<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/07/ilustrasi-penipuan-1-653030740.jpg" alt="Ilustrasi penipuan. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penipuan. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seorang pegawai Penyedia Jasa Lain Perorangan (PJLP) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta menjadi korban penipuan dengan modus KTP Digital. Uang jutaan rupiah untuk membayar kuliah anaknya pun raib seketika. Korban bernama Lenny Tristia, 49, tertipu oleh seseorang yang mengaku sebagai petugas Dukcapil Kecamatan Tanah Abang. Penipu berdalih sedang melakukan proses penggantian KTP manual menjadi KTP digital. &ldquo;Saya jadi korban penipuan dari orang yang mengatasnamakan dari Dukcapil Kecamatan Tanah Abang. Uang sebesar Rp 2,6 juta raib,&rdquo; ucap Lenny Tristia, Jumat (20/6). Kejadian ini bermula pada Selasa (17/6), saat Lenny menerima panggilan WhatsApp dari seseorang bernama Rudi Hermanto. Ia mengaku sebagai petugas Dukcapil dan meminta melakukan verifikasi data. Yang membuat Lenny tidak curiga, pelaku bisa menyebutkan detail data pribadi secara akurat. &ldquo;Jujur saat itu saya tidak menaruh curiga karena data pribadi, seperti NIK KTP, alamat rumah, nama suami, anak, nomor kartu penduduk (KK) serta data lainnya sama persis. Kemudian saya mengikuti instruksi yang bersangkutan,&rdquo; ungkap Lenny. Setelah itu, Lenny diminta menghubungi seorang rekan pelaku bernama Junna Wijaya S.Kom melalui nomor 081371599293 yang mengaku sebagai petugas verifikasi. Lenny lalu diarahkan membuka salah satu situs, yang tampilannya menyerupai laman resmi Dukcapil. Lenny mengaku mengikuti semua instruksi yang diberikan, termasuk mengklik tautan Play Store palsu, hingga mencoba membeli materai digital melalui mobile banking BCA dan Bank DKI. Setelah beberapa tahap dikuti dan pembelian materai digital melalui mobile banking dua bank tersebut gagal, akhirnya pelaku yang menelpon meminta korban untuk datang ke Kecamatan Tanah Abang untuk meneruskan prosesnya.&nbsp; "Nah di situ timbul kecurigaan dan saya langsung cek saldo di bank BCA, ternyata uang sebesar Rp 2.6 juta raib, pindah ke rekening BRI atas nama Maulana Pratama Salasah pukul 16.27 WIB. Mana itu uang untuk bayaran kuliah anak saya,&rdquo; terangnya. Menyadari dirinya tertipu, Lenny langsung melapor ke Polsek Metro Tanah Abang dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/0357/VI/2025/SPKT Polsek Metro Tanah Abang. &ldquo;Saya berdoa biar kasus ini bisa terungkap agar tidak ada lagi korban lainnya,&rdquo; ucapnya. Dikonfirmasi terpisah, Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang Kompol Martua Malau membenarkan bahwa laporan sudah diterima dan tengah dalam proses penyelidikan. &ldquo;Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan,&rdquo; singkat Malau.

Seorang pegawai Dinas Komunikasi DKI Jakarta, Lenny Tristia, menjadi korban penipuan KTP Digital, kehilangan uang kuliah Rp 2,6 juta.

Modus Pergantian KTP Digital, Pegawai Diskominfotik DKI Jakarta Tertipu Jutaan Rupiah, Uang Kuliah Anak Raib

