kawasan sudah menciptakan kekacauan di Laut Cina Selatan. AS dinilai berusaha keras untuk menyulut masalah dan menabur perselisihan antara Tiongkok dan negara-negara regional lainnya, menggagalkan dan melemahkan upaya Tiongkok dan negara-negara ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas.  "Kami sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang langkah yang salah oleh AS dan mendesaknya untuk berhenti membuat masalah di Laut Cina Selatan dan berhenti melangkah lebih jauh ke jalan yang salah. Tiongkok akan selalu dengan tegas mempertahankan kedaulatan kami, menegakkan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan," jelasnya.  Sementara itu AS membantah sudah membuat kekacauan di Laut Cina Selatan. AS mengklaim sedang melakukan latihan angkatan laut di Laut Cina Selatan. Aksi itu melibatkan dua kelompok kapal induk, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan. Namun AS membantah melakukan intimidasi  "Itu latihan pertahanan udara taktis untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka", menurut akun Twitter resmi Angkatan Laut AS seperti dalam laman South China Morning Post.

Tiongkok Geram Gara-Gara Amerika Serikat Intimidasi Laut Cina Selatan

tiongkok geram

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tiongkok geram