<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/IMG_8043JPG-4060330414.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/1/2024).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya hukum kasasi terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Upaya hukum itu dilakukan, lantaran komisi antirasuah meyakini rumah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, aset tersebut justru dikembalikan ke Rafael Alun atas dasar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait pertimbangan majelis hakim mengenai aset rumah yang dikembalikan di antaranya berlokasi di Simprug Golf XV Nomor 29 Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan seluruh aset yang dimiliki terdakwa adalah dari hasil korupsi, namun dalam pertimbangan status barang bukti diputus dikembalikan, sehingga terjadi inkonsistensi dalam poin amar dimaksud," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (28/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya kasasi ini sebagai bentuk komitmen KPK mengembalikan aset-aset hasil korupsi kepada negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjadi komitmen KPK agar aset-aset yang berasal dari hasil korupsi maupun TPPU yang dinikmati para pelaku korupsi yang salah satunya terdakwa Rafael Alun Trisambodo dapat dikembalikan pada negara melalui asset recovery, jaksa KPK Arjuna BS Tambunan telah resmi menyatakan upaya hukum kasasi melalui panitera muda Tipikor pada PN Jakarta Pusat," tegas Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali Fikri memastikan, tim jaksa KPK akan menuangkan argumentasi yuridis yang lengkap ke dalam memori kasasi. KPK meyakini istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek terlibat aktif dalam penerimaan gratifikasi dan pencucian uang sang suami&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK berharap majelis hakim tingkat kasasi sepaham dan sependapat bahwa korupsi merusak hajat hidup orang banyak dan nantinya dalam putusan mempertimbangkan serta mengutamakan adanya asset recovery sebagai salah satu bentuk efek jera," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun melalui sang istri adalah pembelian rumah di Simprug Golf XV Nomor 29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah tersebut milik putri kedua dari Dato Sri Tahir dan Rosy Riady, Grace Dewi Riady alias Grace Tahir. Rafael seakan membeli tanah dan rumah seluas 765 meter persegi dari Grace Dewi Riady seharga Rp 5,75 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya menjatuhkan hukuman terhadap mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dengan pidana 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis itu menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, pada 8 Januari 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000 jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama tiga bulan," demikian amar putusan PT DKI Jakarta, Kamis (14/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan tingkat banding itu dibacakan pada Kamis, 7 Maret 2024. Putusan perkara nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI diadili oleh hakim ketua majelis Tjokorda Rai Suamba, Tony Pribadi dan Erwan Munawar selaku hakim-hakim tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta Margareta Yulie Bartin Setyaningsih dan Gatut Sulistyo selaku hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Panitera Pengganti Effendi P. Tampubolon.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael Alun juga dihukum dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp10.079.095.519, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan," tegas hakim.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Rafael bersama-sama dengan istrinya Ernie Meike Torondek terbukti menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah Rp 16,6 miliar. Penerimaan gratifikasi itu melalui PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo. Hal tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Rafael.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain gratifikasi, Rafael bersama-sama Ernie juga terbukti melakukan TPPU dalam periode 2003-2010 sebesar Rp 5,1 miliar dan penerimaan lain sejumlah Rp 31,7 miliar. Sementara, pada periode 2011-2023 sebesar Rp 11,5 miliar dan penerimaan lain berupa SGD 2.098.365 dan USD 937.900 serta sejumlah Rp 14,5 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014441208/kasus-gratifikasi-dan-tppu-rafael-alun-tetap-divonis-14-tahun-penjara-di-tingkat-banding">Kasus Gratifikasi dan TPPU, Rafael Alun Tetap Divonis 14 Tahun Penjara di Tingkat Banding </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael menempatkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Ia juga membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda dua dan empat, hingga perhiasan.&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael terbukti menerima gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div class="adL">&nbsp;</div> &nbsp;</div> </div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div>

Menjadi komitmen KPK agar aset-aset yang berasal dari hasil korupsi maupun TPPU yang dinikmati para pelaku korupsi

Ajukan Kasasi, KPK Yakin Rumah di Simprug Hasil Korupsi Eks Pejabat Pajak Rafael Alun

