<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/Screenshot_20251204_093615-2839503800.jpg" alt="PT Toba Pulp Lestari (TPL) (Dok. Instagram @tobapulplestari)" width="100%">
<figcaption>PT Toba Pulp Lestari (TPL) (Dok. Instagram @tobapulplestari)</figcaption>
</figure> <div align="left">&nbsp;</div> <div align="left"> JawaPos.com &nbsp;- Nama PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali menjadi sorotan setelah perusahaan tersebut dituding sebagai biangkerok berbagai bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara belum lama ini. Bukan tanpa alasan, tuntutan ini muncul seiring maraknya banjir, longsor, hingga kerusakan ekosistem yang disebut-sebut terkait dengan aktivitas industri kehutanan di wilayah operasional PT Toba Pulp Lestari. Namun di tengah derasnya kritik masyarakat, muncul pula berbagai fakta dan penjelasan mengenai operasional TPL serta sosok pemilik perusahaan yang selama ini jarang tersorot. Mengetahui informasi yang akurat tentu akan menjadi penting agar masyarakat dapat memahami apakah perusahaan tersebut benar-benar berperan dalam memicu bencana, atau justru ada faktor lain yang perlu diberitahukan. Dirangkum Jawa Pos dari laman resmi Toba Pulp Lestari, berikut fakta-fakta kunci, profil kepemilikan, serta konteks tudingan yang berkembang di tengah masyarakat. Seperti diketahui, dari narasi yang tengah beredar, PT Toba Pulp Lestari belakangan menjadi perhatian karena terseret-seret dalam bencana alam yang melanda Sumatera Utara (Sumut). Aktivitas dan operasional perusahaan yang bergerak di bidang bubur kayu atau pulp disebut-sebut ikut memicu terjadinya banjir bandang dan longsor yang menelan ratusan korban jiwa. </div> <div align="left"> Lalu siapa pemilik perusahaan tersebut dan apakah benar keterkaitannya dengan sosok pejabat publik Luhut Binsar Pandjaitan selaku menteri koordinator bidang maritim dan investasi di era Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo? Untuk diketahui, PT Toba Pulp Lestari dikenal sebelumnya sebagai PT Inti Indorayon Utama (INRU), perusahaan bubur kertas yang didirikan Sukanto Tanoto pada tahun 1983. Meski demikian, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, Sukanto Tanoto tidak lagi menjadi pemilik perusahaan. Berdasar data terbuka yang dapat diakses oleh publik, Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya kini dipegang oleh perusahaan asal Hong Kong, Allied Hill Limited. Saat ini, pemegang saham mayoritas TPL adalah Allied Hill Limited (AHL), perusahaan berbasis di Hong Kong yang memiliki 92,54 persen saham. Sisanya dimiliki masyarakat sebesar 2,14 persen dan 5,32 persen. AHL diketahui dimiliki oleh pengusaha Singapura, Joseph Oetomo. Dengan struktur ini, perusahaan tidak terkait dengan Luhut Binsar Pandjaitan, seperti yang sering beredar di ruang publik. </div> <div align="left"> Kendati demikian, Toba Pulp Lestari dan PT Toba Sejahtera merupakan 2 entitas berbeda. Dari laman resmi Toba Pulp Lestari, disampaikan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan global yang memiliki lisensi untuk mengelola 167.912 hektare hutan tanaman industri di Sumut. </div> <div align="left"> Persisnya di Aek Nauli, Habinsaran, Tapanuli Selatan, Aek Raja, dan Tele. Sebagai perusahaan tbk, Toba Pulp Lestari komitmen terhadap prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. </div> <div align="left"> Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jumlah aktivitas Toba Pulp Lestari turut berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem Batang Taro yang meliputi wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. </div> <div align="left"> Akibatnya, bencana alam dahsyat terjadi ketika cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar terjadi di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar pada pekan lalu. </div> <div align="left"> &rdquo;Bencana tersebut paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batang Toru, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga,&rdquo; tutur Direktur Eksekutif WALHI Sumut Rianda Purba dalam keterangannya kepada awak media. </div> <div align="left"> Meski demikian, Toba Pulp Lestari menepis tudingan itu. Melalui dokumen keterbukaan Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan Toba Pulp Lestari Anwar Lawden menyampaikan bahwa kejadian tersebut bukan penyebab bencana ekologis yang terjadi di Sumut. </div> <div align="left"> Menurut dia, pemadaman sudah menjalankan operasional sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari. </div> <div align="left"> &rdquo;Perseroan dengan tegas menyatakan tuduhan bahwa operasional menyebabkan bencana ekologi. Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari,&rdquo; ungkap Anwar, dikutip Rabu (3/12). </div> <div align="left"> Dari total areal 167.912 hektar, lanjut dia, Toba Pulp Lestari menyatakan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46 ribu hektar, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi. </div> <div align="left"> Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, dia dengan tegas menyebutkan, perusahaannya selalu menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, masyarakat hukum adat, tokoh, akademisi, dan masyarakat organisasi sipil.&nbsp; </div> <div align="left"> &rdquo;Perseroan menyampaikan aspirasi publik, namun mengharapkan informasi yang disampaikan didasarkan pada data yang akurat dan dapat berfungsi. Perseroan tetap membuka ruang dialog,&rdquo; tutupnya. </div> <div align="left"> *** </div>

