<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/19/TOTOK-AMIN-SOEFIJANTO-3313982976.png" alt="Totok Amin Soefijanto" width="100%">
<figcaption>Totok Amin Soefijanto</figcaption>
</figure> UBAH&nbsp;cara pandang dan struktur organisasi. Itu salah satu kunci perbaikan mutu pendidikan menurut Mitchel Resnick. Profesor LEGO Papert bidang riset pembelajaran di Media Lab MIT (Massachusetts Institute of Technology), AS, tersebut mengemukakan keprihatinannya pada situasi pendidikan sesudah pandemi Covid-19 menerpa sejak awal 2020 lalu. Pendidikan terancam mengalami kemandekan dan kehilangan kepercayaan publik yang serius. Dua kendala yang menurut dia akan dihadapi setiap ikhtiar untuk memajukan pendidikan, yaitu pergeseran pikiran orang dan pergeseran struktur organisasi. Dalam sebuah diskusi daring pada 21 April lalu dengan tema &rdquo;Playing with Ideas: Cultivating Student Creativity, Innovation and Learning in Schools&rdquo; yang diselenggarakan oleh OECD di Paris, Mitchel dengan bersemangat menyatakan, dua kendala tersebut akan berubah dari waktu ke waktu. Kita harus siap mencari solusi secara terus-menerus. Ibarat legenda Sysiphus, manusia harus mendorong batu ke puncak bukit yang kelak akan menggelinding ke lembah lagi, lalu kembali mendorongnya ke puncak. Never ending efforts. Bagaimana caranya mengatasi dua kendala besar tersebut di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini? Pada Mei bulan pendidikan ini, kita mengenang Ki Hajar Dewantara yang pernah menjalankan ikhtiarnya mengatasi persoalan cara pandang (mindset) dan struktur organisasi itu. Dia menerobos kemandekan institusi persekolahan dengan menciptakan Taman Siswa. Dia sekaligus menciptakan metode belajar yang menggambarkan proses pembelajaran adalah seperti berjalan di taman, menyenangkan dan membebaskan. Ini seperti menggabungkan pemikiran Jalaluddin Rumi, Paulo Freire, dan Jean Jacques Rousseau. Ki Hajar menjadi figur nasional bangsa kita yang penting di sektor pendidikan karena keberaniannya mengusulkan konsep baru dalam mendidik anak-anak bangsa. Di tengah pengaruh konsep pendidikan ala Belanda yang cenderung merendahkan kaum pribumi yang miskin dan terjajah, beliau tergerak untuk memunculkan ide alternatif: menjadikan anak didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran yang menggembirakan. Belanda sudah lama hengkang dari Indonesia. Kini kita sudah menjadi tuan di negeri sendiri dalam mengelola pendidikan. Kenapa kita tidak juga melihat ukuran kinerja yang membanggakan? Peringkat Indonesia di PISA dan berbagai tes tingkat internasional tidak juga beranjak naik. Kita bahkan melihat negeri tetangga seperti Vietnam dan Thailand merangkak naik menyalip Indonesia, sementara Singapura kokoh bertengger di puncak klasemen. Untung, tidak ada sistem liga sehingga kita tidak terancam terdegradasi ke liga di bawahnya. Pendidikan bukan kompetisi sepak bola, tentu saja. Skor dan peringkat sebenarnya memberikan acuan buat mereka yang berpandangan empiris positivis dalam mengukur baik-buruk atau berhasil-gagal dalam mengukur berbagai sistem pendidikan yang ada di dunia ini. Mereka yang berpandangan rasional dan nonpositivis tentu ingin menonjolkan keunikan setiap sistem pendidikan yang perlu dilihat secara keseluruhan dan lintas sejarahnya. Belanda memang bukan ancaman lagi, tapi ada ancaman lain yang tak kalah berat, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Betapa mengenaskan kalau kita melihat anak-anak didik kita masih terbata-bata dalam memahami buku bacaan, bingung dalam berhitung, dan tidak bernas dalam mengekspresikan pikirannya dalam lisan dan tulisan. Belum lagi soal rendahnya literasi keuangan sehingga banyak anak muda milenial dan generasi Z yang terjebak pinjaman daring/online (pinjol), investasi bodong, dan dukun penggandaan uang. Seperti yang disampaikan Mitchel di atas, tidak cukup kita hanya mengutak-atik kurikulum, rencana pembelajaran, dan sarana-prasarana sekolah. Yang perlu diubah itu cara pandang semua pihak, mulai politisi, birokrat, rektor, kepala sekolah, guru dan dosen, sampai para orang tua. Yang perlu diubah juga adalah struktur organisasi yang melingkupi kelembagaan pemerintah di pusat dan daerah, sampai ke