<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/febri-2925028490.jpg" alt="Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/3). (Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/3). (Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Advokat Fathroni Diansyah dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (24/3). Fathroni sedianya diagendakan sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).</p> <p>Hal itu disampaikan sang kakak, Febri Diansyah merespons adanya panggilan pemeriksaan KPK. Mantan juru bicara KPK itu mengakui bahwa Fathroni merupakan adik kandungnya.</p> <p>"Benar, Fathroni Diansyah adalah adik kandung saya. Saat pendampingan hukum kasus SYL dia sedang menjalankan tugas magang Advokat di Visi Law Office," kata Febri dikonfirmasi, Senin (24/3).</p> <p>Ia menyatakan, saat ini dirinya bersama sang adik mendirikan kantor hukum bernama Diansyah and Partner Law Firm. Hal ini sekaligus mengonfirmasi bahwa Febri dan sang adik tidak lagi bertugas sebagai advokat di kantor hukum Visi Law Office.</p> <p>"Barulah sejak akhir 2024 ini, kami mendirikan Diansyah and Partner Law Firm," ucap Febri.</p> <p>Febri mengungkapkan bahwa adiknya itu tidak bisa menghadiri panggilan pemeriksaan KPK. Ia menyebut, Fathroni meminta KPK untuk dijadwalkan ulang.</p> <p>"Info yang disampaikan, tadi pagi ia (Fathroni Diansyah) sudah kirim surat ke KPK, yang intinya menghormati panggilan sebagai saksi tersebut, namun meminta penjadwalan ulang. Karena surat baru diterima H-1 pada hari Minggu dan ada beberapa kegiatan lain hari ini," ujar Febri.</p> <p>Lebih lanjut, Febri mengungkapkan bahwa adiknya pada hari ini harus melakukan rapat untuk pendampingan hukum terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Mengingat, kantor hukum yang dipegang Febri saat ini, masuk ke dalam tim hukum Hasto dalam melakukan pembelaan di persidangan.</p> <p>"Salah satu kegiatan hari ini adalah meeting bersama tim analis dan tim supporting pendampingan hukum perkara pak Hasto Kristiyanto, karena Fathroni Diansyah juga masuk dalam tim tersebut," tegas Febri.</p> <p>Sebelumnya, KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap advokat yang juga adik dari mantan juru bicara KPK Febri Diansyah, Fathroni Diansyah, pada Senin (24/3).</p> <p>Juru bicara KPK Tessa Mahardhika membenarkan bahwa Fathroni Diansyah merupakan adik dari mantan jubir KPK Febri Diansyah. Fathroni diagendakan sebagai saksi untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari ini.</p> <p>"Hari ini, Senin (24/3), KPK melakukan pemeriksaan saksi terkait dugaan korupsi TPPU dengan tersangka SYL," kata Tessa, Senin (24/3).</p> <p>Fathroni Diansyah sempat tergabung sebagai tim advokat Visi Law Office. Penyidik KPK sendiri sempat menggeledah kantor hukum tersebut, pada Rabu (19/3). KPK berhasil mengamankan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan.</p> <p class="class-paragraph">Upaya paksa penggeledahan itu dilakukan, mengingat Visi Law Office pernah mendampingi sebagai penasihat hukum SYL, saat terjerat kasus penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan.</p> <p>Perkara TPPU yang menjerat Syahrul Yasin Limpo ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. SYL divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tipikor Jakarta.</p> <p>Selain itu, SYL juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 14,14 miliar ditambah USD 30.000 subsider 2 tahun penjara.&nbsp;</p> <p>Namun, pada tingkat banding hukuman SYL diperberat menjadi 12 tahun penjara, dan denda sebesar Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 44.269.777.204 ditambah USD 30.000 subsider 5 tahun penjara.</p> <p>Hukuman serupa juga dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi. Hukuman SYL tetap 12 tahun penjara, sebagaimana pada tingkat banding.</p>

Advokat Fathroni Diansyah dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (24/3).

