<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/IMG_20240712_104349-4140024128.jpg" alt="Plt Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informatika Bakti Kominfo Yulis Widyo Marfiah (tengah) di kantor Kominfo (12/7). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Plt Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informatika Bakti Kominfo Yulis Widyo Marfiah (tengah) di kantor Kominfo (12/7). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Kominfo (Kemenkominfo) berupaya menuntaskan pembangunan menara BTS (base transceiver station). Sampai saat ini mereka masih punya tanggungan pembangunan 630 titik BTS. Plt Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo Yulis Widyo Marfiah menuturkan sekitar 70 persen dari sisa pembangunan BTS tersebut berada di Papua dan terkendala faktor keamanan. Saat ini pihak TNI baru menyampaikan 17 titik lokasi pembangunan BTS yang aman. Padahal masih banyak tower BTS yang harus dibangun di bumi Cendrawasih itu. Meskipun begitu Bakti Kominfo optimistis target penuntasan pembangunan BTS itu bisa terwujud tahun ini. "Berikutnya fokus pemanfaatan dan operasionalnya," tuturnya di Jakarta pada Jumat (12/7). Yulis mengatakan, dalam penuntasan pembangunan tower BTS tersebut, dibagi dalam beberapa tahapan. "Tahap pertama dibangun di 148 lokasi," katanya. Kemudian disusul pada tahap kedua sekitar 220 lokasi. Berikutnya di tahap ketiga dibangun 180 unit tower BTS dan pada tahap keempat sebanyak 75 unit tower BTS. "Tahun ini semuanya diharapkan bisa diselesaikan (pembangunannya)," katanya. Dia mengatakan tantangan penuntasan pembangunan BTS tersebut adalah keamanan dan geografis. Khusus pembangunan tower BTS di Papua, harus berkoordinasi dengan TNI. Selain itu Bakti Kominfo juga berkoordinasi dengan Pemda dan kepolisian untuk mencari titik pembangunan lainnya. Dia menjelaskan total proyek pembangunan BTS yang dikebut Bakti Kominfo sebanyak 5.000 unit lebih. Jadi tanggungan yang tersisa saat ini relatif jauh lebih sedikit, dibandingkan dengan yang sudah terbangun. Untuk tahun depan, dia menegaskan tidak ada pembangunan BTS lagi. Karena Bakti Kominfo bersama mitranya akan berfokus pada pemanfaatan dan operasional serta perawatan. Pada kesempatan itu Yulis juga merespon keberadaan layanan internet Starlink. Seperti diketahui layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk itu sudah beroperasi di Indonesia. Karena berbasis satelit, layanan internet Starlink mampu menembus kawasan 3T, yang juga menjadi target internet Bakti Kominfo. "Memang teknologi tidak bisa dibendung. Berkembang pesat,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia memastikan bahwa layanan internet mereka tetap berbasis BTS, VSAT, Satelit Satria, Optik, dan lainnya. Belum ada rencana menggunakan layanan internet milik Elon Musk tersebut. Yulis menegaskan untuk layanan internet Bakti Kominfo sejak awal dinyatakan harus menggunakan ISP (internet service provider) lokal. Kerjasama dengan pihak asing perlu kajian lebih dalam lagi. Khususnya terkait keamanan data nasional. Hilmi Setiawan

Bakti Kominfo berupaya menuntaskan pembangunan menara BTS (base transceiver station). Sampai saat ini mereka masih punya tanggungan.