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/lisa-mariana-anak-RK-2458288003.jpg" alt="Kolase foto Lisa Mariana, anak Lisa Mariana, dan Ridwan Kamil. (Istimewa/Instagram Lisa Mariana)" width="100%">
<figcaption>Kolase foto Lisa Mariana, anak Lisa Mariana, dan Ridwan Kamil. (Istimewa/Instagram Lisa Mariana)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak menampik bertemu dengan Lisa Mariana untuk membahas bantuan berupa uang kuliah. Hal itu dilontarkan Ridwan Kamil dalam klarifikasi atas tudingan perselingkuhan dengan Lisa Mariana. Pemberian bantuan uang kuliah itu terjadi saat dirinya bertemu pertama kali dengan Lisa. Ia menyebut, pertemuan dirinya dengan Lisa terjadi empat tahun silam. "Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali, terkait permohonan bantuan kuliah," kata Ridwan Kamil dalam unggahan pada media sosial Instagram, Kamis (27/3). Mantan Wali Kota Bandung itu menegaskan, permasalahan antara dirinya dengan Lisa sudah selesai sejak empat tahun lalu. Ia menyebut, Lisa telah hamil duluan. Karena itu, tidak benar bahwa anak yang dibeberkan Lisa, buah hasil hubungan gelap dengan dirinya. "Permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," tegas RK. Dugaan percakapan Lisa dengan RK pun turut diumbar dalam story Instagram. Dalam satu percakapan, Lisa mengunggah bahwa Ridwan Kamil pernah memberikan bantuan uang kuliah. RK menyebut bahwa Lisa berbohong setelah tim hukumnya melakukan pengecekan ke kampus. "Lisa, tim pengacara dan polisi, menemukan bahwa kamu banyak berbohong. Salah satunya kamu ternyata tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswi. Mereka sudah cek ke kampus. Berarti selama ini kamu juga bohong ya terkait sekolah lagi. Tapi uang sekolah/laptopnya kamu ambil?," bunyi salah satu percakapan RK yang diunggah Lisa dalam story Instagram. Selain itu, Lisa juga membagikan potongan video call dengan seorang pria yang diklaim sebagai Ridwan Kamil, meskipun wajah pria itu sengaja ditutupi dengan sebuah tulisan. "Tidak akan takut selagi saya benar! apalagi yang saya perjuangkan hak anak! sama sekali tidak takut! klw sdh menyangkut anak beda urusan! akan ku hadapi sampai manapun. Faham yaa? tdk peduli anda org besar/org penting atau apapun itu saya punya Allah!", tulis Lisa yang menutip foto sosok lawan bicaranya. Dalam unggahannya, Lisa juga mengungkap telah menandatangani surat secara terpaksa yang menyatakan dirinya sudah berbohong. "Dan dia berjanji utk bertanggung jawab atas anak saya sampai selesai pendidikan (kuliah)," tulis Lisa.

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak menampik bertemu dengan Lisa Mariana untuk membahas bantuan berupa uang kuliah.

Ridwan Kamil Akui Bertemu Lisa Mariana Untuk Bantuan Uang Kuliah, Serupa Dengan Bukti yang Dibeberkan di Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/ilustrasi-logo-OJK-3422689515.jpg" alt="Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum menemukan pelanggaran dari pinjol (pinjaman online) yang menyalurkan pinjaman untuk uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman telah memonitor dan memastikan penyelenggaraan usaha fintech peer-to-peer (P2P) lending sesuai dengan ketentuan. Pada Maret, regulator telah memanggil empat perusahaan pinjol. Yaitu, PT Dana Bagus Indonesia (Danabagus), PT Cicil Solusi Mitra Teknologi (Cicil), PT Fintech Bina Bangsa (Edufund), dan PT Inclusive Finance Group (Danacita). &rdquo;Hasil pemantauan OJK terhadap pemberian pinjaman kepada mahasiswa oleh penyelenggara (fintech) P2P lending, sampai saat ini belum ditemukan pelanggaran ketentuan atas penyelenggaraan kegiatan usaha. OJK setiap saat melakukan pemantauan untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan kegiatan usaha oleh penyelenggara P2P lending,&rdquo; jelas Agusman. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan, perusahaan pinjol yang dipantau sudah memiliki izin yang sah. Berkaitan dengan fasilitas pinjaman yang diberikan, memang terdapat program kerja sama antara perusahaan pinjol dan sejumlah universitas terkait. &rdquo;Hal itu dilakukan setiap pihak tanpa perlu mendapatkan persetujuan dan otorisasi dari OJK,&rdquo; ujarnya. Mahendra mengembalikan pilihan kepada setiap mahasiswa dalam menggunakan fasilitas pinjol untuk membayar UKT. Dia berkomitmen akan terus mengawal praktik tersebut dalam rangka melindungi konsumen. Di sisi lain, secara langsung dia juga meminta perusahaan pinjol tetap memperhatikan seluruh proses kehati-hatian dan transparansi dalam penyaluran pembiayaannya. Lebih penting lagi, edukasi kepada mahasiswa mengenai hak, kewajiban, dan risiko dari konsumen juga perlu ditingkatkan. Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah menemukan 537 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah website dan aplikasi selama Februari hingga Maret 2024. Ada pula 48 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) dan 17 entitas yang melakukan penawaran investasi/kegiatan keuangan ilegal. Temuan-temuan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi. Sejak 2017 sampai 31 Maret 2024, Satgas Pasti menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal. Terdiri atas 1.235 entitas investasi ilegal, 7.576 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal. &rdquo;Kami tidak bosan mengingatkan kembali agar masyarakat selalu berhati- hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam,&rdquo; tutur Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto. Dia mengimbau masyarakat selalu memperhatikan aspek legal dan logis. Legal berarti memastikan produk atau layanan yang ditawarkan tersebut sudah memiliki izin usaha yang tepat dari otoritas/lembaga yang mengawasi. &rdquo;Logis, selalu memperhatikan hasil atau keuntungan yang ditawarkan logis atau tidak,&rdquo; tandasnya. (han/c14/ttg)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum menemukan pelanggaran dari pinjol (pinjaman online) yang menyalurkan pinjaman untuk uang kuliah tunggal.

