<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/04/20241104_172516-3556389411.jpg" alt="Ketua DPP Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Muhammad Alatas bacakan Tritura di hadapan masa aksi reuni 411 di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat (4/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Muhammad Alatas bacakan Tritura di hadapan masa aksi reuni 411 di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat (4/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi reuni 411 digelar Front Persaudaraan Islam (FPI) dan ormas lainnya di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (4/11). Aksi tersebut menyerukan tiga tuntutan utama yang disebut Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Ketua DPP Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Muhammad Alatas mengatakan, dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo, rakyat banyak sekali mengalami penderitaan dan kezaliman. Rakyat, kata dia, selalu ditekan dengan berbagai kebijakan. Sedangkan para oligarki selalu diuntungkan. "Yang senantiasa menekan rakyat lewat kebijakan jahat yang hanya menguntungkan oligarki dan menyiksa rakyat kecil," ujarnya di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Senin (4/11). Atas dasar itu, kata Habib Muhammad Alatas, pihaknya membuat Tritura kepada Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan pertama ialah usut tentas dan tegakkan hukum terhadap Jokowi dan kroninya atas segala kejahatan, KKN, pelanggaran konstitusi dan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Jokowi dan kroninya. Yang kedua, usut tuntas dan tegakkan hukum kepada akun Fufufafa, yang merupakan bentuk nyata kerusakan akhlak yang tidak boleh dibiarkan. "Yang ketiga, kepada yang terhormat Presiden Prabowo, kami yakin Anda memiliki ketegasan dan akal sehat, sehingga jangan sampai mau didikte oleh tim penjahat Mulyono dan kroninya," jelas Habib Muhammad Alatas.

Aksi reuni 411 digelar Front Persaudaraan Islam (FPI) dan ormas lainnya di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Aksi Reuni 411 di Patung Kuda, Serukan Tritura untuk Presiden Prabowo Subianto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/dari_gestok.jpg" alt="BEDA BAHASA: Presiden Soekarno (kanan) didampingi Soeharto dalam sebuah acara kenegaraan di Istana Merdeka pad 1966. (AFP)" width="100%">
<figcaption>BEDA BAHASA: Presiden Soekarno (kanan) didampingi Soeharto dalam sebuah acara kenegaraan di Istana Merdeka pad 1966. (AFP)</figcaption>
</figure>Rezim Orde Lama dan Orde Baru ternyata pernah ’’bersaing’’ dalam memanfaatkan bahasa. Bahkan boleh dibilang ’’berbenturan’’. Seakan-akan bahasa yang satu merupakan antitesis dari bahasa yang lain.  ---  ITULAH salah satu bahasan menarik dalam buku Bahasa Rezim: Cermin Bahasa dalam Kekuasaan ini. Contoh paling nyata adalah ketika mengistilahkan peristiwa kudeta atau pembunuhan masal pada 1965.  Pihak Soekarno memakai istilah yang berbeda sama sekali dengan pihak Soeharto. Rezim Soekarno memilih untuk menggunakan istilah Gestok (Gerakan Satu Oktober) atau Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh). Lantas, Soeharto ’’menganulir’’ dan menggantinya dengan istilah <a href="https://www.jawapos.com/tag/g-30-spki/">G 30 S/PKI</a> (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia).  Apa bedanya? Rezim <a href="https://www.jawapos.com/tag/orde-baru/">Orde Baru</a> lebih menekankan pada PKI, sedangkan Orde Lama justru memupusnya. Sebab, rezim lama memang lebih dekat dan identik dengan partai yang kini sudah dilarang itu. Ideologi nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme) salah satu buktinya. Dari sini bisa dilihat, ternyata bahasa mau tidak mau ikut terseret dalam pusaran politik.  Kedua kubu juga ’’bersaing’’ dalam memproduksi akronim. Sebuah siasat yang cukup efektif untuk melegitimasi rezim masing-masing.  ’’Bahkan, akronim tersebut ada yang berdiri sebagai kata otonom, seperti berdikari (berdiri di atas kaki sendiri dan ampera (amanat penderitaan rakyat),’’ kata Dadang Anshori, penulisnya (halaman 48).  Dikatakan otonom karena masing-masing tercantum sebagai sebuah lema tersendiri di dalam kamus. Lantas, Soeharto menandinginya dengan akronim ’’litsus’’ (penelitian khusus) dan ’’<a href="https://www.jawapos.com/tag/tritura/">tritura</a>’’ (tri tuntutan rakyat).  Bahkan, litsus dimaksudkan agar setiap warga negara, khususnya yang ingin menjadi pegawai negeri, terbebas dari berbagai bentuk tindakan radikal terhadap negara dan bukan keturunan keluarga yang pernah dianggap berkhianat terhadap negara (halaman 78).  Akronim ’’tritura’’ juga tidak berada di ruang hampa. Kemunculannya demi menuntut tiga hal: pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan Kabinet Dwikora (dwikomando rakyat), dan turunkan harga. Singkatnya, Soeharto dan kroni-kroninya mengusung agenda anti-PKI.  Dadang menamai rezim Soekarno sebagai bahasa revolusi, sedangkan rezim Soeharto sebagai bahasa pembangunan. Penamaan itu tentu sesuai dengan gagasan yang ingin diperjuangkan tiap-tiap presiden. Maka, seterusnya disebut sebagai bahasa reformasi (B.J. Habibie), bahasa pluralisme (Gus Dur), bahasa neorevolusi diam (Megawati Soekarnoputri), bahasa ’’citra diri’’ (Susilo Bambang Yudhoyono), hingga bahasa kesederhanaan (Joko Widodo). Ditambah satu bab penutup yang mengusung tema rezim bahasa media sosial, yang di dalamnya terkandung bahasan hoaks.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/25/09/2017/propaganda-milenial/">Propaganda Milenial</a>  Sebagai bahasa revolusi, yang dimaknai sebagai perubahan mendasar yang dilakukan dengan kekerasan, Soekarno mendayagunakan jargon-jargon berbau kekerasan pula di samping perantara akronim tadi. Dua di antaranya: ’’ganyang Malaysia’’ dan ’’Inggris kita linggis, Amerika kita setrika’’.  Soeharto lain lagi. Presiden dengan durasi kepemimpinan terlama tersebut malah dikenal ’’dingin’’ dan santun dalam berkomunikasi. Namun, kesantunan itu berbuah petaka: praktik eufemisme.  Orang-orang yang tumbuh di era Orde Baru tentu masih ingat betul betapa meresahkannya buntut dari slogan ’’atas nama stabilitas’’. Siapa pun yang tidak sepaham akan disingkirkan. Praktik politik bahasa Soeharto di samping eufemisme adalah penjulukan, slogan dan propaganda, metafora dan personifikasi, serta akronim.  Ringkasnya, di level kosakata, bahasa rezim diklasifikasikan pada tiga periode saja: <a href="https://www.jawapos.com/tag/orde-lama/">Orde Lama</a>, Orde Baru, dan pasca-Orde Baru. Misalnya, ’’revolusi’’ adalah khas Orde Lama, ’’pembangunan’’ khas Orde Baru, dan ’’reformasi’’ milik pasca-Orde Baru. Ada pula (sesuai dengan urutan) ’’antek kapitalis’’, ’’deregulasi’’, dan ’’anti-KKN’’.  Bahasa yang diejawantahkan dalam rupa-rupa slogan, propaganda, maupun pidato pejabat pemerintah sebagaimana ditelaah dengan apik dalam buku ini merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat politik. Karena itu, ada ideologi tertentu agar bahasa-bahasa yang dimaksud menjadi pengetahuan umum.  Jika ideologi tertentu sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, berarti maksud politis seorang politikus, dalam hal ini presiden, sudah tergapai. Buku ini, saya kira, menjadi pengantar yang cukup baik untuk menjelajahi bahasa politik rezim yang belantara itu. (*)  --- <ul> 	<li>JUDUL: Bahasa Rezim: Cermin Bahasa dalam Kekuasaan</li> 	<li>PENULIS: Prof Dr H Dadang S. Anshori SPd MSi</li> 	<li>PENERBIT: Bumi Aksara</li> 	<li>CETAKAN: I, Agustus 2020</li> 	<li>HALAMAN: ix + 362</li> 	<li>ISBN: 978-602-444-850-9</li> </ul> &nbsp;  *) ACHMAD SANTOSO, Editor bahasa Jawa Pos, meminati fenomena bahasa politik  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Y-x-9n223mA

