<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/radian-syam.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tanggal 21 Mei 1998 boleh dibilang merupakan salah satu momen krusial dalam sejarah Indonesia sebagai negara demokrasi. Hari ini, 23 tahun yang lalu, rezim Orde Baru yang dipimpin oleh mendiang presiden ke-2 Soeharto resmi tumbang setelah tiga dekade lebih berkuasa di Tanah Air.  Kendati demikian, beragam kasus pelanggaran HAM yang merupakan bagian dari proses reformasi hingga detik ini belum kunjung terselesaikan. Pengamat Hukum Universitas Trisakti Radian Syam mengatakan, penuntasan beberapa kasus pelanggaran HAM masih saja dibiarkan status quo, bahkan terkesan mati suri.  "Hal yang harus dituntaskan yakni penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu, misalnya kasus Tragedi Trisakti (12 Mei 1998), Semanggi I (13 November 1998), Semanggi II (22-24 September 1999), serta kasus-kasus lainnya yang diduga sebagai pelanggaran HAM. Namun apa yang kita lihat saat ini seakan mati suri penuntasan kasus-kasus tersebut," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (21/5).  Menurut Radian, mati surinya pengentasan kasus-kasus ini adalah akibat dari lemahnya sistem supremasi hukum terhadap pihak pelanggar dan lemahnya political will pemerintah dalam mengimplikasikan norma-norma HAM.  Sejatinya, menurut Radian, supremasi hukum akan terwujud ketika setiap warga negara tanpa terkecuali taat dan tunduk kepada hukum, serta mendapatkan jaminan dan perlindungan dari segala bentuk kedzaliman, baik secara verbal maupun bullying yang menyebabkan pelanggaran HAM.  "Kita bisa melihat penanganan kasus-kasusnya yang belum ada titik terang," katanya lagi.  Karena itu, menurutnya, negara sekali lagi harus berada pada posisi mandiri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. "Ini perlu dilakukan agar terwujud bentuk kehidupan yang beradab, demokratis dan toleran," ujarnya.

23 Tahun Tumbangnya Orde Baru, Banyak Kasus HAM Masih Mati Suri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jaksa-Agung-ST-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dan jajarannya menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/16/2020). Rapat kerja diawali dengan pemaparan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai perkembangan kasus dugaan k" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dan jajarannya menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/16/2020). Rapat kerja diawali dengan pemaparan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai perkembangan kasus dugaan k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keluarga korban tragedi Semanggi, Maria Katarina Sumarsih menyesalkan tidak ada itikad baik dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terkait tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Padahal, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah memutus Jaksa Agung Burhanuddin bersalah terkait pernyataannya mengenai tragedi Semanggi.  Pernyataan ini menyusul langkah banding Kejaksaan Agung atas putusan PTUN Jakarta terkait kasus Semanggi I dan II. Keputusan untuk mengajukan banding ini buntut dari dikabulkannya tuntutan korban kasus Semanggi I dan II oleh PTUN.  "Jaksa Agung kemudian melakukan banding. Ini kan sama saja Jaksa Agung akan membuat semakin panjang daftar alasan untuk tidak menyelesaikan kasus Semanggi I, Semanggi II dan Trisakti. Juga kasus-kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM," kata Sumarsih saat dihubungi JawaPos.com, Senin (9/11).  Sumarsih menyebut, Jaksa Agung Burhanuddin membangkang keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempunyai niat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Dia menyebut, seharusnya Jaksa Agung menjadi perpanjangan tangan presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.  "Melakukan banding itu kan artinya Jaksa Agung ini melawan niat Presiden Jokowi untuk menyelesaikan tragedi Semanggi I, Semanggi II dan Trisakti," cetus Sumarsih.  Oleh karena itu, Sumarsih mengharapkan Jaksa Agung tidak melakukan banding atas putusan PTUN Jakarta. Dia pun meminta Jaksa Agung Burhanuddin dapat segera membawa kasus Semanggi I, Semanggi II dan Trisakti ke pengadilan HAM.  Sebelumnya, Kejaksaan Agung memutuskan untuk meng­ajukan banding terhadap putusan PTUN terkait kasus Semanggi I dan II. Keputusan untuk mengajukan banding ini buntut dari dikabulkannya tuntutan korban kasus Semanggi I dan II oleh PTUN.  "Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) akan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 99/G/2020/PTUN.JKT pada 4 November 2020 yang mengabulkan gugatan keluarga korban Semanggi I dan II terhadap Jaksa Agung,” kata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun), Feri Wibisono dalam keterangannya, Jumat (6/11).  