Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/2Ed1ss5LEsRyyCDX3UkmYNhbUlT4GNp30Eg7FlhM-3315710263.jpg" alt="Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. (Zalzilatul Hikmia/JawaPos.com)" /> JawaPos.com - Sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan banyak bansos. Mulai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS), hingga Program Keluarga Harapan (PKH).&nbsp; Untuk mengucurkan bansos tersebut, pemerintah mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Nilainya mencapai triliunan rupiah. Karena itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan seluruh penerima bansos menggunakan bantuan tersebut secara bijak. Bansos tidak boleh dipakai untuk bermain judi online (judol). &rdquo;Bansos kok dibuat main judol, itu sudah jelas di luar peruntukannya dan melanggar ketentuan,&rdquo; tegas Gus Ipul dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa (28/10). Peringatan tersebut disampaikan oleh Gus Ipul kepada penerima bansos yang dia temui di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) pada Senin (27/10). Tidak hanya untuk penerima bansos di Bandung, peringatan tersebut disampaikan kepada seluruh penerima bansos di berbagai daerah Indonesia.&nbsp; Gus Ipul menekankan agar bansos digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sesuai dengan peruntukannya. Dia pun mengingatkan bahwa saat ini penyaluran bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.&nbsp; Menurut Gus Ipul, data pada DTSEN sangat dinamis. Pemerintah terus melakukan pemutakhiran data agar program yang dijalankan, khususnya program bansos benar-benar tepat sasaran. Untuk itu, butuh partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah. &rdquo;Sekarang data tunggal dan datanya ini kita mutakhirkan terus, kita perbaiki terus," jelasnya. Sebelumnya, Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah mengucurkan BLTS dengan nominal mencapai Rp 31,54 triliun. Masyarakat yang berhak menerima bansos tersebut terdiri atas masyarakat yang berada di Desil 1, 2, 3, dan 4 DTSEN terkini.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Pemerintah melalui Kemensos salurkan bansos triliunan rupiah, Gus Ipul ingatkan penerima untuk tidak gunakan untuk judi online.

Pemerintah Kucurkan Triliunan Rupiah untuk Bansos, Mensos Gus Ipul: Jangan Dipakai Judi Online

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/IMG-20251006-WA0013_1-1-3853648446.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat agenda penyerahan barang hasil rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). (ANTARA/Cahya)" /> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum untuk memperluas penertiban praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Penertiban itu diyakini akan menyelamatkan aset negara senilai triliunan rupiah. Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi wawancara cegat di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin, di sela agenda penyerahan barang hasil rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. "Ini prestasi yang membanggakan&nbsp;sehingga kita teruskan. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Badan Keamanan Laut, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita," katanya, sebagaimana dilansir dari Antara. Barang rampasan itu berupa enam unit&nbsp;smelter&nbsp;milik PT Tinindo Internusa senilai Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun. Barang-barang itu merupakan salah satu aset yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan kerugian negara diperkirakan Rp 300 triliun. Pabrik pemurnian yang disita Kejaksaan Agung antara lain, PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) dan PT Venus Inti Perkasa di Pangkal Pinang, PT Sariwiguna Bina Sentosa di Pangkal Pinang, serta PT Tefind Bangka Tin (RBT) di Kabupaten Bangka. Presiden menyatakan&nbsp;keberhasilan ini merupakan prestasi bersama antara penegak hukum dan aparat pertahanan negara. Prabowo menegaskan bahwa operasi serupa akan terus berlanjut di daerah lain. Demi memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Ini suatu bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekad untuk memberantas penyelundupan, membasmi&nbsp;illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum," katanya. Dalam kesempatan berbeda pada&nbsp;awal September lalu, Presiden telah memerintahkan TNI, Polri dan Bea Cukai untuk menggelar operasi besar-besaran di Bangka Belitung dengan sasaran menutup jalur yang selama ini menjadi celah penyelundupan hasil timah. "Hampir 80 persen hasil timah, setiap tahun diselundupkan," kata Presiden. Hasil tambang ilegal itu diselundupkan dengan menggunakan alat transportasi kapal hingga sampan. "Kita tutup dan nyelundupnya macam-macam, ada yang pakai kapal, ada yang pakai feri, sekarang tutup, tidak bisa keluar. Sampan pun tidak bisa keluar," katanya. Kepala Negara memperkirakan upaya penertiban tambang ilegal yang akan terus diperluas mampu menyelamatkan uang negara hingga Rp 22 triliun di akhir tahun. &nbsp;