berikut fakta-fakta kunci, profil kepemilikan, serta konteks tudingan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dituding Jadi Biangkerok Bencana di Sumatera Utara, Simak Deretan Fakta dan Pemilik PT Tuba Pulp Lestari!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/11/IMG-20250511-WA0030-823941766.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Martin Manurung. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Martin Manurung. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Martin Manurung membela&nbsp;Pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Victor Tinambunan, terkait seruannya tentang penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Pernyataan tersebut sempat menjadi perdebatan karena dinilai mengandung unsur politis. Martin menilai, pernyataan Victor tidak perlu dipersoalkan. Terlebih, Victor tinggal di wilayah Danau Toba sehingga memiliki hak untuk berpendapat. &ldquo;Beliau adalah Gembala yang terpilih untuk memimpin jutaan jemaat HKBP. Dan jemaat HKBP paling banyak tinggal dan hidup di kawasan Danau Toba. Sangat wajar dan pantas beliau menyampaikan suara kenabian itu,&rdquo; ungkap Martin, Minggu (11/5). Legislator Partai NasDem dari Dapil Sumut 2 ini juga pernah meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan audit lingkungan terhadap TPL. Dia memahami bila ada pihak yang tidak terima atas pernyataan Victor. &ldquo;Tolong semua pihak, daripada memperdebatkan pernyataan tersebut, lebih baik membawa dalam doa, serta menjadikan koreksi setiap umat untuk perbaikan ke depannya,&rdquo; imbuhnya.. Sebelumnya, Martin Manurung pernah meminta pemerintah segera turun tangan menyelesaikan konflik yang terjadi antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan masyarakat adat Nagasaribu Siharbangan di Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara. Selain itu, Martin juga pernah memfasilitasi pendampingan hukum terhadap Kepala Desa di Tapanuli Utara yang dilaporkan Kepolisian karena dituduh merusak kawasan konsesi TPL.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Martin Manurung membela Pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Victor Tinambunan.

