<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/pasutri-tki-ilegal.png" alt="DITAHAN: Dua anggota sindikat PMI Ilegal, yakni Haryono dan Lale Jati, saat dihadirkan dalam rilis kasus di Mapolda Jatim, Selasa (7/3). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DITAHAN: Dua anggota sindikat PMI Ilegal, yakni Haryono dan Lale Jati, saat dihadirkan dalam rilis kasus di Mapolda Jatim, Selasa (7/3). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penemuan kamp penampungan 17 perempuan asal Nusa Tenggara Barat (NTB) di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Lumajang, menjadi tabir pembuka terbongkarnya sindikat penyalur para calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di kabupaten tersebut oleh jajaran Polda Jatim.  Diketahui, sindikat itu melibatkan tiga orang. Dua di antaranya adalah pasangan suami istri, yakni Haryono, 39, dan Lale Jati Saufilihati, 47. Mereka adalah pemilik rumah penampungan itu. Nama terakhir adalah Sri Rachmawati, 50.  Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto menyatakan, sindikat itu beroperasi sejak Mei 2022. Mereka sudah menyalurkan 25 orang.  ’’Kasus ini terkait dugaan pelanggaran dengan sengaja menempatkan tenaga kerja ke luar negeri tanpa dokumen persyaratan yang lengkap,’’ ujarnya dalam rilis di mapolda, Selasa.  Otak sindikat itu adalah Sri Rachmawati. Dialah yang mengatur pengiriman para PMI ke Arab Saudi. Sementara itu, Haryono dan Lale bertugas mencari calon TKI dan menyediakan tempat penampungan.  Sementara itu, Kapolres Lumajang AKBP Boy Jeckson Situmorang menambahkan, saat memeriksa kamp milik Haryono dan Lale, polisi mendapati 17 perempuan dari NTB. ’’Ada satu yang hamil tiga bulan,’’ katanya.  Belasan perempuan itu sudah sepuluh hari di tempat penampungan. Oleh Haryono dan Lale, mereka dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Mereka makin tertarik karena tidak ditarik biaya transportasi dan akomodasi. ’’Ganti biaya itu akan diambilkan dari gaji yang akan didapat para korban,’’ katanya.  Sementara itu, aksi pasutri tersebut atas permintaan Sri. Keduanya diberi upah Rp 2 juta sampai Rp 5 juta untuk setiap PMI yang diberangkatkan. ’’Tersangka (Sri, Red) mengaku punya mitra kerja di Arab Saudi,’’ terangnya.  Semua PMI yang diberangkatkan tidak memenuhi syarat resmi. Sebab, mereka hanya mengirim KTP. Sri diduga memalsukan dokumen lain. ’’Kasusnya akan terus dikembangkan,’’ ujarnya.  Sementara itu, Haryono memilih irit bicara saat digiring petugas ke dalam tahanan.

Pasutri Terlibat Sindikat Penyalur TKI Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/temukan-jenazah.jpg" alt="TERUS BERTAMBAH: Jenazah-jenazah korban perahu terbalik di perairan Johor Bahru, Malaysia, yang ditemukan kemarin. (KJRI JOHOR BAHRU)" width="100%">
<figcaption>TERUS BERTAMBAH: Jenazah-jenazah korban perahu terbalik di perairan Johor Bahru, Malaysia, yang ditemukan kemarin. (KJRI JOHOR BAHRU)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB). Berbagai upaya dilakukan untuk menekannya, termasuk menjalin MoU (memorandum of understanding) dengan kabupaten/kota terkait perlindungan PMI.  Hanya, seperti dilansir Lombok Post, sampai saat ini kesepakatan itu baru sebatas di atas kertas. Belum mampu membendung keberangkatan warga NTB untuk bekerja ke luar negeri secara ilegal.  Cerita pilu mereka yang meninggal saat hendak memasuki Malaysia bahkan terjadi hanya dalam rentang waktu dua pekan Desember tahun ini. Pada Sabtu (4/12) dua pekan lalu, tiga jenazah PMI asal NTB ditemukan terdampar di perairan timur Semenanjung sekitar Mersing dan Tanjung Bedil, Johor. Seluruhnya berasal dari Lombok Tengah.  Mereka menumpang kapal laut dari sekitar perairan Kepulauan Riau. Kemudian, 500 meter sebelum garis pantai, seluruh penumpang dipaksa terjun dan berenang menuju pantai. Ketiga korban tersebut meninggal diduga kelelahan dan tidak mampu berenang.  Kemudian, Rabu (15/12), kapal yang membawa sekitar 50 WNI yang oleh pihak Malaysia disebut berasal dari Lombok karam di perairan Johor. Korban meninggal berjatuhan dan sebagian lainnya belum ditemukan.  Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, hampir 90 persen PMI yang menjadi korban kekerasan atau bahkan hingga meninggal dunia berangkat secara tidak prosedural. ”Makanya, tidak boleh lagi ke depan begini. Berangkat unprocedural,” kata Rohmi.  MoU provinsi dengan kabupaten/kota diharapkan bisa menggerakkan aparatur desa maupun dusun untuk lebih proaktif. Memberikan pelindungan kepada warga desa yang ingin menjadi PMI. ”Bahkan, Kadus atau Kades akan dapat sanksi, kalau ada palsukan data,” tegasnya.  Sejauh ini, Malaysia masih menutup pintu untuk pekerja. Namun, masih banyak PMI, terutama dari NTB, yang mencoba masuk.

