<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ilustrasi-Gedung-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPR MPR - Dery Ridwansah (2)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPR MPR - Dery Ridwansah (2)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Keputusan DPR RI memangkas sejumlah tunjangan anggota dewan, termasuk tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan. Pemangkasan ini berdampak pada penurunan take home pay anggota DPR menjadi sekitar Rp 65 juta per bulan, serta diperkirakan menghemat anggaran negara sedikitnya Rp 260 miliar per tahun. Pakar komunikasi politik, Hairunnas, menilai langkah DPR menunjukkan adanya respons nyata terhadap krisis kepercayaan publik.&nbsp; &ldquo;Publik tentu menyambutnya dengan positif karena ada tanda bahwa tuntutan rakyat benar-benar didengar. Dalam politik, sinyal seperti ini tidak bisa dianggap remeh,&rdquo; kata Hairunnisa kepada wartawan, Selasa (9/9). Menurutnya, legitimasi wakil rakyat hanya bisa bertahan, bila mereka mampu merespons kegelisahan masyarakat. Karena itu, ia menekankan kebijakan ini tidak boleh berhenti di DPR RI, melainkan juga ditiru oleh kementerian, DPRD, hingga BUMN.&nbsp; &ldquo;Isu gaji dan tunjangan yang terlalu besar tidak hanya menjadi persoalan DPR semata, melainkan juga menyentuh pejabat negara lain di berbagai level,&rdquo; jelasnya. Hairunnas menyoroti ketimpangan yang masih terjadi di daerah, di mana tunjangan rumah dinas anggota DPRD masih berada di angka fantastis.&nbsp; &ldquo;Di Bekasi Rp 46&ndash;53 juta, di Jakarta Rp 70&ndash;78 juta, di Jawa Tengah hampir Rp 80 juta. Publik tentu bertanya-tanya, mengapa DPR pusat begitu cepat merespons desakan publik, sementara praktik serupa di daerah masih berlangsung tanpa koreksi?&rdquo; ungkapnya. Ia menegaskan, reformasi birokrasi baru bisa menjadi teladan bila diikuti pembenahan menyeluruh.&nbsp; &ldquo;Tanpa keberanian melakukan reformasi menyeluruh, pemangkasan di Senayan hanya akan dilihat publik sebagai langkah simbolik,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa DPR telah menyepakati penghentian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025. Selain itu, moratorium kunjungan kerja luar negeri juga diberlakukan mulai 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan. Dasco menambahkan, sejumlah fasilitas anggota DPR juga dipangkas, termasuk biaya langganan listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.&nbsp; &ldquo;Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan DPR mendengar aspirasi publik dan melakukan langkah nyata,&rdquo; ucap Dasco, Jumat (5/9).

DPR RI memangkas tunjangan anggota dewan, termasuk tunjangan perumahan, untuk menghemat anggaran negara Rp 260 miliar per tahun.

DPR Pangkas Tunjangan Rp 260 Miliar Per Tahun, Pakar Ingatkan Transformasi Tak Hanya di Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/Mahasiswa-Unpad-4158091697.jpg" alt="Ratusan massa aksi menggelar demonstrasi bertajuk Piknik Nasional Rakyat: Menagih 17+8 Tuntutan Rakyat di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (5/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan massa aksi menggelar demonstrasi bertajuk Piknik Nasional Rakyat: Menagih 17+8 Tuntutan Rakyat di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (5/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pimpinan DPR RI secara resmi akhirnya merespons aspirasi publik terkait tuntutan 17+8 yang disuarakan berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu langkah konkret yang diambil, yakni penghapusan tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI, yang resmi diberlakukan sejak 31 Agustus 2025.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016530917/mahasiswa-pertanyakan-gaji-anggota-dprd-dki-tembus-rp-139-juta-per-bulan-tuntut-transparansi">Mahasiswa Pertanyakan Gaji Anggota DPRD DKI Tembus Rp 139 Juta per Bulan, Tuntut Transparansi</a>&nbsp; Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan, keputusan tersebut merupakan bentuk keseriusan parlemen dalam mendengarkan suara rakyat. &ldquo;Mulai tanggal 31 Agustus 2025, DPR RI menyepakati untuk menghentikan pemberian tunjangan perumahan. Ini adalah komitmen nyata kami menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di masyarakat,&rdquo; kata Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9). Selain itu, DPR RI juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri sejak 1 September 2025. Moratorium tersebut berlaku bagi seluruh anggota DPR, kecuali dalam rangka menghadiri undangan resmi kenegaraan yang tidak bisa ditinggalkan.&nbsp; &ldquo;Kami menghentikan sementara kegiatan kunjungan ke luar negeri. Hanya undangan kenegaraan yang tetap dijalankan, karena itu menyangkut hubungan antarnegara,&rdquo; jelas Dasco. Selain itu, DPR juga akan memangkas sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota dewan. Pemangkasan itu mencakup biaya langganan, listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, hingga biaya transportasi.&nbsp; &ldquo;Kami sudah menyepakati adanya evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas anggota DPR, dan setelah evaluasi ini, beberapa pos akan dipangkas agar lebih efisien,&rdquo; ujar Dasco. Langkah tegas lainnya adalah terkait anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya. Mereka dipastikan tidak lagi menerima hak-hak keuangan yang sebelumnya diberikan.&nbsp; &ldquo;Jika ada anggota DPR yang dinonaktifkan partainya, maka secara otomatis hak-hak keuangannya tidak lagi dibayarkan. Ini juga bagian dari penegasan agar tidak ada privilege yang tidak semestinya,&rdquo; tutur Dasco. Pernyataan ini disampaikan Pimpinan DPR RI, mengingat tenggat waktu 17+8 Tuntutam Rakyat jatuh pada hari ini. Hal ini setelah berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa atas kondisi negara belakangan ini. (*)