Menurut Feri, pernyataan Burhanuddin dalam rapat kerja bersama DPR RI pada Januari 2020 lalu tidak berkaitan kinerjanya sebagai penyelenggara pemerintahan. Dia berdalih, Burhanuddin hanya menyampaikan informasi kepada DPR RI.  "Bahwa tindakan ucapan tersebut bukan tindakan ucapan pemerintah dalam menyelengarakan pemerintahan," cetus Feri.  Feri menegaskan, jika pernyataan atau jawaban pada rapat kerja bersama DPR RI dikategorikan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka akan banyak pernyataan atau jawaban yang merupakan objek sengketa TUN.  Dia menyebut, tindakan Jaksa Agung dalam menjalankan pemerintahan yakni terkait penanganan perkara di Kejagung. Karenanya, dia mengklaim pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin dalam rapat kerja bersama DPR RI dipandang tidak bisa dijadikan objek sengketa.  "Dalam undang-undang adalah adalah perbuatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dilihat dari berpedaan ketentuan umum mengharuskan kualifikasi perbuatan objek dalam menjalankan pemerintahan antara fakta dan ini adalah pemberian jawaban pada saat dalam rapat kerja DPR," tegas Feri.  Untuk diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perbuatan melawan hukum melalui pernyataannya dalam forum Rapat Kerja DPR RI pada 16 Januari 2020 tentang Tragedi Semanggi I dan Semanggi II.  Pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin digugat oleh keluarga korban Semanggi I dan II ke PTUN Jakarta pada Selasa (12/5), salah satunya Maria Katarina Sumarsih, ibu Norma Irmawan, korban penembakan Tragedi Semanggi, 13 November 1998.

Kasus Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dinilai Tidak Punya Itikad Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11321_28985_Kejagung-boy.jpg" alt="Gedung Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>Gedung Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) belum bisa menyatakan Tragedi Semanggi I dan II merupakan pelanggaran HAM berat. Terlebih berkas penyelidikan tersebut dikembalikan ke Komnas HAM untuk dilakukan perbaikan.  "Sudah seperti yang lalu perkara HAM itu, belum mempunyai syarat formil materil, kan itu proses dikembalikan ke Komnas HAM selaku penyelidik untuk dilengkapi," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Ali Mukartono kepada wartawan, Jumat (6/11). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/05/11/2020/kejagung-putusan-ptun-jakarta-soal-tragedi-semanggi-banyak-kekeliruan/">Kejagung: Putusan PTUN Jakarta Soal Tragedi Semanggi Banyak Kekeliruan</a></li> </ul> Ali menyampaikan, berkas perkara penyelidikan Tradegi Semanggi I dan II sudah berulang kali diberi petunjuk perbaikan oleh Kejaksaan Agung. Namun, Komnas HAM diklaim tak mau melengkapi kekurangan. Masalah kelengkapan ini berkali-kali menjadi alasan Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM.  "Tetapi selama ini Komnas HAM nggak mau (menyelesaikan berkas), dia merasa yang disampaikan sudah cukup. Makanya terjadi bolak balik," cetus Ali.  Oleh karena itu, Kejaksaan Agung belum bisa memutuskan Tragedi Semanggi I dan II merupakan pelanggaran HAM berat. Karena berkas perkaranya diklaim belum selesai oleh Komnas HAM.  "Kalau tidak memenuhi unsur ya enggak (pelanggaran HAM berat), kalau memenuhi unsur ya iya. Kan dalam rangka memenuhi unsur itu diberi petunjuk supaya ini, ini dilakukan. Tapi selama ini kan Komnas HAM merasa sudah cukup, jadi bolak balik," pungkasnya.  Tragedi Semanggi kembali menjadi perhatian publik setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutus Jaksa Agung ST Burhanuddin terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum. Perbuatan melawan hukum itu terkait pernyataan Jaksa Agung dalam forum Rapat Kerja DPR RI pada 16 Januari 2020 tentang Tragedi Semanggi I dan Semanggi II.  Pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin digugat oleh keluarga korban Semanggi I dan II ke PTUN Jakarta pada Selasa (12/5), salah satunya Maria Katarina Sumarsih, ibu Norma Irmawan, korban penembakan Tragedi Semanggi, 13 November 1998.  "Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya," demikian bunyi putusan sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA, Rabu (4/11).  Gugatan pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin mengenai Tragedi Semanggi I dan Semanggi II ini diadili oleh Ketua Majelis Hakim Andi Muhammad Ali Rahman dengan hakim anggota, Umar Dani dan Syafaat. Majelis Hakim PTUN Jakarta memerintahkan Jaksa Agung Burhanuddin untuk membuat pernyataan kembali terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Karena hingga kini belum ada penyelesaiannya.  "Mewajibkan Tergugat untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusan/keputusan yang menyatakan sebaliknya," pungkas amar putusan Hakim.

