<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/2A46C699-EADF-4D6E-B08E-A3109F0D947F-3013650337.jpeg" alt="Ilustrasi Kirgistan yang bersiap memiliki mata uang digital. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kirgistan yang bersiap memiliki mata uang digital. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kirgistan menjadi negara terbaru yang resmi memberikan status hukum pada mata uang digital bank sentral (CBDC). Presiden Sadyr Zhaparov menandatangani undang-undang yang mengizinkan peluncuran proyek pilot &ldquo;digital som&rdquo;, versi digital dari mata uang nasional mereka, sebagaimana dilaporkan oleh Cointelegraph, Jumat (18/4). Lewat undang-undang tersebut, Bank Sentral Kirgistan diberi hak eksklusif untuk menerbitkan digital som, menetapkan aturan peredarannya, serta mengelola platform tempat mata uang itu akan digunakan. Meski begitu, keputusan final terkait penerbitan resmi digital som baru akan diambil pada akhir 2026, menurut laporan dari Trend News Agency sebelumnya. Dalam periode ini, bank sentral akan melakukan uji coba sistem pada tahun ini untuk menilai kesiapan infrastruktur dan keamanan digitalnya. Penerapan mata uang digital ini disebut-sebut bakal memperkuat sistem moneter Kirgistan. Namun, pihak bank sentral juga diwajibkan menyusun langkah-langkah perlindungan kriptografis untuk mencegah penyalahgunaan digital som dalam transaksi ilegal. Digital som akan menjadi alat pembayaran yang sah jika resmi diterbitkan. Kirgistan pun mengikuti jejak negara-negara seperti Bahama (Sand Dollar), Nigeria (e-Naira), Zimbabwe (ZiG), dan Jamaika (JAM-DEX) yang lebih dulu meluncurkan CBDC, meski dari 115 negara yang meneliti CBDC, sebagian besar masih dalam tahap riset. Kebijakan ini bukan langkah tunggal Kirgistan dalam dunia kripto. Awal bulan ini, mantan CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Investasi Asing Kirgistan, menyatakan akan menjadi penasihat negara tersebut untuk kebijakan terkait blockchain dan kripto. Presiden Zhaparov menyebut kolaborasi itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan keamanan aset digital, membuka peluang baru untuk bisnis dan masyarakat. Kirgistan sendiri dikenal memiliki potensi besar di bidang crypto mining, berkat energi terbarukan dari pembangkit listrik tenaga air yang hingga kini baru dimanfaatkan sekitar 10 persen dari total potensinya, menurut laporan Badan Energi Internasional (IEA). Dengan sumber daya yang melimpah dan dukungan kebijakan progresif, Kirgistan tampaknya tengah mempersiapkan diri untuk menjadi pemain penting dalam peta ekonomi digital global.

Presiden Kirgistan sahkan undang-undang CBDC, memberi legalitas bagi digital som sebagai mata uang resmi di masa depan.