NTB dan Dua Kisah Pilu dalam Rentang Dua Minggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/temukan-jenazah.jpg" alt="TERUS BERTAMBAH: Jenazah-jenazah korban perahu terbalik di perairan Johor Bahru, Malaysia, yang ditemukan kemarin. (KJRI JOHOR BAHRU)" width="100%">
<figcaption>TERUS BERTAMBAH: Jenazah-jenazah korban perahu terbalik di perairan Johor Bahru, Malaysia, yang ditemukan kemarin. (KJRI JOHOR BAHRU)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencarian hari kedua tim penyelamatan Malaysia membuahkan hasil. Kemarin (16/12) pagi mereka menemukan 8 jenazah lagi. Terdiri atas 6 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka terdampar di Pantai Tanjung Balau. Jaraknya 2 kilometer dari lokasi ditemukannya perahu. Dengan demikian, total jumlah korban meninggal yang telah ditemukan 19 orang.  ”Kami masih mencari 17 orang yang belum ditemukan. Operasi pencarian akan dilanjutkan lewat darat, laut, dan udara,” ujar Wakil Direktur Operasi Maritim Johor Kapten Simon Templer Lo Ak Tusa seperti dikutip CNA.  Jenazah yang baru ditemukan itu dibawa ke Pos Pasukan Bersenjata Tanjung Sepang Malaysia yang terletak di Kota Tinggi. Tim penyelamat tampak menggunakan APF lengkap untuk evakuasi. Perahu yang terbalik pada Rabu (15/12) pagi itu diyakini membawa 50 imigran ilegal dari Indonesia. Bernama melaporkan bahwa mereka berangkat dari Lombok. Sebanyak 11 orang ditemukan tewas di hari pertama pencarian dan 14 lainnya selamat.  Simon menjelaskan, status 50 penumpang perahu tersebut saat ini masih diklasifikasikan sebagai imigran ilegal. Ada beberapa faktor yang mendasari status tersebut. Yaitu, orang asing yang masuk Malaysia seharusnya lewat titik resmi yang ditentukan pemerintah Malaysia. Perahu yang terbalik itu juga tidak terdaftar. Alasan terakhir adalah mereka tidak memiliki dokumen resmi sama sekali. ”Jadi, kami menganggap mereka imigran ilegal, kecuali penyelidikan lebih lanjut membuktikan sebaliknya,” tegasnya.  Selain menemukan jenazah, otoritas Malaysia telah mengidentifikasi koordinator serta dalang di balik sindikat yang mengatur perjalanan nahas tersebut. Tindakan lebih lanjut akan dilakukan pihak terkait. Tidak diungkap apakah dalangnya adalah orang Indonesia ataukah dari Malaysia. ”Otoritas kami bekerja sama dengan pemerintah Indonesia karena insiden ini telah menewaskan banyak orang,” jelas Simon.  Petugas Operasi Maritim Johor Nik Rozi Nik Abdullah mengungkapkan bahwa 50 imigran tersebut melakukan perjalanan dengan satu perahu yang akhirnya terbalik itu. Ia memiliki 4 mesin yang masing-masing memiliki kekuatan 200 tenaga kuda. Ada dugaan perahu tersebut terbalik karena arus deras dan gelombang tinggi.  Perahu itu bisa masuk ke wilayah Malaysia karena tidak terdeteksi radar. Otoritas setempat menegaskan bahwa radar memiliki keterbatasan. Jika laut berombak di cuaca buruk, transmisi radar dan kemampuan penjaga pantai untuk mendeteksi perahu ilegal akan terganggu.  Pada bagian lain, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur memiliki data berbeda. Hingga kemarin, mereka menyebut bahwa jumlah jenazah yang ditemukan 16 orang. Duta Besar (Dubes) RI untuk Malaysia Hermono mengatakan, lima jenazah terakhir ditemukan kemarin (16/12). Dengan demikian, korban tewas versi KBRI hanya 16 orang. Terdiri atas 10 laki-laki dan 6 perempuan.