DPR RI resmi menghapus tunjangan perumahan dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sebagai respons terhadap tuntutan

Respons Tuntutan 17+8, DPR Resmi Hapus Tunjangan Perumahan hingga Moratorium Kunker ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Nafa-Urbach-Dery-Ridwansah-1JPG-2173515013.jpg" alt="Anggota DPR masa bakti 2024-2029 Nafa Urbach usai dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR masa bakti 2024-2029 Nafa Urbach usai dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPR RI Nafa Urbach menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia melalui akun Instagramnya di @nafaurbach, Sabtu (30/8). Mantan artis yang kini sibuk jadi politikus itu mengakui ada perkataannya yang melukai hati masyarakat. Permohonan maaf Nafa ini diunggah sekitar pukul 23.00 WIB, setelah rumah dua rekannya di Senayan yakni Ahmad Sahroni dan Eko Patrio jadi sasaran amukan massa, yang sakit hati atas pernyataan blunder dan nirempati dari para wakil rakyat. "Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam.&nbsp;Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbach meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia," kata Nafa. "Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh," tutup Nafa. Seperti diketahui, politikus Partai NasDem ini juga menjadi sorotan beberapa waktu terakhir, atas komentarnya yang merasa sangat wajar jika anggota DPR mendapat tambahan tunjangan perumahan Rp 50 juta.&nbsp;Sebab, Nafa yang tinggal di Bintaro kerap dibikin repot terjebak macet saat hendak beraktivitas di Gedung Parlemen. Dalam satu jam, unggahan permintaan maaf dari Nafa inipun telah mendapat likes lebih dari 16 ribu, serta hampir 29 ribu komentar. "Nafa, abis ini, kamu coba ke kantor naik KRL ya dari St. Jurang Mangu ke St. Palmerah, hanya 20 menit. Nah dari Palmerah jarak ke kantor kamu itu hanya 1,1km bisa ditempuh jalan kaki 15 menit. Gak bakal kena macet, tak ajarin kowe...," tulis *****khidayat.&nbsp; "Minta maaf ANDA telat... udah rusuh, udah jatuh korban jiwa. Seharusnya ANDA sebagai PEJABAT negara lebih bijak menjaga LISAN. Apalagi GAJI ANDA DIBAYAR SAMA PAJAK KAMI RAKYAT," tulis caramel**** "Belum dijarah udah minta maaf," imbuh bomba**** "Dia kan artis seni peran juga. Apakah dia sedang akting sedih di depan kamera?" tanya ***iqi skeptis.

Nafa Urbach meminta maaf kepada masyarakat setelah pernyataannya menimbulkan kontroversi, reaksi publik mengguncang media sosial.