Bakti Kominfo Kebut Tuntaskan Tanggungan Membangun 630 Tower BTS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/JKT-1-SIDANG-PLATE-AGENDA-SAKSI-FED-4JPG-883209007.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hingga 31 Maret 2022, baru 1.795 tower proyek base transceiver station (BTS) 4G Kemenkominfo (Kominfo) yang selesai dikerjakan. Jauh dari target sebanyak 4.200 menara BTS. Keterangan itu diungkap M. Feriandi Mirza dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (25/7). Dia menjadi saksi untuk tiga terdakwa, termasuk eks Menkominfo Johnny G. Plate. Di depan majelis hakim yang diketuai Fahzal Hendri, Mirza menyampaikan bahwa proyek itu semestinya sudah selesai 31 Desember 2021. Sampai batas waktu tersebut, hanya 668 BTS 4G yang rampung digarap. Proyek kemudian tetap berlanjut dengan adendum yang berisi perpanjangan waktu sampai 31 Maret 2022. &rdquo;(Sampai batas perpanjangan tersebut, Red) selesai 1.795 (tower),&rdquo; kata Mirza yang tercatat sebagai kepala Divisi Lastmile/Backhaul Bakti Kominfo. Keterangan itu membuat majelis hakim heran. Sebab, selisih target dan realisasi sangat jauh. &rdquo;Proyek ini nggak selesai, mangkrak,&rdquo; kata hakim. Secara terpisah, ditemui di Istana Negara, Menkominfo Budi Arie menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta pembangunan proyek BTS 4G Bakti Kominfo diselesaikan. Namun, dia enggan berbicara progres proyek saat ini. &rdquo;Nanti penuh kejutan. Tenang saja dan saya sudah bilang, tahun ini akan tuntas,&rdquo; katanya. Proses hukum yang sedang berjalan, terang Budi, dipastikan tidak memengaruhi kelangsungan proyek tersebut. Dia menjelaskan, saat ini ada beberapa hal yang sedang ditinjau ulang terkait penggarapan proyek itu. Termasuk soal harga. Tim dari Kemenkominfo dan Kejaksaan Agung bekerja bersama. &rdquo;Semua opsi sedang dirumuskan, kami diskusikan, di-review. Nanti kami bicara dengan kementerian lembaga lain, termasuk Bu Sri Mulyani, menteri keuangan. Saya berharap tidak perlu tambahan,&rdquo; jelas Budi. (lyn/syn/c9/fal)

Hingga 31 Maret 2022, baru 1.795 tower proyek base transceiver station (BTS) 4G Kemenkominfo (Kominfo) yang selesai dikerjakan.

Proyek BTS 4G: Target 4.200, Baru Selesai 1.795 Tower

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/BTS-tower-menara-jaringan-Pixabay-560x312-1.jpg" alt="ILUSTASI. Tower BTS." width="100%">
<figcaption>ILUSTASI. Tower BTS.</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Syahputra Saragih menyoroti dugaan terjadinya monopoli menara telekomunikasi bersama atau tower&nbsp;base transceiver station (BTS). Menurutnya,&nbsp;dugaan monopoli itu terindikasi dari sulitnya pelaku usaha tower yang lain masuk untuk mendirikan menara BTS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Potensi entry barrier bagi pelaku usaha tower yang lain masuk ke pasar," kata Guntur kepada wartawan, Kamis (6/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guntur mengatakan, dugaan monopoli tower BTS di Kabupaten Badung, Bali itu sudah naik ke penyelidikan. Karena itu, pihaknya akan mendalami dugaaan pelanggaran yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menambahkan, para pihak terkait seperti pemerintah daerah dan pelaku usaha tower akan dipanggil terkait dugaan monopoli ini. Proses penyelidikan ini akan berjalan sampai dianggap apakah bukti memadai atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pihak-pihak pelaku usaha tower, Pemda terkait atau pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan," ucap Guntur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) menaikkan kasus dugaan monopoli menara telekomunikasi bersama atau tower BTS di kabupaten Badung ke tahap penyelidikan atau penegakan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Kantor Wilayah IV KPPU, Dendy Rakhmad Sutrisno mengatakan sudah melakukan pemanggilan kepada semua pihak terkait dan mendengarkan keterangan mereka. Dari hasil kajian tersebut ditemukan dugaan pelanggaran hukum yang harus diselidiki lebih lanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah mendengar keterangan dari berbagai pihak, baik pelaku usaha yang bersangkutan, asosiasi usaha, dan pemerintah daerah setempat, KPPU menilai perlu untuk meningkatkan menjadi penyelidikan awal perkara inisiatif, yang berfokus pada dugaan pelanggaran pasal 17 dan 24 UU No. 5/1999", ujar Dendy dari keterangan resminya, Selasa (4/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Proses penyelidikan awal perkara inisiatif yang teregister dengan No. 03-81/DH/KPPU-I/VI/2023 ini akan berlangsung selama 14 hari kerja dan berakhir pada tanggal 13 Juli 2023," jelas Dendy.</div>

Para pihak terkait seperti pemerintah daerah dan pelaku usaha tower akan dipanggil terkait dugaan monopoli ini.