Presiden Kirgistan Sahkan UU CBDC, Digital Som Dapat Status Uang Sah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Pospay.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkembangan inovasi membuat PT Pos Indonesia (Persero) mengikuti arus dunia digital, bukan hanya bergerak pada bidang kurir dan logistik. Dengan dibuktikan mengembangkan bisnis di bidang jasa layanan keuangan.  Pos Indonesia membuat sebuah produk inovasi terobosan layanan keuangan digital yaitu Pospay yang merupakan platform atau channel digital berbasis rekening Giro Pos. Para pelanggan dapat mengakses layanan transaksi keuangan maupun layanan Pos Indonesia lainnya secara mandiri melalui smartphone dengan sistem operasi Android dan IOS.  "Pospay menjadi bentuk digitalisasi keuangan dari Pos Indonesia, mempermudah akses dan mempersingkat waktu. Pospay kami siapkan menjadi super apps PT Pos ke depan, termasuk pengantaran dan pengiriman barang," disebutkan dalam keterangan resmi, Selasa (26/4).  Ini akan bisa menjangkau masyarakat lebih mudah dan lebih jauh lagi cukup dengan bermodalkan aplikasi, smartphone, dan jaringan. Tidak hanya jasa layanan keuangan, tapi juga jasa kurir.  Bahkan jelang lebaran dengan digelarnya JakCloth Lebaran 2022, masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk sarana berbelanja. Sebagai informasi selain di gelar di Jakarta, JakCloth Lebaran 2022 turut diselenggarakan di Lampung dan Malang.  JakCloth Lebaran di Lampung mulai digelar pada 22 hingga 30 April 2022, yakni di Central Plaza. Begitu juga di Malang, Jawa Timur, dilaksanakan di waktu yang sama pada 22 sampai dengan 30 April 2022. . Di kedua lokasi tersebut, pengunjung dapat menikmati bebas biaya tiket masuk jika telah mengunduh aplikasi Pospay dari PT. Pos Indonesia. Bila belum memiliki Pospay, pengunjung dapat mengunduh aplikasi Pospay di booth Pospay yang tersedia di lokasi.  Pengunjung dapat membeli beragam pakaian dari ratusan brand clothing dan fashion lokal dengan harga diskon hingga 85%.  Aplikasi Pospay dapat di unduh di PlayStore atau AppStore untuk dapat memperoleh berbagai keuntungan dan kemudahan. Selain bisa digunakan bertransaksi sebagai aplikasi berbelanja Pospay memberikan kemudahan dan fasilitas layanan transaksi keuangan lengkap secara mobile yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.  Misalnya, pembayaran berbagai tagihan (telepon rumah, listrik pascabayar dan telepon seluler pascabayar), PDAM, cicilan motor, mobil, BPJS, pembelian pulsa, listrik prabayar dan token, serta pembayaran zakat, infak, dan kurban.  Selain itu, Pospay memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh aplikasi sejenis lainnya, yaitu kemampuan Pospay melakukan transfer uang tanpa rekening (weselpos). Pospay #emangpalingngertikamu.

