<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/JKT_-Beli-Rumah-Bebas-Pajak-Diperpanjang-Lagi-Sampai-Akhir-2027_Salman-Toyibi_-4-3806189667.jpg" alt="Pengunjung mengamati maket hunian apartemen di salah satu mall di Jakarta, Minggu (19/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung mengamati maket hunian apartemen di salah satu mall di Jakarta, Minggu (19/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pasar properti di Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terlihat dari menurunan daya beli masyarakat pada sektor perumahan, terutama apartemen. Kondisi ini berdampak langsung pada kantong daerah. Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) DKI Jakarta dilaporkan gagal mencapai target akibat sepinya transaksi jual beli properti di ibu kota. Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati menuturkan, pendapatan BPHTB 2025 ditargetkan mencapai Rp 10,37 triliun. Namun, realisasinya hanya memperoleh Rp 6,01 triliun atau sekitar 57,98 persen. Hal ini disebabkan lesunya pasar properti di Jakarta. Banyak pengembang yang kini terpaksa mengubah strategi bisnis mereka demi kelangsungan usaha. "Jadi, kami juga sudah melakukan survei ke lapangan. Kalau tadinya para pengembang itu membangun apartemen yang niat awalnya untuk dijual, karena memang penurunan daya beli masyarakat untuk membeli properti, sehingga itu saat ini adalah disewakan," ujar Lusiana saat Konferensi Pers Realisasi APBD 2025 di Balai Kota, Rabu (21/1). Perubahan status properti dari "dijual" menjadi "disewakan" ini ternyata mengubah alur setoran pajak. Alih-alih masuk ke kas daerah lewat BPHTB, pajak dari apartemen kini justru mengalir ke pemerintah pusat. Lusiana menjelaskan bahwa fenomena ini menjadi alasan utama mengapa target pajak daerah tidak tercapai secara maksimal. "Makanya tadi saya sampaikan juga bahwa karena disewakan, bukan masuk lagi ke Pemerintah Daerah karena menjadi pendapatan dari Pemerintah Pusat karena ada PPh Sewa itu. Ini terjadi karena memang pasar properti sangat turun sehingga mengakibatkan BPHTB tidak tercapai," tambahnya. Rapor Pajak Jakarta 2025: Tergerus Kontraksi Meski pasar properti lesu, secara umum kinerja penerimaan pajak daerah DKI Jakarta tahun 2025 masih terjaga di level 90 persen atau setara dengan Rp 43,98 triliun. Namun, angka ini mengalami penurunan sebesar 1,06 persen (YoY). Beberapa poin penting dari kondisi ekonomi Jakarta di penghujung 2025 antara lain: - Insentif Fiskal: Pemerintah menggelontorkan tax expenditure sebesar Rp 7,14 triliun untuk mendukung pemulihan ekonomi. - Pertumbuhan Ekonomi: Tetap stabil di kisaran 5 persen dengan inflasi terkendali pada angka 2,63 persen (lebih rendah dari nasional yang sebesar 2,92 persen). - Tren Triwulan IV: Penerimaan pajak tercatat Rp9,81 triliun, namun terkontraksi 7,95 persen dibandingkan triwulan III 2025. Kabar Baik di Desember: Meski secara umum turun, penerimaan pajak bulan Desember 2025 mencapai Rp 3,74 triliun, tumbuh positif 29,52 persen dibanding November. Langkah strategis pemberian insentif fiskal diharapkan mampu menjaga keberlanjutan ekonomi Jakarta di tengah tantangan daya beli yang masih membayangi sektor properti.

Pasar properti Jakarta lesu pada 2025, apartemen lebih banyak disewakan daripada dijual. BPHTB DKI turun, pengembang ubah strategi bisnis.

Daya Beli Anjlok, kini Lebih Banyak Apartemen di Jakarta Disewakan daripada Dijual