Petugas Malaysia Temukan Lagi 8 Jenazah Imigran Ilegal dari RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/perahu-dari_lombok.jpg" alt="INSIDEN MAUT: Foto rilisan Tentara Diraja Malaysia kemarin (15/12) memperlihatkan kapal yang dibawa ke pantai setelah terbalik di dekat Tanjung Balau, Johor. (AFP)" width="100%">
<figcaption>INSIDEN MAUT: Foto rilisan Tentara Diraja Malaysia kemarin (15/12) memperlihatkan kapal yang dibawa ke pantai setelah terbalik di dekat Tanjung Balau, Johor. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 11 warga negara Indonesia (WNI) ditemukan tewas di Tanjung Balau, Johor, Malaysia, kemarin (15/12). Mereka berusaha masuk ke negeri jiran tersebut secara ilegal dengan menggunakan perahu. Nahas, cuaca buruk membuat perahu tersebut terbalik.  Wakil Direktur Operasional Maritim Johor Kapten Simon Templer Lo Ak Tusa mengungkapkan bahwa perahu nahas itu diyakini melakukan perjalanan dari Lombok, Indonesia, dan terbalik setelah diterpa gelombang besar. "Semua imigran di dalamnya adalah orang Indonesia," terangnya.  Konsulat Indonesia di Johor menyatakan bahwa perwakilan mereka sudah ada di lokasi untuk membantu mengidentifikasi para korban dan membantu mengurus jenazah. Dilansir Agence France-Presse, ada 50 orang di dalam perahu tersebut.  Insiden memilukan itu terjadi sekitar pukul 04.30 waktu setempat. Korban meninggal ditemukan terdampar di pantai. Masing-masing terdiri dari 7 laki-laki dan 4 perempuan. Sebanyak 14 orang lainnya ditemukan dalam kondisi hidup dan ditahan penjaga pantai. Mereka dibawa ke Tanjung Sepang.  Sedangkan 25 orang lainnya hilang. Mereka diyakini tengah bersembunyi atau tenggelam. Otoritas Malaysia mengerahkan perahu dan drone untuk mencari mereka. Proses pencarian dan penyelamatan diperkirakan berlangsung selama 10 hari ke depan bergantung dengan situasi di lapangan. Polisi juga akan menyelidiki sindikat yang menjadi dalang di balik penyelundupan para imigran ilegal tersebut.  ’’Kami sangat menyayangkan tragedi mematikan ini. Kami mendesak agar para imigran tidak masuk Malaysia secara ilegal,’’ Kepala Penjaga Pantai Laksamana Mohamad Zubil Mat Som.  Perahu yang dipakai para imigran tersebut ditemukan terbalik dan diterpa ombak sekitar 20 meter dari bibir pantai. Warga Indonesia kerap mencari kerja dengan masuk ke Malaysia secara ilegal. Mayoritas menggunakan perahu di malam hari dan tiba pagi buta untuk menghindari patroli.  Perahu biasanya berhenti sebelum mencapai pantai dan orang di dalamnya disuruh untuk berenang. Insiden semacam ini kerap terjadi. Malaysia merupakan tempat terbesar imigran tanpa dokumen dari Indonesia.  Berdasarkan paparan Anis Hidayah dari Migrant CARE, setiap tahun ada 100 ribu- 200 ribu orang Indonesia yang masuk Malaysia secara ilegal. Mayoritas direkrut oleh kelompok perdagangan manusia.  Sebagian besar para imigran ilegal itu bekerja di pasar, perkebunan serta area konstruksi. Banyak di antaranya yang berhasil menghindari razia selama bertahun-tahun. Kedutaan Besar di Malaysia menjadi salah satu yang tersibuk di dunia di antara kedutaan lainnya yang dimiliki Indonesia. Salah satunya karena tingginya angka imigran ilegal tersebut.  Berbagai program pemulangan kembali yang digagas pemerintah Malaysia maupun Indonesia tidak mampu membuat mayoritas imigran ilegal tersebut pulang. Sebagian memang pulang, tapi kembali lagi dengan membawa keluarganya. Pendapatan di Malaysia yang jauh lebih tinggi jadi alasan para imigran ilegal tersebut untuk mengadu nyawa di tengah lautan demi mengubah nasib.

