<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT1-MENTERI-MAFUD-RAKA1.jpg" alt="Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD melayani pertanyaan awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut rencana Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada" width="100%">
<figcaption>Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD melayani pertanyaan awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut rencana Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar pertemuan dengan Jaksa Agung (JA) ST Burhanudin dan sejumlah pejabat utama kejaksaan lainnya. Acara itu digelar di kentor Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/11) sore.  Mahfud mengatakan, dalam pertemuan ini dibahas sejumlah masalah. Seperti kesiapan kejaksaan melaksanakan visi misi presiden. Namun, salah satu yang menarik dari pertemuan itu adalah, kejaksaan memutuskan akan menghapus Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Daerah (TP4D).  "Tadi ada kesepakatan bahwa TP4P dan TP4D akan segera dibubarkan," kata Mahfud usai pertemuan itu.  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut program TP4P dan TP4D sebetulnya berjalan baik. Tetapi ada keluhan kadang kala dijadikan alat oleh oknum tertentu misalnya untuk ambil keuntungan ketika seorang kepala daerah itu ingin membuat program pembangunan, lalu minta semacam persetujuan sehingga seakan-akan sudah bersih tetapi ternyata tidak bersih.  Modus lain yang terjadi yakni, aparat pemerintah daerah berlindung dari upaya pengelewenangan yang dilakukannya. Caranya dengan berdalih proyek yang dikerjakannya sudah berkonsultasi dengan TP4P atau TP4D.  "Hasil yang bagus ini dirusak oleh sekelompok orang, dilakukan oleh oknum bupati maupun jaksa. Sehingga pada akhirnya daripada mudarat TP4 ini akan segera dibubarkan," tegas Mahfud.  Dia memastikan pembubaran TP4P dan TP4D tidak menyalahi aturan. Instruksi Presiden agar kejaksaan bisa memberikan pendampingan juga bisa tetap dilaksanakan.  "Jadi nantinya pendampingan itu kan tidak harus struktural dalam bentuk TP4 dan lain sebagainya. Bisa berdasar kasus," pungkas Mahfud.