 Adik Febri Diansyah Pilih Rapat dengan Tim Hukum Hasto Kristiyanto daripada Penuhi Panggilan KPK

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap advokat yang juga adik dari mantan juru bicara KPK Febri Diansyah, Fathroni Diansyah, pada Senin (24/3). Fathroni akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).</p> <p>Juru bicara KPK Tessa Mahardhika membenarkan bahwa Fathroni Diansyah merupakan adik dari mantan jubir KPK Febri Diansyah. Fathroni diagendakan sebagai saksi untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari ini.</p> <p>"Hari ini, Senin (24/3), KPK melakukan pemeriksaan saksi terkait dugaan korupsi TPPU dengan tersangka SYL," kata Tessa, Senin (24/3).</p> <p>Fathroni Diansyah sempat tergabung sebagai tim advokat Visi Law Office. Penyidik KPK sendiri sempat menggeledah kantor hukum tersebut, pada Rabu (19/3). KPK berhasil mengamankan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan.</p> <p>Upaya paksa penggeledahan itu dilakukan, mengingat Visi Law Office pernah mendampingi sebagai penasihat hukum SYL, saat terjerat kasus penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan.</p> <p>Perkara TPPU yang menjerat Syahrul Yasin Limpo ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. SYL divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tipikor Jakarta.</p> <p><br />Selain itu, SYL juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 14,14 miliar ditambah USD 30.000 subsider 2 tahun penjara.&nbsp;</p> <p>Namun, pada tingkat banding hukuman SYL diperberat menjadi 12 tahun penjara, dan denda sebesar Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 44.269.777.204 ditambah USD 30.000 subsider 5 tahun penjara.</p> <p>Hukuman serupa juga dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi. Hukuman SYL tetap 12 tahun penjara, sebagaimana pada tingkat banding.</p>

Fathroni Diansyah, adik mantan jubir KPK, diperiksa sebagai saksi kasus dugaan TPPU yang menjerat mantan Menteri Pertanian SYL.

KPK Periksa Adik dari Febri Diansyah Terkait Dugaan TPPU Eks Mentan SYL

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/kpk-di-kudus-donny-Radar-Kudus-3.jpg" alt="GELEDAH: Satgas kembali ke Kudus, Jawa Tengah untuk mencari bukti tambahan terkait OTT Bupati Kudus Tamzil. Penggeledahan dimulai dari ruang staf khusus bupati, ruangan sekda, ruang organisasi kepegawaian dan DPPKAD dan Dukcapil kemarin. (Donny setyawan/J" width="100%">
<figcaption>GELEDAH: Satgas kembali ke Kudus, Jawa Tengah untuk mencari bukti tambahan terkait OTT Bupati Kudus Tamzil. Penggeledahan dimulai dari ruang staf khusus bupati, ruangan sekda, ruang organisasi kepegawaian dan DPPKAD dan Dukcapil kemarin. (Donny setyawan/J</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor hukum Visi Law Office, milik mantan peniti ICW Donal Fariz dan eks Kabiro Hukum KPK Rasamala Aritonang. Penggeledahan itu berkaitan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penggeledahan itu dilakukan tim penyidik pada kantor Visi Law Office, yang berlokasi di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (19/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, terkait Sprindiknya TPPU tersangka SYL," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika dikonfirmasi, Rabu (19/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menyatakan, dalam penggeledahan itu pemilik kantor Visi Law Office, Rasamala Aritonang turut mendampingi penggeledahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya paksa penggeledahan itu dilakukan, mengingat Visi Law Office pernah mendampingi sebagai penasihat hukum SYL, saat terjerat kasus penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Infonya ikut (mendampingi penggeledahan)," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, terkait adanya penggeledahan ini, Donald Fariz menerangkan jika dirinya tak ada di kantor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Donald pun mengaku tak tahu apakah proses upaya paksa tersebut masih berlangsung atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">" Saya lagi di luar," terang Donald kepada JawaPos.com.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015073941/tak-hanya-syl-ini-deretan-koruptor-yang-hukumannya-di-perberat-pada-tingkat-banding-ada-mardani-maming-hingga-edhy-prabowo">Tak Hanya SYL, Ini Deretan Koruptor yang Hukumannya di Perberat pada Tingkat Banding, Ada Mardani Maming Hingga Edhy Prabowo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, perkara TPPU yang menjerat Syahrul Yasin Limpo ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. SYL divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tipikor Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, SYL juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 14,14 miliar ditambah USD 30.000 subsider 2 tahun penjara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, pada tingkat banding hukuman SYL diperberat menjadi 12 tahun penjara, dan denda sebesar Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 44.269.777.204 ditambah USD 30.000 subsider 5 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hukuman serupa juga dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi. Hukuman SYL tetap 12 tahun penjara, sebagaimana pada tingkat banding.</div> <p>&nbsp;</p>