Setelah Rumah Sahroni dan Eko Patrio Dijarah, Nafa Urbach Minta Maaf ke Masyarakat Lewat Akun IGnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/JKT_-RDPU-membahas-manajemen-royalti_SALMAN-TOYIBI_-09JPG-602963826.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Adies Kadir (kiri) dan ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya (kanan) saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).(Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Adies Kadir (kiri) dan ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya (kanan) saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).(Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan anggota DPR menerima tunjangan rumah hanya dalam waktu satu tahun saja&nbsp;selama periode jabatan 2024-2029. Dia mengatakan anggota DPR yang dilantik sejak Oktober 2024 sudah tak mendapatkan fasilitas rumah dinas. Dengan begitu, mereka akan menerima tunjangan hingga Oktober 2025 saja. "Jadi setelah Oktober 2025, anggota&nbsp;DPR itu tidak menerima, tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan&nbsp;tunjangan itu diberikan sebesar Rp50 juta per bulan selama satu tahun. Dengan begitu, tunjangan yang diberikan hanya dalam waktu satu tahun itu digunakan untuk biaya kontrak selama lima tahun. "Mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas," kata dia. Menurut dia, anggaran tunjangan rumah dinas itu diberikan secara diangsur kepada anggota DPR karena anggarannya tidak cukup untuk diberikan secara sekaligus. Adapun angka Rp50 juta per bulan itu, menurut dia, diputuskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hitungan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI untuk penyewaan rumah selama 5 tahun. "Jadi jelas ya bahwa itu (tunjangan satu tahun) adalah untuk sewa selama 5 tahun," kata dia. (*)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan anggota DPR menerima tunjangan rumah dalam waktu satu tahun saja selama periode jabatan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Ungkapkan Anggota Dewan Terima Tunjangan Perumahan Hanya 1 Tahun selama Menjabat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/JKT_Artis-Anggota-Parlemen-Masa-Bakti-2024-2029_Salman-Toyibi9-2090372622.jpg" alt="Anggota DPR terpilih masa bakti 2024-2029 Ellfonda Mekel, atau Once (tengah) mengikuti pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR terpilih masa bakti 2024-2029 Ellfonda Mekel, atau Once (tengah) mengikuti pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 580 Anggota DPR RI periode 2024-2029 telah dilantik, pada 1 Oktober 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pelantikan itu disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta dihadiri Presiden terpilih Prabowo Subianto. DPR RI merupakan lembaga legislatif yang para anggotanya dipilih langsung oleh rakyat pada pemilihan umum (Pemilu). Pada periode yang baru ini, anggota DPR tidak akan mendapatkan jatah rumah jabatan anggota (RJA) alias rumah dinas DPR. Meski demikian, mereka tetap akan menerima tunjangan perumahan yang bisa digunakan untuk sewa atau menyicil rumah. Besaran tunjangan perumahan itu belum ditentukan besarannya. Sampai saat ini, pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI masih melakukan penghitungan besaran tunjangan perumahan. "Mengacu pada beberapa DPRD-DPRD mereka besarannya rata-rata di atas Rp 35 juta di atas Rp 40 (juta) gitu ya. Itu di daerah, loh harga properti logikanya di daerah dan DKI pasti berbeda (Rp 70 juta)," kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar di Kalibata, Pancoran, Jakarta, Senin (7/10). Namun, Indra menyatakan pihaknya masih melakukan survei soal rata-rata harga sewa rumah di Jakarta khususnya kawasan Senayan, Semanggi hingga Kebayoran. Kesekjenan DPR melibatkan konsultan independen untuk menentukan appraisal atau proses penaksiran harga rumah sebelum dibeli, dijual atau dilelangkan. "Kami menggunakan konsultan appraisal untuk itu, dasar itulah yang nanti menjadikan kami untuk melakukan finalisasi yang akan kami laporkan kepada alat kelengkapan dewan yang namanya BURT setelah nanti terbentuk," ucap Indra. Lantas berapa gaji dan tunjangan Anggota DPR RI? Gaji Anggota DPR RI tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara. Gaji para anggota dewan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Gaji pokok anggota DPR RI dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu gaji anggota, gaji anggota merangkap wakil ketua, serta gaji anggota merangkap ketua. Rinciannya yakni: -&nbsp;Gaji pokok Ketua DPR RI: Rp 5.040.000 -&nbsp;Gaji pokok Wakil Ketua DPR RI: Rp 4.620.000 -&nbsp;Gaji pokok anggota DPR RI: Rp 4.200.000 Selain gaji pokok, pimpinan dan para anggota dewan juga mendapatkan tunjangan sesuai jabatan masing-masing. Semakin tinggi jabatan, maka semakin besar tunjangan yang didapatkan. Besaran tunjangan diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR. Tunjangan tersebut dibagi menjadi dua jenis, yakni tunjangan melekat dan tunjangan lain. Berikut sejumlah tunjangan yang akan didapatkan anggota DPR RI: Tunjangan Melekat -Tunjangan suami atau istri (10 persen dari gaji pokok) Anggota DPR: Rp 420.000 per bulan Anggota DPR rangkap Wakil Ketua: Rp 462.000 per bulan Anggota DPR rangkap Ketua: Rp 504.000 per bulan Tunjangan anak (2 persen dari gaji pokok maksimal 2 anak) Anggota DPR: Rp 168.000 per bulan Anggota DPR rangkap Wakil Ketua: Rp 184.000 per bulan Anggota DPR rangkap Ketua: Rp 201.600 per bulan Tunjangan jabatan Anggota DPR: Rp 9.700.000 per bulan Anggota DPR rangkap Wakil Ketua: Rp 15.600.000 per bulan Anggota DPR rangkap Ketua: Rp 18.900.000 per bulan Tunjangan beras: Rp 30.090 per jiwa (maksimal empat jiwa) Tunjangan PPh Pasal 21: Rp 2.699.813 Uang sidang/paket: Rp 2.000.000 Tunjangan Lain Tunjangan kehormatan Anggota DPR: Rp 5.580.000 per bulan Anggota DPR rangkap Wakil Ketua: Rp 6.450.000 per bulan Anggota DPR rangkap Ketua: Rp 6.690.000 per bulan Tunjangan komunikasi Anggota DPR: Rp 15.554.000 per bulan Anggota DPR rangkap Wakil Ketua: Rp 16.009.000 per bulan Anggota DPR rangkap Ketua: Rp 16.468.000 per bulan Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 3.750.000 Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000 Asisten anggota: Rp 2.250.000 Sehingga, jika ditotal secara keseluruhan, seorang anggota DPR RI bisa memperoleh pendapatan lebih dari Rp 50 juta setiap bulannya. Pendapatan itu belum termasuk tunjangan perumahan dan uang perjalanan dinas anggota yang dihitung per hari.

