<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/13/Dedi-Mulyadi-Dery-Ridwansah-6JPG-819989547.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menegaskan bahwa kendaraan bermuatan secara tonase tidak boleh melebihi spesifikasi jalan yang telah ditetapkan.&nbsp; Pemprov Jabar memastikan tegas dan saklek dalam aturan ini, dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Termasuk oleh truk-truk tronton yang selama ini selalu melintas di Parung Panjang dan sekitarnya. "Kalau mobil melewati batas tonase yang ditentukan, &nbsp;maka jalannya akan cepat rusak. Dana yang terkumpul akan kembali lagi ke perbaikan jalan," kata Dedi Mulyadi dalam video yang diunggahnya di Instagram. KDM tidak ingin dana APBD hanya dihabiskan untuk biaya perbaikan jalan secara terus menerus. Karena jika hal ini terjadi, maka program-program lain yang sifatnya punya dampak besar untuk jangka panjang tidak akan dapat tersentuh dengan baik. "Kita tidak punya kesempatan untuk melakukan investasi sumber daya manusia yang lebih besar ke depan," ungkap KDM. Ia juga menegaskan pihak pemenang tender yang dipercaya oleh pemerintah kabupaten dan Pemprov Jawa Barat untuk melakukan perbaikan jalan, harus membangun jalan sesuai yang telah direncanakan dan tidak boleh ada yang disunat. "Kualitas pembangunan irigasi harus baik berumur panjang, jalan harus berumur panjang. Caranya, para kontraktor harus mengerjakan sesuai dengan ketentuan, pekerjanya harus dibayar dengan baik, tidak boleh ada pemotongan (gaji). Tidak boleh dana menumpuk di satu golongan saja," tegas KDM. Sebelumnya, KDM mengungkapkan keprihatinannya atas aktivitas tambang di Parung Panjang Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Bukan hanya soal kerusakan jalan akibat tonase berlebihan dari truk-truk tambang yang melintas, melainkan juga soal kesejahteraan masyarakat. <h2>Tambang Tak Mampu Sejahterakan Rakyat</h2> Dana besar yang mencapai ratusan miliar dari aktivitas pertambangan setiap tahunnya ternyata tidak mampu menyejahterakan warga di daerah Rumpin, Cigudeg dan Parung Panjang. "Kalau bicara pertambangan, apakah pertambangan mensejahterakan rakyat sekitar ? Belajar dari kasus Rumpin, kasus Rengasjajar dan sekitarnya, kita bisa melihat bahwa aliran uang yang mencapai puluhan miliar setiap bulan dan bisa jadi ratusan miliar setiap tahunnya ternyata tidak bisa mendongkrak ekonomi warga sekitar," kata KDM dalam video yang diunggah di Instagram. Bukti warga sekitar pertambangan tidak sejahtera, kata KDM, warga langsung berteriak tak bisa makan secara layak. Padahal aktivitas pertambangan di daerah Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang baru ditutup sementara. <div id="bn_3ilnuhokxu2" data-data-w="0"> <div id="bn_UfOE6OVUM5" data-i="0" data-data-w="518">Baca Juga:&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016730400/7-tanggal-lahir-yang-kehadirannya-bawa-berkah-orang-terdekatnya-pasti-tertular-kekayaan-menurut-primbon-jawa">7 Tanggal Lahir yang Kehadirannya Bawa Berkah, Orang Terdekatnya Pasti Tertular Kekayaan Menurut Primbon Jawa</a></div> </div> Lebih parahnya lagi, sejumlah warga di sekitar pertambangan pusing karena diuber-uber bank keliling seiring terhentinya pemasukan mereka akibat perusahaan-perusahaan tambang ditutup sementara. <center> <div class="ads mt3 clearfix">&nbsp;</div> </center> "Infrastruktur di sekitar desanya hancur," kata Dedi Mulyadi prihatin. Dia pun menyoroti salah satu warga Cigudeg bernama Ahmad Sayani yang viral di media sosial tidak bisa makan hanya bisa makan kelapa gara-gara aktivitas pertambangan ditutup di tiga kecamatan. KDM prihatin karena ternyata Ahmad Sayani adalah bagian dari perangkat desa. "Dia tiap hari kuli mikul batu. Ternyata rumahnya pun mau roboh. Padahal dia termasuk kategori aparat desa, tugasnya sebagai linmas," kata KDM. Dia juga menyesalkan tindakan pengusaha tambang yang kerap menjadikan rakyat paling bawah untuk berada di barisan terdepan ketika kepentingan mereka tertanggu. Sedangkan para pengusahanya sendiri memilih diam. "Ketika tambang ditutup, pengusaha diam, yang maju adalah masyarakat. Baik sopir, truk maupun kuli-kuli lainnya termasuk pedagang kecil," kata Dedi Mulyadi.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya mematuhi tonase kendaraan untuk menjaga infrastruktur jalan.

