<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/TPST-Bantargebang-Diprediksi-Overload-Pada-Tahun-2021-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Suasana TPST Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, Senin (19/8/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengelola sampah di dalam kota. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi TPST Bantargebang, Bekasi, yang" width="100%">
<figcaption>Suasana TPST Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, Senin (19/8/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengelola sampah di dalam kota. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi TPST Bantargebang, Bekasi, yang</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengelolaan sampah menjadi masalah di berbagai kota, khususnya kota-kota besar di Indonesia. Belakangan sorotan publik tertuju ke Tangerang Selatan (Tangsel). Sebelumnya, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargerbang juga berulang disorot. Atas kondisi tersebut, pakar kebijakan publik Yanuar Wijanarko menekankan kembali pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Menurut Yanuar, persoalan pengelolaan sampah terjadi di banyak kota di Indonesia. Pada 2025, kondisinya bahkan menjadi darurat sampah. Menurut dia, masalah tersebut tidak semata buntut kegagalan teknis pemerintah dalam mengelola sampah. Yanuar menilai ada persoalan struktural yang berakar pada rendahnya kesadaran kolektif masyarakat dalam mengelola sisa konsumsi seperti sampah rumah tangga. &rdquo;Dalam perspektif kebijakan publik, persoalan sampah adalah ketidakseimbangan antara laju produksi limbah dengan kapasitas sosial masyarakat dalam mengelolanya,&rdquo; ungkap dia dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media pada Senin (29/12). Yanuar menilai, selama tanggung jawab pengelolaan sampah sepenuhnya dibebankan kepada negara atau pemerintah, masalah akan tetap muncul. Apalagi bila perilaku konsumsi masyarakat tidak berubah. Dengan kondisi seperti itu, dia menyebut, sistem pengelolaan sampah apa pun akan selalu berada dalam kondisi defisit. Itu yang saat ini terjadi pada TPST Bantargebang yang setiap hari menerima 8 ribu ton sampah. Kondisi TPST Bantargebang, kata Yanuar, sudah tidak ideal. Sempat tumpukkan sampah yang menggunung sudah melampaui kapasitas. Bahkan dilaporkan ada gunungan sampah mencapai lebih dari 50 meter. Demikian pula Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang yang kini mengalami kelebihan beban hingga 100 persen. Kondisi itu berisiko mencemari Sungai Cisadane. Dan kini terus disorot karena banyak tumpukan sampah di jalanan Tangsel. Contoh lain, kata Yanuar, adalah TPA Sarimukti di Jawa Barat (Jabar) yang sudah membatasi operasional akibat ancaman longsor. Kemudian TPA Piyungan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang direncanakan tutup permanen pada Januari 2026 karena sisa kapasitas tidak sampai 10 persen. Menurut dia, titik lemah utama pengelolaan sampah di Indonesia terletak pada rendahnya pemilahan sampah sejak awal. &rdquo;Pemilahan sampah harus diposisikan sebagai kebijakan berbasis perubahan perilaku, bukan sekadar imbauan moral. Negara-negara yang berhasil mengatasi persoalan sampah menunjukkan bahwa disiplin warga menjadi fondasi utama sistem,&rdquo; terang dia. Yanuar menjadikan Jepang sebagai sampel. Dia menyatakan bahwa Jepang adalah salah satu negara yang berhasil membangun sistem pengelolaan sampah berbasis kedisiplinan publik. Di sejumlah wilayah, seperti Kamikatsu, warga diwajibkan memilah sampah hingga puluhan kategori. Hasilnya, lebih dari 80 persen limbah berhasil didaur ulang atau diolah kembali sebelum masuk ke fasilitas akhir pengelolaan sampah. &rdquo;Teknologi di Jepang bekerja optimal karena input sampahnya sudah terpilah dengan baik sejak dari rumah. Tanpa kesadaran itu, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif,&rdquo; jelas dia. Selain Jepang, Yanuar mencotohkan pengelolaan sampah di Swedia yang hampir tidak lagi bergantung pada tempat pembuangan akhir. Di negara tersebut, sekitar 99 persen sampah domestik berhasil dimanfaatkan kembali. Sebagian besar melalui sistem waste-to-energy, sehingga hanya sekitar 1 persen sampah yang berakhir di TPA. Contoh sukses lain adalah Korea Selatan melalui kebijakan pay-as-you-throw dan penggunaan smart bins berbasis teknologi RFID. &ldquo;Pelajaran dari negara-negara itu jelas. Investasi infrastruktur penting, tetapi tidak akan pernah cukup tanpa perubahan perilaku masyarakat. Jika pemilahan sampah belum menjadi kebiasaan sosial, maka perluasan TPA atau pembangunan fasilitas baru hanya akan menunda krisis,&rdquo; bebernya. &nbsp;

Pakar Yanuar Wijanarko soroti pengelolaan sampah krisis di kota besar Indonesia. Peran masyarakat penting agar pengelolaan sampah efektif.