kampus, sekolah, dan keluarga agar perubahan terjadi secara berkelanjutan. Pergeseran cara pandang dan struktur organisasi pertama yang perlu diubah adalah pengabaian terhadap pendidikan keluarga. Dalam riset terbaru (Februari 2023), ada temuan menarik, antara lain pendidikan keluarga atau parental education (parenting, istilah populernya) mengurangi kesenjangan dalam kemampuan melakukan inovasi antara anak didik dari keluarga miskin dan keluarga kaya. Studi yang membandingkan sistem pendidikan Finlandia dan AS itu mengamati 1,45 juta anak didik dan orang tuanya dengan membandingkan data ekonomi tahun 1930 dan 1980. Latar belakang pendidikan orang tua, misalnya lulusan S-2, menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam membuat anak didik siap melakukan inovasi (Philippe Aghion, Ufuk Akcigit, Ari Hyytinen, and Otto Toivanen, 2023). Studi ini juga menyarankan program-program afirmasi untuk mencegah hilangnya bakat terpendam yang mungkin datang dari kalangan anak-anak keluarga miskin, sehingga mengklaim: &rdquo;kurangi hilangnya calon Einstein dan Marry Curie&rdquo;. Di era kecerdasan buatan saat ini, kemampuan inovasi menjadi sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia. Kita harus mengerahkan semua sumber daya dan manusia dari semua kalangan sosial ekonomi untuk bersaing secara global. Pendidikan keluarga ternyata mendorong kesetaraan kemampuan inovasi antara anak didik dari keluarga miskin dan kaya, sedangkan sejak 2019 Kemendikbudristek justru &rdquo;melebur&rdquo; pendidikan keluarga ke dalam Ditjen Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Dari kasus ini, kita dapat melihat rekomendasi Mitchel Resnick dalam kaitan perubahan cara pandang dan perubahan struktur organisasi yang penting dipikirkan lagi dalam mengelola pendidikan kita agar tetap berderap maju di tengah perubahan besar saat ini.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;TOTOK AMIN SOEFIJANTO,&nbsp;Pendidik dan peneliti kebijakan publik di Universitas Paramadina Jakarta

Ibarat legenda Sysiphus, manusia harus mendorong batu ke puncak bukit yang kelak akan menggelinding ke lembah lagi, lalu kembali mendorong.

Parenting Menumbuhkan Inovasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Totok-Amin.jpg" alt="Totok Amin" width="100%">
<figcaption>Totok Amin</figcaption>
</figure>WISANGGENI dan Ontoseno adalah dua satria paling sakti di jagat pewayangan. Keduanya menjadi sakti tidak hanya karena latihan, tetapi justru dari terpaan ujian yang sangat dahsyat. Dua tokoh wayang yang sakti mandraguna itu menggambarkan kita, bangsa Indonesia, dalam menjalani perjuangan kemerdekaan. Perjuangan itu masih terus berlanjut hingga saat ini. Kita keturunan bangsa besar, yang menurut Presiden Pertama RI Soekarno adalah bangsa yang siap dengan tempaan zaman. Berbagai kejadian dalam sejarah menunjukkan hal itu, salah satunya adalah penyelenggaraan ajang balap <a href="https://www.jawapos.com/tag/formula-e/">Formula E</a> yang kali pertama digelar di Jakarta pada 4 Juni 2022 ini.  Ajang balap kelas dunia itu sudah mengalami ujian sejak menjadi ide. Balapan mobil bertenaga listrik itu menjadi simbol peradaban baru manusia yang ingin menjaga bumi dari ancaman perubahan iklim yang hebat. Mobil bertenaga listrik diharapkan dapat mengurangi pemakaian BBM (<a href="https://www.jawapos.com/tag/bahan-bakar-minyak/">bahan bakar minyak</a>) yang memiliki dampak besar ke pemanasan suhu bumi. Dengan ajang bergengsi ini, kita semua ingin mengurangi emisi karbon. Pada 2015, semua negara anggota PBB bersepakat, melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yang nomor 13 –bukan angka sial, mudah-mudahan– bertekad mengambil langkah urgen untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya.  Tujuan SDGs nomor 13 tersebut adalah pada 2030 (delapan tahun lagi) semua negara mampu memperkuat ketahanan dan kemampuan beradaptasi dengan bencana dan kerusakan alam akibat perubahan iklim. Indonesia bisa tampil sebagai champion dalam ikhtiar mencapai tujuan mulia tersebut dengan mulai menerapkan gaya hidup yang menekan emisi karbon ke udara. Ajang balap Formula E menebar semangat positif di kalangan yang sangat luas: kita bangsa Indonesia bisa dan mampu. Benar hari ini kita masih berkutat dengan kendaraan dan mesin yang mengandalkan BBM. Namun, kita semua akan percaya bahwa listrik yang termasuk energi terbarukan itu dapat menggantikan sumber energi berbasis fosil yang mencemari udara dan lingkungan hidup kita secara masif. Kalau mobil balap saja bisa memakai listrik, apalagi kendaraan dan mesin-mesin lain yang selama ini kita operasikan.  