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/12/PROGRES-PENGERJAAN-MRT-FASE-2A_HANUNG-HAMBARA_11082025-4-4256626928.jpg" alt="Fase 2A MRT Jakarta membentang sepanjang 5,8 kilometer dari Stasiun Bundaran HI hingga Kota." width="100%">
<figcaption>Fase 2A MRT Jakarta membentang sepanjang 5,8 kilometer dari Stasiun Bundaran HI hingga Kota.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan entrance atau pintu masuk Stasiun MRT Harmoni, Selasa (20/1). Langkah ini diambil untuk menyulap kawasan Harmoni menjadi pusat transportasi modern berbasis Transit Oriented Development (TOD). Gubernur Pramono optimis Stasiun Harmoni akan menjadi salah satu titik tersibuk di Jakarta. Lokasinya yang dikelilingi kantor pemerintahan dan pusat bisnis menjadikannya simpul yang sangat strategis. "Hampir 25 tahun saya cukup mengenal tempat ini. Saya meyakini, jika pada tahun 2029 TOD Harmoni telah selesai, kawasan ini akan menjadi TOD yang sangat strategis," ujar Pramono di lokasi. Beda dari Blok M: Harmoni sebagai Simpul Ekonomi Baru Berbeda dengan karakter TOD Blok M, Harmoni diproyeksikan menjadi perpaduan antara pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas tinggi. Integrasi antarmoda transportasi menjadi kunci utama di sini. "Harmoni nantinya akan memiliki entrance MRT yang sekaligus terkoneksi dengan Transjakarta. MRT fase 2A ditargetkan mencapai Monas dan beroperasi pada 2027. Selanjutnya, jalur akan diperpanjang hingga Kota Tua dengan tujuh stasiun, yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota Tua," jelasnya. Pramono juga memberikan apresiasi kepada pihak pengelola kawasan Duta Merlin yang telah mendukung ketersediaan lahan untuk pembangunan pintu masuk stasiun ini. Tingkatkan Pengguna Transportasi Umum Meski konektivitas transportasi publik di Jakarta sudah menyentuh angka 92 persen, Gubernur menekankan bahwa pemanfaatannya masih harus digenjot. Pemprov DKI kini tengah membidik pembukaan rute baru seperti Transjabodetabek hingga rute Bandara&ndash;Blok M. "Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran MRT Jakarta. Kami berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal, bahkan jika memungkinkan lebih cepat, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," tambahnya. Mengenal Spesifikasi Stasiun MRT Harmoni Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat memaparkan detail teknis stasiun yang akan menjadi jantung transportasi di Jakarta Pusat ini. Stasiun ini dirancang luas untuk menampung lonjakan penumpang di masa depan. "Terkait gambaran umum Stasiun Harmoni, panjang stasiun ini mencapai 252 meter dengan lebar 18 meter dan kedalaman 17 meter. Stasiun ini memiliki dua lantai, yaitu concourse dan platform, serta tujuh entrance, masing-masing dua di sisi barat, dua di sisi timur, dan tiga di bagian tengah yang terintegrasi dengan halte Transjakarta," kata Tuhiyat. &nbsp;

Gubernur Pramono Anung resmikan groundbreaking Stasiun MRT Harmoni yang jadi kunci MRT Jakarta fase 2. Target operasi 2029.

Siap-siap! MRT Jakarta Fase 2 Tembus Kota Tua 2029, Stasiun Harmoni jadi Kunci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/Stasiun-Cisauk-1JPG-3141528226.jpg" alt="ILUSTRASI. Suasana dari ketinggian Stasiun Cisauk, Tangerang, Banten, Selasa (16/9/2025). Stasiun Cisauk menjadi percontohan pengembangan TOD. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Suasana dari ketinggian Stasiun Cisauk, Tangerang, Banten, Selasa (16/9/2025). Stasiun Cisauk menjadi percontohan pengembangan TOD. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jakarta segera memiliki kawasan super terintegrasi di jantung kota. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengebut pengembangan kawasan berorientasi transit (Transit-Oriented Development/TOD) Dukuh Atas. Proyek ini dirancang untuk menyatukan empat moda transportasi berbasis rel yakni MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara. Target penyelesaian ditetapkan pada tahun 2027. <h3>TOD Dukuh Atas Satukan Stasiun Karet dan Sudirman</h3> Menteri Perhubungan Dudy Puwagandhi menjelaskan, kawasan TOD Dukuh Atas akan menjadi pusat integrasi transportasi publik yang modern dan nyaman. "Harapan kami, kawasan TOD Dukuh Atas, kemudian juga menyatukan stasiun Karet dengan Sudirman, dalam waktu cepat bisa kami realisasikan," ujar Menhub Dudy, Senin (29/9). Dudy menegaskan, proyek ini tak hanya soal kemudahan akses transportasi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta. "Kami akan tindak lanjuti terus perkembangannya, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat berkaitan dengan transportasi publik yang semakin nyaman, dapat bisa kami realisasikan dengan cepat," katanya. Menurut Dudy, kawasan terintegrasi ini akan membawa banyak manfaat, mulai dari peningkatan frekuensi layanan transportasi, keandalan, keselamatan, hingga kenyamanan penumpang. Selain itu, konektivitas transportasi yang semakin baik juga diharapkan dapat meningkatkan nilai properti di sekitar kawasan strategis. TOD Dukuh Atas juga akan mendorong investasi swasta, menciptakan lapangan kerja baru, dan memberikan efisiensi waktu bagi pengguna transportasi publik. Dalam jangka panjang, hal ini akan menunjang keberlanjutan finansial sektor transportasi di Ibu Kota. <h3>Gubernur Pramono: MRT dan LRT Jakarta Terus Dikebut</h3> Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut memaparkan perkembangan dua proyek besar transportasi berbasis rel, yakni MRT dan LRT Jakarta. Dengan sinergi antara pusat dan daerah, Jakarta diharapkan segera memiliki sistem transportasi publik yang lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan. "Pada pertemuan ini, kami juga melaporkan mengenai MRT fase ekstransi dari Bundaran HI ke Kota yang sekarang ini perkembangannya sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga LRT dari Kelapa Gading hingga Manggarai yang kemajuannya melebih dari apa yang direncanakan," tambah Pramono.