4 Pinjol Salurkan Pinjaman untuk Uang Kuliah, OJK Belum Temukan Pelanggaran Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/pinjol-167111069.jpg" alt="ILUSTRASI Pinjol." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pinjol.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta akan mengevaluasi kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa pinjaman daring (pinjol) Danacita untuk pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pengabdian Masyarakat dan Alumni UGM Arie Sujito mengatakan, evaluasi bakal dilakukan seiring munculnya persepsi negatif terhadap pinjaman daring (dalam jaringan). &rdquo;Kita harus merespons tentang kecenderungan imej yang negatif terhadap pinjol,&rdquo; ujar Arie Sujito seperti dilansir dari Antara. Menurut Arie, perjanjian kerja sama dengan penyedia jasa pinjaman daring tersebut telah dilakukan pada 2022 atau pada era kepengurusan pimpinan UGM sebelumnya. UGM akan mengecek kembali surat kontrak sehingga dapat diketahui sampai kapan kerja sama dengan perusahaan pinjaman daring itu berlangsung guna menentukan langkah apakah diakhiri atau dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan. Arie mengaku tidak setuju dengan mekanisme kerja sama dengan perusahaan pinjaman daring untuk membayar UKT. Sebab, dinilai cenderung memberatkan mahasiswa. &rdquo;Saya adalah orang yang enggak setuju,&rdquo; ucap Arie Sujito. Dia menambahkan, UGM akan berupaya memperbaiki mekanisme pembayaran UKT tersebut. Salah satunya dengan menyiapkan skema kredit pembayaran lain yang tidak memberatkan mahasiswa. &rdquo;UGM akan berusaha untuk membuat skema-skema bantuan, kredit yang dilakukan kampus,&rdquo; terang Arie Sujito.

UGM Jogjakarta akan mengevaluasi kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa pinjaman daring untuk pembayaran UKT bagi mahasiswa

UGM Akan Evaluasi Kerja Sama Pinjaman Daring untuk Pembayaran UKT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/dirjen-dikti-nizam.jpg" alt="Dirjen Dikti Kemendikbudristek Nizam. (KEMENDIKBUD)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Dikti Kemendikbudristek Nizam. (KEMENDIKBUD)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kembali menambah perguruan tinggi negeri (PTN) berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Jumlahnya ada lima kampus.  Adapun kelima kampus yang menyandang status PTNBH itu, yakni Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Kemudian, Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan Universitas Terbuka (UT).  Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam meminta sejumlah hal soal perubahan lima kampus jadi PTNBH itu. "Dengan menjadi PTNBH saya harap PTN kita semakin maju. Namun tidak semakin mahal (biaya kuliahnya, Red)," kata Nizam pada Jumat (28/10).  Mantan Dekan Fakultas Teknik UGM itu mengatakan, acuan penetapan uang kuliah di semua PTN itu sama. Mulai dari PTN satuan kerja (satker), Badan Layanan Umum (BLU), hingga PTNBH. PTNBH harus menjadi lebih efisien, otonom, dan akuntabel. Kemudian, tata kelolanya harus semakin sehat serta kualitas pembelajaran atau perkuliahannya menjadi berkelas dunia.  Sementara itu, Rektor UT Ojat Darojat mengatakan kampusnya resmi menjadi PTNBH setelah keluar Peraturan Pemerintah (PP) bernomor 39 Tahun 2022. Dia mengatakan PP tersebut diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2022. Menurut dia perjalanan penantian UT untuk menjadi PTNBH tidak sepanjang kampus-kampus lain.  "Di usia kampus UT yang sekarang 38 tahun, termasuk usia yang muda telah mencapai status perguruan tinggi PTNBH," katanya.  Dia berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung perubahan status tersebut. Ojat berupaya mewujudkan harapan pemerintah, masyarakat, dan bangsa untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan tinggi.