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum untuk memperluas penertiban praktik pertambangan ilegal di Indonesia

Prabowo Minta Penegak Hukum Tertibkan Tambang Ilegal, Selamatkan Aset negara Triliunan Rupiah

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/WhatsApp-Image-2025-08-01-at-183823-2942315290.jpg" alt="Suasana&nbsp;Forum Kolaborasi Optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Aston Gresik Hotel, Kamis (31/7), membahas aset pemprov Jatim yang mau disewakan ke investor. (Istimewa)" /> JawaPos.com &ndash; Pemprov Jawa Timur menyiapkan ribuan aset untuk disewakan kepada investor sebagai strategi baru mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemprov Jatim menggelar Forum Kolaborasi Optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Aston Gresik Hotel, Kamis (31/7). Acara ini mempertemukan pemerintah daerah dengan pelaku usaha dan calon investor untuk menjajaki kerja sama pemanfaatan aset daerah. Langkah ini menjadi penting menyusul perubahan regulasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU tersebut mengubah skema bagi hasil pajak dan retribusi yang sebelumnya 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota, kini justru sebaliknya. "Akibat perubahan ini, potensi kehilangan pendapatan provinsi bisa mencapai Rp 4 triliun. Maka, aset daerah harus kita optimalkan sebagai sumber PAD baru," tegas Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen. Total aset Pemprov Jatim tercatat bernilai lebih dari Rp 61 triliun. Dari jumlah itu, lebih dari 4.000 bidang tanah berada di lokasi strategis dan siap dikembangkan. Sigit menekankan bahwa aset ini tidak boleh dibiarkan menjadi beban, tetapi harus produktif dan memberikan dampak ekonomi. Sejak akhir 2023, BPKAD telah melakukan roadshow ke berbagai daerah untuk menjaring investor. Forum di Gresik ini menjadi bagian dari upaya tersebut. Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi mengapresiasi langkah ini dan mendorong proses inventarisasi aset dipercepat. &ldquo;Kami mencatat aset tetap kita mencapai Rp 60 triliun dan tumbuh rata-rata enam persen per tahun. Potensi besar ini harus bisa dimanfaatkan,&rdquo; ujarnya. Adam menyebut sektor pertanian sebagai contoh potensi kerja sama yang menjanjikan, apalagi dengan adanya kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat. Ia juga memastikan pengawasan ketat terhadap semua kerja sama agar transparan dan aman bagi investor. Anggota Komisi C DPPRD Jatim Ahmad Athoillah menambahkan bahwa OPD harus aktif mempermudah proses perizinan dan pemanfaatan aset. &ldquo;Kami ingin investor, khususnya dari Kadin, merasa nyaman berinvestasi di Jatim,&rdquo; tuturnya. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jatim telah menyiapkan sistem digital terintegrasi bernama Sistem Point Jatim. Sistem ini memungkinkan investor mengakses peta potensi investasi di 38 kabupaten/kota, termasuk informasi tata ruang secara real time. &ldquo;Investor bisa langsung cek apakah lahan yang diminati sesuai RTRW. Ini mengurangi risiko izin bermasalah di kemudian hari,&rdquo; jelas Paulina Prasetianti, Sub Koordinator Perencanaan Penanaman Modal. Setiap aset yang ditawarkan telah melalui studi kelayakan mendalam, mulai dari aspek hukum, teknis, lingkungan, hingga keberlanjutan. Melalui forum ini, Pemprov Jatim berharap dapat menarik lebih banyak mitra strategis yang bisa menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru. &ldquo;Optimalisasi aset bukan hanya soal pendapatan daerah, tapi juga bagaimana kita bisa menumbuhkan ekonomi daerah secara berkelanjutan,&rdquo; imbuh Sigit.