KPPU Soroti Dugaan Terjadinya Monopoli Pembangunan Tower BTS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/Johnny-G-Plate-Tersangka-Dugaan-Kasus-Korupsi-BTS-Salman-Toyibi-2-1050085382.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Spekulasi politik mencuat setelah penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Mengingat posisi Plate yang juga Sekjen Partai Nasdem. Partai yang tergabung dalam koalisi yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menepisnya. Dia menegaskan bahwa penetapan Plate sebagai tersangka sama sekali tidak terkait dengan urusan politik. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil langkah-langkah berlandasan aturan hukum. &rdquo;Saya pastikan tidak ada politisasi hukum karena saya mengikuti kasus ini dari awal,&rdquo; katanya kepada awak media Kamis (18/5) malam. Mahfud lantas membeber kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo. Dia mengikutinya sejak 2020. Semula proyek tersebut dianggarkan dengan dana Rp 28 triliun. Berlaku untuk pengerjaan 2020 sampai 2024. Namun, hingga Kejagung memproses hukum dugaan korupsi dalam proyek itu, anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah baru Rp 10 triliun. &rdquo;Untuk proyek 2020&ndash;2021. Dimulai tahun 2021. Tetapi, sampai akhir tahun 2021 itu barangnya nggak ada,&rdquo; beber mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Mendapati kondisi tersebut, lanjut Mahfud, proyek untuk 2020&ndash;2021 itu diperpanjang hingga Maret 2023. Tujuannya, memberi waktu agar tiang-tiang pemancar sinyal dalam proyek tersebut bisa terpasang. Secara keseluruhan, mestinya ada 1.200 tiang pemancar sinyal. &rdquo;Seharusnya itu 1.200 (tiang pemancar sinyal, Red), lalu ditunda karena barangnya nggak ada,&rdquo; kata Mahfud. Namun, sampai batas waktu, tiang pemancar sinyal yang terpasang tidak sampai angka tersebut. Hanya ada 985 tiang pemancar. Itu adalah fakta temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). &rdquo;Dijejak dengan satelit oleh BPKP, ditemukan hanya ada 985 tiang,&rdquo; ungkap Mahfud. Dari jumlah tersebut, tidak ada satu pun sampel tiang pemancar yang hidup. Seluruhnya masih barang mentah. &rdquo;Mati, nggak ada gerakan sinyal dioperasikan,&rdquo; imbuhnya. Menurut Mahfud, ratusan tiang pemancar sinyal itu sudah bisa dikatakan mangkrak. &rdquo;Belum ada barangnya, yang ada pun mangkrak,&rdquo; cetusnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01664566/berstatus-tersangka-pencalegan-johnny-g-plate-tidak-otomatis-gugur">Berstatus Tersangka, Pencalegan Johnny G. Plate Tidak Otomatis Gugur</a> Semula Kejagung melihat ada potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp 1 triliun. Setelah menggandeng BPKP untuk menghitung secara lebih terperinci, ditemukan angka kerugian keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun. Angka fantastis itu diperoleh setelah BPKP menghitung seluruh kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut. Mulai perencanaan, penunjukan konsultan, pembelian barang, hingga praktik mark-up dan sebagainya. &rdquo;Nah, itu yang kemudian dijadikan alasan (penyidikan dan penetapan tersangka, Red),&rdquo; ungkap Mahfud. Karena itu, menteri asal Madura tersebut berharap semua pihak berpikir positif. Tidak mengaitkan penanganan kasus itu ke ranah politik. &rdquo;Ini tidak mengarah ke partai, tapi dugaan tindak pidana korupsi,&rdquo; tegasnya. Dalam persidangan nanti, semua pihak bisa melihat bagaimana anggaran pemerintah disalahgunakan dalam proyek tersebut. &rdquo;Nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan,&rdquo; ujar menteri pertahanan di kabinet era Presiden Gus Dur itu. Sebagai Menko Polhukam, Mahfud mengakui bahwa dirinya juga mengetahui koordinasi antara Kejagung dan BPKP serta lembaga lainnya. Termasuk dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dia menyinggung perihal bukti percakapan, bukti perintah, dan lainnya yang sudah diperoleh penyidik. &rdquo;Nanti akan dibuka di pengadilan,&rdquo; ucapnya. &nbsp; Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan penggeledahan yang dilakukan penyidik setelah penetapan tersangka Plate, yakni di rumah dinas dan kantor Plate. Hal itu, kata dia, merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, partainya senantiasa menghormati setiap proses hukum yang berlangsung. &rdquo;Namun, proses hukum itu harus bebas dari intervensi politik dan tekanan kekuasaan,&rdquo; tegasnya kemarin. Paloh menginstruksikan kepada seluruh kader dan jajaran pengurus di seluruh tingkatan, mulai pengurus pusat, provinsi, daerah, kecamatan, bahkan desa, untuk tidak terpancing dengan persoalan tersebut. &rdquo;Jangan terpancing dengan segala bentuk provokasi terkait kasus ini,&rdquo; tuturnya. (lum/syn/c9/fal)