Jadi PTNBH, Uang Kuliah di 5 Kampus Ini Diminta Tidak Semakin Mahal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/UNESA-SURABAYA.jpg" alt="Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) (Dokumen/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) (Dokumen/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH) bakal bertambah. Ada lima PTN yang sedang menunggu penerbitan peraturan pemerintah (PP) perubahan status menjadi badan hukum.  Salah satu komitmen mereka adalah tidak ada kenaikan biaya kuliah ketika kelak menjadi PTN BH. Juga akan membuka program studi (prodi) baru.  Kelima PTN yang sudah mendapat restu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta tinggal menunggu PP untuk beralih menjadi badan hukum adalah Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Terbuka (UT), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).  Kemarin (7/1) pimpinan lima PTN tersebut berkumpul di kampus UT, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, membahas perkembangan perubahan dari badan layanan umum (BLU) menjadi badan hukum.  Dalam pertemuan itu, Unesa diwakili Wakil Rektor Bidang Akademik Bambang Yulianto. Bambang menceritakan, semula mereka jalan sendiri-sendiri mengurus status PTN BH. Namun, ternyata keluarnya surat persetujuan dari Kemendikbudristek hampir bersamaan. Akhirnya, rektor lima PTN berinisiatif mengurus bersama-sama.  ”Jika disatukan seperti ini, bisa lebih mudah ketika nanti audiensi membahas PP di Kemenkum HAM. Bisa sekaligus,” kata Bambang.  Dia mengakui, setiap kampus memiliki ciri khas dan visi-misi masing-masing. Namun, kelima kampus punya banyak irisan kesamaan sehingga bisa bersama-sama membahas PP penetapan PTN BH.  Bambang lantas menyampaikan beberapa rencana Unesa ketika nanti menjadi PTN BH. Di antaranya, fokus pengembangan akademik dan optimalisasi aset. Selain itu, ada rencana membuka prodi baru. ”Sebut saja (prodi, Red) manajemen pendidikan anak autis. Ini sangat spesifik,” ungkapnya.  Selain itu, Unesa bakal menetapkan lembaganya menjadi sport science center (pusat sains olahraga) di Indonesia. Unesa juga sedang membangun pusat doping untuk para atlet. ”Insya Allah, ini satu-satunya di Indonesia,” tuturnya.  Menurut dia, urusan doping bagi para atlet sangat penting. Sampai sekarang pun Indonesia disanksi WADA (Badan Antidoping Dunia) yang membuat Merah Putih tidak akan bisa berkibar seandainya ada atlet atau tim yang memenangi sebuah event. Contohnya, ketika tim bulu tangkis Indonesia memenangi Piala Thomas di Denmark Oktober tahun lalu.  Bangunan fisik Pusat Doping Unesa sebentar lagi selesai. Tinggal mengisi perlengkapannya. Setelah itu, Pusat Doping Unesa bisa beroperasi dengan maksimal.  Bambang menyatakan, pusat doping itu nanti menjadi salah satu bagian sumber pendapatan Unesa sebagai kampus PTN BH.  Selama ini perubahan status PTN menjadi badan hukum selalu diikuti kekhawatiran biaya kuliah menjadi naik. ”Ini jadi komitmen kami bersama. Ada upaya bagaimana kita menggali dana masyarakat tanpa menaikkan UKT (uang kuliah tunggal) mahasiswa,” ujarnya.  Salah satu caranya adalah menambah jumlah mahasiswa. Bambang menuturkan, jangan sampai yang terjadi sebaliknya. Biaya UKT atau SPP naik, sementara jumlah mahasiswa tetap sama. Dia juga memastikan Unesa tetap menyalurkan beasiswa dari berbagai sumber untuk mahasiswanya.  Keterangan serupa disampaikan Rektor Unnes Fathur Rokhman. Dia menegaskan, biaya UKT tidak akan berubah. Justru sebaliknya, ketika nanti Unnes menjadi PTN BH, semakin banyak beasiswa yang disalurkan. Beasiswa itu berasal dari mitra-mitra yang berhasil mereka gandeng. ”Mahasiswa kurang mampu bakal kami bantu dengan beasiswa dan pendanaan lainnya,” katanya.  Fathur menyatakan, saat ini pihaknya sudah mempelajari draf PP perubahan status PTN BH. Isinya terdiri atas 108 pasal. Dia mengakui, pemerintah tentu sangat hati-hati dan cermat dalam pengalihan status dari kampus negeri ke badan hukum. Namun, dengan upaya bersama-sama lima kampus, dia berharap Presiden Joko Widodo segera mengesahkan PP tentang statuta PTN BH tersebut.  Rektor UNY Sumaryanto tidak kalah antusias menyambut peralihan kampus yang dipimpinnya dari BLU ke badan hukum. Menurut dia, perubahan status tersebut adalah sebuah keberkahan. ”UNY ini bungsu. Tapi, berkat kehebatan dan kemuliaan empat PTN lainnya, UNY bisa mendapatkan bimbingan menuju PTN BH,” tuturnya.  Rektor UT Ojat Darojat menyebut pertemuan kemarin sebagai pertemuan kedua mereka. Pertemuan sebelumnya berlangsung pada Desember 2021. ”Saat ini kami berkomitmen bersinergi untuk akselerasi keluarnya PP PTN BH,” jelasnya.  Ojat menuturkan, ketika menjadi PTN BH, kampus menjadi lebih luwes. Di antaranya adalah cepat membuka prodi baru atau menutup prodi tertentu. Mereka tidak perlu lagi perizinan di Kemendikbudristek.  Selain itu, seluruh aset PTN yang sebelumnya menjadi milik pemerintah dialihkan menjadi milik kampus. Mulai aset sumber daya manusia hingga gedung dan sejenisnya. Dia menjelaskan, kampus PTN BH itu hampir sama dengan BUMN. Karyawannya bukan PNS dan memiliki banyak otonomi.  Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam menyampaikan, PP penetapan PTN BH untuk lima kampus itu masih disusun. Sampai saat ini, ada 15 unit PTN BH di Indonesia. ”Semoga kampus-kampus yang akan menjadi PTN BH ini bisa menjadi perguruan tinggi kelas dunia,” tuturnya.