Alasan Kejagung Belum Tentukan Tragedi Semanggi Pelanggaran HAM Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jaksa-Agung-ST-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dan jajarannya menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/16/2020). Rapat kerja diawali dengan pemaparan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai perkembangan kasus dugaan ko" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dan jajarannya menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/16/2020). Rapat kerja diawali dengan pemaparan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai perkembangan kasus dugaan ko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai Tragedi Semanggi I dan II yang memutus Jaksa Agung ST Burhanuddin bersalah banyak kekeliruan. Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono menegaskan, objek yang digugat tidak berkaitan dengan kinerja Jaksa Agung Burhanuddin.  Pernyataan ini menyusul setelah Jaksa Agung Burhanuddin diputus bersalah terkait pernyataannya dalam rapat kerja bersama DPR RI pada 16 Januari 2020 tentang Tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Dalam pernyatannya, Burhanuddin menyebut Tragedi Semanggi I dan II bukan merupakan bentuk pelanggaran HAM berat, sehingga Komnas HAM seharusnya tidak menindaklanjuti kasus tersebut.  "Dalam pertimbangan hakim PTUN Jakarta, kami melihat banyak sekali kekeliruan dalam putusan tersebut. Pertama adalah tingkatan Jaksa Agung yang menginformasikan dalam rapat kerja dipandang sebagai penyelenggaraan konkret dalam pemerintahan," kata Feri di Kompleks Kejagung, Kamis (5/11).  Menurut Feri, pernyataan Burhanuddin dalam rapat kerja bersama DPR RI pada Januari 2020 lalu tidak berkaitan kinerjanya sebagai penyelenggara pemerintahan. Dia berdalih, Burhanuddin hanya menyampaikan informasi kepada DPR RI.  "Bahwa tindakan ucapan tersebut bukan tindakan ucapan pemerintah dalam menyelengarakan pemerintahan," cetus Feri.  Menurut Feri, jika pernyataan atau jawaban pada rapat kerja bersama DPR RI dikategorikan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka akan banyak pernyataan atau jawaban yang merupakan objek sengketa TUN.  Feri menyebut, tindakan Jaksa Agung dalam menjalankan pemerintahan yakni terkait penanganan perkara di Kejagung. Karenanya, dia mengklaim pernyataan Burhanuddin dalam rapat kerja bersama DPR RI dipandang tidak bisa dijadikan objek sengketa.  "Dalam undang-undang adalah perbuatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dilihat dari berpedaan ketentuan umum mengharuskan kualifikasi perbuatan objek dalam menjalankan pemerintahan antara fakta dan ini adalah pemberian jawaban pada saat dalam rapat kerja DPR," tegas Feri.  Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perbuatan melawan hukum melalui pernyataannya dalam forum Rapat Kerja DPR RI pada 16 Januari 2020 tentang Tragedi Semanggi I dan Semanggi II.  Pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin digugat oleh keluarga korban Semanggi I dan II ke PTUN Jakarta pada Selasa (12/5), salah satunya Maria Katarina Sumarsih, ibu Norma Irmawan, korban penembakan Tragedi Semanggi, 13 November 1998.  "Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya," demikian bunyi putusan, sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA, Rabu (4/11).  Gugatan pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin mengenai Tragedi Semanggi I dan Semanggi II ini diadili oleh Ketua Majelis Hakim Andi Muhammad Ali Rahman dengan hakim anggota, Umar Dani dan Syafaat.  Majelis Hakim PTUN Jakarta memerintahkan Jaksa Agung Burhanuddin untuk membuat pernyataan kembali terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Karena hingga kini belum ada penyelesaiannya.  "Mewajibkan Tergugat untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusan/keputusan yang menyatakan sebaliknya," pungkas amar putusan Hakim.