Peringatan untuk Truk Tambang Parung Panjang Bogor! KDM Larang Kendaraan Melebihi Tonase Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/truk-di-gedangan-4115951546.jpg" alt="Truk bertonase besar melintas di Jalan Raya Waru pada, Jumat (5/4)" width="100%">
<figcaption>Truk bertonase besar melintas di Jalan Raya Waru pada, Jumat (5/4)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Truk-truk bertonasi besar dibatasi melintas di Kabupaten Sidoarjo pada periode mudik lebaran 2024. Pembatasan tersebut berlaku pada 5 hingga 16 April 2024. Kendati ada pembatasan, berdasarkan pantauan Radar Sidoarjo pada Jumat (5/4), di kawasan Jalan Raya Gedangan masih dipadati truk berar yang menuju Sidoarjo Kota. Bahkan, arah sebaliknya. Kanit Turjawali Satlantas Polresta Sidoarjo AKP Sugeng Sulistiyono mengatakan, pembatasan angkutan barang dimulai pada 5 April 2024 pukul 09.00 hingga 16 April 2024 pukul 08.00. Sesuai dengan peraturan Kemeterian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian PUPR, kendaraan bertonase besar tidak diperbolehkan melintas selama mudik Lebaran. Dia menyatakan, petugas kepolisian akan terus bersiaga di titik-titik perbatasan untuk menindak jika ada kendaraan bertonase besar yang masih beroperasi. Pembatasan kendaraan angkutan barang meliputi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, dan mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian seperti tanah, pasir, batu, hasil tambang, dan bangunan. "Kecuali kendaraan yang memuat BBM, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, pakan ternak. Kemudian angkutan sepeda motor mudik gratis, angkutan yang membawa barang pokok seperti beras, daging, tepung, minyak dan bahan pokok lainnya," imbuhnya. &nbsp;Hal itu ditujukan untuk menjaga kemanan masyarakat yang hendak mudik di Lebaran tahun ini. Sementara, puncak arus mudik akan diprediksi mulai H-4 dan H-3 Lebaran. Menurut Sugeng, untuk kemungkinan kepadatan yang terjadi, pihaknya sudah menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas. Khusunya di jalur masuk maupun keluar wilayah Sidoarjo. Titik kepadatan diprediksi akan terjadi di TL (Traffic Light) Medaeng, baik arah terminal maupun arah Taman. "Apabila terjadi kepadatan, dari Taman yang mau arah ke terminal kita alihkan putar di Bundaran Waru," jelasnya. Kemudian, jika terjadi kepadatan di Raya Waru, Satlantas Polresta Sidoarjo akan melakukan sistem buka tutup putar balik di bawah Flyover Waru. "Dari arah Surabaya kita alihkan untuk lurus putar balik di Aloha," terangnya. Selain kendaraan pribadi, penambahan armada bus di masa mudik Lebaran akan menjadi faktor kemacetan yang kemungkinan terjadi. (*) &nbsp;

Truk-truk bertonasi besar dibatasi melintas di Kabupaten Sidoarjo pada periode mudik lebaran 2024 pada 5 hingga 16 April

