<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-29-at-10.30.50.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div> &nbsp; JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengusulkan agar Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup. Menurut dia, perpanjangan SIM hanya menambah beban masyarakat. Di tengah kondisi yang sulit ini, dia meminta Korps Lalu Lintas (Korlantas) mengkaji kembali aturan SIM. Tidak hanya itu, dia juga menyinggung soal STNK dan TNKB.&nbsp; Usulan tersebut disampaikan oleh Sudding dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Korlantas Polri pada Rabu (4/12). RDP itu disiarkan secara langsung. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015391169/dijuluki-si-penular-rezeki-3-shio-yang-keberuntungannya-menyebar-luas-mengubah-nasib-orang-lain">Dijuluki Si 'Penular Rezeki': 3 Shio yang Keberuntungannya Menyebar Luas, Mengubah Nasib Orang Lain!</a> Secara terbuka, Sudding meminta agar SIM, STNK, dan TNKB cukup dibuat sekali seumur hidup. Sehingga tidak terus menerus menjadi beban bagi masyarakat. &rdquo;Saya pernah usulkan agar perpanjangan SIM, STNK, TNKB ini, cukup sekali saja seumur hidup, seperti KTP. Supaya tidak membebani masyarakat, karena ini kan hanya untuk kepentingan vendor, ini selembar SIM ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa. Tapi, biaya luar biasa dan itu dibebankan kepada masyarakat,&rdquo; terang dia.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015391158/10-ciri-kepribadian-pria-yang-benar-benar-setia-kepada-pasangannya-dan-tidak-suka-selingkuh-menurut-psikologi">10 Ciri Kepribadian Pria yang Benar-benar Setia Kepada Pasangannya dan Tidak Suka Selingkuh, Menurut Psikologi</a> Menurut Sudding, sebelumnya dia sudah pernah menyoroti hal itu. Karena itu, dia kembali mengusulkan hal yang sama. &rdquo;Dan saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang, perpanjangan SIM, STNK, TNKB&nbsp; cukup sekali. Supaya meringankan beban masyarakat sama kayak dengan KTP, KTP kan berlaku seumur hidup. SIM juga harus begitu berlaku seumur hidup,&rdquo; terang dia.&nbsp; Soa kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh pemilik SIM, Sudding menyatakan bahwa jika tiga kali melanggar, SIM langsung dicabut. &rdquo;Cukup dibolongin saja, tiga kali dibolongin sudah tidak perlu lagi (pemilik SIM ke berkendara). Sekian tahun baru bisa mendapatkan SIM lagi,&rdquo; kata dia. &rdquo;Jadi, jangan ada perpanjangan supaya meringankan beban masyarakat yang dalam kondisi yang sangat susah saat ini,&rdquo; tambahnya.&nbsp; </div>

Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengusulkan agar Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup.