Soroti Pengelolaan Sampah Jadi Masalah di Banyak Kota, Pakar Kebijakan Publik Tekankan Pentingnya Peran Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/22/6PQvDoAsWD1qd6YW3NJh2cpkSQVWbMV0UjxF7gIf-2350192915.jpg" alt="Pengemudi truk sampah jalani pemeriksaan kesehatan di lantai 1 Kantor TPST Bantargebang, Senin (22/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengemudi truk sampah jalani pemeriksaan kesehatan di lantai 1 Kantor TPST Bantargebang, Senin (22/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat merespons insiden meninggalnya seorang pengemudi truk sampah yang diduga akibat kelelahan. Sebagai langkah konkret, program screening kesehatan massal resmi diluncurkan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang hari ini, Senin (22/12). Langkah preventif ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, guna memastikan keselamatan para pejuang kebersihan di lapangan. Program yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta ini menyasar ratusan pengemudi yang setiap harinya menempuh perjalanan jauh menuju lokasi pembuangan akhir. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup pemeriksaan tekanan darah, cek kadar gula darah, &nbsp;kondisi jantung dan evaluasi kebugaran fisik secara umum. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Chico Hakim menegaskan bahwa kesehatan pengemudi adalah prioritas utama untuk mendeteksi risiko akibat jam kerja yang panjang. "Program ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta bekerja sama dengan tim medis terkait, sebagai respons preventif atas insiden tragis meninggalnya salah seorang pengemudi truk sampah akibat dugaan kelelahan saat mengantre membuang sampah beberapa waktu lalu," ujar Chico Hakim, Senin (22/12). <h2>Evaluasi Sistem Antrean dan Jadwal Angkut</h2> Selain memberikan layanan kesehatan, Pemprov DKI Jakarta juga tengah merombak sistem operasional pengangkutan sampah. Masalah antrean panjang di TPST Bantargebang yang kerap menguras energi pengemudi menjadi fokus utama perbaikan. Evaluasi mendalam terhadap penataan ulang jadwal angkut. Tujuannya ialah memangkas waktu tunggu truk agar beban kerja pengemudi lebih manusiawi. Chico menambahkan bahwa Gubernur sangat mengapresiasi kerja keras para petugas yang menjaga wajah ibu kota tetap bersih. "Bapak Gubernur Pramono Anung menghargai dedikasi para petugas kebersihan yang telah bekerja keras menjaga kebersihan ibu kota, dan program ini merupakan langkah konkret untuk melindungi mereka," tambahnya. Pemprov DKI berharap adanya sinergi dari semua pihak, termasuk sektor swasta, untuk lebih peduli pada kesejahteraan pekerja lapangan.

Pemprov DKI Jakarta luncurkan program screening kesehatan massal untuk pengemudi truk sampah, respons insiden meninggalnya sopir.

Cegah Tragedi Kematian Terulang, Pemprov DKI Gelar Screening Kesehatan Massal bagi Sopir Truk Sampah di Bantargebang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/sandi-jokowi-mania.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK) di lingkungan TPA Bantargebang Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Sabtu (3/5), menerima bantuan berupa paket sembako. Bantuan tersebut diberikan oleh Relawan Jokowi Mania atau Jo-Man bersama mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno dalam Aksi Relawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19.  Ketua Jokowi Mania (Jo-Man), Immanuel Ebenezer mengatakan, warga di lingkungan TPA Bantargebang membutuhkan perhatian, karena selama Pandemi Covid-19 terjadi nyaris tidak tersentuh. "Bersama Pak Sandi, kita ingin memberi perhatian kepada warga TPA Bantargebang yang terdampak Covid-19. Mereka disini nyaris tidak tersentuh bantuan," ucap Immanuel di lokasi pendistribusian sembako.  Pandemi Covid-19, kata Immanuel Ebenezer merupakan wabah internasional yang penyelesaiannya harus dilakukan bersama. Selain itu, pemerintah diharapkan tidak hanya fokus melakukan pencegahan dan penanganan virus saja, melainkan mempersiapkan kebutuhan pokok masyarakat terdampak selama terjadinya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  "Pemerintah Pusat sangat serius melakukan pencegahan dan penanganan wabah ini. Saya harap pemerintah daerah melakukan hal yang sama dan memperhatikan warganya yang terdampak. Penuhi kebutuhan pokok mereka secara layak, agar selama PSBB mereka semua bisa patuh dan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing," ujar Immanuel.  Di lokasi yang sama, Sandiaga Uno menjelaskan kedatangannya bersama Relawan Jokowi Mania sebagai bentuk empati atas bencana non alam yang terjadi.  Pandemi Covid-19, menurut Sandi, merupakan masalah bersama. Sehingga seluruh komponen masyarakat harus bergandengan melawan virus ini. "Saat pandemi semua harus bersatu, tidak boleh ada warna atau keberpihakan secara politik. Saya bersama Jo-Man menegaskan, musuh kita adalah Covid-19. Mari kita lawan dengan mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah," tegas Sandiaga Uno.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YZ8QpOJR7kA  https://www.youtube.com/watch?v=qe2YgrIqwo0  https://www.youtube.com/watch?v=wkSN3bO1SUs