Penerapan gaya hidup yang ramah lingkungan, rendah emisi karbon, dan percaya sains tersebut harus dilanjutkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang seirama. Pengarusutamaan transportasi publik harus menjadi agenda semua kepala pemerintahan. Kita harus mengurangi kebijakan yang ”memanjakan” pemilik kendaraan pribadi, misalnya membangun dan melebarkan jalan sambil mengikis hak pejalan kaki di jalur pedestrian dan jalur pesepeda. Justru, kebijakan publik yang terkini adalah melebarkan trotoar dan menambah jalur sepeda di semua jejaring transportasi kota.  DKI <a href="https://www.jawapos.com/tag/jakarta/">Jakarta</a>, misalnya, mengubah cara berpikir pembangunan transportasi kota dari car-oriented menjadi transit-oriented –yang utama adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain yang aman, nyaman, dan hemat energi. Akibatnya, akses pejalan kaki dibuat lebar dan nyaman, termasuk taman dan jembatan penyeberangan. Para warga kota yang ingin bersepeda juga diberi jalur khusus yang eksklusif, tidak tercampur dengan kendaraan bermotor lainnya. Saat ini sudah tersedia jalur sepeda sepanjang 103,577 kilometer dan revitalisasi jalur pedestrian 240 kilometer di Jakarta. Menurut survei Jakpat tahun 2020, pembelian sepeda mengalami kenaikan drastis saat pandemi dan angka penjualan terus menguat hingga hari ini. Hasil survei lainnya, bersepeda rupanya harus didorong dari lingkungan sosialnya (social cyclist). Maka, kebijakan membangun jalur khusus sepeda berhasil menaikkan animo sosial tersebut. Selain rendah emisi karbon, jalan kaki dan bersepeda itu menyehatkan jiwa dan raga.  Tahun ini saja PT Transportasi Jakarta (Tije) akan mengoperasikan 100 bus listrik yang melayani rute di semua koridor. Tahun depan jumlahnya ditambah 200 bus lagi dan seterusnya sehingga semua jalur utama transportasi publik di Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya akan diisi bus bertenaga listrik tersebut. Dalam delapan tahun ke depan, kita akan melihat makin banyak kendaraan umum yang menggunakan listrik. Ada yang bilang kendaraan publik listrik ini terlalu dini karena infrastruktur pendukungnya belum siap, misalnya stasiun pengisian listrik. Seperti juga trotoar pejalan kaki dan jalur pesepeda, kalau tidak dimulai, ya tidak akan mulai-mulai. Jalur sepeda di Jakarta, misalnya, tadinya menunggu jumlah sepeda agar banyak dulu, baru dibangun jalur khusus sepeda. Ternyata, jumlah sepeda justru bertambah ketika jalur sepeda dibangun di banyak kawasan. <h3>Drama Politik</h3> Peradaban yang luhur dibangun dengan semangat pembaruan yang terus-menerus. Penghambat dari kemajuan ini justru bisa datang dari kita sendiri. Ide baru seperti Formula E dan berbagai ide lainnya akan selalu mendapatkan tantangan. Kalau ingin terus maju sebagai pelopor, kita harus berani mengatasi tantangan yang ada. Ajang balap Formula E semula direncanakan diadakan di kawasan Monas, kemudian bergeser ke kawasan Gelora Bung Karno di Senayan. Sampai akhirnya diputuskan arena balapnya di kawasan Ancol sekarang –tidak bergeser lagi– karena sepenuhnya berada di dalam wewenang Pemprov DKI Jakarta.  Selain itu, ada ”gangguan” di DPRD DKI Jakarta, khususnya dari Fraksi PSI dan PDIP, yang sampai mengajukan usulan interpelasi, meskipun kandas karena tidak disetujui fraksi-fraksi lainnya. Bersyukur akhirnya pihak FIA World Motor Sport Council di Paris mengumumkan Jakarta sebagai salah satu tuan rumah ajang Formula E pada 15 Oktober 2021. Saat pengumuman itu, Jakarta masih dalam masa pandemi di PPKM level 3. Jadi, belum terbayang kalau Juni ini kita sudah masuk ke level 1. Alberto Longo, chief championship officer sekaligus pendiri Formula E, mengucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menjadi tuan rumah balapan musim kedelapan tahun 2021–2022 tersebut.  