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/Rafael-Alun-Dery-Ridwansah-3JPG-736633792.jpg" alt="Mantan pejabat DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan pejabat DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo bersama sang istri, Ernie Meike Torondek turut melibatkan anak dari Dato Sri Tahir dan Rosy Riady, Grace Dewi Riady alias Grace Tahir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini terkait pembelian rumah di Simprug Golf XV Nomor 29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Itu terungkap dalam surat dakwaan tim jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (30/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa menyebut Rafael mencuci uang terkait penerimaan gratifikasi periode 2003-2010 dengan membeli rumah di Simprug Golf XV Nomor 29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah mewah tersebut dibeli seharga Rp 5.750.000.000 atau Rp 5,75 miliar yang ditransfer ke rekening Bank Mayapada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012897074/kpk-pastikan-bakal-bongkar-peran-istri-rafael-alun-di-persidangan">KPK Pastikan Bakal Bongkar Peran Istri Rafael Alun di Persidangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa pada 2006, bertempat di Simprug Golf XV No. 29, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, terdakwa membeli sebuah tanah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor 1984 dengan luas 766 meter persegi dari Grace Dewi Riady selaku penjual dengan harga Rp 5.750.000.000 yang ditransfer ke rekening Bank Mayapada," kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto membacakan surat dakwaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012896407/pencucian-uang-rafael-alun-libatkan-satu-keluarga-istri-hingga-ketiga-anaknya">Pencucian Uang Rafael Alun Libatkan Satu Keluarga, Istri Hingga Ketiga Anaknya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut, maka akta jual beli dilakukan antara Ernie Meike Torpndek (istri Rafael) dengan Grace Dewi Riady sebagaimana AJB nomor 343/2006 tanggal 12 Mei 2006 dengan harga Rp 2.900.000.000," imbuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses penyidikan di KPK, Grace Tahir pernah diperiksa oleh tim penyidik pada pada Kamis (11/5) lalu. KPK mendalami soal adanya dugaan aliran uang dari Rafael Alun ke Grace Tahir terkait pembelian aset.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Grace Tahir bungkam saat dikonfirmasi awak media soal adanya dugaan aliran uang dari Rafael Alun. Grace hanya menggelengkan kepala usai diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael bersama Ernie Meike Torondek didakwa menerima gratifikasi yang dianggap suap sebesar Rp 16,6 miliar terkait perpajakan. Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT Artha Mega Ekadhana (ARME), PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ernie merupakan komisaris dan pemegang saham PT ARME, PT Cubes Consulting dan PT Bukit Hijau Asri. Adik Rafael, Gangsar Sulaksono, juga menjadi pemegang saham di PT Cubes Consulting.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael bersama Ernie juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam periode 2003-2010 sebesar Rp 5.101.503.466 dan penerimaan lain sejumlah Rp 31.727.322.416 serta periode 2011-2023 sebesar Rp 11.543.302.671 dan penerimaan lain berupa SGD 2.098.365 dan USD 937.900 serta sejumlah Rp 14.557.334.857.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael menempatkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Ia juga membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda dua dan empat, hingga perhiasan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael juga didakwa melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.</div>

Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo bersama sang istri Ernie Meike Torondek diduga melakukan TPPU

Istri Rafael Samarkan Pembelian Rumah Mewah Bos Mayapada Grace Tahir Senilai Rp 5,75 Miliar