Usulkan SIM-STNK Berlaku Seumur Hidup, Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding: Supaya Tidak Membebani Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/plat-2186373145.jpg" alt="Pelat nomor kendaraan warna kuning diperuntukkan untuk transportasi umum." width="100%">
<figcaption>Pelat nomor kendaraan warna kuning diperuntukkan untuk transportasi umum.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelat nomor kendaraan berfungsi sebagai tanda identifikasi atau registrasi kendaraan bermotor. Nomor kendaraan terdiri atas kombinasi huruf dan angka yang sifatnya khusus untuk jenisnya, baik untuk sepeda motor maupun mobil. Selain memiliki kombinasi huruf dan angka yang khusus, pelat nomor kendaraan juga memiliki beberapa warna untuk membedakannya sesuai dengan jenis dan fungsi kendaraan. Di Indonesia menerapkan empat warna tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor kendaraan. Masing-masing warna memiliki fungsi berbeda dan peruntukannya. Dilansir dari laman Adira Finance pada Rabu (29/11), ketentuan warna baru dari pelat nomor kendaraan tercantum pada pasal 45 Peraturan Kepolisian (Perkap) Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut: 1. Putih Pelat nomor dengan warna putih dan angka hitam diperuntukkan bagi kendaraan perseorangan, badan hukum, perwakilan negara asing, dan badan internasional. 2. Kuning Pelat nomor dengan warna kuning dan angka hitam digunakan untuk transportasi umum. Mencakup bus, angkot, taksi, dan kendaraan umum lainnya. 3. Merah Pelat nomor dengan warna merah dan angka putih digunakan untuk kendaraan instansi pemerintah. 4. Hijau Pelat nomor dengan warna hijau dan angka hitam digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di kawasan perdagangan bebas untuk mendapatkan fasilitas bebas bea masuk. Kendaraan dengan pelat hijau tidak diizinkan digunakan atau dipindahkan ke wilayah lain di Indonesia. Hanya berlaku di wilayah perdagangan bebas. Untuk diketahui, warna pelat nomor kendaraan memiliki dampak yang signifikan dalam beberapa aspek. Seperti pengenalan lebih mudah, kepatuhan aturan, peran kendaraan, dan pengelolaan transportasi publik. Alasan perbedaan warna pada plat nomor kendaraan bermotor adalah seperti berikut ini. Meningkatkan Identifikasi Kendaraan Menggunakan warna pelat nomor yang berbeda untuk berbagai jenis kendaraan akan memudahkan mengenali jenis kendaraan ketika melintas di jalan raya. Hal itu dapat membantu dalam manajemen lalu lintas, pemantauan kepatuhan aturan, dan penegakan hukum. Pemisahan Peran Kendaraan Perbedaan warna pelat kendaraan memungkinkan pemisahan yang jelas antara kendaraan pribadi, transportasi umum, kendaraan pemerintah, dan kendaraan di kawasan perdagangan bebas. Ini memudahkan identifikasi terkait peran dan status kendaraan, seperti kendaraan yang digunakan untuk pelayanan publik. Modernisasi dan Standar Internasional Perbedaan warna plat nomor kendaraan bermotor juga menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem identifikasi kendaraan dan mengikuti standar internasional yang berlaku.

Pelat nomor kendaraan berfungsi sebagai tanda identifikasi atau registrasi kendaraan bermotor. Nomor kendaraan terdiri atas kombinasi huruf.

Peruntukan dan Penjelasan Warna-Warna Pelat Nomor Kendaraan Bermotor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/TNKB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Setelah tiga bulan kosong, material tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) hitam roda empat kembali tersedia di Samsat Surabaya Utara. Guna memenuhi antrean penerbitan, dalam sehari ratusan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pelat-nomor/">pelat nomor</a> dicetak. Para wajib pajak pun merasa lega dengan kondisi yang terjadi.  Mulyono, 43, misalnya. Setelah ditunggu selama sebulan, TNKB mobilnya bisa terbit. Kendaraannya tak lagi menggunakan TNKB buatan jasa pembuatan di pinggir jalan. Kemudian, selain kualitas lebih baik, warga Jalan Pogot itu merasa tenang menggunakan TNKB asli. Apalagi, mobilnya itu akan digunakan untuk mudik Lebaran.  ”Kalau pakai (TNKB) yang asli, jadi nggak khawatir ditilang. Lebih aman,” kata Mulyono di <a href="https://www.jawapos.com/tag/samsat-surabaya/">Samsat Surabaya</a> Utara kemarin (18/4).  TNKB roda empat hitam kosong sejak 17 Januari. Kekosongan material menimbulkan penumpukan antrean penerbitan. Jumlahnya mencapai 5.000 penerbitan.  Paur Samsat Surabaya Utara AKP Dini Annisa Rahmat mengungkapkan, saat ini stok material <a href="https://www.jawapos.com/tag/tnkb/">TNKB</a> roda empat hitam tersedia sejak Jumat (8/4). Ketersediaan stok material melebihi jumlah antrean. Yaitu, periode 17 Januari hingga 8 April.  Guna memangkas jumlah antrean, pencetakan TNKB dikebut. Sehari, sekitar 200 TNKB dicetak. Pihaknya juga telah memberikan informasi kepada para pemohon melalui WhatsApp atau SMS. Mereka diminta segera mengambil TNKB baru. ”Kami menargetkan, sebelum Lebaran, semua antrean TNKB bisa diterbitkan,” ujar Dini.  Meski material baru, desain TNKB masih mengusung konsep yang lama. Yakni, berwarna dasar hitam dengan kombinasi cat putih pada nomor kendaraan. Dini menyatakan, TNKB desain baru, yaitu berwarna dasar putih dengan kombinasi cat hitam pada nomor, belum berlaku. Dan, pihaknya belum bisa memastikan waktu penerbitan TNKB dengan konsep baru.  Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Surabaya Utara Lilies Handayani menyampaikan, tahun ini pihaknya menargetkan kas pada sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) UPT PPD <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a> Utara mencapai Rp 344 miliar. ”Saat ini telah mencapai 30,30 persen,” ungkapnya.