Tessa menyatakan, dalam penggeledahan itu pemilik kantor Visi Law Office, Rasamala Aritonang turut mendampingi penggeledahan.

KPK Geledah Kantor Visi Law Office Milik Donal Fariz dan Rasamala di Pondok Indah Jakarta

<div class="gs"> <div class=""> <div id=":yd" class="ii gt"> <div id=":ye" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Mantan-Menteri-Pertanian-Syahrul-Yasin-Limpo-Dery-Ridwansah-4JPG-1194488346.jpg" alt="Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengungkap peran putri dari mantan Menteri Pertanian Syharul Yasin Limpo (SYL), Indira Chunda Thita dalam sidang perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Indira Chunda yang merupakan anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem itu sebelumnya telah diperiksa KPK sebagai saksi, pada Selasa (16/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian terkait dengan putri pak SYL, ini hasil pemeriksaan seperti apa, hasil pemeriksaan kita ketahui di persidangan terkait masalah TPPU-nya," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep enggan menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan yang didalami penyidik KPK terhadap Indira Chunda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Indira Chunda, penyidik KPK sedianya memeriksa cucu SYL bernama Andi Tenri Bilang Radisyah. Namun, anak dari Indira Chunda itu mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Indira menyampaikan permintaan maaf atas prilaku sang ayah. Hal itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dan mohon maaf kepada seluruh masyarakat kepada seluruh masyarakat Indonesia, maafkan kami lahir batin,&rdquo; ucap Indira di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (16/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indira juga menyatakan, jika pihak keluarga menerima apapun keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta atas vonis 10 tahun penjara terhadap ayahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena kami paham dan tahu ini adalah hasil keputusan yang mulia,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014868350/kpk-panggil-anak-dan-cucu-syl-terkait-kasus-dugaan-tppu">KPK Panggil Anak dan Cucu SYL Terkait Kasus Dugaan TPPU</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, KPK menjerat SYL sebagai tersangka dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungkan Kementerian Pertanian. SYL telah divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SYL juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah Rp14.147.144.786 dan USD 30 ribu subsider dua tahun penjara.</div> <div dir="auto">Mejelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta meyakini SYL telah terbukti bersalah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi senilai Rp 44,5 miliar. Perbuatan itu dilakukan SYL bersama-sama Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Pertanian dan Mesin Kementan Muhammad Hatta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain kasus pemerasan dan gratifikasi, SYL juga dijerat KPK dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang saat ini masih dalam proses penyidikan. Dalam kasus itu, KPK menduga SYL menyembunyikan atau menyamarkan hasil korupsi di Kementan.&nbsp;</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Kemudian terkait dengan putri pak SYL, ini hasil pemeriksaan seperti apa, hasil pemeriksaan kita ketahui di persidangan terkait masalah TPPU

Soal Dugaan Kasus Pencucian Uang Eks Menteri Pertanian, KPK Akan Bongkar Keterlibatan Putri  Syahrul Yasin Limpo