Tekad menyelenggarakan balap Formula E dengan semangat pembaruan terus kuat dan semakin kuat. Legenda wayang Wisanggeni dan Ontoseno memberikan hikmah kepada kita semua untuk tekun, bekerja keras pantang menyerah, dalam memperjuangkan hal-hal yang baik. Tantangan justru menjadi pemacu buat para pelopor untuk menjaga amanah dalam bekerja. Alhasil, semua kendala tersebut justru menjadi penambah ”kesaktian” para pelopor.  Hanya mereka yang berani mengambil risiko besar yang akan mampu meraih tujuannya dengan gemilang. Hikmah yang lain, kita sebagai bangsa hendaknya bersatu padu dalam mengharumkan dan memajukan Indonesia yang kita cintai ini. Dengan semangat rawe-rawe rantas, malang-malang putung, bangsa ini akan mampu menjadi bangsa yang maju, adil, makmur, dan beradab. (*)  <hr />  *) TOTOK AMIN SOEFIJANTO, Dosen dan peneliti kebijakan publik di Universitas Paramadina dan Universitas Negeri Jakarta

Hikmah di Balik Drama Formula E

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Totok-Amin.jpg" alt="Totok Amin" width="100%">
<figcaption>Totok Amin</figcaption>
</figure>PERTENTANGAN ide dalam demokrasi itu lumrah. Tidak heran kalau Voltaire, filsuf abad pertengahan Eropa, menyebut perbedaan pendapat sebagai hak paling dasar bagi kemanusiaan. Voltaire, nama samaran François-Marie Arouet (1694–1778), merupakan penulis Prancis yang menginspirasi banyak tokoh dunia lainnya seperti Thomas Jefferson dan berbagai tokoh pendidik kita, termasuk Ki Hajar Dewantara.  Ungkapan yang terkenal darinya adalah ”Walaupun Anda memiliki pandangan yang bertentangan dengan pandangan saya, saya akan melindungi hak Anda untuk menyuarakan pendapat itu sampai, bila perlu, dengan mengorbankan nyawa saya”. Sikap seperti itu di eranya adalah sangat radikal dan menjadi dasar merebaknya konsep globalisasi karena hak asasi manusia kemudian menjadi bagian penting dari Piagam PBB.  Voltaire layak menjadi teladan buat kita semua, terutama di saat kita saat ini sedang menjalankan hak konstitusional mengeluarkan pendapat. Kalau tidak, kita akan melakukan kezaliman kepada orang lain dan masyarakat luas. Contoh paling buram adalah pembakaran dan perusakan fasilitas umum seperti halte bus Transjakarta (TJ) di kawasan strategis ibu kota RI ini.  Setidaknya ada 46 halte yang rusak pada demonstrasi menentang omnibus law UU Cipta Kerja pada 8 Oktober lalu. Lima halte yang benar-benar rusak (total loss) atau terbakar seluruhnya dan tidak dapat digunakan sama sekali adalah Harmoni, Sawah Besar, Senen, Sarinah, dan Bundaran HI. Kerusakan tersebut, menurut tim prasarana PT Transportasi Jakarta (TJ), membutuhkan anggaran perbaikan yang mencapai sekitar Rp 46 miliar.  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan agar semua halte yang rusak dapat segera diperbaiki dan digunakan dalam waktu secepatnya. Syukurlah, TJ yang merupakan BUMD milik Pemprov DKI sigap dan siap sehingga semua halte rusak tadi dapat kembali beroperasi dalam 3 x 24 jam. Kerusakan halte bus TJ menjadi momentum pengingat buat kita semua agar lebih peduli dengan fasilitas umum vital yang dibangun dengan uang rakyat itu.  Segera setelah peristiwa perusakan halte tersebut, serikat pekerja TJ berinisiatif memasang spanduk khusus bertulisan ”Halte Ini Milik Rakyat yang Sedang Kami Perbaiki” di beberapa halte yang kebetulan jadi korban kerusuhan demonstrasi menentang UU Cipta Kerja. Serikat pekerja dengan tangkas tetap memberikan pelayanan kepada publik.  Sehari setelah kerusuhan, ada 127 rute dan 2.485 bus yang tetap beroperasi melayani warga ibu kota. Kerusakan berat berupa konstruksi, alat pembayaran (gate), dan server mulai dibenahi. Begitu juga kerusakan sedang dan ringan seperti beberapa konstruksi bangunan yang mengalami kerusakan atau kaca pecah, tapi halte masih dapat melayani.  Para pimpinan dan pekerja PT TJ bekerja bahu-membahu bersama dinas dan Biro Pemprov DKI di berbagai bidang menyelesaikan masalah tanpa hiruk pikuk, bekerja dalam senyap siang malam. Tidak hanya demi beroperasinya transportasi publik dengan baik, tetapi juga memperbaiki citra pemerintahan di mata masyarakat. Pemerintah hadir di saat sulit.  