Pakai Aplikasi Pospay Gratis Tiket Masuk JakCloth Lebaran 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/DIATMANA-PARAYUDA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TRANSFORMASI digital di berbagai sektor telah berkembang dengan sangat masif dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut. Salah satu tren digitalisasi yang sedang marak saat ini adalah kemunculan berbagai jenis aset kripto.  Hingga saat ini, tercatat lebih dari 17 ribu jenis aset kripto di seluruh dunia. Seiring dengan kemajuan teknologi seperti blockchain dan distributed ledger technology (DLT), jumlah tersebut diyakini akan terus bertambah. Dan dana yang mengalir ke aset kripto juga akan terus meningkat dari waktu ke waktu.  Di tengah popularitas yang terus meningkat, regulator di berbagai negara masih menilai aset kripto memiliki banyak aspek negatif yang dapat merugikan konsumen. Misalnya, nilainya sangat fluktuatif dan tidak ada otoritas yang menjamin. Selain itu, sifat anonim dari aset kripto juga rawan disalahgunakan untuk beragam tindak kejahatan. Kita mungkin sering mendengar berbagai serangan siber berbasis ransomware selalu meminta tebusan kepada korban dalam bentuk aset kripto.  Dengan latar belakang itu, bank sentral dari berbagai negara mulai mempertimbangkan untuk menerbitkan mata uang digital, yang sering disebut sebagai central bank digital currency (CBDC). Kehadiran mata uang digital yang diterbitkan langsung oleh lembaga berwenang itu merupakan perwujudan dari tugas dan fungsi untuk menyediakan uang sebagai alat pembayaran yang sah dan tepercaya kepada publik.  CBDC berpotensi memainkan peran vital dalam upaya bank sentral untuk terus menyediakan instrumen pembayaran yang aman dan selaras dengan perkembangan era digital. Dengan CBDC, masyarakat dapat memperoleh akses ke instrumen pembayaran digital yang risk-free karena dijamin langsung oleh regulator. Sama dengan kita menggunakan uang kertas dan logam yang dijamin oleh bank sentral, hanya dalam wujud digital.  Hal tersebut sangat kritikal. Sebab, nominal pembayaran digital terus tumbuh tinggi, khususnya di situasi pandemi seperti saat ini. Rilis terakhir dari Bank Indonesia pada Kamis (10/2) menyebutkan, pada Januari 2022, nilai transaksi uang elektronik (UE) tumbuh 66,65 persen (yoy) mencapai Rp 34,6 triliun dan nilai transaksi digital banking meningkat 62,82 persen (yoy) menjadi Rp 4.314,3 triliun. Dengan pertumbuhan pesat tersebut, kehadiran instrumen pembayaran digital yang aman dan dikelola oleh regulator menjadi suatu kebutuhan.  Kemudian, CBDC juga dapat mendorong peningkatan inklusivitas keuangan yang menjadi tantangan banyak negara berkembang. Dengan adanya CBDC, transaksi masyarakat akan tercatat secara lengkap dan granular. Hal tersebut pada gilirannya dapat membentuk scoring berbasis aktivitas transaksi pembayaran bagi tiap-tiap individu masyakarat. Selanjutnya, scoring yang telah terbentuk dapat dipergunakan sebagai dasar bagi penyaluran pinjaman atau pembiayaan untuk pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat lebih lanjut.  Selain kedua hal di atas, masih banyak manfaat lain yang diperoleh dari keberadaan CBDC. Mulai dari dapat menjadi instrumen baru kebijakan moneter jika didesain untuk tujuan tersebut, mempermudah penyaluran bantuan sosial, sampai dengan membantu transaksi antarnegara. Termasuk remitansi dari pekerja migran langsung kepada keluarga di Indonesia.  Namun, sebelum menerbitkan CBDC, penting bagi regulator melakukan penilaian secara cermat, transparan, dan komprehensif. Sehingga dampak dan risiko yang mungkin ditimbulkan oleh penerbitan CBDC dapat dipahami dan dimitigasi dengan baik. Hal ini disebabkan keberadaan CBDC akan sangat memengaruhi stabilitas moneter dan keuangan serta perekonomian secara keseluruhan.  Pada kesempatan ini, penulis ingin menyoroti tiga poin penting yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan kehadiran CBDC sehingga dapat memainkan peran vital di era digital.  Interoperability  Inisiatif CBDC perlu dipersiapkan dan diimplementasikan melalui kerangka kerja sama dan kolaborasi lintas negara. Penting bagi regulator (bank sentral dan otoritas terkait lain) berkolaborasi dan menciptakan interoperabilitas (kemampuan saling ”berbicara” dan saling bertransaksi antar-CBDC) di antara proyek mata uang digital.  Langkah membangun interoperabilitas, antara lain, dapat dilakukan melalui pengembangan standar dan pedoman umum terkait interoperabilitas serta skema interkoneksi dengan berbagai infrastruktur pembayaran yang saat ini telah beroperasi. Hal ini sangat penting agar kehadiran CBDC tidak menjadikan transaksi lintas negara terfragmentasi tetapi justru menjadi pemicu aktivitas keuangan antarnegara yang semakin terintegrasi.  Availability  Di negara maju, akses internet bisa jadi telah tersebar secara merata di seluruh wilayah. Namun demikian, di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh akses internet. Hal ini juga perlu menjadi pertimbangan regulator dalam mendesain aspek teknologi dari CBDC.  CBDC perlu dirancang dan disiapkan sedemikian rupa sehingga tetap dapat digunakan di daerah dengan maupun tanpa akses internet. Salah satu opsi solusi yang dapat diambil adalah CBDC akan ditransaksikan secara online di area yang memiliki akses internet. Sedangkan untuk area yang tidak memiliki konektivitas internet, CBDC akan diproses secara offline.  Novelty  Bergerak lebih jauh dari kehadiran belasan ribu aset kripto, saat ini skema decentralized finance atau DeFi juga tengah berkembang dengan sangat pesat di berbagai negara. Dengan berbasis DLT dan smart contract, DeFI merupakan ”bangunan baru” sistem keuangan yang mereplikasi layanan keuangan konvensional (lending, derivatif, exchange, dan sebagainya) ke dalam ekosistem digital peer-to-peer.  Sebagai perbandingan, jika menggunakan sistem keuangan yang saat ini kita kenal, untuk menabung atau memperoleh pinjaman kita perlu perantara lembaga keuangan (bank atau nonbank). Dengan adanya DeFi, keberadaan lembaga keuangan akan digantikan oleh platform/apps yang bekerja dengan teknologi DLT. Aset kripto yang kita miliki dapat dipinjamkan atau kita dapat meminjam aset kripto, di mana semuanya akan diproses secara otomatis menggunakan smart contract.  The Federal Reserve Bank of St Louis mencatat, dana yang berada dalam DeFi telah mencapai lebih dari USD 10 miliar pada akhir 2021 (naik pesat dari ”hanya” USD 1 juta di awal 2018). Dengan semakin maraknya aktivitas keuangan di dalam ekosistem DeFi, CBDC juga perlu dirancang agar bisa kompatibel dan digunakan dalam ekosistem tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pihak berwenang dapat memantau perkembangan DeFi dari dalam ekosistem serta memastikan terjaganya perlindungan konsumen. (*)  <hr />  *) DIATMANA PARAYUDA, Analis kebijakan Bank Indonesia Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis

Peran Vital Mata Uang Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) menyebut, sistem pembayaran digital menjadi salah satu materi yang akan dibahas dalam pertemuan KTT G-20 tahun depan di Indonesia. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pembahasan terkait digitalisasi menjadi penting untuk perekonomian nasional.  Menurutnya, pandemi membuat laju digitalisasi semakin cepat di semua negara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama mengenai digitalisasi sistem pembayaran antarnegara. Kemudian, hal ini akan terus didorong yang disebut cross-border payment.  "Agar ke depan mengenai sistem pembayaran secara luas bisa kemudian mengatasi berbagai permasalahan," ujarnya, dalam Konferensi Pers G-20, Selasa (14/9).  Perry memaparkan, hadirnya sistem digitalisasi pembayaran diharapkan dapat menurunkan biaya, mempercepat serta memperluas akses, termasuk praktik-praktik pasar yang baik. Hal ini akan berdampak pada digitalisasi ekonomi.  Ia melanjutkan lebih jauh, untuk mewujudkan digitalisasi tersebut BI berinisiatif mengeluarkan Central Bank Digital Currency (CBDC), termasuk rencana Indonesia untuk menerbitkan rupiah digital menjadi alat pembayaran yang sah dari suatu negara.  "Ada tiga hal yang ini akan dibahas satu adalah bagaimana CBDC atau Central Bank Digital Currency itu menjadi alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Ada negara yg menerbitkan sendiri ada negara yang pemerintahnya bekerja sama dengan swasta," jelasnya.  Selanjutnya, CBDC akan didukung dengan tugas bank sentral dalam bidang moneter. Sebab, dalam sistem pembayaran digital tentunya melayani ekonomi masyarakat. "Ketiga, CBDC ini juga mendukung inklusi ekonomi dan keuangan," imbuhnya.  Selain itu, Perry menambahkan, BI juga akan membahas mengenai inisiatif-inisiatif untuk pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance. Hal ini diungkapkan untuk mendukung ekonomi hijau.  "Sektor keuangan yang juga mendukung inisiatif termasuk diantaranya memperluas dan menerbitkan berbagai instrumen keuangan yang bisa mendukung pembiayaan ekonomi hijau," pungkasnya.

BI akan Bahas Pembayaran dan Uang Digital pada Pertemuan G-20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/belum-direstui-bi-ini-sektor-yang-menjanjikan-investasi-di-bitcoin_m_.jpg" alt="Ilustrasi mata uang kripto bitcoin (Pixabay).jpg" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mata uang kripto bitcoin (Pixabay).jpg</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan peluang terbuka terhadap aset investasi mata uang digital atau Kripto. Hanya saja, Kemendag menyebut meski saat ini peminatnya sangat banyak namun tak semua orang memahami terkait aset Kripto itu sendiri.  Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pun mengaku dirinya juga sempat ditanya oleh Ibundanya terkait aset Kripto. Dan dirinya pun sulit menjelaskan tentang pengertian aset yang berisiko tinggi tersebut.  “Saya ditanya sama orang tua saya, kebetulan Mama nanya, Apa sih mas itu aset kripto itu. Itu menerangkannya pun sulit,” ujarnya dalam diskusi secara virtual, Kamis (17/6).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/17/06/2021/minat-terhadap-aset-kripto-tinggi-mendag-peluang-yang-perlu-disikapi/">Minat terhadap Aset Kripto Tinggi, Mendag: Peluang yang Perlu Disikapi</a>  Lutfi memaparkan, jika dilihat dari sejarahnya, sebenarnya fenomena aset kripto ini tidak jauh berbeda dengan uang kertas saat diperkenalkan. Awalnya, uang kertas merupakan ilustrasi dari bagian aset yang ditaruh di tempat ketiga. Kemudian, uang kertas menjadi kepercayaan interaksi perekonomian suatu negara.  "Dolar AS di awal tahun 70-an menjadi sangat utama di dalam mediasi pembayaran tersebut. Kalau orang Amerika bilang in God with trust, tandanya uang itu menjadi bagian dari kepercayaan," tuturnya.  Lutfi mengatakan lebih jauh, ketika nilai aset kripto sedang naik atau turun secara drastis, orang di Jepang tidak merasa terganggu. Sebab, setiap orang yang bertransaksi di aset kripto mengetahui dinamika pasar pada aset yang diperdagangkan.  "Artinya bisa untung, banyak juga orang-orang yang merasa merugi," pungkasnya.