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Mantan-Menteri-Pertanian-Syahrul-Yasin-Limpo-Dery-Ridwansah-6JPG-2240691044.jpg" alt="Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (29/11/2023). SYL akan diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (29/11/2023). SYL akan diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anak dan cucu mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Panggilan pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat SYL.</p> <div dir="auto">Adapun, anak SYL yang dipanggil sebagai saksi yakni Indira Chunda Thita. Sementara cucu SYL yang merupakan anak Thita, Andi Tenri Bilang Radisyah Melati alias Bibie.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (16/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus dugaan TPPU yang menjerat SYL merupakan pengembangan dari kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). KPK belum menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaan yang akan didalami kepada pihak keluarga SYL itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun dalam persidangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi, terungkap fakta bahwa keluarga SYL diduga turut menerima dan menikmati hasil kejahatan. Bahkan, Thita dan Andi Tenri Bilang sempat dihadirkan sebagai saksi ke dalam persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SYL telah divonis dengan pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. Ia juga dihukum dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.147.144.786 dan USD30 ribu subsider dua tahun penjara.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK yang ingin SYL dihukum dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan ditambah uang pengganti sejumlah Rp 44.269.777.204 dan USD 30 ribu subsider empat tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014738594/anak-syl-kembalikan-mobil-ke-kpk">Anak SYL Kembalikan Mobil ke KPK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan nonaktif Muhammad Hatta dan Sekretaris Jenderal Kementan nonaktif Kasdi Subagyono divonis dengan pidana empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vonis tersebut juga lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK yang ingin Hatta dan Kasdi dihukum dengan pidana enam tahun penjara dan denda sebesar Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (16/7).

KPK Panggil Anak dan Cucu SYL Terkait Kasus Dugaan TPPU

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/KPK-Sita-Mobil-SYL-73027195.jpg" alt="KPK sita mobil Mercedes Benz Sprinter berwarna putih, New Jimny warna Ivory dan motor Honda X-ADV 750 CC warna silver berkaitan kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo yang disembunyikan di Makassar" width="100%">
<figcaption>KPK sita mobil Mercedes Benz Sprinter berwarna putih, New Jimny warna Ivory dan motor Honda X-ADV 750 CC warna silver berkaitan kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo yang disembunyikan di Makassar</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dan menyita berbagai aset terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kali ini, KPK menyita mobil mewah bermerk Mercedes Benz dan New Jimny yang diduga disembunyikan SYL di dua lokasi berbeda di Makassar, Sulawesi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim penyidik telah selesai melakukan penyitaan beberapa kendaraan motor yang diduga milik tersangka SYL," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (21/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengungkapkan, penyidik KPK berhasil menyita mobil Mercedes Benz Sprinter berwarna putih, beserta satu buah kunci remote mobil. Mobil itu ditemukan di Perumahan Bumi Permata Hijau, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulsel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diduga sengaja disembunyikan," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, penyidik KPK juga menyita mobil New Jimny warna Ivory beserta satu buah kunci yang disembunyikan di Perum The Orchid, Jalan Orchid Indah, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulsel. Di lokasi yang sama, tim penyidik juga menyita satu unit motor Honda X-ADV 750 CC warna silver beserta tiga buah kunci.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga kendaraan itu kemudian dititipkan tim penyidik di Polrestabes Makassar dan juga akan dijadikan barang bukti dari kasus TPPU yang menjerat SYL.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Temuan ini kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara penyidikan dugaan TPPU tersangka SYL," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berbagai kendaraan mewah hingga rumah mewah telah disita KPK yang berkaitan dengan TPPU SYL. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci nilai pencucian uang yang dilakukan SYL.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK saat ini tengah memproses hukum SYL dalam kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kasus ini sudah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SYL yang merupakan politikus Partai NasDem didakwa melakukan pemerasan hingga mencapai Rp 44.546.079.044 dan menerima gratifikasi dianggap suap sejumlah Rp 40.647.444.494 selama periode 2020-2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014675714/mendiang-vina-perawan-hotman-paris-bongkar-orang-yang-melakukan-perkosa-pertama-kali">Mendiang Vina Perawan, Hotman Paris Bongkar Orang yang Melakukan Perkosa Pertama Kali </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad&nbsp;Hatta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangannya, KPK menetapakan SYL sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). SYL diduga mengalirkan, membelanjakan, menyamarkan, mengubah bentuk uang dari hasil korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Tim penyidik telah selesai melakukan penyitaan beberapa kendaraan motor yang diduga milik tersangka SYL,"

