<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/22/JKT_Layanan-Penukaran-Uang-Baru-Bank-Indonesia_SALMAN-TOYIBI-3-1278860646.jpg" alt="Warga menunjukan uang rupiah usai melakukan penukaran uang baru pada Layanan Penukaran Terpadu Bank Indonesia dan Perbankan di Hall Basket, Senayan, Jakarta, Jumat (21/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Warga menunjukan uang rupiah usai melakukan penukaran uang baru pada Layanan Penukaran Terpadu Bank Indonesia dan Perbankan di Hall Basket, Senayan, Jakarta, Jumat (21/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mengimbau masyarakat untuk melakukan penukaran uang rupiah hanya di layanan resmi. Tidak ada jalur khusus dan memberikan akses khusus bagi para penjual uang rupiah.&nbsp; Sebelumnya, beredar video di media sosial seorang pria yang menawarkan jasa tukar uang. Postingan itu lantas memicu pertanyaan dan kemarahan netizen. Mengingat banyak yang mengeluhkan kesulitan tukar uang.&nbsp; Di dalam video, pria tersebut menyebutkan mempunyai stok uang emisi baru pecahan 10 ribu sebanyak Rp 2 miliar. Bahkan terang-terangan menyebutkan lokasi penukaran berada di Bangil, Kabupaten Malang.&nbsp; "Penukaran uang rupiah melalui mekanisme jual beli di luar layanan resmi Bank Indonesia dan perbankan memiliki risiko bagi masyarakat. Diantaranya yaitu tidak terjamin keasliannya, sulit dipastikan akurasi jumlahnya, hingga rawan penipuan yang dapat merugikan masyarakat secara finansial," ucap Kepala Departemen Komunikasi (BI) Ramdan Denny Prakoso kepada Jawa Pos, Rabu (25/3). Dia menegaskan, agar melakukan penukaran uang rupiah di layanan resmi dan lembaga perbankan. Seiring dengan maraknya praktek penukaran uang yang dilakukan di luar kanal resmi. Seperti yang kerap ditemui di pinggir jalan. Denny menjelaskan, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang wajib dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, masyarakat tidak memperlakukan uang rupiah sebagai komoditas yang diperdagangkan. Apalagi memamerkannya di media sosial. Terkait dengan penukaran uang yang sering diperdagangkan di media sosial, Ramdan menyatakan bahwa praktek tersebut jelas melanggar aturan yang berlaku. BI tidak memberikan akses khusus bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan penukaran uang di luar prosedur yang telah ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.21/10/PBI/2019 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.19/13/PADG/2017, yang berlaku untuk semua masyarakat tanpa terkecuali.&nbsp; Pada periode Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2025, seluruh kegiatan penukaran uang rupiah akan dilakukan secara transparan melalui sistem PINTAR. "Dengan menggunakan layanan resmi, masyarakat dapat memastikan uang yang ditukar terjamin keasliannya dan menghindari segala risiko yang tidak diinginkan," tandasnya. Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono mengakui, aplikasi PINTAR sempat mengalami down. Akibat tingginya antusiasme masyarakat yang ingin menukarkan uang untuk lebaran. "Memang trafiknya luar biasa, dan tentunya ada beberapa kendala teknis. Jadi kalau di orang-orang IT itu ada yang namanya DDoS (distributed denial of service)," jelasnya. Sejauh ini, BI mencatat sudah ada 378.523 orang yang mendaftar penukaran uang Lebaran. Makanya, bank sentral akan menaikkan jumlah titik penukaran. Pada pekan pertama terdapat sekitar 100 titik. Kemuduan di pekan ketiga dan pekan keempat menjadi lebih dari 2 ribu titik. "Pasnya 2.331 pekan ketiga, 2.512 pekan keempat, itu bersama dengan perbankan dan kita tidak perlu khawatir untuk pekan keempat kita akan tambah lagi kuotanya sampai 251.200 untuk di aplikasi PINTAR," beber Doni. (han)

BI menegaskan penting melakukan penukaran uang rupiah melalui layanan resmi untuk menghindari risiko penipuan dan memastikan keaslian uang.