Truk Bertonase Besar Dilarang Melintas di Sidoarjo, Simak Jadwalnya

<h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/WhatsApp-Image-2023-11-16-at-074403-2383086450.jpeg" alt="MACET TOTAL: Pengendara tidak bisa melintas di Jalan Parung Panjang Raya karena truk parkir di badan jalan pada Kamis (16/11/2023) pagi." width="100%">
<figcaption>MACET TOTAL: Pengendara tidak bisa melintas di Jalan Parung Panjang Raya karena truk parkir di badan jalan pada Kamis (16/11/2023) pagi.</figcaption>
</figure> </h3> <h3>Jalan Rusak Bergelombang Dilintasi Truk Berat dan Makan Korban</h3> JawaPos.com - Warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor memprotes pemerintah. Mereka dihadapkan dengan ancaman polusi udara dan potensi terlindas truk setiap hari. Pasalnya, Jalan M Toha yang menjadi jalan utama di kecamatan itu adalah satu-satunya akses mereka gunakan. Bahkan Jalan M Toha atau Jalan Parung Panjang Raya itu terakses langsung ke Kabupaten Tangerang. Namun, di jalan raya itu hampir tiap hari, pagi, siang, dan malam dilintasi truk bertonase berat. Dampak terbaru truk bermuatan berat menabrak dua mobil pribadi Jalan Parung Panjang pada Selasa (13/11) malam. Persisnya dekat pintu gerbang perumahan The River. Kondisi jalan menurun dan bergelombang. Sementara truk itu mengalami rem blong dan melindas dua mobil pribadi. Akibatnya satu orang meninggal dunia dan beberapa luka-luka. Dampak dari kecelakaan itu arus lalu lintas macet total. Kendaraan dari arah Tangerang tidak bisa ke Parung Panjang. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada jalan alternatif selain Jalan Parung Panjang Raya. Akibatnya perjalanan warga yang biasa menempuh 15 menit dari arah perbatasan Kabupaten Tangerang-Kabupaten Bogor ke rumahnya baru bisa dilewati tiga jam kemudian. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/WhatsApp-Image-2023-11-16-at-103907-4180068949.jpeg" alt="TERKUNCI: Lalu lintas terkunci karena ada kecelakaan di Jalan Parung Panjang, Selasa (14/11/2023) malam. Satu orang tewas." width="100%">
<figcaption>TERKUNCI: Lalu lintas terkunci karena ada kecelakaan di Jalan Parung Panjang, Selasa (14/11/2023) malam. Satu orang tewas.</figcaption>
</figure> Tidak hanya itu, pantauan JawaPos.com pada Selasa malam, dua ambulans dari arah Parung Panjang yang tidak bisa melintas dan terpaksa harus menunggu jalan terurai. Padahal ambulans itu membawa orang sakit. Kendaraan sudah terlanjur padat dan tidak ruang manuver putar balik atau menepi. Situasi itu sangat meresahkan warga Parung Panjang. Warga yang tergabung dalam Komunitas Parungpanjang Bersatu menuntut gubernur, bupati Bogor, dan aparat mengambil langkah konkret. Ketua Komunitas Parung Panjang Bersatu Tb. Ule Sulaeman mengatakan, hampir tiap hari terjadi kecelakaan lalu lintas. Korbannya terlindas truk. Belum lagi jalan rusak akibat dilintasi truk yang di luar kapasitas tonase jalan. Saat ini mulai musim hujan. Jalan begitu licin. Ketika musim kemarau berdebu. "Kondisi seperti ini sampai kapan dibiarkan. Apakah pemerintah mau melihat setiap hari warga Parung Panjang meninggal mengenaskan akibat dilindas truk?" ujar Ule Sulaeman kepada JawaPos.com, Kamis (16/11). Ule Sulaeman heran dengan minimnya perhatian pemerintah terhadap Parung Panjang. Padahal sebelum ketika era gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dijanjikan pembangunan jalan khusus tambang. Tapi hingga kini belum terlihat pelaksanaannya. "Sampai