KPK Sita Mobil Mercy Sprinter dan New Jimny yang Disembunyikan SYL di Makassar 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/20/Rumah-Mewah-SYL-disita-4263581092.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah di Jalan Jalur Dua, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait dugaan TPPU Eks Mentan SYL" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah di Jalan Jalur Dua, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait dugaan TPPU Eks Mentan SYL</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah di Jalan Jalur Dua, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Penyitaan rumah tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim penyidik, kemarin (19/5/2024) telah selesai melaksanakan penyitaan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang beralamat di Jalan Jalur Dua, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat. Parepare, Sulawesi Selatan," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, rumah itu disita karena diduga terkait dengan pencucian uang yang dilakukan SYL. Mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Muhammad Hatta yang merupakan orang kepercayaan SYL membeli rumah itu diduga menggunakan uang hasil pemerasan terhadap para pejabat Kementan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aset ini kemudian diduga disamarkan dengan ditempati orang terdekat dari MH (Muhammad Hatta)," ucap Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim penyidik KPK melibatkan aparat setempat untuk menjadi saksi saat penyitaan dilakukan. Ali memastikan tim penyidik bakal memanggil dan memeriksa SYL, Hatta, dan sejumlah pihak lainnya untuk mengusut rumah tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim penyidik segera akan mengonfirmasi temuan tersebut dengan para pihak yang dipanggil sebagai saksi dan juga tersangka," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan pencucian uang SYL, penyidik KPK juga sebelumnya telah menggeledah rumah adik dari SYL di&nbsp;Jalan Letjen Hertasning Kelurahan Tidung, Kecamatan Rapppocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (16/5). KPK berhasil mengamankan&nbsp;dokumen dan barang bukti elektronik dari penggeledahan itu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengutarakan, dalam proses penggeledahan itu, penyidik KPK dipastikan membawa surat tugas penggeledahan resmi. Penggeledahan itu disaksikan aparatur setempat.</div> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Selama proses kegiatan berlangsung, Tim Penyidik terlebih dulu menerangkan terkait kehadiraanya disertai surat tugas dan saat penggeledahan pun turut disaksikan langsung diantaranya dari pihak RT dan RW setempat," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014671024/kpk-memanas-nurul-ghufron-polisikan-albertina-ho-gegara-kasus-cawe-cawenya-mutasi-asn-kementan-disidangkan-dewas">KPK Memanas, Nurul Ghufron Polisikan Albertina Ho Gegara Kasus Cawe-cawenya Mutasi ASN Kementan Disidangkan Dewas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik berhasil mengamankan berbagai alat bukti berupa dokumen dan barang elektronik yang dapat mengungkap perbuatan dari tersangka SYL. KPK akan segera menganalisis untuk selanjutnya disita sebagai alat bukti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Analisis lanjutan segera dilakukan untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara penyidikan," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK saat ini tengah memproses hukum SYL dalam kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kasus ini sudah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SYL yang merupakan politikus Partai NasDem didakwa melakukan pemerasan hingga mencapai Rp 44.546.079.044 dan menerima gratifikasi dianggap suap sejumlah Rp 40.647.444.494 selama periode 2020-2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad&nbsp;Hatta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangannya, KPK menetapakan SYL sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). SYL diduga mengalirkan, membelanjakan, menyamarkan, mengubah bentuk uang dari hasil korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Tim penyidik, kemarin (19/5/2024) telah selesai melaksanakan penyitaan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya

Usut TPPU SYL, KPK Sita Rumah Mewah di Parepare Sulsel

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/JKT-1-7-SAKSI-KEMENTAN-SIDANG-SYL-5-FEDJPG-2411479915.jpg" alt="Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam sidang pemeriksaan saksi kasus pemerasan dan gratifikasi lingkungan Kementan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (13/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam sidang pemeriksaan saksi kasus pemerasan dan gratifikasi lingkungan Kementan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (13/5/2024).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik usai menggeledah rumah adik mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penggeledahan itu dilakukan di kediaman yang berlokasi di Jalan Letjen Hertasning Kelurahan Tidung, Kecamatan Rapppocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim penyidik, kemarin (16/5) telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan sekaligus penyitaan di salah satru rumah kediaman yang beralamat di Jalan Letjen Hertasning Kel.Tidung Kec.Rapppocini Kota Makassar," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (17/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengutarakan, dalam proses penggeledahan itu, penyidik KPK dipastikan membawa surat tugas penggeledahan resmi. Penggeledahan itu disaksikan aparatur setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama proses kegiatan berlangsung, Tim Penyidik terlebih dulu menerangkan terkait kehadiraanya disertai surat tugas dan saat penggeledahan pun turut disaksikan langsung diantaranya dari pihak RT dan RW setempat," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik berhasil mengamankan berbagai alat bukti berupa dokumen dan barang elektronik yang dapat mengungkap perbuatan dari tersangka SYL. KPK akan segera menganalisis untuk selanjutnya disita sebagai alat bukti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Analisis lanjutan segera dilakukan untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara penyidikan," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK saat ini tengah memproses hukum SYL dalam kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kasus ini sudah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SYL yang merupakan politikus Partai NasDem didakwa melakukan pemerasan hingga mencapai Rp 44.546.079.044 dan menerima gratifikasi dianggap suap sejumlah Rp 40.647.444.494 selama periode 2020-2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014654819/kpk-usut-pelesiran-syl-ke-luar-negeri-yang-lakukan-perjalanan-dinas-fiktif">KPK Usut Pelesiran SYL ke Luar Negeri yang Lakukan Perjalanan Dinas Fiktif</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangannya, KPK menetapakan SYL sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). SYL diduga mengalirkan, membelanjakan, menyamarkan, mengubah bentuk uang dari hasil korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Selama proses kegiatan berlangsung, Tim Penyidik terlebih dulu menerangkan terkait kehadiraanya disertai surat tugas dan saat penggeledahan

KPK Amankan Dokumen Hingga Bukti Elektronik Usai Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/Rumah-adik-SYL-651326579.jpg" alt="Dokumentasi penyitaan rumah milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Makassar." width="100%">
<figcaption>Dokumentasi penyitaan rumah milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Makassar.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Penyidikan&nbsp;dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang melibatkan SYL dan dua pejabat Kementan lainnya, terus dikebut. Terkini,&nbsp;Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menggeledah rumah adik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Andi Tenri Ampa Yasin Limpo yang berlokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.</p> <p>"Iya benar, ada kegiatan dimaksud," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (16/4).<br /><br />Terkait penggeledahan ini,&nbsp;Ali belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal apa yang dicari tim penyidik dan apa saja temuan tim penyidik dalam kegiatan tersebut.<br /><br />"(Penggeledahan) masih berlangsung, akan disampaikan perkembangannya nanti setelah selesai," ujarnya<br /><br />Sebelum penggeledahan tersebut, KPK terlebih dulu melakukan penyitaan terhadap sebuah rumah yang berada wilayah Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.<br /><br />Ali menerangkan nilai dari rumah tersebut sekitar Rp 4,5 miliar dan sumber uangnya berasal dari Muhammad Hatta selaku orang kepercayaan tersangka dimaksud.<br /><br />Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK masih akan terus melakukan penelurusan untuk memback up pengumpulan alat bukti dari Tim Penyidik.<br /><br />"Diharapkan sitaan ini dapat menjadi asset recovery dalam putusan pengadilan nantinya," ujar Ali.<br /><br />Sebelumnya, SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.<br /><br />Pemerasan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021&ndash;2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta yang juga menjadi terdakwa.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014654819/kpk-usut-pelesiran-syl-ke-luar-negeri-yang-lakukan-perjalanan-dinas-fiktif">KPK Usut Pelesiran SYL ke Luar Negeri yang Lakukan Perjalanan Dinas Fiktif</a></strong><br /><br />Adapun keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayar kebutuhan pribadi SYL.<br /><br />SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br /></p>

"Iya benar, ada kegiatan dimaksud," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (16/4).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tppu syl

Berita Terkini