Kosong sejak Januari, Kini Material TNKB di Surabaya Kembali Tersedia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pelat-Nomor-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelat nomer pada sebuah kendaraan atau istilah resminya TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Indonesia) adalah pelat aluminium tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.  Namun siapa sangka, hanya sebuah pelat nomer mempunyai harga yang fantastis. Ya, pelat nomer ini menempel pada mobil roadster Lamborghini Aventador SVJ dikenal sebagai salah satu supercar yang harganya sangat mahal.  Melansir dari laman Bahamas News, seorang YouTuber terkenal asal Monaco, Fipeux, menjumpai Lamborghini dengan menggunakan pelat nomor “123”. Setelah ditelisik harga pelat tersebut mencapai USD 11,87 juta atau sekitar Rp 171,45 miliar (kurs US$1 = Rp 14.444,6).  “Bila hal itu benar, bisa jadi pelat nomor tersebut menjadi pelat nomor termahal di dunia,” tulis Bahamas News.  Juga disebutkan sumber yang mengetahui rekam jejak mobil tersebut mengungkapkan kalau kalau pelat nomor tersebut berasal dari Qatar dan diperoleh melalui sebuah lelang.  Lazimnya mobil yang menggunakan nomor dan huruf yang unik dan memiliki keterkaitan dengan seseorang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pelat-Nomor.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pelat dengan tulisan 123 ini pun sangat unik karena tanpa embel-embel apapun tetapi lain dari yang lain. (dok.Bahamas news)  “Namun, pelat dengan tulisan 123 ini pun sangat unik karena tanpa embel-embel apapun tetapi lain dari yang lain,” ujar seorang analis lelang, Nickerman Redman.  Bukan hanya harga pelat nomer saja yang fantastis, tapi juga mobilnya. Pemenang lelang atau pemilik baru mobil tersebut juga mendapatkan harga terbaik ketika dilelang dan dimenangkan.  Wajar, pasalnya kondisinya memang masih mulus, dimana bodinya di-finishing dengan warna putih mutiara. Berpadu dengan atap serat karbon dan elemen aero, velg hitam, kaliper rem merah, dan grafis ungu.  Masuk dalam kabin, jok sudah dibalut dengan lapisan kulit warna putih ungu, dan detil-detil dasbornya menggunakan bahan dari serat karbon. Dikabarkan, sang pemilik baru juga mempunyai sejumlah mobil eksklusif, tetapi roadster Aventador SVJ dengan pelat 123 itu disinyalir sebagai mobil favoritnya.  Lamborghini SVJ ini diluncurkan pada 2019 dengan kit aerodinamis yang agresif dan mesin yang lebih bertenaga. Mempunyai kapasitas mesin 6.5 liter bertenaga 759 hp dengan torsi 720 Nm. Lamborghini hanya memproduksinya 800 unit dan membanderolnya USD 573.966 atau sekitar Rp 8,3 miliar.