Anggota DPR Martin Manurung Bela Pimpinan Tertinggi HKBP soal Pernyataan Kontroversi Tentang Konflik TPL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Screenshot_20240718-155314-183690187.jpg" alt="Ilustrasi asuransi pada kendaraan. (Dok JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi asuransi pada kendaraan. (Dok JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wacana program asuransi wajib third party liability (TPL) menuai beragam reaksi. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) bersama pelaku industri menyatakan siap mendukung program pemerintah itu. Meski di kalangan masyarakat menyayangkan urgensi kewajiban tersebut yang seolah-olah menjadi pemaksaan. AAUI menyebut program asuransi wajib untuk kendaraan atau third party liability (TPL) yang kini tengah digodok Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama stakeholder lain merupakan jenis asuransi nirlaba atau tidak mencari keuntungan. &rdquo;Ya, tidak boleh mengambil keuntungan dari asuransi itu. Kami harus menjaga. Biaya operasional dan semuanya harus bisa tertutup,&rdquo; terang Ketua Umum AAUI Budi Herawan di kantornya. Budi bahkan menyebut program asuransi wajib tersebut tidak bertujuan untuk membebani masyarakat, tetapi membantu memitigasi risiko. Program itu juga diyakini akan membantu korban ketika terjadi risiko pada properti atau lapak usaha miliknya. Dia juga memahami saat ini kondisi masyarakat sedang sulit. Oleh karena itu, dia menyebut industri akan sangat hati-hati dalam menerapkan premi atau tarif asuransi tersebut. Meskipun demikian, besaran premi yang diterapkan nanti tetap perlu dihitung. Hal itu bertujuan memenuhi usul kecukupan premi atau bisa menutupi biaya klaim apabila terjadi risiko. Awalnya memang dibutuhkan penyesuaian tarif premi terkait asuransi wajib. Sebab, dalam tahap awal program tersebut juga dibutuhkan penyusunan infrastruktur yang mendukung operasional program asuransi tersebut. &rdquo;Namun, tentunya kami sudah mencapai titik keseimbangan, titik ekuilibrium antara premi dan berapa jumlah benefit yang akan diterima,&rdquo; ucap Budi. Budi mengatakan, rencananya semua industri asuransi umum diberikan kesempatan untuk masuk ke asuransi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, AAUI akan menyiapkan skema yang pas agar tidak terjadi kerugian ketika menjalankan program asuransi wajib. Selain itu, asosiasi juga menjalin kerja sama dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berupaya menerapkan artificial intelligence (AI) untuk menaksir kerusakan dan menghitung estimasi kerugian. Corporate Secretary PT Asuransi Sinar Mas Dumasi M. M. Samosir menjelaskan, TPL merupakan tanggung jawab hukum seseorang sebagai yang menabrak mobil lain. Artinya, ketika membuat rusak kendaraan lain berarti harus membayar itu. Nah, untuk saat ini penetrasi produk asuransi tersebut masih sangat kecil. Sebab, terdapat knock for knock agreement antar anggota AAUI. Ketika terjadi kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan atau lebih memiliki asuransi, kerusakannya akan ditanggung masing-masing. Perusahaan asuransi tidak saling mengklaim satu sama lain. Secara global, Dumasi mengatakan, asuransi TPL merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum surat tanda nomor kendaraan (STNK) terbit. &rdquo;Di Malaysia itu, STNK untuk bisa keluar itu harus sudah ada asuransinya (TPL),&rdquo; ungkap Dumasi saat ditanyai Jawa Pos di kantornya. Hanya saja, masyarakat di Indonesia belum teredukasi dengan baik terkait perasuransian. Dumasi melihat program wajib TPL bagi kendaraan bermotor sebetulnya membantu untuk proteksi berkendara masyarakat. Khususnya masyarakat menengah bawah. &rdquo;Misalnya sopir menabrak motor. Keduanya sama-sama tidak mampu dan tidak ada asuransi. Motornya