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/Rafael-Alun-Trisambodo-Dery-Ridwansah-3-3300203495.jpg" alt="Tersangka kasus gratifikasi di Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/7/2023). Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tersebut menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersang" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus gratifikasi di Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/7/2023). Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tersebut menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersang</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/8). Ayah dari pelaku penganiayaan Mario Dandy Satriyo ini akan disidang atas perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya hari ini sidang perdana," kata kuasa hukum Rafael Alun, Junaedi Saibih dikonfirmasi, Rabu (30/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencananya, sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) digelar pada pukul 10.30 WIB. Sidang bakal digelar di ruang sidang Wirjono Projodikoro I.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa KPK pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menguraikan gratifikasi dan dugaan TPPU yang dilakukan Rafael Alun saat menjabat pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya mengungkapkan,&nbsp;Rafael Alun diduga melakukan gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar. Bahkan, dari hasil penerimaan gratifikasi itu Rafael diduga melakukan TPPU sejak 2003 hingga 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012895465/dirundung-kasus-besar-setahun-terakhir-eks-ketua-mk-minta-polri-tetap-bergerak-maju">Dirundung Kasus Besar Setahun Terakhir, Eks Ketua MK Minta Polri Tetap Bergerak Maju</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Adapun dugaan TPPU periode 2003-2010 sebesar Rp 31,7 miliar. Sementara itu, TPPU periode 2011-2023 sebesar Rp 26 miliar, SGD 2 juta, USD 937 ribu. Jika digabungkan seluruhnya, Rafel melakukan TPPU sebesar Rp 94 Miliar.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap 20 bidang tanah dan bangunan milik Rafael Alun. Penyitaan ini merupakan hasil penelusuran tim penyidik KPK dalam rangka penanganan perkara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun 20 bidang tanah yang disita itu di antaranya, sebanyak enam bidang tanah dan bangunan berada di Jakarta, tiga aset di Jogjakarta, dan 11 di Manado, Sulawesi Utara. Total aset kekayaan itu mencapai Rp 150 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga menyita berbagai aset mewah milik Rafael Alun. Penyitaan itu dilakukan di berbagai daerah, yakni Solo Jawa Tengah, Jogjakarta, serta Simprug, Blok M, dan Meruya DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deretan aset berharga yang disita itu di antaranya dua unit mobil yakni Toyota Camry dan Toyota Landcruiser. Kedua aset berupa kendaaraan itu disita penyidik KPK di Solo, Jawa Tengah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, tim penyidik juga telah lakukan penyitaan satu motor gede bermerk Triumph 1200cc. Penyitaan satu unit moge itu disita penyidik dari wilayah Jogjakarta.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Rencananya, sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) digelar pada pukul 10.30 WIB.

Hari Ini Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Jalani Sidang Pembacaan Dakwaan

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/1-Rafael-Alun-Ditahan-KPK-Dery-RidwansahJPG-3403878723.jpg" alt="Eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo mengenakan rompi Tahanan." width="100%">
<figcaption>Eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo mengenakan rompi Tahanan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menemukan jejak aset mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Atas penemun tersebut, pihaknya penyidik pun akan segera melakukan penyitaan terhadap aset tersebut.</p> <p>"Selain yang sudah disita kemarin, tim penyidik juga sudah menemukan indikasi adanya aset lain yang segera kami lakukan penyitaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.<br /><br />Ali mengatakan penyitaan aset tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap belum Rafael.<br /><br />Meski demikian Ali belum memberikan bocoran soal jenis aset yang sedang dibidik oleh penyidik lembaga antirasuah.<br /><br />Dikonfirmasi terpisah, Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur mengungkapkan besaran nilai dugaan pencucian uang oleh Rafael mendekati Rp 100 miliar.<br /><br />"Kira-kira mendekati Rp 100 miliar, itu total dengan nilai asset propertinya," kata Asep saat dikonfirmasi, Jumat.<br /><br />Asep juga membenarkan soal ada aset lain yang diduga milik Rafael yang sedang diteliti oleh penyidik KPK.<br /><br />Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita aset yang diduga milik Rafael Alun Trisambodo berupa satu unit motor gede (moge) Triumph 1200cc di Yogyakarta, serta satu unit Toyota Land Cruiser dan Toyota Camry di Kota Solo.<br /><br />Penyidik KPK juga menyita tiga unit rumah milik Rafael, yakni satu unit rumah di Simprug, satu rumah indekos di Blok M dan kontrakan di Meruya.<br /><br />Ali mengatakan tim penyidik KPK akan terus melakukan penelusuran aset terkait perkara korupsi dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk tersangka Rafael Alun Trisambodo.<br /><br />"KPK masih terus lakukan<em>&nbsp;follow the money&nbsp;</em>dan identifikasi aset terkait perkara ini untuk optimalisasi<em>&nbsp;asset recovery&nbsp;</em>dari hasil korupsi," ujarnya.</p>