Perahu Angkut WNI dari Lombok, Terbalik di Johor, 11 Tewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG-20200427-WA0025_copy_1024x683-1.jpg" alt="Personel Lanal Tanjung Balai Asahan, Lantamal I, mengamankan 44 tenaga kerja Indonesia ilegal dari Malaysia. Antara" width="100%">
<figcaption>Personel Lanal Tanjung Balai Asahan, Lantamal I, mengamankan 44 tenaga kerja Indonesia ilegal dari Malaysia. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Lanal Tanjung Balai Asahan, Lantamal I, kembali mengamankan 44 tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Malaysia. Mereka masuk ke Pantai Bersaudara, Desa Simandulang, Kabupaten Labuhan Batu Utara, pada Senin (27/4).  Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan (TBA) Letkol Laut (P) Dafris Datuk Syahrudin mengatakan, saat itu, Kapal Patroli Keamanan Laut (Patkamla) SLG I-1-57 Lanal TBA melakukan patroli di Tanjung Siapi-Api, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Tim F1QR Lanal TBA memperoleh informasi bahwa satu unit kapal kayu yang mengangkut puluhan manusia sedang bergerak ke arah Sungai Leidong.  ”Selanjutnya, Tim F1QR bergerak melakukan pencarian dan menanyakan kepada sejumlah nelayan, apakah mereka melihat kapal kayu yang tengah mengangkut penumpang,” ujar Dafris Datuk Syahrudin seperti dilansir dari Antara pada Senin (27/4).  Dia menyebutkan, nelayan tersebut mengaku melihat sebuah kapal menurunkan orang di Pantai Bersaudara, Desa Simandulang, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumut. Saat itu, tim langsung meluncur ke lokasi dan mendapatkan 44 orang TKI ilegal dari Malaysia. Sedangkan, kapal yang mengangkut TKI bermasalah itu, tidak ditemui Tim F1QR Lanal TBA. Diduga kapal tersebut sudah masuk ke Sungai Leidong.  Setelah dilakukan pemeriksaan dan dipastikan bahwa ke-44 orang tersebut adalah TKI ilegal yang berusaha masuk, dengan dibantu nelayan di sekitar perairan tersebut, tim melakukan evakuasi puluhan TKI ilegal tersebut melalui laut menuju Posmat Bagan Asahan. ”Hal ini dilakukan, karena posisi pantai tersebut jauh dari permukiman penduduk dan akses kendaraan dari darat sulit dilalui,” terang Dafris Datuk Syahrudin.  Setibanya di Posmat Bagan Asahan, sebanyak 44 TKI ilegal yang terdiri dari 38 orang laki-laki, 4 orang perempuan, dan 2 anak laki-laki itu diberlakukan prosedur tetap pemeriksaan Covid-19 Lanal TBA. Yakni pemeriksaan kesehatan, pengecekan suhu tubuh, dan penyemprotan disinfektan barang bawaan mereka.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4iQdkZgB-i4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qhR5BNOKrmE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=AAzfQ4DYCzs

Amankan 44 TKI Ilegal dari Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/pulang-jalur-tikus.jpg" alt="INGIN PULANG: TKI ditangkap di perairan Nongsa, Teluk Mata, Batam, Kepri, menjalani prosedur pencegahan Covid-19 kemarin. (BAKAMLA)" width="100%">
<figcaption>INGIN PULANG: TKI ditangkap di perairan Nongsa, Teluk Mata, Batam, Kepri, menjalani prosedur pencegahan Covid-19 kemarin. (BAKAMLA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan mobilitas untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di Malaysia tidak bisa membendung pekerja migran asal Indonesia. Masih saja ada yang berusaha pulang melewati jalur tikus alias jalur terlarang. Kemarin dini hari (15/4) Badan Keamanan Laut (Bakamla) menangkap 47 TKI di perairan Nongsa, Teluk Mata Ikan, Batam, Kepulauan Riau.  Berdasar data yang diperoleh Jawa Pos dari Bakamla, seluruh TKI ilegal itu menyeberang dari Malaysia dan berusaha masuk Indonesia secara ilegal sekitar pukul 02.00 WIB. ”Dini hari Bakamla mengamankan 47 TKI yang mencoba masuk lewat jalur ilegal,” ungkap Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia.  Upaya tersebut gagal lantaran ada patroli Bakamla yang bertugas di Batam. ”Yang sedang melaksanakan operasi Garda Lintas Bakamla,” beber perwira tinggi bintang tiga TNI-AL itu.  Setelah ditangkap, para TKI tersebut diperiksa petugas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian besar berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sisanya, ada yang dari Aceh dan Cilacap, Jawa Tengah.  Selain memeriksa identitas, petugas melaksanakan prosedur pencegahan persebaran Covid-19. Suhu tubuh setiap TKI dicek. ”Rata-rata suhu tubuh 35 derajat Celsius,” kata Aan. Selanjutnya, Bakamla meminta petugas kesehatan dan karantina daerah Kepulauan Riau memeriksa kesehatan semua TKI secara terperinci.  