”Seharusnya itu 1.200 (tiang pemancar sinyal, Red), lalu ditunda karena barangnya nggak ada,” kata Menkopolhukam Mahfud MD.

Jumlah Proyek Kominfo 1.200 BTS 4G, Terbangun 985 Tower, Tapi Kondisinya Mangkrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/ksb-sandera-385964978.jpg" alt="DIANIAYA: Korban penyerangan KST di Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, dievakuasi ke Jayapura." width="100%">
<figcaption>DIANIAYA: Korban penyerangan KST di Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, dievakuasi ke Jayapura.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kelompok separatis teroris (KST) kembali melakukan aksi teror. Jumat (12/5) lalu, sekitar pukul 09.00 WIT, mereka menyandera sejumlah pekerja proyek tower BTS Telkomsel di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Kabidhumas Polda Papua Kombespol Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, enam pekerja tower BTS Telkomsel itu semula dipimpin Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang Alverus Sanuari. Mereka berangkat dari Oksibil menuju Distrik Okbab menggunakan pesawat Elang Air pada pukul 08.30 WIT. Saat tiba di Lapangan Terbang Okbab, mereka dihadang lima orang yang mengaku berasal dari KST. Kelompok tersebut menganiaya tiga pekerja dengan menggunakan parang. &rsquo;&rsquo;Alverus Sanuari beserta salah seorang korban luka yang bernama Benyamin Sembiring dibebaskan untuk kembali ke Oksibil,&rsquo;&rsquo; jelasnya dalam siaran pers yang diterima Jawa Pos. Mereka tiba di Bandara Oksibil sekitar pukul 11.00 WIT dan langsung dilarikan ke RS untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, hingga kemarin terdapat empat orang yang disandera kelompok tersebut. &rsquo;&rsquo;Dua di antaranya mengalami luka akibat penganiayaan,&rdquo; terangnya. Empat pekerja yang masih disandera itu adalah Asmar (staf PT IBS, mengalami luka di bahu kanan), Peas Kulka (staf distrik), Senus Lepitalem (warga Distrik Borme), dan Fery (staf PT IBS, terluka di bahu kiri). &rsquo;&rsquo;KKB (KST, Red) mengajukan tuntutan tebusan sebesar Rp 500 juta sebagai syarat pembebasan para sandera,&rsquo;&rsquo; katanya. (idr/c7/oni)

Kelompok separatis teroris (KST) kembali melakukan aksi teror. Jumat (12/5) lalu, sekitar pukul 09.00 WIT, mereka menyandera pekerja.