Lima PTN Segera Jadi Badan Hukum, Janjikan UKT Tak Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/nadiem-zaking.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim  dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes). Hal ini dilakukan karena mereka menganggap Mendikbud telah melakukan pelanggaran HAM atas pendidikan.  Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara membenarkan pelaporan tersebut. Dia mengatakan mahasiswa telah melaporkan Nadiem sejak 22 Juli lalu. "Pengaduan tersebut diterima oleh komnas tanggal 22 Juli," ungkap dia kepada JawaPos.com, Selasa (4/8).  Terdapat dua poin pengaduan, pertama adalah Nadiem yang tidak tanggap dalam menghadapi kondisi perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, mahasiswa tetap diwajibkan untuk membayar uang kuliah secara penuh, meskipun pembelajaran dilakukan via daring.  Kedua, yakni tidak adanya tindakan dari Kemendikbud kepemimpinan Nadiem atau pembiaran atas tindakan represif (menekan) pihak kampus yang dilakukan kepada mahasiswa. Padahal, mahasiswa sendiri menuntut keringanan pembayaran uang kuliah secara damai.  "Ada dua hal pokok yang diadukan, pertama pembayaran uang kuliah di saat pandemi. Dua, pembungkaman atau tindakan represi di beberapa kampus ketika kawan-kawan mahasiswa melakukan aksi damai menuntut keringanan pembayaran uang kuliah," ujar dia.  Adapun, pelaporan tersebut bukan meminta Nadiem untuk mundur dari jabatannya. "Tidak ada tuntutan menteri turun. Tuntutannya meminta pada Komnas HAM untuk mengusut ada tidaknya pelanggaran ham terkait kebijakan Mendikbud," terangnya.  Kata Beka, Komnas HAM akan segera menindaklanjuti pelaporan tersebut dengan memanggil Nadiem untuk memberikan pernyataaan. Pihaknya juga meminta beberapa berkas yang masih belum terpenuhi.  "Komnas akan segera menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan meminta keterangan kepada Mendikbud soal kebijakan yang ada, dan juga perlindungan dan penghormatan HAM, khususnya kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kami juga minta untuk melengkapi berkas administrasi yang masih kurang," tegasnya.  Sebelumnya, Franscollyn, mahasiswa Unnes yang melapor menilai bahwa Nadiem diduga telah melanggar HAM. "Mahasiswa menilai telah terjadi dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim," ungkap dia dalam keterangan tertulis, Senin (3/8).  JawaPos.com sudah mencoba mengkonfirmasi pelaporan para mahasiswa itu ke Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Evy Mulya. Namun, hingga berita ini tayang, belum ada respons dari Kemendikbud.