Aan menjelaskan, hingga kemarin puluhan TKI itu masih berada di Pangkalan Armada Zona Maritim Barat Bakamla. ”Total 15 orang tenaga kesehatan dari kantor pelabuhan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Batam memeriksa kondisi kesehatan para TKI,” ungkap Kasubbaghumas Bakamla Letkol Bakamla Mardiono. Selain mengulang pemeriksaan suhu tubuh, dilakukan rapid test.  Hasil pemeriksaan kesehatan sementara yang diperoleh Bakamla, lanjut Mardiono, di antara 47 TKI, ada satu orang yang suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celsius. Hanya, hasil rapid test TKI tersebut menyatakan negatif atau nonreaktif terhadap virus. Para TKI itu selanjutnya akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing.  ”Bila nanti mereka ada yang terindikasi sebagai ODP (orang dalam pemantauan), akan dilaksanakan karantina selama 14 hari sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing.”  Pihaknya berharap tidak ada lagi TKI yang berusaha masuk Indonesia lewat jalur ilegal. Sebab, itu justru berbahaya dan mengancam keselamatan TKI.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=X0gJBh4iQi0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_t-gmu3-DH8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RmfQoYTTiUM

Pulang Lewat Jalur Tikus, TKI Tetap Jalani Pemeriksaan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG-20200407-WA0071_1-1.jpg" alt="Para calon TKI yang nyaris berangkat ke Malaysia secara ilegal. Polda Riau/Antara" width="100%">
<figcaption>Para calon TKI yang nyaris berangkat ke Malaysia secara ilegal. Polda Riau/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menggagalkan perdagangan orang berupa penyelundupan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia melalui Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Ada 15 warga Indonesia diamankan dari pengungkapan itu. Selain warga Indonesia, polisi juga mengamankan dua warga India yang berniat masuk ke Malaysia via jalur laut secara ilegal menggunakan kapal cepat.  Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombespol Sunarto seperti dilansir dari Antara pada Rabu (8/4) menyebut, jaringan itu menjadikan Pulau Rupat, Bengkalis, sebagai tempat penyeberangan manusia ke Malaysia. Sebab, jaraknya lebih dekat dapat ditempuh dalam waktu 30 menit.  Dia mengatakan, pengungkapan yang berlangsung pada akhir pekan kemarin itu, dilaksanakan polisi, saat 17 orang korban perdagangan manusia telah berada di dalam kapal kecil fiber dan bersiap-siap hendak berangkat ke Malaysia di Desa Sungai Cingam, Rupat, Bengkalis pada akhir Maret. ”Pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini merupakan jaringan internasional melibatkan warga dari tiga negara, yaitu India, Malaysia, dan Indonesia,” ujar Sunarto.  Dia mengatakan, dalam aksinya para pelaku membujuk calon korban dengan meyakinkan bisa memberangkatkan ke Malaysia secara resmi (legal) dan dipekerjakan dengan gaji besar. Namun kenyataannya, mereka diberangkatkan lewat jalur ilegal melalui perairan Selat Morong, Pulau Rupat, Bengkalis. Perairan itu sangat membahayakan jiwa calon tenaga kerja karena terkenal akan gelombang yang tidak bersahabat.  Dalam melakukan aksinya, kata Sunarto, jaringan itu mematok dua calon pekerja asal India Rp 8 juga hingga Rp 10 juta per orang dan TKI Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta per orang.  ”Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan dilakukan Polda Riau setelah tenggelamnya kapal speedboat membawa TKI ilegal dari Indonesia ke Malaysia, akhir Januari 2020 silam mengakibatkan 10 orang tewas, di Tanjung Medang, perairan Pulau Rupat, Bengkalis,” kata Sunarto.  Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Riau Kombespol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu cukup lama sebelum benar-benar berhasil mengungkap jaringan internasional itu. Bahkan, polisi hingga harus melakukan penyamaran ke tengah laut untuk mengumpulkan data dan informasi.  Dari pengungkapan itu, polisi menangkap lima pelaku yang bertugas sebagai tekong dan awak kapal atas nama AM alias Ahmad, AR alias Abdul dan KH alias Irul. Tidak lama kemudian, polisi menangkap dua pelaku lain, yakni seorang perempuan sebagai agen perekrut atas nama HL alias Lina dan SP alias Pian, otak utama (koordinator) perdagangan orang via Pulau Rupat.  ”Pelaku yang menyeberangkan tenaga kerja ilegal tersebut diduga penduduk asli Pulau Rupat, bertempat tinggal di Pangkalan Buah, Desa Sungai Cingam, Kecamatan Rupat. Pelaku menyelundupkan korban menggunakan speedboat kecepatan tinggi melalui Selat Morong menuju Malaysia,” kata Zain Dwi Nugroho.  Zain menjelaskan, pelaku utama perdagangan manusia ini adalah SP alias Pian. Dia bertugas sebagai bos dan koordinator menyediakan penampungan sementara bagi calon korban. Pelaku juga menyiapkan transportasi angkutan menjemput calon korban dari Dumai. ”SP juga menyediakan speedboat membawa korban ke Malaysia, serta penanggung jawab memberangkatkan korban dari Pangkalan Buah, Desa Sungai Cingam ke Malaysia dan sebaliknya,” terang Zain.  ”Pelaku dikenai ancaman hukuman penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun. Mereka melanggar pasal 2 atau pasal 4 jo pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pasal 5 jo pasal 68 jo pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” tambah Zain.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ubklm5TS3UE  https://www.youtube.com/watch?v=NO-5qH4LcbQ  https://www.youtube.com/watch?v=94WJSEI0jiY &nbsp;  &nbsp;