Peristiwa ”perusakan” halte-halte bus itu mencerminkan kesalahan kita dalam memandang fasilitas umum. Garrett Hardin pernah mencetuskan ide yang disebut ”Tragedy of the Commons” atau tragedi milik bersama. Dalam buku berjudul sama yang terbit pada 1968 itu, Hardin mendefinisikan tragedy of the commons sebagai situasi dalam sistem sumber daya bersama di mana pengguna individu, yang bertindak secara independen sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, berperilaku bertentangan dengan kepentingan bersama semua pengguna dengan menghabiskan atau merusak sumber daya bersama melalui tindakan kolektif mereka.  Sikap seperti itu masih ada di masyarakat kita. Barang atau fasilitas bersama cenderung diabaikan perawatannya atau dimanfaatkan semaksimal mungkin sampai rusak. Sedangkan fasilitas milik sendiri disayang-sayang. Sikap semacam itu akan makin memuncak di momen protes ke pemerintah. Sebab, fasilitas milik bersama itu dianggap sebagai representasi pemerintah yang diprotesnya.  Anda boleh mengkritik saya, tetapi saya akan lindungi Anda dengan nyawa saya. Sikap Voltaire itu sebenarnya dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak yang berseteru saat ini. Kita dapat saling menjaga dan melindungi satu sama lain dengan membangun rasa saling percaya. Kuncinya: kurangi kekerasan dari semua pihak.  Pemilik kekuasaan sebenarnya sedang memikul mandat dari rakyat yang saat sebagian darinya sedang marah, tidak percaya, dan protes. Relasi sosial politik seperti itu akan harmonis kalau semuanya mengedepankan sikap anti kekerasan. Demonstrasi protes kekuatan massa di satu sisi dan demonstrasi kekuatan penjaga ketertiban di sisi lain akan bertemu secara damai bila semuanya mengedepankan sikap yang beradab. Peradaban dapat dibangun dengan kelembutan hati seperti yang ditunjukkan Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari hati nurani yang merupakan anugerah dari Tuhan.  Marilah kita jaga milik bersama dengan hati nurani. Kekuatan terbesar ada di tangan rakyat dan waktu akan selalu membuktikannya. Tidak ada kekuatan yang melebihi keduanya. Rakyat dan waktu jugalah yang akan memelihara sarana dan prasarana umum yang dibangun dari uang rakyat. Dengan catatan: kita semua sadar secara penuh, hak mengeluarkan pendapat tidak sama dengan hak untuk merusak fasilitas publik atau melukai satu sama lain.  Pikiran boleh berbeda, tetapi hati harus tetap dingin dan tenang. Voltaire memiliki reputasi dunia sebagai pejuang pemberani melawan tirani, fanatisme, dan kekerasan. Dia dapat mengingatkan kita setiap saat, sebelum melangkah keluar rumah. Tidak salah kalau Thomas Jefferson memasang kata-kata mutiara Voltaire itu di pintu rumahnya. Dia tidak akan merusak fasilitas umum dan melukai sesama hanya karena berbeda pendapat. (*)  <hr />  *) Totok Amin Soefijanto, Peneliti kebijakan publik dan pendidikan di Universitas Paramadina serta Universitas Negeri Jakarta  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=g8gFTuSUc3Y&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Kenapa Kaubakar Halte Busway?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Totok-Amin-Imam-Husein.jpg" alt="Pengamat pendidikan tinggi Totok Amin Soefijanto" width="100%">
<figcaption>Pengamat pendidikan tinggi Totok Amin Soefijanto</figcaption>
</figure>Kualitas proses belajar ditentukan dua faktor. Kompetensi guru dan kesiapan siswa untuk belajar. Kurikulum 2013 yang dipakai saat ini perlu diperbaiki. Sebab, terkesan template dan mengekang kreativitas. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto dengan dosen/peneliti pendidikan Universitas Paramadina Totok Amin Soefijanto.  ---  Apakah sistem pendidikan Indonesia saat ini sudah tepat?  Saat ini pelaksanaan pendidikan sekolah menerapkan Kurikulum 2013. Di situ mengatur aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM), cakupan materi, hingga referensi buku yang digunakan seperti apa. Secara tidak sadar, guru dipandu oleh itu. Namun, dengan kurikulum itu pula membuat guru kurang kreatif. Mengajar hanya terpaku template. Terkadang, malah tidak sesuai kebutuhan guru maupun siswa. Yang saya tangkap dari pidato Mas Mendikbud (Nadiem Makarim) adalah bagaimana supaya guru lebih kreatif lagi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas.  Contoh guru belajar kreatif?  