Disuruh Bayar Uang Kuliah, Mahasiswa Laporkan Mendikbud ke Komnas HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wisuda-toga-sarjana-pixbay.jpg" alt="Iluswtraswi: wisuda. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Iluswtraswi: wisuda. (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah keringanan diberikan kepada mahasiswa untuk menghindari putus kuliah (drop out/DO) imbas pandemi Covid-19. Misalnya kebijakan perpanjangan semester. Perpanjangan dikhususkan bagi mahasiswa tingkat akhir yang terancam DO karena sudah memasuki tahun ketujuh.  Misalnya mahasiswa S-1 angkatan 2013–2014 yang berakhir masa studinya di semester lalu. Mereka diberi kebijakan perpanjangan (masa studi) satu semester. ”Jadi, semester depan ini merupakan semester perpanjangan bagi mahasiswa yang sudah melewati batas studinya,” ucap Nizam.  Seluruh mahasiswa tersebut akan didorong untuk bisa segera lulus dalam enam bulan ke depan. Pihaknya telah meminta perguruan tinggi (PT) membantu kelancaran studi mahasiswa tingkat akhir itu. Terkait data, misalnya, jika dalam penelitiannya mengharuskan pengumpulan data primer, bisa dialihkan ke penggunaan data sekunder, studi kasus, kajian aktual terkait pandemi Covid-19, dan lainnya.  Di sisi lain, Nizam juga menekankan kembali soal keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) untuk mahasiswa. Yang berada di semester akhir, dengan enam SKS tersisa, diberi kebijakan pembayaran 50 persen. Selain itu, UKT dapat disesuaikan bagi mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial dampak pandemi Covid-19. Mahasiswa yang sedang cuti kuliah atau tidak mengambil SKS sama sekali juga tidak diwajibkan membayar UKT. Seluruhnya diatur jelas melalui Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020.  Bukan hanya itu, untuk anggaran kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah, pemerintah mengalokasikan bantuan biaya pendidikan untuk membayar UKT/SPP bagi 419.000 mahasiswa semester III, V, dan VII. Sebanyak 60 persen bantuan biaya pendidikan tersebut digunakan untuk membantu mahasiswa di PTS dan 40 persen dialokasikan untuk mahasiswa PTN.  Mahasiswa akan memperoleh bantuan biaya UKT/SPP sebesar Rp 2,4 juta per orang selama satu semester, yakni semester gasal 2020–2021. Untuk itu, Kemendikbud mendorong pimpinan PTN dan PTS segera melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang membutuhkan bantuan UKT/SPP tersebut dan mengusulkannya ke Kemendikbud agar mahasiswa segera memperoleh kepastian pembayaran UKT atau SPP-nya di semester gasal tahun ini.  Di bagian lain, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII tahun ini mendapatkan kuota KIP kuliah lebih banyak daripada tahun lalu, yakni 6.891 kuota. Meningkat 540 persen dari tahun lalu. ”Tahun lalu kuota KIP kuliah atau yang dulu disebut bidikmisi 1.277 orang saja,” kata Ketua LLDikti Wilayah VII Prof Suprapto.  Kuota tersebut akan disebar ke PTS di bawah naungan LLDikti Wilayah VII. Bukan hanya itu, LLDikti Wilayah VII juga mendapatkan bantuan keringanan UKT atau SPP dari Kemendikbud. Perinciannya, sebanyak 5.421 kuota untuk mahasiswa semester III, 8.490 kuota bagi mahasiswa semester V, dan 12.849 kuota untuk mahasiswa semester VII. ”Jadi, bantuan tersebut merata, mulai untuk mahasiswa baru dengan KIP kuliah sampai bantuan UKT/SPP untuk mahasiswa semester III, V, dan VII,” ujarnya.  Suprapto menambahkan, penerima KIP kuliah dan bantuan UKT/SPP harus melalui proses verifikasi dari PTS masing-masing. Setiap PTS bisa mengajukan ke LLDikti. Dia menjelaskan, komponen bantuan yang diberikan untuk KIP kuliah, antara lain, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk PT, pembebasan biaya kuliah maksimal Rp 2,4 juta, dan bantuan hidup senilai Rp 700 ribu per bulan. Sementara itu, penerima bantuan UKT/SPP akan mendapatkan pembebasan biaya kuliah senilai maksimal Rp 2,4 juta dan sisanya tidak diperkenankan dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.  Sementara itu, keringanan juga diberikan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Rektor Unair Prof Mohammad Nasih mengatakan, Unair telah menyiapkan beberapa langkah untuk membantu kesulitan mahasiswa akibat pandemi Covid-19. Di antaranya, lebih dari 2.250 mahasiswa yang menempuh studi di semester III, V, dan VII diusulkan untuk mendapatkan pembebasan UKT melalui skema KIP kuliah dari Kemendikbud. ”Hingga saat ini Unair telah menyetujui permohonan keringanan atau penurunan UKT terhadap 1.750 mahasiswa,” katanya.  Nasih menambahkan, jumlah yang diusulkan mungkin dapat bertambah. Keringanan UKT tersebut dapat berupa penurunan golongan UKT serta penangguhan dan pengangsuran atau cicilan pembayaran UKT. ”Mahasiswa juga akan diberi kesempatan cuti khusus. Ini berlaku untuk mereka yang terkendala dalam proses pembelajaran akibat Covid-19 dan tidak akan dikenai biaya UKT selama masa cuti di semester gasal 2020–2021,” jelasnya.  Unair juga membuat kebijakan khusus dengan memberikan keringanan 50 persen UKT bagi mahasiswa yang tinggal menyelesaikan tugas akhir. Yakni mahasiswa semester IX untuk program S-1, baik jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) maupun seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN). ”Keringanan ini juga berlaku untuk mahasiswa semester VII dan bagi mahasiswa program D-3,” katanya.  Sementara itu, sistem pembelajaran yang berubah total di masa pandemi Covid-19, termasuk di level pendidikan tinggi, menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya penurunan grade dalam penilaian akreditasi PT.  Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Prof T. Basaruddin menuturkan, secara teoretis, kemungkinan penurunan itu ada. Sejak dulu ada saja PT yang akreditasinya turun setiap tahun. ”Walau tidak banyak,” katanya kemarin (25/7).  Untuk saat ini, terang Basaruddin, terlalu dini mengatakan bahwa penurunan disebabkan pandemi. Sebab, hingga kini belum ada asesmen atau evaluasi. Proses akreditasi yang dilakukan BAN-PT saat ini masih terkait dengan proses pembelajaran sebelum Covid-19. Dokumen usulan akreditasi juga disusun sebelum pandemi. ”Jadi, kalaupun ada kasus penurunan grade di tahun ini, pasti bukan karena Covid-19,” tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DyZ9uyYqemM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tu6vmV3UU04  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=T7XPSO_aL3k