Sampai saat ini, pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI masih melakukan penghitungan besaran tunjangan perumahan.

Intip Gaji Anggota DPR RI, Tembus Rp 50 Juta Belum Termasuk Tunjangan Perumahan dan Uang Perjalanan Dinas

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Screenshot-2024-03-29-053410-535225156.png" alt="Ilustrasi Tunjangan Perumahan DPR.(Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tunjangan Perumahan DPR.(Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar mengatakan tunjangan perumahan Anggota DPR periode 2024-2029 bisa mencapai angka di atas Rp 70 juta per bulan. Angka tersebut merujuk tunjangan perumahan DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 70,4 juta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga dimungkinkan, tunjangan rumah dinas Anggota DPR RI, bisa mencapai angka di atas tunjangan rumah dinas DPRD DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengacu pada beberapa DPRD-DPRD mereka besarannya rata-rata di atas Rp 35 juta di atas Rp 40 gitu ya. Itu di daerah, loh harga properti logikanya di daerah dan DKI pasti berbeda (Rp 70 juta)," kata Indra di Kalibata, Pancoran, Jakarta, Senin (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Indra menyatakan pihaknya masih melakukan survei soal rata-rata harga sewa rumah di Jakarta khususnya kawasan Senayan, Semanggi hingga Kebayoran. Kesekjenan DPR melibatkan konsultan independen untuk menentukan appraisal atau proses penaksiran harga rumah sebelum dibeli, dijual atau dilelangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menggunakan konsultan appraisal untuk itu, dasar itulah yang nanti menjadikan kami untuk melakukan finalisasi yang akan kami laporkan kepada alat kelengkapan dewan yang namanya BURT setelah nanti terbentuk," ucap Indra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015171139/rumdin-anggota-dpr-ri-ditiadakan-jadi-tunjangan-perumahan-puan-maharani-insya-allah-efektif">Rumdin Anggota DPR RI Ditiadakan jadi Tunjangan Perumahan, Puan Maharani: Insya Allah Efektif</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indra menegaskan, tunjangan perumahan lebih efisien dibandingkan fasilitas rumah jabatan bagi anggota DPR RI. Apalagi, kondisi rumah jabatan anggota DPR sudah banyak yang tidak layak huni dan membutuhkan energi besar untuk melakukan revitalisasi rumah jabatan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dilakukan perbaikan, tentu perbaikan yang disebut dengan perbaikan seluruh atap itu dan struktur itu harus dilakukan pembongkaran. Pernah dilakukan ini pada 2008 dan 2010 dan itu tidak berpengaruh, ternyata strukturnya itu masih terus sebagian kan retakan-retakan struktur itu sangat serius dan masif dan itu nggak bisa diperbaiki dengan hanya ditutup ya, tapi memang strukturnya harus diperbaiki," pungkas Indra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mengacu pada beberapa DPRD-DPRD mereka besarannya rata-rata di atas Rp 35 juta di atas Rp 40 gitu ya.

Sekjen DPR Sebut, Tunjangan Perumahan Anggota DPR RI Bisa Lebih dari Rp 70 Juta