BI Bantah Penukaran Uang Rupiah Baru Bisa Lewat Jalur Ordal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/Yg1jNhJJj3OeC7yXXYNCoiojPOvUa4gG6Pt4c1PC-3126291924.jpg" alt="Viral di media sosial, seseorang pamer uang baru mencapai miliaran rupiah, diduga untuk diperjualbelikan dengan modus penukaran uang baru. (Platform X)." width="100%">
<figcaption>Viral di media sosial, seseorang pamer uang baru mencapai miliaran rupiah, diduga untuk diperjualbelikan dengan modus penukaran uang baru. (Platform X).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat kesusahan mendapatkan uang baru berbagai pecahan untuk keperluan Lebaran Idul Fitri. Sebagaimana diketahui, biasanya masyarakat banyak menukar uang baru untuk bagi-bagi THR saat Lebaran. Bank Indonesia atau BI sendiri mengalokasikan triliunan uang baru untuk keperluan Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri 2025. Pastinya adalah BI menyiapkan sebanyak Rp 180,9 triliun uang baru untuk masyarakat di momen Lebaran tahun ini. Meski triliunan uang baru disiapkan untuk kebutuhan masyarakat di momen Lebaran, kenyataannya, banyak orang kesulitan menukarkan uang baru. Walau sudah bisa dilakukan pemesanan lewat website, tetap saja banyak masyarakat yang mengeluh susah mendapat uang baru. Di tengah kesusahan masyarakat mendapatkan uang baru, baru-baru ini viral di media sosial, seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur, malah pamer tumpukan uang baru. Berbagai pecahan, nilainya mencapai miliaran rupiah. Dirinya pamer uang baru untuk kemudian ditukar dengan mengambil keuntungan. Jual uang, pria di Pasuruan, Jawa Timur itu diketahui membuka beberapa kios penukaran uang baru.&nbsp; Setelah viral di media sosial dan beberapa pemberitaan nasional karena muncul di tengah kesusahan masyarakat mendapatkan uang baru, pria yang diketahui bernama Wildan itu, diketahui dari nama akun TikTok-nya, @WildanUangBaru, membantah kalau dirinya mendapat miliaran uang baru dari "orang dalam" bank. Dalam video TikTok terbarunya, memberi klarifikasi, dia bercerita selama ini menekuni bisnis penukaran uang baru. Dan bisnis itu telah digeluti selama lima tahun terakhir, terutama menjelang Lebaran. Dalam klarifikasinya, dia mengaku bahwa uang tersebut diperoleh dari seseorang di Surabaya dan bukan dari pegawai bank. Ia juga menekankan bahwa bisnis penukaran uang ini adalah usaha musiman yang sudah ia jalankan selama lima tahun terakhir. "Kami dapatnya dari seseorang di Surabaya atau di mana. Mas ada barang ini mau nggak? Kita ambil," ujarnya dalam video klarifikasi, membantah spekulasi uang tersebut berasal dari 'orang dalam' bank. Namun tetap saja, masyarakat tidak percaya dengan klarifikasi tersebut. Netizen di media sosial tetap keheranan, sementara masyarakat dibatasi penukaran uang barunya hanya senilai Rp 4,3 juta, pria di Pasuruan itu malah buka bisnis penukaran uang baru dengan modal miliaran, dan dapat akses penukaran lagi. Melansir Radar Bromo (Grup JawaPos), Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Rudi Hartono menyoroti ketimpangan distribusi uang baru, terutama menjelang Lebaran. Dia khawatir, ada permainan oknum. Sebab, penukaran uang baru di bank saat menjelang Lebaran sangat sulit. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang kehabisan persediaan. "Kan kasihan masyarakat. Jasa penukaran di pihak ketiga jadi lebih mahal," ujarnya. Rudi pun mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus ini. Terutama untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan peredaran uang palsu. "Klaim yang bersangkutan bahwa uang baru tersebut diperoleh dari seseorang, dan bukan dari pegawai bank. Membuat situasi semakin mencurigakan," tegasnya.

Seorang pria di Pasuruan viral pamer uang baru di tengah kesulitan masyarakat menukarkan uang menjelang Lebaran.

Viral! Pria Pamer Video Tumpukan Uang Baru di Pasuruan Berbuntut Panjang, Ogah Disebut Dapat dari Orang Dalam

Uang Layak Edar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Uang Layak Edar

Berita Terkini

BI Bantah Penukaran Uang Rupiah Baru Bisa Lewat Jalur Ordal

Viral! Pria Pamer Video Tumpukan Uang Baru di Pasuruan Berbuntut Panjang, Ogah Disebut Dapat dari Orang Dalam

Download Aplikasi JawaPos.com