"Selain yang sudah disita kemarin, tim penyidik juga sudah menemukan indikasi adanya aset lain yang segera kami lakukan penyitaan,"

Temukan Jejak Aset Rafael Alun Lain, KPK Segera Lakukan Penyitaan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/1-Rafael-Alun-Ditahan-KPK-Dery-RidwansahJPG-3403878723.jpg" alt="Eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo mengenakan rompi Tahanan." width="100%">
<figcaption>Eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo mengenakan rompi Tahanan.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui sedang&nbsp; menelusuri aliran dana mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. KPK juga turut mengusut keterlibatan sejumlah pihak, termasuk pihak swasta hingga keluarga seperti istri, anak, dan menantu Rafael Alun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengusutan itu sejalan dengan proses penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Rafael Alun. Jeratan pencucian uang itu setelah KPK sebelumnya mentersangkakan Rafael dengan sangkaan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semuanya intinya akan kita telusuri. Ya, semuanya, keluarganya, anaknya. Ke kanan ke kiri ke atas. Ke atas misalnya keluarga orang tuanya, ke kiri temannya dan segala macam," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk menelisiknya, sejumlah pihak lain pun telah dicegah berpergian ke luar negeri terkait pengusutan kasus yang menjerat Rafael. Termasuk pihak keluarga yakni, Gangsar Sulaksono selaku adik Rafael, Ernie Meike Torondek yang merupakan istri Rafael, dan dua orang anak Rafael Alun bernama Angelina Embun Prasasya dan Christofer Dhyaksa Darma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keluarganya anak istrinya kita cegah," ungkap Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Asep masih enggan menjelaskan lebih jauh terkait dugaan keterlibatan Angelina Embun Prasasya dan suaminya bernama Jeremy Imanuel Santoso. Menantu Rafael Alun itu disebut-sebut menjabat sebagai Presiden RANS PIK Basketball, tim basket milik selebritis, Raffi Ahmad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dalam pengusutan TPPU Rafael Alun ini, tim penyidik KPK bakal memanggil dan memeriksa pihak-pihak untuk menguatkan sangkaan KPK tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi begini kalau dalam TPPU mengalihkan memindahkan menempatkan pakai nominee, kita berusaha semaksimal mungkin mencari. Orang-orang ini kan pintar dia mengatasnamakan siapa-siapa," tegas Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Asep memastikan siapapun yang ikut serta menyamarkan atau mengalihkan, terkait perbuatan dilakukan Rafael bakal dimintai pertanggungjawaban hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau masuk, misalnya sudah cukup buktinya pasti akan naik (statusnya, red)," ucap Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya kembali menetapkan mantan pejabat DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka. Setelah sebelumnya terjerat dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, Rafael Alun kini menyandang status tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagaimana bukti permulaan awal yang ditemukan tim penyidik dari penerimaan berbagai gratifikasi dalam proses pengurusan perpajakan yang dilakukan RAT," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, Rafael Alun melakukan pencucian uang, dengan melakukan pembelian sejumlah aset yang sumber uangnya dari hasil gratifikasi. Karena itu, KPK menduga Rafael Alun mengalihkan aset itu yang diduga bersumber dari hasil korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01572257/rafael-alun-trisambodo-kembali-dicecar-soal-kepemilikan-hartanya">Rafael Alun Trisambodo Kembali Dicecar Soal Kepemilikan Hartanya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diduga kuat ada kepemilikan aset-aset Tersangka RAT yang ada tautan dengan dugaan TPPU diantaranya dengan menempatkan, mengalihkan, membelanjakan sekaligus menyembunyikan hingga menyamarkan asal usul harta miliknya yang diduga bersumber dari korupsi. Atas dasar hal tersebut, benar, KPK saat ini telah kembali menetapkan RAT sebagai tersangka dugaan TPPU," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, pihaknya tengah melakukan pengumpulan alat bukti. Hal ini dengan melakukan penelusuran berbagai aset yang melibatkan peran aktif dari unit aset tracing pada Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penerapan TPPU sejalan dengan komitmen KPK untuk memaksimalkan penyitaan dan&nbsp; perampasan sebagai asset recovery hasil korupsi," pungkas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Semuanya intinya akan kita telusuri. Ya, semuanya, keluarganya, anaknya. Ke kanan ke kiri ke atas. Ke atas misalnya keluarga orang tuanya,