rusak, masih ada cicilan, tidak bisa ter-cover. Actually coverage ini sangat bagus, menolong orang yang membutuhkan. Kalau orang kaya justru tidak butuh,&rdquo; ungkap Dumasi. Dia mendorong adanya penyesuaian tarif premi yang tidak memberatkan. Mengacu pada produk TPL Asuransi Sinar Mas, premi yang dibayarkan hanya 1 persen dari nilai pertanggungan. Jika nilai pertanggungan Rp 10 juta, premi hanya Rp 100 ribu yang dibayarkan sekali dalam setahun. Meski demikian, perempuan peraih Top 100 Most Outstanding Women itu menyarankan agar penerapan wajib asuransi TPL dilakukan bertahap. Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kepentingan industri, serta manfaat yang diberikan. Bisa dimulai di kota-kota besar dengan risiko kecelakaan kendaraan bermotor tinggi. &rdquo;Jangan juga masyarakat jadi chaos hanya gara-gara ini. Start slowly, melakukan piloting untuk mengaji kesiapan juga,&rdquo; tandas Dumasi. PT Zurich Asuransi Indonesia menyambut baik adanya program asuransi wajib tersebut. Wakil Presiden Direktur Zurich Asuransi Indonesia Heriyanto Agung Putra mengatakan, adanya asuransi wajib untuk kendaraan merupakan kesempatan yang baik. Artinya, bisa untuk mengembangkan bisnis dan eksistensi perusahaan di industri asuransi. &rdquo;Penting sekali bagi kami bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat terkait dengan proteksi. Khususnya untuk kendaraan bermotor,&rdquo; ungkap Heriyanto. Dia akan mempersiapkan segala aspek dan mendukung implementasi asuransi wajib tersebut. Dengan demikian, pihaknya hanya tinggal menerapkan ketika aturan tersebut sudah dijalankan nanti. &rdquo;Mengenai tarif premi yang dikenakan terkait asuransi wajib, kami akan menunggu keluarnya PP terlebih dulu,&rdquo; imbuh Heriyanto Agung Putra. Hariyanto tak menampik sempat ada pertemuan antara asosiasi dengan OJK membahas asuransi wajib kendaraan. Hanya saja, dia belum mengetahui lebih jauh terkait ketentuan asuransi wajib yang akan diimplementasikan nanti. Melihat respons masyarakat, Jawa Pos mencoba bertanya kepada sejumlah pengunjung Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Rizky Noviansyah, tidak masalah dengan wacana kebijakan yang rencananya mulai berlaku tahun depan itu. Sebab, selama ini kendaraan ataupun aset-asetnya sudah diasuransikan untuk memitigasi risiko ke depan. Hanya saja, melihat kondisi saat ini masih banyak yang tidak tertib bayar pajak. Khususnya pajak pokok surat tanda kendaraan bermotor (STNK). &rdquo;Ibaratnya itu yang basic (tidak bayar), gimana asuransi yang sudah jatuhnya kalau di mobil mungkin yang sekunder ataupun tersier gitu,&rdquo; ujar Rizky. Kalau memang pemerintah mewajibkan asuransi kendaraan bermotor, lanjut dia, bisa memberi keringanan, misalnya dari sisi persentase komposisi saat bayar pajak STNK. Bisa diturunkan atau kerja sama dengan asuransi pihak ketiga membuat insentif untuk nilai asuransi. &rdquo;Karena kalau kita bicara premi, mobil harga Rp 400 juta sampai Rp 500 jutaan saja sudah sekitar Rp 4 juta bahkan 7 juta setahun. Itu besarannya mirip-mirip pajak kendaraan bermotor. Sedangkan di lapangan yang saya tahu pajak kendaraan bermotor saja banyak yang nggak kebayar sampai 5 tahun,&rdquo; beber Rizky. Selain itu, mungkin secara gradual ada ketentuan nilai premi asuransi. Tidak hanya sekadar melihat mobil dari sisi silinder atau CC. Sebab itu sudah tidak relevan. Tapi bisa melihat dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB). Sehingga lebih tepat sasaran. &rdquo;Zaman sekarang mobil-mobil mahal pun banyak yang cuma 1.000 hingga 1.200 CC. Seperti Mini Cooper harga Rp 1 miliaran itu mesinnya cuma 1.200 CC. Jangan hanya melihat pembatasan silinder kecil dimurahin, padahal mobilnya mobil mewah yang harusnya dapat grading yang lebih tinggi,&rdquo; tandas Rizky.