Sering Jadi Modus Korupsi, Jaksa Agung Bakal Hapus TP4P dan TP4D

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JKT-JAKSA-AGUNG-KE-KPK-ali1.jpg" alt="Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) berjabat erat komando usai memberikan keterangan, Jumat (8/11/2019) di gedung KPK Jakarta. Kunjungan Jaksa AGung ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi untuk" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) berjabat erat komando usai memberikan keterangan, Jumat (8/11/2019) di gedung KPK Jakarta. Kunjungan Jaksa AGung ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi untuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menyambut gembira jika semakin banyak pihak yang mengawasi kinerja anak buahnya. Selain itu, dia berjanji mengevaluasi program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).  Burhanuddin pun pasrah bila ada jaksa-jaksa yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, penangkapan tersebut adalah bentuk seleksi alam untuk masa depan lebih baik.  ”Kami juga akan membina nanti apa yang sudah terjadi (untuk) jadikan contoh agar (ada efek, Red) jera bagi yang lain,” katanya di sela-sela kunjungan ke gedung KPK di Jakarta kemarin (8/11).  Khusus terkait TP4, Burhanuddin mengakui bahwa tim pengawasan pengadaan barang dan jasa yang merupakan produk jaksa agung sebelumnya itu terindikasi banyak kebocoran. Kebocoran itulah yang ditengarai dimanfaatkan oknum-oknum jaksa nakal untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok. ”Saya akan coba buat analisis (soal TP4),” ungkap mantan Jamdatun (jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara) tersebut.  Burhanuddin menyatakan, pihaknya akan meminta pendapat pakar sebagai bahan pertimbangan membubarkan atau tetap melanjutkan TP4 di masa mendatang. Pertimbangan itu juga penting untuk menentukan apakah TP4 tetap dilanjutkan dengan mengubah nama dan meningkatkan pengawasannya. ”Tentunya saya tidak bisa sendiri,” tuturnya.  Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan bahwa pihaknya berupaya membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung). Salah satunya dengan menyerahkan oknum jaksa nakal yang tertangkap KPK seperti kasus di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta beberapa waktu lalu.  ”Itu bukan diambil alih, tapi kami koordinasikan dan kami menyerahkan kepada Kejaksaan Agung. Ada beberapa pertimbangan. Satu karena Kejagung sanggup untuk melaksanakan,” ujar Laode.  Sementara itu, Komisi Kejaksaan (Komjak) menilai evaluasi terhadap Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) tersebut merupakan langkah awal cukup baik yang diambil periode baru Kejagung. Apalagi melihat beberapa kasus yang sempat muncul di kalangan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/11/2019/jaksa-agung-tak-akan-bela-anak-buahnya-yang-tersandung-perkara-di-kpk/">jaksa</a> selama berjalannya TP4D. Namun bukan berarti menghilangkan program. ”Program ini harus ada kesinambungan karena mempertaruhkan trust atau kepercayaan masyarakat,” tutur Ketua Komjak Barita Simanjuntak kemarin.  Barita menilai program TP4D harus dilihat dari dua arah. Di satu sisi, masyarakat perlu mengapresiasi karena penyelenggara pemerintah dan proyek strategis nasional mengalami percepatan dan bisa dicapai tepat waktu. Triliunan rupiah anggaran juga dapat terserap dengan lebih efisien dan tepat sasaran.  Di sisi lain, tetap ada dugaan penyalahgunaan jabatan dan faktor-faktor <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/11/2019/sambangi-kpk-jaksa-agung-ingin-tingkatkan-penanganan-korupsi/">pelanggaran hukum</a> lainnya. ”Ada dugaan praktik cawe-cawe dan faktor nonhukum yang memengaruhi. Misalnya biaya-biaya tinggi di luar anggaran atau oknum organisasi tertentu,” lanjutnya.  Evaluasi itu, menurut Barita, harus menjadi titik balik untuk perbaikan TP4D dan memaksimalkan manfaat program tersebut. ”TP4D ini bentuk pencegahan sehingga harus lebih responsif terhadap program pemerintah. Bukan menghilangkan, tetapi upgrade program itu,” imbuhnya.  Kejagung perlu melihat berbagai aspek dalam evaluasi tersebut. Bukan hanya pada penegakan hukum saja, tetapi juga pada penyelenggara negara.

Jaksa Agung Persilakan KPK Tangkap Anak Buahnya yang Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejari-kota-cirebon-pelototi-pembangunan-gedung-setda-8-lantai_m_.jpg" alt="PENGAWASAN: Kejari Kota Cirebon memantau pelaksanaan proyek pembangunan gedung Setda setinggi 8 lantai, Rabu (8/8)." width="100%">
<figcaption>PENGAWASAN: Kejari Kota Cirebon memantau pelaksanaan proyek pembangunan gedung Setda setinggi 8 lantai, Rabu (8/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Tim Pengawas dari Kejaksaan Negeri (Kejari) <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/08/2018/tanggal-cantik-ibu-hamil-di-cirebon-ramai-ramai-bedah-sesar" target="_blank">Kota Cirebon</a> mendatangi lokasi pembangunan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/04/08/2018/telur-dan-susu-sumbang-inflasi-tertinggi-kota-cirebon" target="_blank">Gedung Sekretariat Daerah</a> (Setda) Pemkot Cirebon setinggi 8 lantai, Rabu (8/8). Pengerjaan proyek pembangunan yang menelan biaya Rp 86 miliar tersebut masih dalam pengawasan lembaga internal maupun Kejari. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Nurul Hidayat mengatakan secara keseluruhan pembangunan gedung Setda dari APBD itu sedang dalam pemeriksaan terkait kualitas konstruksi pembangunannya. Menurut Nurul, kunjungannya ke lokasi pembangunan gedung Setda hanya sebatas mendampingi tim pengawas internal dari Pemkot Cirebon. Akan tetapi, dirinya tidak menampik bahwa pengawasan pembangunan gedung Setda pun dilakukan oleh tim di luar Pemkot, salah satunya Kejari. "Setiap pembangunan di pemerintahan yang menggunakan anggaran daerah, kami awasi sejauh mana progres dan kualitasnya," katanya. Sejauh ini, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan pekerjaan dari tim internal terkait pemantauan kualitas gedung Setda yang tengah dibangun tersebut. Karena proses pembangunan gedung masih dalam proses pemeliharaan, maka pihaknya masih menunggu laporan hasil pengerjaan.  Dia menjelaskan, Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah Pembangunan Daerah (TP4D) baru mengawasi proses masuk-keluar anggaran. Untuk pemeriksaan hasil pengerjaan gedung Setda 8 lantai itu masih dalam proses. "Bila ternyata kualitas gedung jauh dari standar yang disepakati, maka kemungkinan pembayaran ditangguhkan," katanya. Ia mengimbau kepada kontraktor pengerjaan proyek gedung Setda untuk melaksanakan pembangunan sesuai aturan. Sehingga, hasilnya pun sesuai diharapkan dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Cirebon. "Demi hasil pengerjaan lebih baik, proyek pembangunan gedung ini diawasi secara bersama-sama," kata Nurul.