Mendag Akui Peminat Aset Kripto Tinggi, tapi Banyak yang Tak Paham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bi-menaikkan-saldo-e-money-tidak-terdaftar-jadi-rp-2-juta_m_210617.jpeg" alt="Ilustrasi Uang Elektronik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Uang Elektronik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Adanya Covid-19 membuat pemerintah mensiasatinya dengan kebijakan new normal agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan pendekatan kesehatan. Bahkan, masyarakat pun saat ini telah sadar dan menerapkan new normal, seperti mengurangi penggunaan uang kertas.  "Ada kecenderungan masyarakat kita setelah pandemi Korona ini akan lebih banyak menggunakan uang elektronik, uang yang digital," Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah dalam diskusi online, Rabu (10/6).  Halim pun juga mengakui bahwa telah melihat masyarakat yang saat ini lebih memanfaatkan teknologi untuk beradaptasi di tengah pandemi.  "Kita mungkin sudah tidak lagi bisa menggunakan langkah-langkah yang biasa, masyarakat sendiri mungkin saja sekarang sudah menyadari untuk menggunakan mobile banking, tidak perlu menggunakan uang kertas bahkan tidak perlu ke ATM, jadi ini berubah," jelasnya.  Dia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah tantangan. Sebab, uang digital kebanyakan tidak dikeluarkan oleh bank dan tidak dijamin.  "Nah sekarang tentu menjadi tantangan bagi LPS bagaimana secepat mungkin membuat suatu kajian dan aturan agar masyarakat melakukan kegiatan usahanya tetap tenang, tetap aman dan sektor keuangan kita tetap stabil," terang dia.  Ia pun memprediksikan akan adanya transformasi pemakaian uang pascapandemi usai. Di mana uang digital lebih diminati dibandingkan uang kertas. Maka dari itu, pihaknya berencana untuk membuat regulasi penjaminan uang digital tersebut.  "Ini yang barangkali akan terjadi, pasti akan terjadi perubahan besar dan teknologi digital dan model yang sekarang sedang dipikirkan," ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=x42beyGUMh8  https://www.youtube.com/watch?v=ubXCKYerBGU  https://www.youtube.com/watch?v=ybW0uV38xsg