Usut Pencucian Uang Rafael Alun, KPK Bidik Keterlibatan Pihak Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Rafael-Alun-Trisambodo-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memeriksa orang tua dari Mario Dandy tersebut selama kurang lebih delap" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memeriksa orang tua dari Mario Dandy tersebut selama kurang lebih delap</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi memecat Rafael Alun Trisambodo sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemecatan ini dilakukan karena Rafael Alun terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat.<br /> <br /> Salah satunya, Rafael Alun terbukti tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaan berupa uang tunai dan bangunan. Bahkan, beberapa aset diantaranya diatasnamakan pihak terafiliasi mulai dari teman, kakak dan adek, juga keluarga. Terkait itu, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu merekomendasikan Rafael Alun untuk dipecat.<br /> <br /> "Sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat. Proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian dan dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif," kata Sekretaris Jenderal, Heru Pambudi dalam konferensi pers di Gedung Djuanda 1 Kemenkeu, Jakarta, Rabu (8/3).<br /> <br /> "Ini sudah dilayangkan surat kepada Pak Suryo (Dirjen Pajak). Dari situ kita akan melakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP Nomor 94 Tahun 2021," lanjut Heru.<br /> <br /> Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo memastikan pemecatan terhadap Rafael Alun sudah resmi diputuskan. Namun secara formil, proses ini tinggal menunggu pemberkasan.<br /> <br /> "Secara komitmen dan secara substansial sudah resmi, formilnya menunggu kan. Kalau substansialnya kan berarti sudah ada pengajuan dari Inspektorat Jenderal, rekomendasi, persetujuan Menteri Keuangan. Nah, sekarang tinggal Sekjen melakukan tindak lanjut," kata Yustinus.<br /> <br /> Dalam hal ini, Yustinus memastikan proses finalisasi pemecatan Rafael Alun akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Bahkan, seiring berjalannya proses pemberkasan keputusan pemecatan terhadap Rafael Alun tidak akan berubah.<br /> <br /> "Secara administrasi sudah dipecat, tapi finalisasi perlu pemberkasan dan sebagainya, tetapi tidak akan mengubah keputusan. Itu kita hitung beberapa hari ke depan karena administrasi, hitungan hari administrasi aja sih. Karena kadang kita manggil pas dipanggil pihak lain, jadi tinggal teknis saja," tuturnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Inspektorat Jenderal mengatakan telah menyelesaikan pemeriksaan secara internal terhadap Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandy Satriyo tersangka kasus penganiayaan David Latumahina. Adapun hasilnya, Rafael Alun terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat.<br /> <br /> Jauh sebelumnya, pada Jumat (24/2) Kemenkeu resmi mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatan sebagai pejabat di lingkungan DJP Kemenkeu. Pencopotan dilakukan buntut dari penganiayaan yang dilakukan putranya hingga kekayaan Rafael yang dianggap tidak wajar dan tidak sesuai LHKPN.<br /> <br /> Meski demikian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan Rafael Alun Trisambodo tidak dipecat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Sehingga masih terikat dengan seluruh kode etik hingga aturan administrasi.<br /> <br /> "Status Saudara RAT yang bersangkutan per kemarin kita copot dari jabatannya. Tetap ASN yang berarti tetap terikat dengan seluruh kode etik, seluruh disiplin, seluruh aturan administratif," kata Suahasil Nazara dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (24/2).<br /> <br /> Ia juga mengatakan bahwa pencopotan tersebut dilakukan guna mempermudah pemeriksaan lebih lanjut. "Pencopotan tersebut dilakukan karena pemeriksaan akan kita lalikan dan ini adalah untuk mempermudah upaya pemeriksaan," imbuhnya.

Rafael Alun Resmi Dipecat Kemenkeu, Bukan Lagi PNS

TPPU Rafael Alun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#TPPU Rafael Alun