Kejari Kota Cirebon Pelototi Pembangunan Gedung Setda 8 Lantai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cegah-korupsi-tp4d-awasi-proyek-infrastruktur-pemerintah_m_193879.jpeg" alt="Pjs Wali Kota Cirebon, Dedi Taufik menandatangani nota kesepakatan pengawalan dan pengawasan proyek infrastruktur pemerintah di ruang Balai Kota Cirebon, Selasa (6/3)" width="100%">
<figcaption>Pjs Wali Kota Cirebon, Dedi Taufik menandatangani nota kesepakatan pengawalan dan pengawasan proyek infrastruktur pemerintah di ruang Balai Kota Cirebon, Selasa (6/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemkot Cirebon bersama Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menandatangani nota kesepakatan terkait pengawasan proyek infrastruktur milik pemerintah. Kedua lembaga itu sepatakan membentuk Tim Pengawal Pemerintah dan Pengaman Pemerintah Daerah (TP4D). Pjs Wali Kota Cirebon, Dede Taufik menjelaskan, tujuan dibentuknya tim tersebut agar pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD atau APBN bisa dilaksanakan dengan baik. Dia menginstruksikan semua pelaksanaan proyek strategis di Kota Cirebon bisa diawasi melalui TP4D. "Hari ini, MoU dengan Kejaksaan Negeri sudah ditandatangani. Semua proyek program pemerintah daerah yang pelaksanaanya di Kota Cirebon akan melibatkan TP4D," ujar Dedi, Selasa (6/3). Dedi menjelaskan, TP4D di dalamnya diisi oleh seluruh pimpinan perangkat daerah yang ada di Kota Cirebon. Setelah ada MoU ini, Kejari Kota Cirebon mulai melakukan pengawalan terhadap sejumlah proyek strategis yang ada di Kota Cirebon. Pengawalan dan pengawasan akan dimulai dari hulu hingga hilir, yaitu dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek-proyek pemerintah di Kota Cirebon. Dia menambahkan, pengawalan TP4D dilakukan agar seluruh proyek yang ada di Kota Cirebon bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan sejak awal pelelangan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Cirebon, Arifin Hamid menyatakan bahwa Kejari Kota Cirebon siap melakukan pengawalan proyek-proyek yang dibangun di Kota Cirebon. &ldquo;Setelah MoU ini sepakati, kami mulai bergerak. Saat ini kami sudah membangun komunikasi dengan pimpinan daerah dan kami siap untuk mengawal dan membantu program pemerintah,&rdquo; tegas Arifin.