Pelat Nomer Mobil Paling Mahal di Dunia Seharga Rp 171,45 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-baik-untuk-pemilik-kendaraan-ma-hapus-biaya-tnkb_m_190692.jpeg" alt="Pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Meski uji materiil tidak dikabulkan menyeluruh, putusan MA bernomor 12 P/HUM/2017 itu tetap berpengaruh. Khususnya berkaitan dengan lampiran nomor E angka 1 serta angka 2 dalam peraturan tersebut. Sebab, Agung Supandi yang ditunjuk sebagai ketua majelis dalam sidang permohonan uji materiil itu sudah memutuskan bahwa gugatan uji materi tersebut diterima. "Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon untuk sebagian," ungkap Supandi dalam putusannya kemarin (21/2). Dalam putusan tersebut, Supandi turut menyatakan bahwa lampiran nomor E angka 1 dan 2 di PP Nomor 60 Tahun 2016 tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi kedudukannya. Yakni, pasal 73 ayat (5) dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada pasal tersebut, UU menyatakan bahwa legalisasi salinan atau fotokopi dokumen yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan tidak dipungut biaya. Untuk itu, melalui putusannya, Supandi menyatakan bahwa lampiran nomor E angka 1 dan 2 pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP tidak sah. "Dan tidak berlaku umum," imbuhnya. Dengan demikian, biaya yang dibebankan kepada masyarakat dalam lampiran PP tersebut tidak lagi berlaku. Yakni, biaya pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) Rp 25 ribu per pengesahan per tahun untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda tiga. Juga, pengesahan surat TNKB Rp 50 ribu per pengesahan per tahun untuk kendaraan roda empat atau lebih. Melalui putusan tersebut, Supandi juga memerintahkan pemerintah mencabut lampiran nomor E angka 1 dan 2 pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selama ini diberlakukan Polri. Selebihnya, dia tidak mengabulkan permohonan uji materiil yang diajukan pemohon. Lewat permohonan yang diajukan, pemohon memang tidak hanya menguji materiil lampiran nomor E angka 1 dan 2. Melainkan turut mengajukan permohonan uji materiil untuk lampiran nomor D angka 1 dan 2 serta lampiran nomor H angka 1 dan 2 dalam PP yang sama. Untuk dua lampiran itu, majelis hakim menolak permohonan penggugat.&nbsp;

Kabar Baik untuk Pemilik Kendaraan, MA Hapus Biaya TNKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/taksi-online-beroperasi-di-luar-domisili-tnkb-ini-sanksinya_m_163660.jpeg" alt="Ilustrasi taksi Online" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi taksi Online</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Menteri (PM) Perhubungan nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek telah direvisi. Hal ini lebih ditekankan kepada taksi-taksi online. Dari sembilan poin baru dalam revisi itu, salah satunya mengatur domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).&nbsp; Pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Darat (Hubdar) Hindro Surahmat mengatakan, taksi <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/19/163642/ini-sembilan-poin-revisi-permenhub-untuk-transportasi-online" target="_blank">online</a>&nbsp;hanya beroperasi sesuai dengan wilayah operasi yang telah ditetapkan oleh BPTJ atau Gubernur. &ldquo;Jadi nantinya, Angkutan Sewa Khusus (online) menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya," ucap Hindro di Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (19/10). Di kesempatan yang sama, Staf Khusus Menko Kemaritiman, Lambock V Nattahands menjelaskan, daerah operasi dari taksi online itu tidak boleh keluar dari wilayah di mana TNKB kendaraan tersebut dikeluarkan. "Ya tidak boleh (keluar dari daerah operasi). Kalau daerah operasinya Jabodetabek ya tidak boleh dia ke Bandung, kalau dia ke Bandung bisa ditangkap Polisi," papar dia. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan agar tidak terjadi overlapping dalam wilayah operasional transportasi online.&nbsp; "Secara umum pembagian wilayah itu nantinya diatur oleh Provinsi, Khusus DKI Jakarta diatur oleh BPTJ," ujar Budi.