Malaysia Lockdown, Penyelundupan TKI dari Riau Jalan Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/TKI-Ibas-Radar-Madura.jpg" alt="Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rentetan masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara-negara Timur Tengah seperti tidak ada habisnya. Mulai dari tindak kekerasan, lemahnya jaminan perlindungan, hingga gaji yang tak kunjung dibayar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menghentikan dan melarang TKI yang bekerja untuk perseorangan di 19 negara Timur Tengah. ”Kami menengarai masih banyak warga kita yang berangkat ke sana untuk bekerja,” ucap Plh. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI/BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, saat ditemui di kantornya Selasa (6/8). Ketika menyalahi peraturan tersebut, maka TKI yang nekat berangkat tidak terlindungi hak-haknya. Karena, tidak memiliki kontrak kerja. Padahal, kontrak kerja itu yang menjadi pelindung utama. Tercantum berbagai ketentuan dan hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Baik pengguna jasa maupun TKI tersebut. Celah itu yang kemudian dimanfaatkan oknum pengguna jasa untuk menyodorkan surat pernyataan tidak resmi. Cara tersebut dilakukan agar sang majikan terhindar dari kewajiban membayar upah bulanan. Seperti yang terjadi di Arab Saudi. Dalam pernyataan resmi, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah sukses mencairkan gaji pekerja migrant Indonesia (PMI) atau TKI yang tidak dibayarkan oleh pengguna jasa sebesar Rp 7,6 miliar. Total, ada 105 orang TKI. Mayoritas, bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART). Masa tunggakan gaji paling lama adalah 15 tahun. Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Mohamad Hery menuturkan, tunggakan upah yang menumpuk membuat majikan berusaha tidak memenuhi kewajibannya. ”Ada yang nyuruh pembantunya cap jempol atau tanda tangan. Padahal pembantu tidak mengerti isinya. Ada pula yang melaporkan pekerjanya kabur, sehingga dia tidak perlu bayar gajinya setelah pekerjanya itu dideportasi. Macam-macam. Tapi tetap kami kejar dia sampai bayar,” terang Hery. Menurut Hery, para TKI yang melapor umumnya diberangkatkan dengan mengantongi visa ziarah. Sesampainya di Arab Saudi, mereka diberikan kartu izin menetap dan bekerja. Yang lebih miris, para pejuang devisa itu juga tidak memiliki keahlian khusus. Sehingga, ketika bekerja hanya sebagai sopir maupun ART. Tak ayal, kasus yang dihadapi semacam itu menjadi kompleks. Artinya, kata Judha, para WNI yang berangkat unprocedural itu tidak diberi pembekalan sebelumnya. Mengenai apa saja hak-hak mereka, fungsi kontrak kerja, hingga ketika ada masalah bagaimana mereka harus mengadu ke perwakilan RI. ”Makanya, ketika mereka disodorkan satu dokumen, disuruh cap, bahkan mereka mungkin tidak paham dengan isinya, ya mereka asal cap saja,” ujarnya. Judha mengimbau, agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri jangan memaksakan diri ketika mengetahui negara di timur tengah ditutup. Sebab, hal tersebut membuat proses perlindungan akan semakin kompleks dan sulit. Kasus gaji yang dikemplang majikan itu sebenarnya bisa dihindari. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), tenaga kerja sudah dibekali dengan informasi-informasi agar tidak ada kasus tak dapat gaji. "Kan sebelum berangkat ada pelatihan. Pada saat pembekalan akhir, ada penjelasan soal hak dan kewajiban TKI serta pihak yang merekrut," jelas Deputi Perlindungan TKI Anjar Prihantono. TKI harus memperhatikan dokumen-dokumen perjanjian. Sebelum mulai bekerja, perusahaan atau perekrut harus menandatangani dokumen tentang hak-hak dan kewajiban si tenaga kerja. Di dalamnya harus ada juga perincian tentang gaji. TKI perlu menghitung berapa penghasilan yang seharusnya didapat, sehingga ketika nominalnya kurang atau bahkan tidak dipenuhi sama sekali, mereka bisa mengambil tindakan. "Kita nggak tahu majikannya seperti apa, jadi (TKI) harus rajin-rajin melapor ke kantor perwakilan kita yang ada di sana," tutur Anjar. Karena