Cegah Korupsi, TP4D Awasi Proyek Infrastruktur Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kawal-proyek-rp-160-m-dua-skpd-minta-pendampingan-tp4d_m_187085.jpeg" alt="Rapat koordinasi permintaan pendampingan TP4D Kejati Sulselbar, dari dua SKPD Sulbar di Kantor Kejati, di Makassar, Rabu (7/2)." width="100%">
<figcaption>Rapat koordinasi permintaan pendampingan TP4D Kejati Sulselbar, dari dua SKPD Sulbar di Kantor Kejati, di Makassar, Rabu (7/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) meminta pendampingan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar.&nbsp; SKPD dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perhubungan (Dishub), meminta tim TP4D untuk mengawal kegiatan pelaksanaan proyek yang bersumber melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018 sebesar Rp 160 miliar.&nbsp; Ketua tim TP4D Kejati Marang, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Salahuddin mengatakan, kedua SKPD itu, telah melakukan rapat koordinasi dengan pihaknya terkait pendampingan dan pengawalan anggaran sejumlah proyek. "Rapat itu merupakan tindaklanjut dari surat permintaan dua dinas yang kaitannya soal permohonan pendampingan hukum TP4D Kejati Sulselbar," jelas Salahuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/2).&nbsp; Dalam rapat tersebut, kedua SKPD ini masing-masing memaparkan program dan setiap item yang rencananya bakal didampingi TP4D. Dinas PU Sulbar meminta pendampingan proyek dengan nilai total Rp 158 miliar lebih, yang di dalamnya terdapat sekitar 32 paket pengerjaan.&nbsp; Sedangkan dari Dishub, memaparkan permintaan pendampingan 3 paket pekerjaan dengan nilai total anggaran Rp 2 miliar lebih. "Tujuannya agar nantinya pelaksanaan proyek pendampingan tersebut dapat menghasilkan proyek yang tepat waktu, tepat penggunaan anggaran dan tepat mutu sehingga kemamfaatan proyek dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya masyarakat Sulbar," jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR, Nasaruddin menjelaskan, permintaan pendampingan melalui TP4D ini untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum seperti penyimpangan dan penyelewengan dalam proses pelaksanaannya.&nbsp; "Kami tidak mengerti masalah hukum, karena kadang ada aspek-aspek hukum yang dilangkahi atau kita langgar. Nah hal ini yang tidak diinginkan terjadi, makanya dengan hadirnya TP4D ini. Kita maunya aspek teknis bagus, dan dibarengi dengan aspek hukum juga bagus," jelasnya.&nbsp; Ia menyebut, dari 34 item proyek yang bakal dikerjakan, di dalamnya didominasi dengan paket proyek pembangunan jalan lintas Kabupaten. "Paket jalannya kurang lebih 20 paket," sebutnya.&nbsp; Nasaruddin menginginkan, dalam pengawasan dan pendampingan nantinya ada satu sistem yang terbangun agar tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan. Dengan adanya program TP4D ini diharapkan, dapar membantu dalam hal penggunaan anggaran serta pelaksanaan proyek pembangunan. "Kalau toh ada yang meragukan, kan kita sudah konsultasi dan sudah didampingi oleh TP4D. Kadang-kadang maksud kita baik, tapi pada kenyataannya tidak benar. Makanya kami minta pendampingan TP4D. Jaksa hadir disini bukan untuk mencari kesalahan tapi mencegah kesalahan, itu intinya," tutupnya.