Wacana program asuransi wajib TPL menuai beragam reaksi. AAUI bersama pelaku industri menyatakan siap mendukung program pemerintah itu

Asuransi Wajib TPL Bisa Diterapkan Bertahap, Tarif Premi Jangan Memberatkan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/images-2023-07-11T235406435-567686542.jpeg" alt="Ilustrasi: Asuransi kendaraan banyak dipilih sebagai solusi perlindungan tambahan. (Kelley Blue Book)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Asuransi kendaraan banyak dipilih sebagai solusi perlindungan tambahan. (Kelley Blue Book).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah mulai mewajibkan pemilik kendaraan bermotor, baik sepeda motor atau mobil untuk memiliki asuransi TPL. Mulai Januari 2025, seluruh pemilik kendaraan bermotor di Indonesia wajib memiliki asuransi Third Party Liability (TPL). "Meskipun saat ini asuransi kendaraan di Indonesia bersifat sukarela, pemberlakuan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) akan membuat asuransi ini menjadi wajib mulai Januari 2025,&rdquo; ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono. Pernyataan itu disampaikan Ogi Prastomiyono dalam acara Insurance Forum 2024 yang digelar secara virtual, Selasa (16/7). Lalu apa itu asuransi TPL? Asuransi TPL adalah asuransi yang memberikan perlindungan atas tuntutan kerugian dari pihak ketiga pada suatu kecelakaan. Gampangnya gini, asuransi TPL merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi atas tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di polis. Bagi pemiliki asuransi kendaraan, khususnya mobil yang selama ini memang lebih umum menggunakan asuransi kendaraan. Istilah TPL tak asing lagi. TPL atau Third Party Liability atau Asuransi Tanggung Gugat, memberikan manfaat perlindungan ketika pemilik kendaraan mengalami risiko kecelakaan di mana pihak ketiga menjadi korban. TPL baru berlaku jika pihak ketiga meminta pertanggungjawaban. Namun, dalam praktiknya selama ini yang dirangkum dari berbagai sumber dan penyedia jasa asuransi, TPL merupakan produk asuransi yang sifatnya perluasan. Artinya, tertanggung akan memberikan ganti rugi ketika memperoleh tuntutan hukum dari pihak bilamana terjadi kecelakaan kendaraan. Ambil contoh begini, jika seseorang mengemudikan mobil di jalan yang lapang, lalu tanpa sengaja menabrak sebuah mobil dari belakang. Pengendara mobil yang ditabrak tidak mengalami cedera apa pun, tetapi bemper belakang mobilnya penyok. Mengingat kecelakaan itu karena kelalaian pengemudi dengan kecepatan tinggi dan ceroboh, maka pengemudi yang menabarak itu perlu mengganti kerugian yang dialami pengendara tersebut. Nah, ketika memiliki TPL pada asuransi mobil, maka pengemudi tak perlu lagi menanggung biaya ganti rugi. Semua biaya akan ditanggung oleh pihak asuransi. Dengan kata lain, asuransi kini tak hanya menanggung kerugian mobil si tertanggung (Anda), tetapi bisa juga menanggung biaya ganti rugi mobil pihak ketiga yang telah dirugikan (pengendara yang ditabrak). Lalu, apakah semua asuransi kendaraan memberikan fasilitas Third Party Liability ini? Tidak. Sebab, asuransi TPL adalah program yang bisa diperoleh ketika tertanggung membayar premi tambahan atau dilakukan perluasan sesuai kesepakatan. Sejauh ini memang tidak wajib. Sebab umumnya, pemilik kendaraan atau pembeli mobil baru gress pabrikan biasanya hanya akan mendapatkan asuransi jenis TLO saja. Sesuai namanya, asuransi TLO (Total Loss Only) merupakan asuransi yang memberikan perlindungan mobil dari risiko kehilangan. Dalam asuransi mobil, yang dimaksud kehilangan total itu adalah kerusakan yang terjadi di atas 75 persen atau kehilangan pencurian ataupun karena perampasan.