Kawasan TOD Dukuh Atas di Jakarta akan mengintegrasikan berbagai moda transportasi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

TOD Dukuh Atas Bakal jadi Pusat Integrasi 4 Moda Transportasi di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/ara-erick-1046148102.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara saat kunjungan TOD Apartemen didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (27/11). (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara saat kunjungan TOD Apartemen didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (27/11). (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meninjau sejumlah apartemen TOD di atas lahan aset milik PT KAI. Tinjauannya dimulai dari Stasiun Pondok Cina, Depok, hingga Stasiun Manggarai, Jakarta, pada Rabu (27/11). Menteri Ara mengatakan, tinjauan yang digelar bertepatan dengan Pilkada ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi sejumlah lahan milik PT KAI yang berpotensi menjadi kawasan perumahan dan permukiman guna mendukung Program 3 Juta Rumah. "Kita akan memetakan peluang, masalah, dan kesiapan. Karena banyak tanah negara yang idle, tidak dimaksimalkan dan tidak ditata selama ini," kata Menteri Ara&nbsp; Ada dua lokasi hunian yang ditinjau oleh Ara dan Erick, yakni Samesta Mahata Margonda dan Samesta Mahata Tanjung Barat. Keduanya merupakan hunian yang dikelola Perum Perumnas berkonsep transit oriented development (TOD), yakni hunian yang menempel dengan transportasi umum seperti stasiun KRL. Selama kunjungan ini, Ara dan Erick melihat sejumlah keberhasilan pembangunan dua TOD itu. Terlebih, di dua apartemen itu merangkul segmen masyarakat yang beragam, mulai dari kelas bawah hingga atas. "Di sini kita mengecek dari Perumnas, dikatakan ini adalah satu proyek yang cukup berhasil. Di sini ada yang buat masyarakat di (kelompok ekonomi) bawah, sedang, sama di atas," jelasnya. Meski begitu, Ara menyoroti beberapa hal yang masih harus diperbaiki sebagai bentuk layanan bagi para penghuni. Salah satunya terkait kehandalan lift. Selain itu, pengelola apartemen TOD itu diminta untuk memperbanyak area komersial yang terletak di atas Stasiun Pondok Cina itu. Agar ke depan, kata Ara, banyak penghuni merasakan kemudahan tinggal di TOD tersebut. "Kedua, menurut saya area komersial ini masih banyak yang kosong, apalagi ini musim hujan. Supaya nanti orang yang tinggal di sini, kalau mau makan atau mau beli keperluan, tidak perlu keluar. Jadi saya lihat ini sudah cukup lama, bisa ada terobosan fasilitasnya," pungkas Menteri Ara.

"Kita akan memetakan peluang, masalah, dan kesiapan. Karena banyak tanah negara yang idle, tidak dimaksimalkan," kata Ara.

Libur Pilkada Serentak, Menteri PKP Maruarar dan Menteri BUMN Erick Thohir Keliling Tinjau TOD Perumnas di Lahan Milik KAI