Kawal Proyek Rp 160 M, Dua SKPD Minta Pendampingan TP4D

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/perpanjang-waktu-pengajuan-pencairan-dana-mobil-desa-kota-delta_m_159480.jpeg" alt="Siap Beli Mobil Siaga Desa" width="100%">
<figcaption>Siap Beli Mobil Siaga Desa</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Seluruh kecamatan di Kota Delta berlomba-lomba mengajukan pencairan dana bantuan keuangan khusus desa untuk pengadaan mobil siaga. Di antara 18 kecamatan, sudah delapan yang mengusulkannya. Yaitu, Waru, Candi, Taman, Krian, Tulangan, Buduran, Sukodono, dan Sidoarjo. Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo Noer Rochmawati menyampaikan, sebenarnya sudah lebih dari delapan kecamatan yang mengajukan surat pencairan. Namun, setelah diperiksa, persyaratan yang dilampirkan ternyata masih kurang. &rsquo;&rsquo;Terpaksa kami kembalikan karena kurang,&rsquo;&rsquo; katanya Senin (25/9). Dalam pengajuan pencairan dana kendaraan desa, pemkab meminta setiap desa mengirimkan surat ke kecamatan. Oleh pihak kecamatan, surat dari semua desa di wilayahnya direkap menjadi satu. Setelah itu, surat tersebut diajukan ke BPKAD. Desa harus melampirkan dua surat. Pertama, surat permintaan pencairan dana. Yang kedua adalah kuitansi sebagai tanda bukti menerima anggaran tersebut. &rsquo;&rsquo;Mayoritas tidak melampirkan kuitansi sehingga kami kembalikan,&rsquo;&rsquo; papar mantan wakil direktur keuangan RSUD Sidoarjo tersebut. Dia menambahkan, berapa pun jumlah kecamatan yang mengajukan pencairan, pengadaan mobil siaga desa tetap berjalan. Dana tersebut tentu hanya diberikan kepada kecamatan yang mengajukan pencairan. &rsquo;&rsquo;Yang tidak mengajukan ya tidak mendapat dana,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (PMD P3A KB) Ali Imron saat ditemui di kantornya tampak sibuk. Dia menelepon sejumlah camat. Mulai Camat Sedati Ridho Prasetyo, Camat Jabon Agus Sudjoko, sampai Camat Krembung Misbahul Munir. Ali hendak memastikan kesiapan kecamatan mengajukan pencairan anggaran. Setelah menelepon para camat, Ali menyampaikan bahwa keterlambatan pencairan disebabkan sejumlah kendala. Misalnya, di Sedati, belum seluruh desa membuat surat pengajuan. Di Krembung, sebenarnya para kepala desa sudah membuat surat pengajuan pencairan anggaran, tetapi formatnya tidak tepat. &rsquo;&rsquo;Suratnya ditujukan ke bupati. Belum direvisi ke BPKAD,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Djoko Sartono akhirnya memperpanjang waktu pengajuan pencairan. Awalnya pemkab menetapkan bahwa minggu ini seluruh kecamatan wajib mengajukan surat ke BPKAD. &rsquo;&rsquo;Kami perpanjang maksimal minggu depan,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Pejabat asal Ponorogo itu sudah berkomunikasi dengan sejumlah camat. Kendala yang paling banyak adalah administrasi. Misalnya, tujuan surat salah alamat. &rsquo;&rsquo;Harus segera diperbaiki,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Menurut Djoko, pemkab akan merealisasikan kendaraan desa secara serempak. &rsquo;&rsquo;Minggu depan terakhir. Semua harus tuntas,&rsquo;&rsquo; tandasnya. Di sisi lain, Camat Jabon Agus Sudjoko menjelaskan, semua surat pengajuan pencairan anggaran kendaraan desa sebenarnya sudah siap di kecamatan. &rdquo;Tadi sudah saya instruksikan untuk segera dikirim. Tapi, memang saya minta melengkapi kuitansinya dulu malam ini (25/9, Red),&rdquo; jelasnya. Surat-surat pengajuan pencairan anggaran dari desa-desa di Kecamatan Krembung juga sudah berada di tangan Ketua Paguyuban Kepala Desa (Kades) Krembung Yuli Astutik. Kades Gading tersebut mengaku mengumpulkannya secara kolektif. &rdquo;Langsung saya antarkan kepada Kasi pemerintahan kecamatan. Besok pasti sudah disampaikan,&rdquo; tegasnya. Camat Krembung Misbahul Munir menyampaikan, beberapa surat dari desa di wilayahnya memang perlu direvisi. &rdquo;Semula sudah kepada bupati, lalu direvisi menjadi ke BPKAD. Kami lebih teliti sekarang,&rdquo; ucapnya. Salah satu kecamatan yang menuntaskan pengajuan realisasi mobil siaga desanya adalah Sukodono. &rdquo;Sudah klir. Sekarang difokuskan ke pembentukan panitia pengadaan,&rdquo; ujar Camat Sukodono Mohammad Ainur Rohman. Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Sedati termasuk yang belum menyerahkan rekap surat dari desa-desa ke BPKAD. Menurut Camat Sedati Ridho Prasetyo, pihaknya masih berusaha melengkapi. Dia berjanji mengirimnya Selasa (26/9).  Didampingi TP4D, Jangan Khawatir MASIH banyak desa yang belum menyelesaikan pengajuan pencairan anggaran pengadaan mobil siaga. Begitu juga pengajuan pendampingan kepada tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D). Hingga Senin (25/9), baru 150 desa yang mengajukan permohonan. TP4D tidak diam begitu saja. Mereka tetap berkomitmen untuk mendampingi proses tersebut. Membantu desa yang menghadapi permasalahan selama proses pengadaan. Bahkan, TP4D mendorong agar penyerapan anggaran bisa berjalan maksimal. &rsquo;&rsquo;Yang penting anggaran terserap dulu,&rsquo;&rsquo; kata Kasiintel Kejari Sidoarjo Andri Tri Wibowo. Bila anggaran sudah dicairkan oleh pemkab, TP4D mulai melakukan pendampingan. Dalam pertemuan di gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo pekan lalu, disepakati percepatan pengadaan mobil desa. Langkah awal, permohonan pencairan dana kepada pemkab melalui camat harus segera dituntaskan. Setelah dana dari kas daerah masuk kas desa, para Kades bisa segera membuat surat ketetapan penunjukan tim pengelola kegiatan (TPK) atau tim pengadaan. Tim itulah yang membeli mobil sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan bupati. &rsquo;&rsquo;TP4D mendukung penuh agar bantuan mobil desa segera terealisasi,&rsquo;&rsquo; ucap Andri. Kejari Sidoarjo M. Sunarto menyampaikan, para Kades telah mengajukan permohonan ke kejaksaan untuk mendapat pendampingan dan pengawalan pencairan dana desa melalui TP4D. Bukan sekadar legal opinion (LO). Ruang lingkupnya lebih luas. TP4D kejaksaan akan mendampingi proses pencairan, pembentukan TPK, sampai penyerahan mobil. &rsquo;&rsquo;Jangan takut, jangan khawatir. Kejaksaan akan mengawal dan mendampingi proses sesuai dengan koridor,&rsquo;&rsquo; kata Sunarto.