Pemerintah mulai mewajibkan pemilik kendaraan bermotor, baik sepeda motor atau mobil untuk memiliki asuransi TPL.

Mengenal Asuransi TPL Yang Usulkan Pemerintah dan Wajib Dimiliki Pemilik Kendaraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Screenshot_20240718-155314-183690187.jpg" alt="Ilustrasi asuransi pada kendaraan. (Dok JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi asuransi pada kendaraan. (Dok JawaPos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Wacana kewajiban membayar asuransi bagi pemilik kendaraan bermotor akan diberlakukan mulai tahun 2025. Asuransi third party liability (TPL) merupakan jenis asuransi yang akan diwajibkan pada tahun depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikutip dari laman DPR RI, pembayaran premi asuransi TPL akan diwajibkan untuk semua pemilik kendaraan bermotor. Asuransi ini nantinya akan memberikan perlindungan terhadap tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut rencana, pembayaran premi asuransi TPL ini akan termasuk dalam pembayaran premi Jasa Raharja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kewajiban asuransi ini akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP) sebagai</div> <div dir="auto">regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan</div> <div dir="auto">Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dalam Pasal 52 angka 15 tentang Program Asuransi</div> <div dir="auto">Wajib.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wacana asuransi TPL muncul karena dilatarbelakangi oleh tingginya korban kecelakaan pada tahun 2023 yang mencapai</div> <div dir="auto">148.000 kasus berdasarkan data Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu dari data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), pembayaran klaim kendaraan bermotor mencapai</div> <div dir="auto">Rp 7 triliun pada tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Wakil Ketua Bidang Teknik 3 AAUI, Wayan Pariama, asuransi TPL bisa mengurangi beban pemerintah dalam meng-cover biaya kompensasi bagi korban kecelakaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Third Party Liability sebagai asuransi wajib dapat mengurangi beban keuangan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas yang ditanggung oleh perusahaan asuransi swasta, sekaligus memberikan bantuan keuangan kepada korban kecelakaan atau keluarganya," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, OJK menilai ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian sebelum kebijakan ini diterapkan, antara lain sinergitas kebijakan pada lembaga/instansi pemerintah yang menangani bidang keuangan, dan lembaga/instansi yang menangani kebijakan program pemerintah yang diwajibkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, mekanisme kebijakan asuransi TPL juga jangan sampai malah memberatkan masyarakat, namun justru harus memudahkan mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena saat ini dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit sudah dilengkapi dengan kewajiban pembelian asuransi kendaraan bermotor,&rdquo; ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Wacana kewajiban membayar asuransi bagi pemilik kendaraan bermotor akan diberlakukan mulai tahun 2025.

Muncul Wacana Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Bayar Asuransi TPL pada 2025, Simak Sejumlah Manfaatnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tpl

Berita Terkini

Dituding Jadi Biangkerok Bencana di Sumatera Utara, Simak Deretan Fakta dan Pemilik PT Tuba Pulp Lestari!

Anggota DPR Martin Manurung Bela Pimpinan Tertinggi HKBP soal Pernyataan Kontroversi Tentang Konflik TPL

Asuransi Wajib TPL Bisa Diterapkan Bertahap, Tarif Premi Jangan Memberatkan Masyarakat

Mengenal Asuransi TPL Yang Usulkan Pemerintah dan Wajib Dimiliki Pemilik Kendaraan

Muncul Wacana Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Bayar Asuransi TPL pada 2025, Simak Sejumlah Manfaatnya

Download Aplikasi JawaPos.com