Belajar sudah tidak lagi dengan cara kuno yang sifatnya satu arah. Harus lebih melibatkan siswa dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Misalnya, memberi kesempatan siswa untuk mengajar, presentasi, dan terlibat dalam diskusi. Kalau siswanya lebih tahu, ya suruh ngajarin. Jangan terlalu kaku dalam hal berbagi ilmu pengetahuan. Untuk menciptakan suasana belajar yang ideal, guru harus sudah mumpuni secara kompetensi. Begitu juga siswa yang siap belajar. Karena proses belajar itu menuntut dua belah pihak.  Nah, bagaimana kompetensi guru dan kesiapan siswa untuk belajar saat ini?  Jika ukurannya hasil uji kompetensi, nilai rata-rata hanya 55 poin dalam skala 100. Artinya, belum bagus. Jika hanya melihat hasil ujian nasional (unas) juga tidak terlalu impresif. Unas juga hanya menilai output. Tidak bisa merepresentasikan proses belajar siswa bagus atau tidak. Makanya, butuh peran pemerintah pusat sampai daerah untuk membangun itu semua.  Apakah Kurikulum 2013 ini sudah menjamin kualitas proses belajar?  Menyebut bahwa Indonesia kurang fokus ke pembelajaran. Seolah-olah dengan mengadakan kelas, kurikulum, ada guru asumsinya sudah ada pembelajaran. Tapi, benar nggak terjadi pembelajaran. Jangan-jangan gurunya datang cuma memberi materi. Masa bodoh siswa mengerti atau tidak.  Apa yang Anda pahami dari pidato Mendikbud Nadiem Makarim?  Jadi, saya bilang pidato Mas Mendikbud adalah resep untuk menjadikan proses pendidikan lebih baik itu. Arahan dan maksudnya jelas. Tinggal bagaimana aplikasinya. Itu seluruh jajaran pusat Kemendikbud dan dinas pendidikan daerah seluruh Indonesia harus juga siap menjalankan itu.

Totok Amin Soefijanto: Tinggalkan Cara Kuno Mengajar di Kelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Totok-Amin-Imam-Husein.jpg" alt="Pengamat pendidikan tinggi Totok Amin Soefijanto" width="100%">
<figcaption>Pengamat pendidikan tinggi Totok Amin Soefijanto</figcaption>
</figure>RENCANA pemerintah menempatkan rektor asing di perguruan tinggi negeri (PTN) bisa jadi membawa terobosan positif. Mulai mengerek peringkat, publikasi, kualitas, hingga branding kampus negeri tanah air berkelas dunia. Tapi, memang dibutuhkan penyesuaian agar akademisi luar negeri itu mampu menunjukkan kerja nyata seperti target Kemenristekdikti. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto dengan pengamat pendidikan tinggi Totok Amin Soefijanto kemarin (6/8).  ---  Apakah menurut Anda rencana program rektor asing tepat?  Tepat, tapi dengan penyesuaian kondisi. Salah satunya dengan merampingkan struktur organisasi birokrasi. Agar rektor asing mampu bekerja dengan baik. Di Indonesia struktur organisasi PTN umumnya terdiri atas majelis wali amanat (MWA), senat akademik, dan dewan guru besar. Dalam membuat kebijakan, rektor harus mendapat persetujuan dari tiga unsur itu. Ribet memang. Dan mengandung unsur politis.  Berarti harus mengubah statuta universitas?  Statuta bukan kitab suci yang tidak bisa diubah. Ketentuan rektor harus warga negara Indonesia (WNI), pegawai negeri sipil (PNS), dan sebagainya itu akan merepotkan dan menghambat. Sistem birokrasi kampus harus lebih simpel dan profesional. Nah, yang terjadi di Indonesia, rektor ini jabatan politis. Padahal seharusnya (posisi dan kerja mereka, Red) profesional.  Apa kompetensi yang harus dimiliki seorang rektor agar membawa PTN tanah air mampu bersaing di tingkat global?  Ada enam. Secara akademik excellent, kemampuan sebagai manajer yang baik, leadership, pengumpul dana, memiliki jejaring yang kuat dengan komunitas peneliti maupun kampus internasional, dan marketing.  Apakah selama ini rektor PTN di Indonesia tidak seperti itu?  Selama ini jabatan rektor hanya dianggap sebagai jenjang karir. Akademisi Indonesia yang pintar di bidang tertentu banyak. Tetapi, apakah itu (sudah) cukup? Tentu tidak. Rektor harus memiliki jejaring yang luas, kemampuan marketing yang mumpuni, dan manajerial yang baik.  Ingat, kampus adalah sebuah institusi. Jadi harus berpikir bagaimana membawa branding PTN ini dikenal negara luar. Ingat, menaikkan peringkat tidak hanya ditentukan publikasi jurnal internasional. Banyak faktor lain yang menjadi penentu. Dan itu seharusnya menjadi pekerjaan yang dituntaskan rektor.