Kampus Bantu Mahasiswa, Perpanjangan Semester sampai Keringanan UKT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/demi-bayar-uang-kuliah-mahasiswi-nekat-jadi-pengedar-narkoba_m_152068.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pengedar Narkoba jenis Carnophen atau Zenith di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) rupanya tidak hanya dilakukan warga biasa. Warga berpendidikan tinggi pun, kini sudah mulai berani menjadi pengedar. Seperti yang dilakukan Noor Hidayah (25), mahasiswi semester akhir salah satu perguruan tinggi swasta di Banjarmasin. Ia nekat menjadi pengedar Zenith. Namun sial, baru beberapa bulan menjadi pengedar obat yang sudah dilarang dijual tersebut, warga Desa Loksado, Kecamatan Loksado, ini keburu diringkus jajaran Polres HSS, Kamis (17/8) sekitar pukul 16.00 Wita di rumahnya. Dari rumah mahasiswi ini polisi berhasil menemukan barang bukti sebanyak 400 butir Zenith dan uang sebanyak Rp 1 juta yang diduga hasil penjualan. Kepada polisi, Hidayah mengaku nekat menjadi pengedar Zenith untuk mencari uang tambahan buat keperluan hidup sehari-hari dan biaya kuliah. &ldquo;Baru sekitar tiga bulan jadi pengedar. Itupun saya lakukan karena terpaksa untuk menambah keperluan hidup sehari-hari dan biaya kuliah,&rdquo; ujarnya dikutip dari Prokal.co (Jawa Pos Group), Minggu (20/8). Diungkapkannya, Zenith yang dijual kepada warga didapatkan dari salah satu temannya dengan harga per keping Rp 25 ribu dan dijual lagi Rp 60 ribu. &ldquo;Untungnya per keping sekitar Rp 35 ribu,&rdquo; katanya. Kapolsek Loksado Ipda Ikhwanul Muslimin membenarkan jajarannya sudah mengamankan seorang mahasiswi peguruan tinggi di Banjarmasin berasal dari Loksado. &ldquo;Tersangka sudah diamankan di Mapolres HSS untukdilakukan penyidikan lebih lanjut. Pelaku sendiri kami jerat pasal Pasal 197 jo Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman 10 tahun penjara,&rdquo; tegas Ikhwanul.