Perpanjang Waktu Pengajuan Pencairan Dana Mobil Desa Kota Delta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/tp4d-kejari-bogor-pelototi-pns-nakal_m_105036.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor kembali membentuk Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Bogor dengan kepengurusan struktur baru untuk priode 2017. Mereka akan memplototi PNS nakal. Kepengurusan TP4D yang lama dibubarkan karena masa kerjanya sudah berakhir. &ldquo;Setiap tahun memang selalu ada pembaharuan tim. Semua kejakasan mengalami itu,&rdquo; ujar Kasi Intel Kejari Bogor Andi Fajar Arianto kepada Radar Bogor (Jawa Pos Group). Karenanya, dalam kegiatan TP4D tahun ini akan memulai dari tahapan paling awal yaitu sosialisasi. Kata Andi, beberapa lembaga yang menjadi target sosialisasi antara lain pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Ngera (BUMN). &ldquo;Harapannya tim ini dapat mendukung program pemerintah kota Bogor. Sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan ke masyarakat,&rdquo; tukasnya. Lebih lanjut ia menerangkan, TP4D memliki tugas dan fungsi untuk mengawal, mendukung dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif. &ldquo;Teknisnya, TP4D akan memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD,&rdquo; ungkapnya. Maraknya pejabat dan PNS yang kerap menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi juga menjadi konsen serius TP4D. Karenanya, di berbagai kesempatan pihaknya selalu mengingatkan&nbsp; agar perencanaan pembangunan, pelelangan dan&nbsp; pelaksanaan pekerjaan harus tertib administrasi. &ldquo;Begitu juga tertib pengelolaan keuangan negara,&rdquo;&nbsp; tukasnya. (azi/yuz/JPG)

TP4D Kejari Bogor Pelototi PNS Nakal

tp4d

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tp4d

Berita Terkini