itu, Anjar menjelaskan bahwa TKI harus mendaftar lewat jalur yang legal agar hak-haknya terjamin. Setiap kabupaten/kota yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri diwajibkan memasukkan data-data TKI ke dalam sistem komputerisasi BNP2TKI. Perjanjian kerja juga harus diketahui oleh kantor perwakilan di negara tujuan. ”Perjanjian kerja harus disetujui kantor perwakilan, sehingga kalau ada masalah bisa langsung dicek,” lanjutnya. Langkah antisipasi dengan memperhatikan dokumen secara cermat setidaknya bisa mempermudah TKI. Jika sudah terlanjur mengajukan perkara ke ranah hukum, kemungkinan tetap bisa terselesaikan, tetapi membutuhkan waktu lebih lama. "Kita pasti sudah sampaikan langkah-langkah itu dari pelatihan-pelatihan yang ada," pungkasnya.

Pemerintah Imbau TKI Tak Nekat Kerja di Timur Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_RILIS-TPPO-JARINGAN-INTERNASIONAL_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Sejumlah tersangka dihadirkan saat jumpa pers pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Polri mengungkap empat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Timur Te" width="100%">
<figcaption>Sejumlah tersangka dihadirkan saat jumpa pers pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Polri mengungkap empat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Timur Te</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap empat jaringan perdagangan orang dengan modus pengiriman TKI. Lebih dari seribu orang menjadi korban.  Direktur Dittipidum Bareskrim Brigjen Nico Afianta mengungkapkan, pada kasus pertama, korban bernama Tasini asal Majalengka. Dia mengalami kekerasan oleh majikan. Saat ini kondisinya terancam lumpuh.  "Dia berhasil kabur dan melapor ke Kedutaan RI di Arab Saudi," paparnya kemarin.  Tasini berangkat ke Arab pada Agustus 2018. Awalnya komunikasi berjalan lancar. Namun, sejak Mei 2019, tidak ada lagi kabar dari Tasini. Hingga pada Juli dia dipulangkan majikannya dalam keadaan luka berat. "Dirawat di RSUD Majalengka," tuturnya.  Dittipidum mendeteksi pengirim Tasini adalah Mamun dan Faisal Fahruroji. Berdasar pemeriksaan, diketahui bahwa Mamun telah mengirim setidaknya 500 orang ke Arab Saudi. "Kalau Faisal sudah 100 orang," ungkap Nico.  Korban lain adalah Nadya Pratiwi. Perempuan asal Majalengka itu dikirim sekitar dua tahun lalu ke Kairo, Mesir. Dia mengalami siksaan selama bekerja. Selama dua tahun itu pula, keluarganya terus menerima cerita kekerasan melalui surat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/RILIS-TPPO-JARINGAN-INTERNASIONAL_MIFTAHULHAYAT-7-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Nico Afinta (tengah) dan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo (kanan) saat jumpa pers pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (16/7/2019). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)  Nadya meninggal dunia Juni lalu. Sebelumnya, dia berupaya kabur. "Dia terjatuh dari jendela di lantai atas rumah majikannya," paparnya di kantor Bareskrim.  Penyidik telah menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirim Nadya. Yakni, Een Maemunah dan Ahmad Syaifudin. "Een melakukan hal ini sejak 2016 dan telah mengirim 200 TKW. Untuk Ahmad Syaifudin mengirim 500 orang," urainya.  Jaringan pelaku perdagangan orang juga menyasar anak di bawah umur. Reycal A. Fanet, salah seorang korban meninggal, dikirim ke Turki saat berusia 15 tahun. Korban meninggal karena kelelahan akibat dipaksa bekerja tanpa istirahat dan hanya diberi makan sehari sekali. "Kadang juga diberi makan bekas majikannya. Terdapat luka bekas siksaan dalam tubuh korban," ujar Nico.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/RILIS-TPPO-JARINGAN-INTERNASIONAL_MIFTAHULHAYAT-6-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sejumlah tersangka dihadirkan saat jumpa pers pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (16/7/2019). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)  Pengirim Reycal diketahui bernama Aan Nurhayati. Untuk merayu korban, pelaku mengiming-imingi gaji Rp 7,5 juta. Pelaku telah mengirim lebih dari 100 orang selama menjadi pengirim TKI ilegal.  Sementara itu, pada kasus terakhir, korban perempuan berinisial WW yang ditawari bekerja sebagai babysitter di Singapura. "Namun, malah dijadikan pekerja spa dan mengalami pelecehan seksual," paparnya.  Nico mengatakan, pihaknya tidak berhenti pada pengirim TKI ilegal. Tetapi juga berupaya menjerat majikan yang melakukan kekerasan. Caranya, meminta pihak kedutaan untuk melaporkan para majikan itu. Selain lima tersangka tersebut, polisi mengamankan dua tersangka lainnya. Yakni, Wayan Susanto dan Siti Sholikatun.