Soal Rektor Asing, Totok Amin: Harus Diikuti Perampingan Birokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Totok-Amin-Imam-Husein.jpg" alt="Pengamat pendidikan tinggi Totok Amin Soefijanto" width="100%">
<figcaption>Pengamat pendidikan tinggi Totok Amin Soefijanto</figcaption>
</figure>SALAH satu prioritas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin adalah mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Meningkatkan mutu pendidikan menjadi pilar utama untuk menyukseskan visi lima tahun mendatang. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto bersama pakar pendidikan Universitas Paramadina Totok Amin Soefijanto kemarin (19/7).  ---  Apa yang menjadi tantangan dunia pendidikan lima tahun mendatang bagi pemerintahan baru?  Menurut saya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Mulai kepala sekolah, guru, hingga tenaga kependidikan seperti petugas laboratorium, pustakawan, dan staf tata usaha. Sebab, mereka menentukan 80 persen mutu pendidikan. Sisanya didukung sarana-prasarana yang baik. Pada era milenial saat ini, mereka harus canggih dan tidak gaptek (gagap teknologi). Khusus guru, harus ada program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu tenaga kependidikan dari pemerintah pusat. Pelaksanaannya diserahkan kepada MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) daerah masing-masing. Tentu dengan bimbingan praktisi atau pakar yang ahli di bidangnya.  Apa pekerjaan rumah cabinet Jokowi - Ma’ruf di bidang pendidikan lima tahun mendatang?  Pemerintah harus lebih responsif dengan perubahan dan kemajuan global. Di pendidikan tinggi, masih banyak jurusan maupun mata kuliah yang bisa dibilang sudah ketinggalan zaman. Kontennya tidak kekinian. Akibatnya, kita terkesan lambat dalam mengikuti tren Revolusi Industri 4.0. Begitu pula di tingkat SMK (sekolah menengah kejuruan) yang lulusannya harus siap kerja. Namun, nyatanya skill-nya nanggung karena sarana-prasarana praktiknya terbatas. Pemerintah harus mendorong itu. Baik sekolah negeri maupun swasta. Kebutuhan siswa terhadap 30 persen teori dan 70 persen praktik harus terpenuhi. Menggandeng perusahaan swasta juga perlu. Profesional dipersilakan mengajar untuk berbagi ilmu sehingga siswa tahu apa yang dibutuhkan di dunia kerja.  Sosok yang layak untuk kursi menteri di bidang pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi?  Saya lebih setuju seorang profesional untuk menduduki jabatan tersebut. Kalau dari partai, meski dia seorang profesional, pasti akan lebih mengutamakan kepentingan partai (yang membesarkan namanya). Karena ada intervensi di situ. Tidak mungkin orang tersebut mengabaikan partainya. Yang lebih penting adalah adalah orang tersebut harus mengerti dan paham dengan dunia pendidikan. Harus bisa mewujudkan pidato visi Jokowi-Ma’ruf pada 14 Juli lalu yang menjadikan sebuah program berkelanjutan yang terimplementasikan sampai tingkat akar rumput. Visi tanpa aksi itu hanya akan menjadi sebuah sensasi. Begitu juga, aksi tanpa visi tidak lebih dari sekadar atraksi.  Posisi menteri bidang pendidikan lebih layak diisi kalangan muda atau tua?  Sama-sama ada plus minusnya. Kalau diisi menteri muda keuntungannya adalah lebih responsif. Tahu akan kebutuhan dan cepat dalam memutuskan kebijakan sesuai tuntutan perkembangan zaman. Minusnya adalah kurang berpengalaman dari sisi birokrasi. Karena tidak hanya memikirkan soal teknis. Tetapi juga harus berhadapan dengan birokrasi di DPR. Khususnya soal anggaran. Nah, aspek ini memang perlu jam terbang. Karena tidak mudah. Jika, dari kalangan senior, memang jelas berpengalaman, tapi ya itu tidak responsif. Lambat.