Pemakaian Uang Digital Tumbuh Pesat, Tantangan LPS Siapkan Regulasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/facebook-libra-cnet.jpg" alt="Ilustrasi: mata uang kripto, libra, bikinan Facebook. (Cnet)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: mata uang kripto, libra, bikinan Facebook. (Cnet)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Libra, mata uang kripto buatan Facebook sepertinya tidak akan direalisasikan. Pasalanya, ada tiga lembaga yang semula mendukung proyek itu, kini dikabarkan mulai menjaga jarak.  Sebagaimana dilansir dari Cnet, alasan ketiga lembaga itu menjauh dari proyek mata uang kripto Facebook disebabkan lantara kritik regulator terhadap proyek semakin memanas. Dikhawatirkan mata uang kripto akan disalahgunakan pelaku kriminal sehungga mengganggu ke pergerakan mata uang dollar Amerika Serikat.  Kritikan regulator lebih kepada keamanan fluktuasi mata uang dollar itu menjadi alasan mitra-mitra lainnya yang juga mulai berpikir ulang untuk mendukung Libra milik si Facebook. Akibatnya, membuat Facebook menjadi ragu melanjutkan proyek. Karena, selain AS, Eropa pun khawatir terhadap Libra dengan alasan yang sama berpotensi mengganggu kurs.  Sebelumnya, ketika proyek mata uang kripto itu diumumkan Facebook, ada sekitar 28 mitra yang disebutkan siap mendukung. Libra sendiri sedianya akan dirilis pada pertengahan 2020. Sejauh ini, Facebook sudah membuat Libra Association untuk mengatur mata uang kripto.  Diektahui, Libra nantinya akan digunakan untuk membeli barang. Mata uang kripto ini juga bisa ditukar ke mata uang asli secara online atau melalui toko-toko offline. Bisa pula untuk mengirim uang ke sesama pengguna. Namun, belum jelas apakah ketersediaannya serempak di seluruh dunia atau bertahap di beberapa negara terlebih dahulu.  Facebook juga menyediakan dompet digital bernama calibra. Pengguna bisa menyimpan mata uang libra dalam dompet digital calibra yang nantinya bakal tersemat di Facebook, WhatsApp, dan Instagram.  Menyangkut keamanan, Facebook mengklaim tidak akan mencampur data personal di Facebook dengan transaksi libra. Identitas pengguna disembunyikan seperti halnya bitcoin. Dengan begitu, pengguna bisa bertransaksi dengan nama samaran dan bebas dari penargetan iklan Facebook.  Dalam mengoperasikan libra, Facebook tak sendirian. Media sosial besutan Mark Zuckerberg ini membuat Libra Association dengan beberapa anggota seperti Visa, Mastercard, Paypal, eBay, Uber, Stripe, Lyft, Uber, hingga Spotify.  Namun demikian, proyek Facebook tersebut rupanya banyak mendapat penolakan. Terutama dari pemerintah dan parlemen Amerika Serikat (AS). Parlemen AS telah meminta Facebook untuk menghentikan pengembangan mata uang kripto libra.  Bukan tanpa alasan, anggota parlemen AS menyatakan ketidakpercayaan mereka terhadap Facebook mengingat rekam jejak buruknya seputar privasi dan keamanan. Hal ini setelah terungkapnya skandal Cambridge Analytica. Selain itu, libra juga memunculkan kekhawatiran serius seperti untuk pencucian uang serta stabilitas keuangan.  Sementara itu, Kepala Cryptocurrency Facebook David Marcus menolak moratorium tersebut dan menyatakan bahwa perusahaan akan terus mengerjakan proyek tersebut. Dia memastikan akun pelanggan dan semua informasi keuangan tidak akan dibagikan dengan Facebook Inc. Sehingga pengguna libra tak perlu takut digunakan untuk target iklan.  Marcus juga mengatakan bahwa libra bukanlah alat investasi seperti saham dan obligasi. Melainkan hanya alat pembayaran yang mampu menjangkau lebih banyak pengguna.  “Libra adalah alat pembayaran, bukan investasi. Jadi libra seperti uang tunai. Orang-orang akan menggunakannya untuk mengirim uang kepada anggota keluarga di negara lain, atau untuk melakukan pembelian,” jelas Marcus.

Mata Uang Facebook Libra Terancam Batal Diluncurkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/era-cashless-gelang-tapcash-mudahkan-penonton-java-jazz-bertransaksi_m_.jpg" alt="Gelang TapCash sebagai alat transaksi digital." width="100%">
<figcaption>Gelang TapCash sebagai alat transaksi digital.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Era digital membuat semua metode pembayaran dilakukan secara non tunai atau cashless. Tak hanya menggunakan aplikasi dan kartu, namun pembayaran juga bisa menggunakan gelang. Hal itu dilakukan penonton Festival tahunan Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2019. Pesta musik jazz yang sudah berusia 15 tahun ini diselenggarakan pada tanggal 1- 3 Maret 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Mengusung tema Broadway dan misi 'Music Unites Us All'. Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2019 digelar dengan berbagai inovasi baru. Salah satunya adalah terobosan berupa gelang TapCash. Baru kali ini, Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2019 mengharuskan pengunjungnya menggantikan lembaran tiket kertas mereka dengan gelang TapCash. Kemudahan dan kenyamanan ini ikut dirasakan penonton Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2019, Rio Ario (24). Penggunaan gelang TapCash untuk kebutuhan transaksi di area Food and Beverage yang tersedia di Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2019.  "Saya gunakan untuk beli makanan, minuman, karena di sini kan cashless ya. Inovasi-inovasinya keren, mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang sudah serba cashless. Kalau sehari-hari saya gunakan kartu TapCash juga untuk masuk Tol," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/3). Lain halnya dengan Yunita Fransiska (30), memanfaatkan Gelang TapCash untuk transaksi merchandise. Menurutnya pembayaran non tunai tersebut praktis dan efisien. "Semakin mudah sih ya karena enggak perlu bawa uang cash. Saya gunakan untuk beli makanan, minuman, sama merchandise. Tahun ini merchandise-nya makin banyak," ujarnya.

Era Cashless, Gelang TapCash Mudahkan Penonton Java Jazz Bertransaksi

uang digital

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uang digital

Berita Terkini