Demi Bayar Uang Kuliah, Mahasiswi Nekat Jadi Pengedar Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/mulai-tahun-ini-uang-kuliah-ditetapkan-rektor_m_102581.jpeg" alt="Mohamad Nasir" width="100%">
<figcaption>Mohamad Nasir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) yang harus dibayar mahasiswa tidak lagi ditentukan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Tetapi ditentukan masing-masing perguruan tinggi (PT). Aturan itu berlaku mulai tahun ini. Menteri Ristek dan Dikti (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan, tanggung jawab penetapan besaran UKT di tangan rektor, tidak lagi menjadi tanggung jawab Menteriristekdikti. &rdquo;Tahun ini (2017,&nbsp; Red) UKT bukan tanggung jawab menteri, tapi rektor yang menetapkan. Ini dikarenakan rektor lebih mengetahui kondisi mahasiswanya,&rdquo; ujarnya, Minggu(15/1). Kendati demikian, lanjut Nasir, agar kebijakan tersebut tidak kebablasan, setiap rektor wajib melaporkan penetapan UKT kepada Menristekdikti. Fungsinya, sebagai kontrol dan evaluasi, agar rektor tidak dengan bebas menetapkan UKT, sehingga, UKT tidak membebankan mahasiswa. &rdquo;Tahun ini jumlah PTN-BH naik, dari 6.250 menjadi 9.989 PTN-BH. Kami ingin UKT tidak membebankan mahasiswa,&rdquo; tandasnya. Pasalnya, lanjut Nasir, beberapa kasus mahasiswa putus di tengah jalan karena mahalnya biaya UKT. Dan hal itu kerap terjadi pada mahasiswa baru. Dia menyayangkan jika mahasiswa baru Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau Seleksi Mandiri (UM) terus putus tidak melanjutkan pendidikannya. "Mereka kan mahasiswa yang berprestasi, kami minta UKT harus memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat,&rdquo; jelas Nasir. (nas/yuz/JPG)

Mulai Tahun Ini Uang Kuliah Ditetapkan Rektor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uang kuliah

Berita Terkini