Totok Amin: Calon Mendikbud Profesional, Prioritas Kualitas SDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Totok-Amin.jpg" alt="Totok Amin" width="100%">
<figcaption>Totok Amin</figcaption>
</figure>MASUK ke perguruan tinggi ibarat kompetisi sepak bola. Apalagi dengan penerapan sistem ujian tulis berbasis komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2019.  Calon mahasiswa harus lebih realistis dan tidak muluk-muluk. Apakah menempatkan diri di "Liga 1 atau Liga 2".  Penyebabnya, ujian digelar lebih dulu. Pendaftar bisa mengetahui nilai masing-masing. Semua nilai murni. Apa adanya. Tidak ada yang dikatrol. Jika kurang puas, peserta bisa mengikuti tes UTBK kedua. Kalau ada yang kurang puas, peserta memiliki kesempatan untuk memperbaiki.  Setelah itu, peserta pasti akan menghitung sendiri kemampuannya. Mencari tahu standar nilai perguruan tinggi negeri (PTN) idamannya. Jika merasa nilainya pas-pasan atau lebih rendah, pilihannya mencari PTN dengan persaingan nilai yang tidak terlalu tinggi. Untuk menjaga peluang diterima lebih besar. Akibatnya, di kelas ini persaingan menjadi sangat besar.  Sebaliknya, untuk peserta yang memiliki nilai mantap, ya berani saja mendaftar sesuai keinginan. Menuju PTN kelas atas. Praktis, memang hanya peserta dengan nilai tinggi yang bisa masuk PTN favorit tanah air seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada. Tapi, jumlahnya memang tidak banyak.  Memang terlihat seperti ada kasta. Hanya yang pintar, kaya, dan mendapatkan gizi bagus yang bisa menghuni kampus top. Sedangkan yang berasal dari kalangan kurang mampu cukup bersyukur diterima PTN.  Namun, praktiknya, tidak semua demikian. Ada juga anak dari kalangan kurang mampu yang bisa masuk PTN favorit. Kampus mengakomodasi mereka yang kurang mampu, tapi memiliki potensi akademik yang mumpuni. Program bidikmisi salah satunya. Juga program afirmasi pendidikan tinggi untuk anak-anak dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).  Dengan begitu, anak-anak tersebut bisa mengangkat derajat keluarganya. Bisa menempuh pendidikan tinggi untuk naik kelas. Untuk mengubah nasib.

Berhitung dengan Kemampuan Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/totok-amin-soefijanto.jpg" alt="totok amin soefijanto" width="100%">
<figcaption>totok amin soefijanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2019 memang turun. Tapi, di sisi lain, sistem seleksi tersebut lebih berkualitas, objektif, efisien, serta transparan daripada tahun-tahun sebelumnya.  Hanya, memang perlu persiapan yang lebih matang dari segi teknis peralatan teknologi. Sistem ujian tulis berbasis komputer membuat seleksi berjalan tanpa ribet.  Calon mahasiswa tidak perlu mengÂ­antre untuk mendaftar di kampus. Tidak perlu berkumpul dalam suatu tempat di satu waktu untuk menjalani tes. Semua serba-online. Peserta juga bisa memilih sendiri jadwal tes mereka.  Setiap peserta juga tidak akan mendapatkan soal yang sama. Namun memiliki tingkat kesulitÂ­an yang sama. Materi yang diujikan tes potensi skolastik dan akademik. Tes skolastik bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif. Misalnya, penalaran dan pengetahuan umum.  Selain itu, ada tes potensi akaÂ­demik untuk mengukur kemampuan kognitif peserta sesuai deÂ­ngan kelompok jurusan. Seluruhnya bertipe high order thinking skills (HOTS). Menuntut peserta untuk berpikir kritis dan analitis ketika menjawab soal. Tidak sekadar menghafal.  Nah, mungkin materi tersebutlah yang bisa jadi membuat nilai SBM PTN kali ini rendah. Sebab, semasa duduk di bangku SMA tidak dibiasakan mengerjakan soal-soal HOTS. Saya masih ingat betul protes terhadap ujian nasional berbasis komputer lantaran 10 persen soalnya bertipe HOTS.  Jika ada 50 soal, paling hanya lima soal yang bertipe HOTS. Seperti itu aja teriak. Hasilnya sekarang ketahuan. Banyak yang kesulitan mengerjakan soal UTBK SBM PTN yang memiliki persentase HOTS lebih banyak.  Dengan ujian digelar lebih dulu, menurut saya itu menunjukkan bahwa SBM PTN 2019 lebih objektif, transparan, dan meÂ­miliki integritas. Peserta mengetahui nilai masing-masing lebih dulu. Semua nilai murni. Apa adanya. Tidak ada yang dikatrol.  Jika kurang puas, peserta bisa mengikuti tes UTBK kedua. Kalau ada yang kurang puas, peserta memiliki kesempatan untuk memperbaiki. Tapi, ada juga yang minder karena merasa nilainya pas-pasan. Risiko memang. Meski begitu, itulah hasil kerja keras diri sendiri demi meraih PTN idaman.  Positifnya, UTBK mengajari para calon mahasiswa untuk realistis dan rasional dalam memilih program studi. Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tidak muluk-muluk.  Memang, bisa jadi nilai lebih rendah untuk SBM PTN 2019. Tapi, yang harus diingat, kursi PTN juga terbatas. Untuk bisa mendudukinya, harus lolos seleksi. Siapa yang berkualitas pastinya akan pantas mengenyam pendidikan di sana.  *) Pakar Pendidikan Universitas Paramadina  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto

Kritis, Analitis, dan Tak Cuma Menghafal