Pemprov Jawa Timur menyiapkan ribuan aset untuk disewakan kepada investor sebagai strategi baru mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.000 Aset Pemprov Jatim Mau Disewakan ke Investor, Targetkan Penerimaan PAD hingga Triliunan Rupiah

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/JKT_-Kejagung-sita-Rp13-triliun-lebih-terkait-korupsi-ekspor-CPO_SALMAN-TOYIBI-9JPG-2398223599.jpg" alt="Dirtut Jampidsus Kejagung Sutikno (kedua kanan) bersama Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar (kedua kiri), Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar (kiri), dan Kajari Jakarta Pusat Safrianto Zuriat (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait penyitaan u" /> Saat ditanya kenapa sering menunjukkan bertumpuk-tumpuk uang sitaan, Direktur Penuntutan Kejagung Sutikno menyebut ingin menepis anggapan perkara besar tapi tanpa isi. Ilham Wancoko, Jakarta Kulminasi tumpukan uang sitaan yang dipamerkan Kejaksaan Agung (Kejagung) itu lebih dari dua meter. Sudah dua kali Korps Adhyaksa ini pamer uang sitaan yang terbilang lebih dari sekedar banyak. Pameran uang pertama kali dilakukan Kejagung pada 17 Juni 2025.&nbsp; Uang yang berhasil disita Rp 11,8 triliun, tetapi karena keterbatasan ruang hanya Rp 2 triliun yang bisa dipamerkan. "Uang Rp 2 triliun di depan ini bagian dari Rp 11,8 triliun. Kami pikir cukup untuk mewakili," papar Direktur Penuntutan (Dirtut) Jampidsus Kejagung Sutikno.&nbsp; Uang itu menumpuk mengelilingi para petinggi Jampidsus Kejagung. Di depan uang, di belakangnya uang, barang kali inilah wujud mandi uang secara harfiah. Namun, bukan untuk sekadar pamer beralas kesombongan, melainkan bentuk transparansi. "Kan kadang ada yang bilang perkara aja gede, tapi gak ada isi," celetuknya saat pamer uang kedua kali pada Rabu (2/7) lalu.&nbsp; Hampir sama, bertumpuk-tumpuk uang dipamerkan kembali. Nilainya mencapai Rp 11,3 triliun. Kasusnya masih sama perkara korupsi crude palm oil (CPO) dan turunannya. Bedanya hanya asal perusahaan yang menitipkan uangnya untuk disita, pada pameran uang pertama berasal dari terdakwa korporasi Wilmar Group dan pameran uang kedua berasal dari Musimas Grup. "Kita tunjukan uang sitaan seperti ini kan juga sebagai transparansi publik. Supaya temen-temen media tetap menyuarakan. Harapan kami, masyarakat supaya tetap bisa mendukung kami dengan cara-caranya sendiri," terangnya.&nbsp; Dengan begitu, indikasi-indikasi korupsi yang akan terjadi itu bisa digerus karena masyarakat tahu kira-kira akan terkadi korupsi. "Ini adalah informasi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat karena ini kinerja kita sebagai aparat negara. Masyarakat harus mengetahui itu," urainya.&nbsp; Bukankah tidak gampang menyiapkan uang triliunan, bagaimana cara menghitungnya? Dia menjawab mudah sekali. "Itu satu pak plastik nilainya Rp 1 miliar. Tinggal dihitung saja berapa pak," ujarnya.&nbsp; Dia juga berharap masyarakat tidak curiga dengan keamanan uang tersebut. Sudah pasti uang itu bila diputuskan pengadilan untuk dikembalikan ke negara tentu masuk kas negara. "Apa gak lihat, itu yang menjaga banyak banget. Ada standar operasional prosedur (SOP) juga untuk mengeluarkan uang ini," terangnya.&nbsp; Memang yang menjaga uang itu berlapis. Ada pengamanan Kejagung, tampak pula anggota TNI dengan seragam lorengnya. Walau terkadang ada beberapa petugas yang sengaja berfoto selfie dengan latar belakang tumpukan uang tersebut.