Jokowi Mania Gandeng Sandi Uno Bagi-bagi Sembako di TPA Bantargebang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/plastik-di-jakarta-kian-mengkhawatikan-saatnya-kembali-ke-besek_m_198721.jpeg" alt="Ilustrasi Sampah. KEHATI meminta masyarakat untuk kembali menggunakan besek bambu sebagai alternatif plastik. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi sampah palstik dan styrofoam" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sampah. KEHATI meminta masyarakat untuk kembali menggunakan besek bambu sebagai alternatif plastik. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi sampah palstik dan styrofoam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ancaman partikel mikroplastik di Jakarta dari waktu ke waktu kian mengkhawatirkan. Partikel tersebut terutama dihasilkan dari limbah plastik dan styrofoam hasil aktivitas kehidupan manusia, yang mencemari lingkungan kota megapolitan. Jumlahnya makin meningkat. Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) M.S. Sembiring mengatakan, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, produksi sampah provinsi DKI Jakarta mencapai 7.099,08 meter kubik. Angka ini meningkat 7.046,39 meter kubik pada tahun sebelumnya. "84,7 persen dari jumlah sampah tersebut yang bisa terangkut. Sisanya terbuang di alam, termasuk mengalir ke laut. Parahnya, sampah tersebut didominasi oleh styrofoam dan jenis plastik lainnya," ungkaP dia kepada JawaPos.com, Sabtu (24/3). Selain mengancam kesehatan manusia, partikel mikroplastik, terutama dari plastik-plastik kemasan juga sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup flora dan fauna. &ldquo;Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memiliki strategi khusus dalam menangani permasalahan ini. Tujuannya untuk menyelamatkan Jakarta dari ancaman mikroplastik ini,&rdquo; ujar Sembiring. Terkait problematika limbah plastik dan styrofoam, Yayasan KEHATI memperkenalkan gerakan 'back to besek' pada acara Festival Bambu dan Bilah Nusantara 2018 yang diadakan oleh Kelompok Tani dan Lingkungan Hidup (KTLH) Sangga Buana, Sabtu pekan lalu. Pada kesempatan ini, KEHATI menjelaskan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tentang pentingnya alternatif pengganti wadah dan bungkus berbahan styrofoam dan plastik, yaitu besek. Manajer Program Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yayasan KEHATI, Basuki Rahmad menjelaskan, penggunaan besek sebagai bungkus makanan memberikan banyak keuntungan kepada masyarakat. Baik yang tinggal di hulu maupun hilir daerah aliran sungai (DAS) Jakarta. Secara ekologis, lanjut dia, masyarakat yang tinggal di hulu akan diminta menanam bambu untuk memenuhi bahan baku pembuatan besek. Nantinya secara otomatis akan memberikan solusi banjir di Jakarta. Secara ekonomi, usaha kecil menengah masyarakat akan meningkat melalui usaha pembuatan besek. &ldquo;Penggunaan besek bambu ini merupakan salah satu upaya konkret dan nyata untuk mengurangi ancaman mikroplastik sebagai dampak penggunaan plastik dan Styrofoam. Sebagai langkah awal, Pemprov DKI bisa mengeluarkan kebijakan dengan cara menggunakan besek pada acara- acara internal, seperti rapat, jamuan, maupun pemberian souvenir,&rdquo; jelas Basuki. Ke depan, KEHATI berharap Pemprov DKI bisa mendorong perusahaan waralaba untuk menggunakan besek melalui skema kerja sama dengan UKM pemasok besek, sehingga sinergi antara pengusaha kecil menengah dan pengusaha besar bisa terjalin. KEHATI juga berharap Pemprov DKI bisa memanfaatkan momentum dunia internasional yang sedang gencar memerangi sampah plastik. "Hal ini terlihat dengan kesamaan tema yang diusung dua hari besar internasional, yaitu Hari Bumi (22 April), dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (5 Juni) yaitu polusi plastik," pungkasnya.

Plastik di Jakarta Kian Mengkhawatikan, Saatnya Kembali ke Besek