Dari Gestok hingga Atas Nama Stabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mengenang-tritura-jangan-larut-di-reformasi_m_.jpg" alt="Gubernur Sumbar menanandatangai Peresmian Monumen Angkatan 66" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumbar menanandatangai Peresmian Monumen Angkatan 66</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepuluh Januari 1966 adalah tanggal bersejarah dalam perjalanan Bangsa Indonesia pasca pemberontakan G-30-S/PKI Tahun 1965. Di tanggal 10 itu, mahasiswa menggelar unjuk rasa besar-besaran yang dinamakan dengan aksi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Rakyat menuntut pembubaran PKI, retooling kabinet (rombak kabinet) dan turunkan harga. "Pantas kiranya perjuangan pendahulu diperingati. Selain mengenang sejarah, juga mengingatkan kembali sejarah itu pada generasi muda," kata Bakhtiar sebagai Ketua Panitia Peringatan Angkatan 66 Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (10/1). Bakhtiar mengatakan, generasi Bangsa mesti mengetahui perjalanan Bangsa. Dengan kata lain, tidak terlena dan larut dalam reformasi yang seolah-olah yang ada saat ini semuanya benar. "Harus ada koreksi terhadap apapun perjalanan Bangsa. Jangan larut saja," terangnya. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, peristiwa Tritura bukan tak mungkin kembali terjadi. Semua tergantung situasi dan kondisi Negeri ini sendiri. "Tritura menjadi inspirasi bagi anak muda hari ini. Makanya, generasi harus jadi pejuang sesai zamannya," terang politis PKS itu. Dalam aksi Tritura, tidak ada yang namanya demonstran bayaran seperti yang kerap terjadi saat ini. "Perubahan itu ada di generasi muda. Harapan kami, mahasiswa jangan hilang intelektual karena terkontaminasi hal yang tidak jelas," terang Irwan. Selain memperingati hari Tritura, Angkatan 66 Sumbar juga membedah buku berjudul 'Pelaku Sejarah Angkatan 66 Bertutur Tentang Tritura', serta meresmikan monumen Angkatan 66 yang berlokasi di Jalan Ahmad Karim, Kota Bukittinggi.&nbsp;

Mengenang Tritura, Jangan Larut di Reformasi

tritura

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tritura

Berita Terkini

Aksi Reuni 411 di Patung Kuda, Serukan Tritura untuk Presiden Prabowo Subianto

Dari Gestok hingga Atas Nama Stabilitas

Mengenang Tritura, Jangan Larut di Reformasi

Download Aplikasi JawaPos.com