Taksi Online Beroperasi di Luar Domisili TNKB, Ini Sanksinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/banyak-lalu-lalang-di-jalanan-surabaya-polisi-sita-nopol-modifikasi_m_120179.jpeg" alt="SANKSI HORMAT: Seorang pelanggar lalu lintas memberikan hormat setelah kedapatan membawa motor tanpa kelengkapan administrasi." width="100%">
<figcaption>SANKSI HORMAT: Seorang pelanggar lalu lintas memberikan hormat setelah kedapatan membawa motor tanpa kelengkapan administrasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Operasi Simpatik Semeru 2017 boleh berakhir. Kendati begitu, polisi tetap gencar merazia pengendara. Kali ini, polantas membidik mobil yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) tidak standar. Tujuh anggota Timsus Speed Hoofdbureau Kamis (30/3) mengadakan razia di Jalan H.R. Muhammad. Di sana polisi mengamati mobil yang menggunakan nomor cantik. &rsquo;&rsquo;Sebelumnya, kami sering memantau kawasan ini. Memang banyak ditemukan pelanggaran TNKB yang tidak standar,&rdquo; ujar komandan regu Aipda Deddy Setyawan. Dengan mengendarai sepeda motor, mereka lebih dahulu mengitari Jalan Mayjen Sungkono, Bundaran Satelit, hingga Jalan H.R. Muhammad. Tujuh polantas itu kemudian berhenti di satu titik, dekat pertigaan Jalan Darmo Permai Timur. Mereka berbagi tugas. Ada yang memelototi setiap mobil yang lewat. Ada pula yang mengatur arus agar tidak sampai macet. Salah satu mobil yang dihentikan adalah Porsche bernopol L 1 IO. Pengemudinya bernama James Samuel Wijaya. Jarak angka di nopol itu tidak standar. Saat ditanya, James mengatakan bahwa TNKB itu diterbitkan samsat. Pelajar sebuah SMA swasta tersebut terlihat bingung ketika polisi menghentikannya. Bersama temannya, dia terlihat menelepon meminta bantuan. Tidak jelas siapa yang dihubungi. Pada akhirnya, dia mengakui kesalahannya. Selain James, ada Rusli yang mengendarai mobil bernopol W 180 S. Nopol itu dimodifikasi jadi bisa terbaca &rsquo;&rsquo;BOS&rdquo;. Rusli sendiri mengaku dirinya hanya sopir. Dia harus merelakan satu nopolnya diambil polisi. Polisi memberikan pilihan kepada kendaraan yang melanggar. Yakni, ditilang atau nopol dilepas dan disita. &rdquo;Kalau disita, syaratnya harus langsung diganti keesokan harinya,&rdquo; tambah Deddy. Mereka yang TNKB-nya disita tidak perlu khawatir apabila dihentikan polisi lain. Timsus Speed sudah berkoordinasi dengan seluruh polantas lainnya. Nopol-nopol yang diambil itu sudah di-share secara internal. &rdquo;Tapi, kalau besok (hari ini) tetap belum dipasang yang asli, tetap akan ditindak,&rdquo; ungkap anggota timsus lainnya, Bripka Agung Andri. Dari hasil razia di H.R. Muhammad, polisi menyita delapan TNKB modifikasi. Selain itu, mereka menilang tiga mobil. Sehari, timsus ditarget mencari minimal sepuluh nopol modifikasi. Secara terpisah, Kasatlantas Polrestabes AKBP Adewira Negara Siregar menyatakan, pihaknya akan lebih mengintensifkan operasi TNKB tidak standar. Satlantas sendiri sudah memberikan teguran selama Operasi Simpatik lalu. Kenyataannya, masih banyak yang membandel. &rdquo;Kalau sudah disita tapi tetap tidak diganti, jelas akan kami tilang,&rdquo; tegasnya. Adewira mengatakan bahwa TNKB yang benar sudah diatur. Dia memaparkan, untuk sepeda motor, ukurannya 250 x 105 mm. Untuk roda empat, ukurannya 395 x 135 mm. &rdquo;Di sisi sebelah kanan dan kiri ada tanda khusus cetakan tulisan ditlantas,&rdquo; imbuh alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1999 itu.  Mengubah maupun memodifikasi nopol sebenarnya merugikan pengendara itu sendiri. Biasanya, jika terjadi tindak kriminalitas pencurian kendaraan, polisi kesulitan melacak kalau nopol diganti. (did/c17/git/sep/JPG)

Banyak Lalu-lalang  di Jalanan Surabaya, Polisi Sita Nopol Modifikasi

tnkb

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tnkb

Berita Terkini