Kejagung: Putusan PTUN Jakarta Soal Tragedi Semanggi Banyak Kekeliruan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jaksa-Agung-ST-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dan jajarannya menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/16/2020). Rapat kerja diawali dengan pemaparan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai perkembangan kasus dugaan k" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dan jajarannya menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/16/2020). Rapat kerja diawali dengan pemaparan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai perkembangan kasus dugaan k</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu terkait dengan pernyataannya bahwa tragedi Semanggi I dan Semanggi II tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan yang dilayangkan Sumarsih dan Ho Kim Ngo.  Muhammad Isnur, kuasa hukum Sumarsih, menyatakan bahwa itu sesuai dengan putusan bernomor 99/G/TUN/2020.JKT.  "Ada cacat substansi dari pernyataan jaksa agung pada 16 Januari 2020," ungkapnya kemarin (4/11).  Majelis hakim yang terdiri atas Andi Muh. Ali Rahman, Umar Dani, dan Syafaat mengabulkan seluruh gugatan serta menolak eksepsi tergugat. Dalam amar putusannya, hakim menuturkan bahwa pernyataan jaksa agung terkait dengan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II dalam rapat bersama Komisi III DPR merupakan perbuatan melawan hukum.  Majelis hakim juga mewajibkan Burhanuddin untuk membuat pernyataan terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Semanggi I dan Semanggi II. Pernyataan itu harus disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR berikutnya. ’’Kami berharap jaksa agung menerima putusan itu,’’ kata Isnur.  Pria yang sehari-hari aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu mengungkapkan, dalam pertimbangan hakim juga disampaikan bahwa pernyataan Burhanuddin mengandung kebohongan. ’’Karena itu, hakim mewajibkan kepada jaksa agung untuk menjelaskan perkara yang sesungguhnya di rapat kerja berikutnya,’’ jelas dia.  Bagi Isnur dan para korban peristiwa Semanggi I dan Semanggi II, pernyataan jaksa agung itu menyakitkan. Mereka menilai pernyataan itu bukan sebatas kesalahan administratif, melainkan juga kesalahan yang cukup berat. ’’Kejaksaan (Agung) melakukan tindakan dan diputus melanggar hukum,’’ terang Isnur.  Atas putusan PTUN Jakarta tersebut, pihaknya berharap jaksa agung tidak lantas melakukan banding. Dia juga berharap presiden mengambil sikap. ’’Turun tangan menegur jaksa agungnya,’’ tambahnya.  Lebih dari itu, Isnur berharap putusan kemarin menjadi pelecut bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen dalam menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Menurut dia, selama ini kasus-kasus itu tidak kunjung tuntas bukan karena penegak hukum tidak mampu. Yang menjadi problem, kata Isnur, kemauan pemerintah untuk menuntaskannya.  Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan bahwa putusan PTUN Jakarta tersebut tidak boleh dilewatkan begitu saja. Putusan itu harus dijadikan momentum. ’’Untuk mendesak pemerintah dan DPR menuntaskan penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II melalui pembentukan pengadilan HAM ad hoc,” tegasnya.  Sementara itu, Sumarsih sebagai penggugat senang lantaran PTUN sudah mendengarkan seluruh gugatannya. Menurut dia, putusan kemarin mesti dijadikan pelajaran berharga oleh Kejagung dan penegak hukum lainnya. Mereka harus menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab. ’’Kemenangan gugatan itu tentu saja meneguhkan harapan terwujudnya agenda ketika reformasi,’’ ujarnya.  Pada bagian lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Hari Setiyono menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari putusan PTUN Jakarta tersebut. ’’Dan, pasti akan melakukan upaya hukum,’’ katanya saat dikonfirmasi Jawa Pos.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/11/2020/jaksa-agung-diputus-melawan-hukum-terkait-peristiwa-semanggi/">Jaksa Agung Diputus Melawan Hukum Terkait Peristiwa Semanggi</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/23/10/2020/icw-burhanuddin-gagal-mengemban-tugas-sebagai-jaksa-agung/">ICW: Burhanuddin Gagal Mengemban Tugas Sebagai Jaksa Agung</a></li> </ul> Pihaknya menghormati putusan itu. Meskipun demikian, menurut Hari, putusan tersebut kurang tepat. Karena itu, jaksa berniat melakukan upaya hukum lanjutan.  Tim jaksa pengacara negara selaku kuasa yang mewakili jaksa agung akan mengambil langkah hukum tersebut setelah mempelajari seluruh putusan. Menurut dia, itu sesuai dengan aturan di dalam pasal 122 maupun 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/VLxE3IosSiA