pak Emilnya sudah lengser pun tidak ada progresnya," keluhnya. Beberapa bulan lalu truk sempat tertib melintas. Mereka melintas sesuai jam yang telah ditentukan. Baru bisa lewat pukul 21.00 sampai 05.00. Namun, semenjak Kabupaten Bogor dipimpin Bupati Iwan Setiawan, operasional makin berantakan. "Lebih parah lagi setelah tidak ada gubernur defenitif di Jawa Barat ini," bebernya. Ule Sulaeman bersama warga lainnya sangat sedih. Wilayah tempat tinggalnya terasa dianaktirikan oleh pemerintah. Apalagi posisi Parung Panjang sangat berbetasan langsung dengan Kabupaten Tangerang. "Kesannya Parung Panjang ini, hidup segan mati tidak mau. Kami mempertanyakan, apakah Parung Panjang ini masih masuk wilayah Indonesia atau bukan?" tegasnya. Menurut dia, nyaris tidak ada perhatian konkret dari Pemerintah untuk masyarakat atau Parung Panjang. Masyarakat kalah dengan ribuan truk yang melintas setiap hari. Masyarakat tidak bisa membendung truk yang jumlahnya ribuan. Kabid Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor Dadang Kosasih mengaku sudah mengambil tindak tegas atas kondisi buruknya lalu lintas di Parung Panjang. Merespons masyarakat, dia dan jajaran Dishub Kabupaten Bogor memutarbalikan truk yang masuk dari Tangerang ke arah Parung Panjang. "Kapasitas kami terbatas. Hanya itu yang bisa kami lakukan secara tupoksi," ujar Dadang. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/WhatsApp-Image-2023-11-16-at-103906-2097767183.jpeg" alt="MULAI TERTIB: Sejak ada penertiban t ruk oleh Dishub Kabupaten Bogor pada Rabu (15/11/2023), truk di Parung Panjang parkir di kantor parkir." width="100%">
<figcaption>MULAI TERTIB: Sejak ada penertiban t ruk oleh Dishub Kabupaten Bogor pada Rabu (15/11/2023), truk di Parung Panjang parkir di kantor parkir.</figcaption>
</figure> Dia mengaku upaya preventif mesti ada dari pihak kecamatan aparat terkait, seperti kepolisian. Sejatinya jajaran Polsek Parung Panjang menangkal dari awal tidak membiar truk dari Parung Panjang melintas ke arah Tangerang di luar yang sudah ditentukan. Begitu juga sebaliknya. "Markas Polsek ada di pinggir Jalan M Toha. Terlihat jelas macet dan parahnya kondisi jalan itu," ungkapnya. Saat ini, kata Dadang, pihaknya berusaha membuat portal jalan di perbatasan agar truk tidak masuk ke Parung Panjang di luar jam yang ditentukan. "Ini yang bisa kami lakukan sesuai UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," ujar mantan Kasi Trantib Kecamatan Parung Panjang itu. Dia mengimbau masyarakat untuk tidak takut bertindak kepada truk yang beroperasi di luar jam operasional. Pantauan JawaPos.com berita ini dirilis memang tidak ada lagi kemacetan. Hanya saja, Kamis pagi sempat terjadi kemacetan total beberapa jam karena truk parkir di jalan Parung Panjang Raya. Sementara ruas jalan hanya satu lajur. Belum lagi ada beberapa truk yang rusak dan memakan badan jalan. (*)

Truk melintas di luar jam operasional di Parung Panjang, Kab. Bogor mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan korban jiwa. Jalan pun rusak.

Warga: Parung Panjang Apakah Masih Wilayah Indonesia?

Tonase

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tonase

Berita Terkini

Peringatan untuk Truk Tambang Parung Panjang Bogor! KDM Larang Kendaraan Melebihi Tonase Jalan

Truk Bertonase Besar Dilarang Melintas di Sidoarjo, Simak Jadwalnya

Warga: Parung Panjang Apakah Masih Wilayah Indonesia?

Download Aplikasi JawaPos.com