KST Sandera 4 Pekerja Proyek Tower BTS Telkomsel di Distrik Okbab, Minta Tebusan Rp 500 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210215_192826_copy_800x600_1.jpg" alt="Salah satu menara (tower) milik PT Palapa Ring Timur yang dibakar KKB di Kabupaten Puncak. Antara" width="100%">
<figcaption>Salah satu menara (tower) milik PT Palapa Ring Timur yang dibakar KKB di Kabupaten Puncak. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gangguan keamanan di lokasi tower BTS 3 (B3) milik PT Palapa Timur Telematika (PTT) di Distrik Beoga, Puncak, dilaporkan sering terjadi. PTT mengonfirmasi, gangguan terhadap karyawan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas di <a href="https://www.jawapos.com/tag/papua/">Papua</a> itu berlangsung sejak tiga tahun lalu.  Pihak perusahaan melalui keterangan tertulisnya menyatakan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/proyek-palapa-ring/">proyek Palapa Ring</a> Timur dimulai pada 2019. Bersamaan dengan itu, gangguan dari orang tak dikenal kerap terjadi. Bahkan, yang terbaru pada Kamis (3/3), delapan karyawan perusahaan dikabarkan tewas akibat serangan kelompok bersenjata.  ’’Sebelum ada kejadian (serangan), tower B3 pada kondisi proses perbaikan dalam rangka recovery jaringan telekomunikasi,’’ terang pihak humas PTT sebagaimana dikutip dari keterangan pers yang diterima Jawa Pos kemarin (4/3).  Sampai kemarin, pihak PTT mengaku belum dapat meninjau langsung lokasi tower B3 lantaran terkendala cuaca. Karena itu, mereka belum bisa bicara lebih banyak terkait kepastian jumlah korban jiwa dan luka-luka. Termasuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/kondisi-fisik-tower/">kondisi fisik tower</a> B3 pasca penyerangan.  Sebagai informasi, tower B3 berada di ketinggian di atas 3.000 mdpl. Aksesnya hanya bisa ditempuh menggunakan helikopter. Cuaca yang buruk saat ini menjadi penghambat tim evakuasi menuju lokasi tower tersebut. ’’Perusahaan mengupayakan yang terbaik demi memastikan keselamatan karyawan,’’ sebut pernyataan tertulis itu.  Di sisi lain, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Aqsha Erlangga menambahkan, pihaknya telah mengevakuasi Pratu Heriyanto kemarin. <a href="https://www.jawapos.com/tag/prajurit-tni/">Prajurit TNI</a> itu mengalami luka tembak akibat serangan kelompok separatis teroris (KST) di Pos Koramil Dambet.  "Evakuasi Pratu Heriyanto didampingi Serka Wahidin menuju Timika dengan menggunakan pesawat Asian-One jenis PK-LTF," kata Aqsha. Prajurit yang mengalami luka tembak di bagian bawah leher itu sudah dibawa ke RSUD Timika.

Pekerjaan Palapa Ring Timur Kerap Diganggu KST sejak Awal Proyek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bakal-bangun-tower-bts-setinggi-50-meter-di-taa_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Minimnya sinyal telekomunikasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api &ndash; Api menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Karena itu, Gubernur Sumsel pun langsung memerintahkan untuk membangun tower Base Transceiver Station (BTS) di wilayah tersebut. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sumsel, Jon Kenedy mengakui jika kondisi sinyal telekomunikasi di wilayah tersebut masih sangat terbatas. Karena itu, dirinya mengaku telah mendapatkan perintah langsung dari Gubernur Sumsel untuk memperbaiki sinyal telekomunikasi di wilayah tersebut. Apalagi, wilayah tersebut merupakan KEK. &ldquo;Ada beberapa daerah yang masih keterbatasan sinyal ini seperti Desa Manggarai, Kecamatan Tanjung Lago. Tapi, TAA lebih penting karena ini kawasan ekonomi khusus. Meskipun begitu akan dipenuhi secara bertahap,&rdquo; katanya. Saat ini, pihaknya telah mengusulkan untuk pemasangan tower BTS di KEK TAA ini, dan rencananya akan ditandatangani oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru pada Kamis besok (14/3). Dalam usulan tersebut yakni meminta Telkom, Telkomsel dan Indosat untuk membangun sarana telekomunikasi bersama di daerah tersebut. Ia mengaku sejauh ini respon dari ketiga provider khususnya Telkom dan telkomsel sangat baik. Apalagi, saat ini ada beberapa tower bts disana. Hanya saja memang sedikit jauh dari KEK TAA karena dekat dengan pelabuhan penyebrangan. Meski sedikit jauh, di lokasi tersebut sudah terpasang kabel fiber optic sehingga nantinya akan ditarik hingga pelabuhan barang di KEK TAA. Nantinya tower BTS yang akan dibangun ini setinggi 40 meter hingga 50 meter. &ldquo;Pokoknya itu sudah komitmen kuat kami untuk memperbaiki sinyal disana karena memang itu kawasan ekonomi khusus di Sumsel,&rdquo; tutupnya. &nbsp; &nbsp;

Bakal Bangun Tower BTS Setinggi 50 Meter di TAA

tower bts

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tower bts

Berita Terkini