Jaksa Agung Diputus Melawan Hukum, Kejagung Pelajari Putusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jaksa-Agung-ST-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dan jajarannya menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/16/2020). Rapat kerja diawali dengan pemaparan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai perkembangan kasus dugaan k" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dan jajarannya menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/16/2020). Rapat kerja diawali dengan pemaparan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai perkembangan kasus dugaan k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perbuatan melawan hukum melalui pernyataannya dalam forum Rapat Kerja DPR RI pada 16 Januari 2020 tentang Tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Kejagung akan mempelajari putusan tersebut.  "Bahwa atas putusan Pengadilan TUN Jakarta tersebut, Tim Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa Tergugat sangat menghormati atas putusan Pengadilan TUN tersebut, namun karena putusan tersebut dirasakan tidak tepat maka sesuai ketentuan pasal 122 maupun 131 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Hari Setiyono dikonfirmasi, Rabu (4/11).  Hari menegaskan, Jaksa Agung Burhanuddin melalui Tim Jaksa Pengacara Negara akan mempelajari putusan TUN Jakarta mengenai tragedi Semanggi I dan II itu.  Tim Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa Tergugat akan mempelajari terlebih dahulu atas isi putusan tersebut dan yang pasti akan melakukan upaya hukum," tegas Hari.  Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perbuatan melawan hukum melalui pernyataannya dalam forum Rapat Kerja DPR RI pada 16 Januari 2020 tentang Tragedi Semanggi I dan Semanggi II.  Lantas pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin digugat oleh keluarga korban Semanggi I dan II ke PTUN Jakarta pada Selasa (12/5), salah satunya Maria Katarina Sumarsih, ibu Norma Irmawan, korban penembakan Tragedi Semanggi, 13 November 1998.  "Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya," demikian bunyi putusan, sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA, Rabu (4/11).  Gugatan pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin mengenai Tragedi Semanggi I dan Semanggi II ini diadili oleh Ketua Majelis Hakim Andi Muhammad Ali Rahman dengan hakim anggota, Umar Dani dan Syafaat.  Majelis Hakim PTUN Jakarta memerintahkan Jaksa Agung Burhanuddin untuk membuat pernyataan kembali terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Karena hingga kini belum ada penyelesaiannya.  "Mewajibkan Tergugat untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusan/keputusan yang menyatakan sebaliknya," pungkas amar putusan Hakim.

Kejagung Pelajari Putusan PTUN Jakarta Soal Tragedi Semanggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keluarga korban penembakan tragedi Semanggi, Maria Katarina Sumarsih merasa bersyukur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memutus Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab dalam dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2020 Burhanuddin menyatakan, peristiwa Semanggi I dan II bukan merupakan bentuk pelanggaran HAM berat, sehingga Komnas HAM seharusnya tidak menindaklanjuti kasus tersebut.  "Tentu saya bersyukur, ketika apa yang mewujudkan agenda reformasi tegakan supremasi hukum yang diperjuangkan oleh Wawan dkk dalam gerakan mahasiswa 1998 ini meneguhkan harapan kami bisa terwujud, walaupun perjalanan untuk membawa para terduga pelanggar HAM berat dalam tragedi Semanggi I dan II dan Trisakti ini masih banyak yang harus dilewati," kata Sumarsih dihubungi JawaPos.com, Rabu (4/11).  Sumarsih menegaska, putusan PTUN Jakarta diharapkan dapat mendorong Pemerintah untuk membawa tragedi Semanggi I, II dan Trisakti ke pengadilan HAM. Dia mengharapkan, pelaku pelanggaran HAM dalam peristiwa itu juga bisa segera diadili.  "Ini menjadi pintu masuk dari penguasa untuk mau menyelesaikan membawa kasus Semanggi I dan II ini ke pengadilan HAM. Ini bisa mendorong kemauannya penguasa untuk membawa tragedi Semanggi I, II dan Trisakti ini ke pengadilan HAM," harap Sumarsih.  Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perbuatan melawan hukum melalui pernyataannya dalam forum Rapat Kerja DPR RI pada 16 Januari 2020 tentang Tragedi Semanggi I dan Semanggi II.  Lantas pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin digugat oleh keluarga korban Semanggi I dan II ke PTUN Jakarta pada Selasa (12/5), salah satunya Maria Katarina Sumarsih, ibu Norma Irmawan, korban penembakan Tragedi Semanggi, 13 November 1998.  "Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya," demikian bunyi putusan, sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA, Rabu (4/11).  Gugatan pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin mengenai Tragedi Semanggi I dan Semanggi II ini diadili oleh Ketua Majelis Hakim Andi Muhammad Ali Rahman dengan hakim anggota, Umar Dani dan Syafaat.  Majelis Hakim PTUN Jakarta memerintahkan Jaksa Agung Burhanuddin untuk membuat pernyataan kembali terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Karena hingga kini belum ada penyelesaiannya.  "Mewajibkan Tergugat untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusan/keputusan yang menyatakan sebaliknya," pungkas amar putusan Hakim.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ozxrtHwwB0w

Putusan PTUN Jakarta Didorong Bawa Tragedi Semanggi ke Pengadilan HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-sorotan-kontras-mengenai-isu-ham-untuk-capres-dan-cawapres_m_.jpg" alt="Koordinator KontraS Yati Andriani, saat diwawancara awak media, Jumat (11/1). Muhammad Ridwan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Koordinator KontraS Yati Andriani, saat diwawancara awak media, Jumat (11/1). Muhammad Ridwan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyatakan bahwa tragedi Semanggi I dan II bukan termasuk pelanggaran HAM berat. KontraS menilai Jaksa Agung berupaya lari dari penyelesaian kasua HAM masa lalu.  "Jaksa Agung sebagai Penyidik perkara pelanggaran HAM berat terus berupaya mengingkari, menyangkal, dan lari dari tanggung jawabnya untuk menyelidiki perkara pelanggaran HAM berat. Tindakan ini adalah tindakan yang melawan hukum," kata Koordinator KontraS Yati Andriani dalam keterangannya, Sabtu (18/1).  Yati menilai pernyataan Burhanuddin yang melandasi argumentasi bahwa peristiwa Semanggi I dan II berdasarkan Keputusan Paripurna DPR RI jelas hanya alasan politis. Yati memandang Burhanuddin mencoba menghindar dari tanggung jawabnya.  "Jaksa Agung berupaya menghindari tanggung jawabnya melakukan penyidikan peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II serta melindungi Presiden untuk tidak mengeluarkan Keppres Pengadilan HAM ad hoc," sesal Yati.  Padahal, kata Yati, lembaga negara memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu perkara sebagai pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik sesuai dengan mandat UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat (1). "Oleh karena itu, Kejaksaan Agung harus segera meneruskan hasil laporan penyelidikan Komnas HAM ke tahap penyidikan," tegasnya.  Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, bahwa tragedi Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Kamis (16/1).

Respons KontraS Soal Pernyataan Jaksa Agung Terkait Tragedi Semanggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/4270_21375_jessica-iskandar-ok.jpg" alt="Jessica Iskandar" width="100%">
<figcaption>Jessica Iskandar</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Presenter Dahsyat, Jessica Iskandar, sampai saat ini belum mau terbuka tentang identitas dan foto sang anak El Barack Alexander. Ia masih memilih merahasiakan putra hasil buah cintanya dengan pria berkebangsaan Jerman tersebut ketimbang mempublikasikan di depan banyak khalayak. Menurut Jessica,&nbsp;hal itu dilakukannya demi kebaikan El sebutan Jessica El Barack Alexander. Saat ditemui JawaPos.com di Studio RCTI, Kebun Jeruk, Sabtu (19/9), ia mengaku keputusan Chika, panggilan akrab Jessica Iskandar, ini berdasarkan rekomendasi dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Dimana umur seusia anak Jessica belum layak untuk diekspos. &quot;Iya, kata mereka anak kecil itu nggak bisa dipublikasikan,&quot; sebutnya. Maka dari itu, ujar Jessica, ia ingin melindungi putranya. Mengingat sekarang ini banyak tindak kriminal yang sering terjadi pada anak-anak usia dini.&nbsp;Seperti pemakaian foto-foto anak artis untuk hal-hal ilegal. &quot;Sekarang kan banyak kejahatan yang terjadi di media sosial akhir-akhir ini. Kayak yang terjadi sama Ayu Ting Ting. Mereka tuh kan ngidap penyakit pedofilia, ngaku mau lakukan pencurian gitu. Jadi aku lebih baik menghindar dari masalah seperti itu,&quot; ujarnya. &quot;Karena aku takut kehilangan El. Kan dia sekarang adalah bagian yang terindah buat aku. Udah jadi cinta satu-satunya yang aku punya sekarang. Jadi silakan saja orang mau ngomong gimana tentang kita,&quot; tambah Jessica dengan menunjukkan raut wajah sedih. (diu/jpg)

Ini Alasan Jessica Iskandar Masih Sembunyikan Anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tragedi semanggi

Berita Terkini