&nbsp; Sutikno mengakui sepanjang karirnya sebagai jaksa memang baru kali ini memamerkan uang triliunan rupiah."Kalau sejumlah ini dalam sejarah ya baru kali ini," papar mantan Wakajati DKI Jakarta tersebut.&nbsp; Dia mengakui barang kali ada beberapa kali terdakwa korporasi yang menitipkan uang diduga hasil korupsi, sembari menunggu putusan pengadilan. "Namun, bisa jadi tidak terekspose," terangnya.&nbsp; Saat ditanya mengapa perusahaan-perusahaan terdakwa kasus CPO dan turunannya mau menitipkan uang tersebut, dia menjawab bahwa mungkin semua sudah mengetahui bagaimana Kejagung melakukan penegakan hukum selama ini. "Mungkin terdakwa korporasi ini merasa tertekan. bahasa mereka mengembalikan itu tentunya niat baik. Hal ini juga harus kita sambut. Kalau kita diamkan malah bagaimana," jelasnya.&nbsp; Dalam pemberantasan korupsi, perlu diakui bahwa fenomena pengembalian uang itu jarang muncul. "Tapi kalau uang negara bisa balik seperti ini kan, sudah uang negara balik. Duitnya korupsinya tertangani, terus harapannya ada perbaikan supaya tidak terjadi lagi kondisi semacam itu di sektor tersebut," jelasnya.&nbsp; Pada intinya, ada tiga tujuan Kejagung dalam penanganan kasus kotupsim yakni, optimalisasi penanganan korupsi, optimalisasi pengembalian kerugian negara dan perbaikan tata kelola. "Kita ini kan mengejar uang negara, ditawarkan kembalikan ya tentu positif," ujarnya.&nbsp; Namun begitu, dia mengatakan bahwa ada kemungkinan uang ini diputuskan dikembalikan ke para terdakwa. "Semua kan bergantung putusan sidang, namun saya yakin karena secara pidana itu bersalah. Kan pidananya bersalah sebelumnya, cuma diputuskan onslag atau perbuatan yang didakwakan terbukti di pengadilan, namun perbuatan tersebut tidak dianggap pidana," paparnya.&nbsp; Diketahui, pasca putusan onslag itu Kejagung melakukan penangkapan terhadap tiga hakim yang memvonis onslag. Yakni, Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Ketiganya menerima uang gratifikasi atas arahan mantan Ketua Pengadilan Jaksel M. Arif Nuryanta. "Jangan bilang begitu, kita harus semangatnya sama," ujarnya menjawab pertanyaan bagaimana bila hakim Mahkamah Agung (MA) menerima suap kembali dan memutuskan mengembalikan uang tersebut ke terdakwa.&nbsp; Sementara Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menegaskan bahwa uang yang dipamerkan ini untuk menghentikan tanda tanya kemana uang yang disita dan menjadi barang bukti tersebut. "Suap itu gak ada pertanyaan kemana uangnya," terangnya.&nbsp; Penyitaan uang tersebut bukan untuk mencari panggung. "Kami tidak pernah mencari panggung. Tapi, kami murni melakukan karena tanggungjawab keterbukaan informasi publik," urainya.&nbsp; Diketahui Kejagung menjerat tiga perusahaan dalam perkara dugaan korupsi CPO dan turunannya. Yakni, Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Grup. Total kerugian negara yang dibebankan ke tiga grup perusahaan itu mencapai Rp 17,7 triliun. Dengan pengembalian sebanyak dua kali, Rp 11,8 triliun dan Rp1,3 triliun, total sudah ada sekitar Rp13,1 triliun yang dikembalikan, apakah sisanya Rp 5,4 triliun bisa kembali? Waktu yang akan menjawab, saat Kejagung pamer uang untuk ketiga kalinya. &nbsp;(*)

Kejagung memamerkan uang sitaan senilai Rp 11,8 triliun untuk menegaskan transparansi dan mengajak masyarakat mendukung pemberantasan.

Ketika Kejagung Sering Tunjukkan Uang Triliunan Hasil Korupsi: Inilah Wujud Mandi Uang Secara Harfiah