Jaringan Perdagangan Orang Kirim Lebih dari Seribu TKI Ilegal ke Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/migran1.jpg" alt="Endang Heriyati, warga Benyawakan Jaya, Tanggerang, Banten yang memilih sebagai pekerja migran ilegal. (Desyinta Nuraini/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Endang Heriyati, warga Benyawakan Jaya, Tanggerang, Banten yang memilih sebagai pekerja migran ilegal. (Desyinta Nuraini/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar oknum Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Syria yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap seorang WNI yang juga pekerja migran ilegal akan ditindaklanjuti kepolisian. Hal itu ditegaskan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak.  "Pasti (kami dalami). Nanti kami komunikasikan," ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (9/4).  Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atas pengakuan pekerja migran ilegal berinisial EH tersebut. "Ini harus kami laporkan kembali ke Kemenlu. Dia bisa nyebut orang kok, kedutaan di Syria itu siapa," sebut Herry.  Sebelumnya, EH, harus menelan pil pahit menjadi pekerja migran ilegal pada 2018. Awalnya ia dijanjikan untuk bekerja di Arab Saudi. Namun ternyata ia dikirim ke beberapa negara mulai dari Malaysia, Dubai, Turki, Sudan, lalu ke Syria.  Selama bekerja ia tidak mendapat upah sepeser pun. Akhirnya saat di Syria, EH diajak rekannya sesama pekerja migran untuk mencari perlindungan ke KBRI. Sayangnya, bukan perlindungan yang didapat, ia malah mendapat cacian dari oknum KBRI yang disebutnya bernama Holik  "Enak saja. Kamu ingin pulang? kalau ingin pulang nggak usah akting kayak gitu deh, bisa nggak kamu ganti uang delapan ribu dolar? Itu Rp 100 juta lebih. Kalau kamu bisa ngadain uang segitu sekarang juga kamu bisa pulang ke Indonesia," ucap EH menirukan perkataan Holik saat bercerita di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (8/4).  EH kala itu lantas menjawab tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Sebab ia dari keluarga tidak mampu dan selama bekerja tak menerima upah sepeser pun. Namun, oknum itu malah menyahut dengan menyebut-nyebut nama Presiden Joko Widodo.  "Jokowi saja sudah capek urusin orang-orang kayak kamu. Sudah dipulangin, sudah tahu negara konflik masih saja datang. Jokowi itu sudah lelah sudah capek ngurusin TKW-TKW yang nggak tahu diri. Sudah dipulangin masih saja datang. Lo alasan saja biar bisa pulang," jawab staf tersebut seperti penjabaran EH.  Habis dicaci maki, ia lantas ingin dikembalikan ke agen pengiriman TKI. EH sempat menyampaikan enggan dikembalikan dan takut dipukuli.  "Kata dia (Holik), saya bisa apa kamu kan dijual. Sedikitpun kamu sudah terima uang dan harus terima risiko. Mau dipukul, mau hidup, mau mati, intinya kamu dijual, saya nggak bisa apa-apa, katanya," ulas EH dengan kepiluan yang tampak di sorot matanya.  Dikembalikan oleh kedutaan ke agen pengiriman, akhirnya EH dijual kembali ke Irak. Di sana ia mendapat musibah. "Saya mau kena hukuman mati. Saya kasus disiksa majikan, diperkosa anak majikan, dituduh mencuri tanpa adanya bukti, dijebloskan ke penjara dalam keadaan hamil tiga bulan," tutur EH seraya menahan tangis di balik topeng yang menutupi wajahnya.

Oknum KBRI Syria Tolak Lindungi TKI Ilegal, Bareskrim Bakal Lapor Kemenlu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tki ilegal

Berita Terkini